Salakan, BanggaiKep.go.id – Rapat tindak lanjut dalam program pencegahan korupsi di Banggai Kepulauan (BanggaiKep) bersama Tim Supervisi Korsupgah Wilayah IV KPK RI yang dilaksanakan di ruang kerja Wakil Bupati BanggaiKep, Senin, (13/9/2021).

Dalam wawancara singkat bersama Kepala Dinas Inspektorat Krismanto, SH.,MH mengenai rapat tersebut, Selasa, (14/9/2021), memaparkan beberapa hal yang dicatat saat rapat kemarin, terkait dengan pelaksanaan tugas Pemerintahan yang kurang maksimal dalam proses.

“Diantaranya unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) yang berfokus mengurusi pengadaan, dan Perizinan sarana yang belum memadai sehingga KPK menyarankan untuk tempat harus bagus sehingga memudahkan dalam pelayanan,โ€ ucap Krismanto.

“Untuk proses pengelola keuangan, KPK mengingatkan pemerintah daerah jangan terulang kembali seperti tahun-tahun kemarin, diharapkan pemerintah daerah kerjasama dengan DPDR sehingga bisa tepat waktu,” tambahnya.

Terkait dengan rapat program pencegahan korupsi, Krismanto juga mengatakan, “Menurut KPK untuk pendapatan daerah diharapkan harus berinovasi mendapatkan hasil yang lebih, karena saat ini hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita itu dari kesehatan, sehingga diharapkan berinovasi yang terukur.” (RoyKominfo)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu dan Selamat Sore, Bapak/Ibu yang kami Hormati.

Kembali kami laporkan situasi Covid-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan Update, 14 September 2021 Jam 16.00 wita, Sbb :

I. Pada hari ini terlapor 8 orang dengan Kriteria terkonfirmasi POSITIF Covid-19 yang tersebar di :
1. Kecamatan Tinangkung 5 Orang di Desa Baka 1 Orang, Desa Abelang 1 orang, Kelurahan Salakan 1 Orang, Desa Tomudu 2 Orang berdasarkan Hasil Pemeriksaan spesimen Covid 19 dengan menggunakan Rapit Antigen oleh Fasilitas Kesehatan UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan
2. Kecamatan Totikum 1 orang di Desa Salangano berdasarkan hasil pemeriksaan Rapit Antigen oleh Fasilitas Kesehatan UPTD Puskesmas Salakan
3. Kecamatan Liang 1 kasus di Desa Okumel berdasarkan Hasil pemeriksaan Rapit Antigen oleh Fasilitas Kesehatan UPTD Puskesmas Salakan
4. Kecamatan Peling Tengah 1 kasus di Desa Patukuki berdasarkan hasil pemeriksaan Rapit Antigen oleh Fasilitas Kesehatan UPTD Puskesmas Salakan

II. Pada hari ini terlapor 9 orang yang SEMBUH dari Covid-19 tersebar di wilayah :
1. Kec. BUKO 8 kasus, yang terdiri dari 5 kasus di Desa Labasiano, 2 Kasus di Desa Tatendeng, 1 Kasus di Desa Paisubatu berdasarkan Surat Keterangan UPTD Puskesmas Tataba
2. Kecamatan Totikum Selatan 1 kasus di Desa Nulion berdasarkan Surat Keterangan UPTD Puskesmas Totikum Selatan

AKU AKU AKU. Kasus AKTIF yang saat ini di Pemantauan, ditemukan 118 orang tersebar di :
1. Kec. Bulagi Utara 5 Orang
2. Kec.Tinangkung 34 orang
3. Kec. Tinangkung Utara 4 orang
4. Kec. Totikum 31 orang
5. Kec. Buko 3 orang
6. Kec. Totikum Selatan 8 orang
7. Kec. Buko selatan 12 orang
8. Kec. Tinangkung Selatan 3 orang
9. Kec. Bulagi Selatan 3 orang
10. Kec. Bulagi 7 orang
11. Kec.Peling Tengah 3 orang
12. Kec. Liang 4 orang

IV. Mengamati dan menganalisis perkembangankhusus situasi Covid-19 secara Nasional, dan ter daerah Kabupaten Banggai Kepulauan maka Pemerintah Daerah menghimbau agar setiap masyarakat dapat menjalankan protokol kesehatan di setiap aktifitasnya sesuai dengan anjuran Pemerintah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dimana setiap orang wajib melaksanakan 5 M yaitu memakai masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun pada Air yang mengalir, Menjaga Jarak, Kerumunan, dan mengurangi Mobilitas

V. Mengoptimalkan posko-posko PPKM Mikro yang ada di wilayah Desa dan Kelurahan dalam mengatasi dan mencegah penyebaran Covid-19.

VI. Perlu disadari bahwa di mana dan kapan saja risiko penularan bisa terjadi, untuk itu kita semua perlu berhati-hati, panik, patuhi anjuran pemerintah, semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa meridhoi setiap upaya dan langkah kita untuk keluar dari pandemi Covid 19 ini. Amin๐Ÿ™

“Bangkep Bersatu Lawan Covid-19”

SATUKAN TEKAD MENUJU INDONESIA SEHAT
BANGKEP SEHAT
BANGKEP KUAT

SALAM SEHAT๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™

Sumber : JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Salakan, BanggaiKep.go.id – Sekertaris Daerah Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST.MT didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Stevan Moidady, dan Bagian Perekonomian Setda Banggai Kepulauan (BanggaiKep) mengikuti rapat Kerja Nasional dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 secara virtual di Ruang Rapat kantor Bupati Kabupaten BanggaiKep. Selasa, (14/09/2021).

Rakornas tersebut bertema “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri Bersama Hadapi Pandemi”.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, “Pemerintah bekerja keras menggunakan instrumen APBD untuk meringankan dan memulihkan ekonomi.”

Ia menyebutkan lembaga hukum yang bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara meliputi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK RI, BPKP dan LKPP.

Sri Mulyani juga menegaskan pelibatan lembaga-lembaga penegak hukum dilakukan dalam langka menghindari potensi terjadinya resiko penyelewengan terhadap uang negara yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program pemerintah.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan pemerintah daerah yang saya yakin menghadapi situasi luar biasa tidak mudah ini,” ujar Sri Mulyani.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan 84 Laporan Keuangan/Lembaga (LKKL) dari 86 LKKL atau 97,7 % dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) beropini WTP.

Opini WTP turut diberikan kepada 486 Pemerintah Daerah (pemda) dari 542 pemda atau 89,7% yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 Pemerintah Kabupaten.

“Peningkatan kualitas laporan pada situasi exrtaordinary merupakan prestasi yang tidak mudah dan tidak sederhana. Saya menyampaikan penghargaan untuk semua Kementerian, Lembaga dan Pemda yang terus menjaga keuangan negara dan dan membangun tata kelolanya” ujar Kemenkeu. (TrisKominfo)