Pos

Kolak, BanggaiKep.go.id – Gerakan Mahasiswa Montolutusan Kolak (GMMK) menyumbang satu ekor sapi untuk dijadikan kurban di Hari Raya Idul Adha 1441 H.

Kegiatan penyembelihan hewan kurban bertempat di Mesjid Al-Huda Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan, Jumat, (31/07/2020).

Organisasi ini berjumlah 35 orang yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi Desa Kolak yang di ketuai oleh Abdul Syukur Nai.

“Saya sebagai ketua dari Gerakan Mahasiswa Montolutusan Kolak sangat bersyukur karena kami bisa melaksanakan kurban di desa tercinta ini dan berusaha agar di tahun-tahun berikutnya kami bisa berkurban,” ucap Syukur yang merupakan mahasiswa dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

“Sumber anggaran kami dapatkan dari hasil proposal kegiatan 17 Agustus 2020 mendatang. Hanya saja kami tidak mendapatkan izin menyelenggarakan kegiatan itu disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang masih ada di Banggai Kepulauan,” kata Syukur.

“Sebelumnya juga, saya sudah berdiskusi dengan teman-teman lainnya terkait rencana pembelian sapi kurban yang menggunakan anggaran dari proposal kegiatan 17 Agustus dan alhamdulillah mereka sependapat dengan saya,” jelas Syukur menambahkan.

“Harapan saya, semoga apa yang kami lakukan ini bisa menginspirasi generasi muda Banggai Kepulauan dan semoga Pandemi Covid-19 ini segera berakhir agar aktivitas kami sebagai generasi muda Desa Kolak bisa kembali seperti semula dalam membantu masyarakat desa,” harap Syukur. (TrisKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan H. Rais D. Adam hadiri kegiatan panen perdana padi sawah dalam upaya peningkatan produksi penangkaran benih padi kelompok Agropima Sejahtera di Desa Lopito Kecamatan Totikum, Minggu, (26/07/2020).

Kegiatan ini dihadiri juga oleh sejumlah pejabat-pejabat Daerah, diantaranya Ketua DPRD BanggaiKep, Unsur Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD terkait, Kepala BBPK Kecamatan, Koordinator penyuluh pertanian, Petugas teknis lingkup pertanian serta kelompok Agroprima Sejahtera dan kepala Desa bersama aparat Desa Lopito Kecamatan Totikum.

“Selaku pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, saya menyambut baik dan turut bergembira serta bersyukur kepada Allah SWT dengan diselenggarakannya acara panen perdana ini, Karena pada saat ini para petani kita khususnya kelompok Agroprima Sejahtera berhasil mengelola lahan pertaniannya dengan baik seperti yang kita lihat sekarang mereka bisa melaksanakan panen padi”, ucap Bupati dalam mengawali sambutannya.

Sektor tanaman pangan khususnya komoditas panen mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam membangun perekonomian Daerah. Untuk itu, perlu terus diupayakan pengembangannya karena telah berperan sebagai penyedia pangan untuk ketahanan pangan Daerah, penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat demi menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Meningkatnya hasil produksi pertanian didukung juga oleh peran serta penyuluhan pertanian lapangan. Untuk itu, lewat kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh penyuluh pertanian di Daerah ini agar terus meningkatkan pembinaan dan bimbingan kepada petani kita, sehingga para petani terbantu dalam peningkatan produksi dimasa mendatang”, ucap Rais.

“Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat kepada para petani di desa Lopito yang telah melaksanakan panen perdana usaha pertanian berupa padi. Semoga usaha yang dilakukan oleh kelompok tani terus meningkat dari tahun ke tahun untuk mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan”, sambung Rais.

Lewat kesempatan ini, Bupati juga menghimbau kepada seluruh petani di Daerah ini agar terus mengolah lahan tidur untuk ditanami berbagai kebutuhan pangan, seperti ubi-ubian, kacang, jagung dan yang lainnya. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Akhir kata Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita dalam meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat”, tutup Bupati. (TrisKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST.,MT secara resmi membuka Pasar Rakyat “Labotan Lipu” dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2020 bertempat di Alun-alun Salakan, Jumat, (24/07/2020).

Kegiatan ini dihadiri Tim Penggerak PKK, Asisten dan Staf Ahli, Pimpinan OPD dan Kepala Bagian Organisasi Vertikal.

Sekda Rusli Moidady mewakili Bupati BanggaiKep dalam sambutannya mengatakan, “Kami mengapresiasi acara pembukaan labotan lipu ini yang digagas oleh Bupati dalam rangka untuk memfasilitasi masyarakat kita agar mempunyai wadah atau tempat untuk dapat memasarkan hasil-hasil pertanian, perkebunan yang juga merupakan kebutuhan pokok kita semua”.

“Kegiatan ini tentu berdampak sosial kepada masyarakat kita di era pandemi ini, sehingga hasil- hasil perkebunan mereka bisa dipasarkan/dibeli dan sekaligus bisa membantu perekonomian masyarakat kita”, sambung Sekda.

Sehingga Rusli juga mengungkapkan harapannya, “Kami berharap agar semua bisa bersimpati atau berempati membeli hasil-hasil pertanian ini dan pastinya kebutuhan sayur dan buah merupakan kebutuhan kita dan keluarga yang dirumah serta kita juga berharap labotan lipu ini bisa memberi manfaat yang besar bagi masyarakat,  tentunya dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat labotan lipu ini bisa memberi manfaat yang besar”.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah turut andil dalam kegiatan ini dan pihak lainnya atas dukungan dan bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan ini”, tutup Sekda. (TrisKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Masyarakat desa Kombutokan dan desa Lopito Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan aksi demonstrasi damai di kantor DPRD Banggai Kepulauan, para pendemo menuntut kejelasan dari pemerintah daerah terkait  pembangunan tower Telkomsel yang rencananya akan di bangun di desa Kombutokan.

Mereka tiba di gedung kantor DPR disambut langsung oleh Ketua DPRD BanggaiKep Rusding Sinaling dan Anggota DPRD lainnya, Selasa (14/07/2020).

Nampak Aparat keamanan dari Polres BanggaiKep serta Satuan Polisi Pamong Praja berjaga-jaga, sementara para pendemo yang berjumlah puluhan orang itu melakukan orasi menuntut adanya kejelasan dari Pemda terkait pembangunan Tower Telkomsel di desa mereka.

Menurut juru bicara pendemo Suparjo Langka’ali, pembangunan tower tersebut  sudah mencapai hampir dua puluh lima persen, namun tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak memiliki izin dari pihak pemerintah daerah setempat.

“Hari ini kami menuntut dua hal yaitu kami meminta Pemda untuk memastikan Pembangunan Tower di Kambutokan harus tetap dibangun dan kami juga meminta Pemda memastikan lokasi pembangunan tower tidak berubah dalam artian sesuai dengan lokasi yang sudah dibangun saat ini,” teriak Suparjo Langka’ali  sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi demo.

Mereka juga mendesak agar para wakil rakyat segera menghadirkan unsur pemerintah daerah lainnya (eksekutif), guna meminta penjelasan dan klarifikasi terkait tuntutan aksi mereka.

Sementara itu, Nursastro Salomo mantan anggota DPRD Periode 2014-2019 menyuarakan hal yang sama. Nursastro menyayangkan sikap Pemda yang tidak sigap dalam memenuhi kebutuhan sistem telekomunikasi berupa ketersediaan jaringan seluler di wilayah desa tempat tinggalnya tersebut. “Sistem jaringan telekomunikasi sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat, maka dari itu kami berdiri disini untuk menagih janji-janji Pemda yang sampai detik ini belum terbukti keberadaannya dan kejelasannya. Untuk itu, kami tegaskan Tower Kombutokan harga mati!,”tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Rusdin Sinaling memastikan, bahwa pembangunan Tower di desa Kombutokan harus tetap dibangun. Namun, wakil rakyat dua periode asal Fraksi NasDem ini juga ingin memperjelas alasan utama eksekutif memberhentikan pembangunan tower tersebut.

“Disini kita perlu menghadirkan Bupati dan Dinas terkait untuk mengetahui akar dari permasalahannya mengapa sampai pembangunan tower tersebut dihentikan serta kita bisa mencari solusinya bersama-sama,”ucapnya.

Beberapa saat kemudian, Sekretaris Daerah Kabupaten BanggaiKep Rusli Moidady mewakili Bupati dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yakni Kepala OPD terkait, Kepala Dinas Kominfo Ir. Kondrad D Galala, MM, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ferdi Salamat, S.T. M.Si, Kepala Badan Kesbang Nugrahaeni Pakabu, SH, M.Si dan Pejabat PUPR dan Pejabat lainnya sudah berada di kantor DPRD.

Sekda dalam klarifikasinya mengatakan, “Kami juga sangat menginginkan adanya pembangunan tower di desa Kombutokan, namun ada beberapa kendala teknis dalam ketentuan Perda bahwa titik dalam membangun tower minimal berada dalam radius 25 meter dari pemukiman warga. Pihak perusahaan yang menangani hal ini belum pernah memberitahukan atau belum meminta izin kepada kami Pemerintah Daerah, untuk membangun tower di titik tersebut di tengah pemukiman rumah Penduduk. Nanti sudah kurang lebih 25% pembangunan barulah mereka meminta izin membangun tower, otomatis kami sebagai pemerintah daerah menolak karena selain membahayakan masyarakat disekitar, kami juga merasa di anggap enteng oleh pihak perusahaan tersebut dan ini bukan pertama kalinya masalah seperti ini terjadi. Sebelumnya juga sudah pernah mereka berbuat seperti ini, mereka main bangun seenaknya di lokasi yang sesuka-sukanya sendiri dengan alasan sudah disetujui Kepala Desa atau Masyarakat, nanti sudah selesai baru datang ke Pemda meminta izin, padahal aturannya sebelum mendirikan bangunan apapun harus meminta izin terlebih dahulu ke Pemda” jelas Sekda.

“Ini sama halnya ada tamu asing tanpa ucap salam dan permisi langsung masuk ke rumah kita dan seenaknya mengambil alih semua milik kita. Jelaslah sikap kita sebagai tuan rumah marah dan mengusir tamu seperti ini” sambungnya.

Namun sudah dijelaskan oleh Sekda, masa aksi masih bersikukuh agar Pemda tetap mengeluarkan izin pembangunan tower di titik lokasi tersebut, karena menurut mereka di desa maupun kecamatan lain ada juga bangunan tower yang berdekatan dengan pemukiman warga penduduk sekitar.

Sambil menenangkan masa, Rusdin Sinaling berbicara dengan salah seorang Pendemo, Nursastro untuk mengarahkan masuk kedalam ruang rapat untuk berdiskusi secara formal dengan tujuan untuk mendapatkan solusi terbaik.

Setelah rapat dibuka oleh Ketua DPRD,  Anggota DPRD Sadat Anwar Bihalia menyampaikan sikapnya bahwa Pemda harus memutuskan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Beliau menginginkan adanya sebuah jaminan kepastian terkait pembangunan tower di wilayahnya tersebut.

“Agar masyarakat pulang dengan membawa kepastian. Bukan sebuah janji belaka. Maka komitmen jaminan yang nyata harus dibuat dan disampaikan kepada masyarakat bahwa Pemda akan merekomendasikan izin pembangunan tower di desa Kombutokan,” tegas Sadat.

Wakil Ketua DPRD Eko Wahyudi, ST dengan lantang mengemukakan,“Masalah tower ini bukan kita tidak lanjuti dan ini sudah dua kali kita mediasi persoalan pembangunan tower. Regulasinya sebenarnya yang tidak dipatuhi jadi salah, harusnya setiap pembangunan itu harus menyampaikan izin dulu, itu baru betul yang disampaikan. Bukan nyelonong, asal bangun baru bikin perizinannya. Kenapa demikian, karena kita ada Perda RT/RW nya” jelasnya.

Giliran kesempatan berbicara pihak Eksekutif oleh Sekda, Diskominfo, Dinas PU dan Tata Ruang.

Penjelasan dari Eksekutif hampir serupa bahwa tidak melarang ataupun tidak membatalkan ataupun tidak membatalkan pembangunan Tower di Kambutokan.  Perlu diketahui, sejak tahun 2017 memang sudah diusulkan permohonan bukan saja melalui surat tetapi juga bercakap langsung dengan Pejabat kompoten di Kementerian oleh Plt. Bupati H. Rais D Adam kepada Menteri Kominfo, setiap desa yang belum ada sinyal telekomunikasi agar bisa mendapatkan sinyal telekomunikasi bahkan usul internet juga. Nah pada hari ini ada realisasi tower untuk desa Kambutokan, maka mari kita ikuti prosedur pembangunannya dengan baik, karena niat yang baik dan dilakukan dengan baik maka akan baik pula hasilnya.

Masalahnya, pembangunan tower yang sedang dilakukan Kontraktor saat ini, berada di dalam pemukiman masyarakat disana itu, bisa membahayakan karena sangat dekat dengan rumah yang ada, dan hal ini tidak sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah (Perda), melanggar Perda ada konsekwesi hukum bagi Pejabat.

Selanjutnya yang dirasakan janggal adalah mengapa harus bersikeras harus dibangun di titik lokasi pemukiman itu, bukankah dapat dibangun ditempat lokasi yang aman tidak dalam pemukiman asalkan ada mendapatkan sinyal telokomunikasi dengan baik.

Adanya sikap kontraktor perusahaan yang semena-mena membangun tower di titik lokasi yang disukainya tanpa melakukan koordinasi atau tanpa meminta izin kepada pihak Pemda terlebih dahulu, seolah menunjukkan itikad yang tidak baik, dan masih diharapkan Kontraktor dapat menjelaskan kepada Pemda.

“Karena pihak investor membangun tanpa koordinasi dengan Pemda Banggai Kepulauan, Padahal, ada mekanisme dan ketentuan yang telah diatur dalam bentuk Peraturan Daerah” terang Sekda.

“Pembangunan Tower di Kombutokan tetap akan dibangun dan urusan teknis serta administrasi akan diurus Pemda dan pihak perusahaan yang menangani pembangunan ini.” tegas Sekda.

Pembangunan tower dimanapun bernilai manfaat sangat besar.  Pemda juga harus memastikan bahwa Pemilik tanah lokasi bisa menerima pembayaran sewa yang layak.  Jika melihat catatan berita, bahwa sewa tanah lokasi untuk pembangunan tower sekitar Rp 50 juta sampai Rp 80 juta per tahun dan bisa jadi di bayar dimuka 5 tahun, ini harga tahun 2015, mungkin sekarang sudah lebih dari itu.

Solusi terang persoalan muncul setelah Ketua meminta berbicara lewat telepon kepada pihak Kontraktor Pengusaha. Sekretaris Desa yang ikut hadir setelah didesak, maka memberikan nomor HP Kontraktor Pengusaha, karena Tim TKPRD tidak mempunyai nomor HP yang valid dari Pengusaha yang bersangkutan.

Dalam pembicaraan melalui telepon, yang memanfaatkan microphone dapat jelas didengar oleh semua yang hadir, bahwa Pengusaha tersebut akan datang di Salakan sesuai permintaan Ketua DPRD, untuk menyelesaikan permasalahan.

Rapat diskusi ditutup Ketua DPRD pada sore pukul 17.00 Wita. (TrisKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Koordinasi, Evaluasi sekaligus Penyerahan Buku Rekening Bantuan Pemerintah Kegiatan Pertanian Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan dihadiri oleh Bupati Banggai Kepulauan diwakili oleh Sekertaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Dinas Ketapang, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat-camat dan Kepala Desa terkait serta para kelompok tani yang menerima bantuan.

Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan, Selasa, (14/07/2020).

Sambutan Bupati yang dibacakan oleh Sekda Rusli Moidady, ST.MT mengatakan, “Alhamdulillah hari ini kita bisa menyerahkan bantuan buku rekening kepada para petani kita. Tentunya ini akan berguna untuk menunjang aktifitas para petani dalam melakukan usaha pertanian”.

“Untuk itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kami ucapkan selamat kepada kelompok tani yang telah menerima bantuan buku rekening yang didalamnya berisi uang dalam jumlah yang tidak sedikit per kelompok untuk melanjutkan usaha pertanian. Hal ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Pusat kepada para petani, khusunya petani Banggai Kepulauan”, jelas Sekda menambahkan.

Sehingga Sekda berharap, “ Saya berharap bantuan ini bisa bermanfaat banyak bagi para kelompok tani yang medapatkan bantuan. Pergunakanlah sebaik mungkin bantuan yang diberikan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat membantu lajunya pertumbuhan ekonomi di wilayah kita”.

Sementara itu, Kadis Ketahanan Pangan Sumiati Manompo, SP.,MM menyampaikan bahwa, “Kegiatan ini kami diberikan hanya sekitar dua minggu untuk identifikasi dan pas tiga minggu dana bantuan sudah masuk ke rekening. Walaupun ada kendala-kendala dilapangan karena memang kami dibatasi oleh waktu sehingga CPCL itu kami melihat langsung mana kelompok yang sudah jalan sebelumnya”.

“Kami ketahui memang dari Pemerintah Pusat itu hanya menentukan Kecamatan, mereka menetapkan Kabupaten itu menggunakan peta analisis. Sehingga kami tidak bisa menentukan, yang menentukan pusat melalui provinsi”, jelas Kadis Ketapang.

“Ini merupakan motivasi bagi kelompok dan terus terang saja bantuan ini hanya bibit kemudian sarana-prasarana produksi, tidak dibantu dengan biaya pengolahan tanah, dengan pakan. Ini ada tiga jenis usaha yang mereka usulkan dalam draft diantaranya tanaman pangan dan ternak . Jadi untuk kedepannya kami mohon bantuan dari dinas terkait khususnya dinas pertanian karena ini memerlukan bibit yang cukup besar kira-kira sekitar seribu lebih bibit yang dibutuhkan” sambung Sumiati.

Kadis Ketapang juga berharap, “Jadi ini diharapkan kepala desa dapat membuat proposal atau kelompok-kelompok petani maupun pendamping, sehingga bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat”.

“Begitu juga kami, kedepannya dan 15 kelompok tani yang penanganan stunting terlalu tinggi. Jadi ada 15 desa nanti di tahun 2021 akan di interfensi. Bagaimana kami mau usulkan kalau desa itu tidak memberikan proposal, jadi 15 desa tersebut sudah dihimbau untuk membuat proposal, sehingga bantuannya bisa kami tindaklajuti atau melalui APBD maupun melalui Pemerintah Pusat”, ucap Kadis. (TrisKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah yang dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Kapolres Banggai Kepulauan, Perwira Penghubung di Ruang Rapat kantor Bupati, Senin, (13/07/2020).

“Atas nama pimpinan Pemerintah kabupaten Banggai kepulauan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ini sebagai wujud dan tekad kita dalam upaya memerangi narkoba di kabupaten Banggai Kepulauan sesuai instruksi presiden RI nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi Nasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tahun 2020 sampai 2024″, ujar Bupati BanggaiKep Rais D. Adam mengawali sambutannya.

” Seperti yang kita ketahui, dampak narkotika tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, namun juga keamanan, ekonomi hingga dapat mengancam keberlangsungan Bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya dan Daerah Banggai Kepulauan pada khususnya”, sambung Rais.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini menjadi persoalan serius tidak hanya dalam skala Nasional namun juga dalam skala lokal di Daerah termasuk Daerah BanggaiKep. Secara Global maupun Nasional peredaran gelap narkotika terus meningkat. Modus Penyeludupan beragam, mulai dari penyeludupan melalui barang bawaan hingga dimasukkan kedalam tubuh manusia.

Masalah Narkoba juga tidak hanya menyerang kelompok atau kalangan tertentu saja, namun sudah masuk ke berbagai lini kehidupan di Negeri ini. Bahkan saat ini narkoba telah menyerang siapa saja termasuk keluarga, aparatur negara, anak-anak didik yang merupakan generasi penerus Bangsa.

“Selaku pimpinan Daerah, saya mengingatkan kepada semua pihak bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini bukan hanya tanggungjawab Pemerintah saja, tetapi merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat”, kata Bupati.

“Oleh karena itu, dalam penanganannyapun memerlukan strategi yang melibatkan semua pihak, juga seluruh komponen Bangsa sehingga masyarakat bisa terhindar dari narkoba” lanjut Rais.

Bupati juga berharap, “Saya juga berharap melalui rapat kerja ini, akan ditemukan langkah-langkah kongkrit pencegahan dan penanganan narkoba di kabupaten BanggaiKep ini sehingga daerah kita benar-benar aman dan tidak akan ditemukan lagi barang haram tersebut”.

“Sebelum mengakhiri sambutannya ini, saya menitip pesan kepada seluruh peserta rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba agar mengikuti lebih giat dan gencar barsama-sama berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ditengah masyarakat, khususnya dilingkungan masing-masing. Semoga Allah senantiasa meridhoi usaha kita dalam memerangi narkoba di Kabupaten BanggaiKep” tutup Bupati. (TrisKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksakana rapat evaluasi kerja tim gugus tugas Covid-19 di ruang rapat Kantot Bupati Banggai Kepulauan, Selasa, (07/07/2020).

Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua harian tim gugus tugas Covid-19 Rusli Moidady, ST. MT dan dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda, OPD-OPD terkait, Camat se – Kabupaten Banggai Kepulauan serta anggota tim gugus tugas lainnya.

Dalam sambutannya, Rusli Moidady berkata, “Adapun agenda kita pada siang hari ini adalah rapat dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan gugus tugas selama tiga bulan terakhir, dan ini kita sudah memasuki tahap empat pelaksanan gugus tugas ini dan tentu didalam pelaksanaan beberapa bulan terakhir ini ada hal yang perlu kita evaluasi bersama”.

“Seperti ada saran-saran  atau kendala-kendala yang perlu kita pikirkan solusinya bersama. Kita ketahui bersama bahwa penyebaran pandemi Corona ini sampai sekarang masih tinggi dan tentu diperlukan upaya-upaya yang lebih ketat lagi didalam menangani penyebaran virus Corona di Kabupaten Banggai Kepulauan”, jelas Rusli menambahkan.

”Untuk Banggai Kepulauan sendiri, kemarin pak Gubernur pada saat pelantikan Bupati beliau menyampaikan bahwa Banggai Kepulauan sudah cukup bagus dalam penanganan Covid dan hasil yang kita capai sampai saat ini Alhamdulillah kita masih nol yang terkonfirmasi positif”, ucap Rusli.

“Untuk lebih jelasnya ada juru bicara Covid Banggai Kepulauan yang akan menjelaskan data-datanya secara mendetail lagi. Gubernur berharap agar kondisi ini tetap kita pertahankan  terus, tentunya upaya-upaya yang akan kita lakukan harus lebih ketat dan disiplin lagi agar kita tidak kecolongan lagi”, jelas Rusli.

Selanjutnya, Juru bicara Covid-19 BanggaiKep Arabia Tamrin, SKM menjelaskan beberapa hal penting diantaranya, “Data situasi Covid-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan dan dalam kaitannya dengan penerapan new normal, yang pertama yang perlu kami sampaikan sebagai gambaran untuk menghadapi tatanan new normal bahwa ada 6 syarat, 2 kriteria dan 11 indikator yang harus kita perhatikan bersama sebelum saya akan menyampaikan tentang data”.

“Jadi 6 syarat itu adalah yang pertama penularan diwilayah biasa dikendalikan. Banggai Kepulauan saat ini bahwa kasus orang dalam pemantauan (ODP)  adalah nol, PDP juga nol dan kasus terkonfirmasi positif juga saat ini nol atau tidak ada. Kemudian yang kedua adalah kapasistas sistem kesehatan yang ada, jadi kita juga harus melihat rumah sakit maupun tenaga medis dari sisi kemampuan kesehatan dan fasilitas yang ada dari sisi pengujian laboratorium”, kata Arabia.

Lanjut Jubir, “Yang ketiga yaitu kita mampu menekan resiko wabah ditempat yang kedepannya lebih tinggi, ini kita bisa lakukan dengan cara pengujian secara masal dan itu pemerintah sudah melakukannya baru-baru ini rapid tes secara masal di pusat-pusat keramaian salah satunya di pasar ibukota Kabupaten yaitu Salakan dengan 159 sampel yang kita uji hasilnya semuanya non reaktif”.

“Setelah itu kita telah melakukan rapid tes masal untuk tenaga kesehatan salah satunya di RSUD Trikora Salakan dan juga rumah sakit Pratama Lumbi-lumbia dan hasilnya semua nakes yang ada di rumah sakit non reaktif”, tutur Jubir.

Selanjutnya syarat keempat kata Jubir adalah penerapan protocol pencegahan Covid, ini yang harus kita perhatikan bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama bukan hanya tenaga kesehatan tapi juga semua lintas sektor dimana kita memastikan bahwa masyarakat mampu melaksanakan pencegahan.

“Syarat yang kelima adalah mampu mengendalikan resiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah, ini yang memang perlu nanti kita perhatikan bersama bahwa kegiatan ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan kita bersama”, sambung Arabia.

”Kemudian yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, ini juga Pemerintah Daerah telah berupaya bahwa semua data dan informasi baik data situasi maupun kegiatan-kegiatan operasional Pemerintah Daerah sudah memberikan informasi lewat dinas terkait yaitu Dinas Kominfo dan semuanya disampaikan secara transparansi dan terkonfirmasi”, kata Jubir.

Semua ini dilakukan agar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sekiranya apa yang harus kita lakukan demi Banggai Kepulauan ini bisa aman dan bebas covid.

Kemudian ada dua kriteria yaitu yang pertama memastikan masyarakat untuk mampu melakukan pencegahan Covid-19, caranya kita harus memastikan bahwa masyarakat bisa memahami covid dengan cara kita melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang pasif kepada masyarakat.

Dan kriteria kedua adalah penurunan tes rei beserta dengan peningkatan jumlah testing covid, jadi semakin kita melakukan pengujian secara terus menerus kita juga melihat penurunan dari kasus yang terindikasi positif kasus covid-19.

“Selanjutnya ada 11 indikator sesuai kajian epidemologi tetapi kami melihat dari 11 indikator ini Banggai Kepulauan sudah memenuhi semuanya yaitu penurunan jumlah kasus positif setidaknya selama 14 hari dan kita sudah kurang lebih 1 bulan tidak ada tambahan kasus positif”, jelas Arabia.

“Kemudian penurunan jumlah kasus probable atau kemungkinan itu juga sampai saat ini belum ada yang dicurigai covid 19, kemudian jumlah pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit juga sampai sekarang kita tidak ada yang dirawat dirumah sakit” sambung Jubir.

Disamping itu, Jubir juga menjelaskan sedikit tentang Indikator-indikator ini yang secara epidemologis sebetulnya Banggai Kepulauan sudah terpenuhi, tinggal mungkin kita melihat item-item yang dari dua kriteria yang tersedia. Mana yang harus kita maksimalkan dalam penerapan new normal ini.

“Saya sedikit menjelaskan tentang kondisi epidemologi, sesuai dengan data yang sekarang adalah ODP, PDP maupun kasus terkofirmasi positif tidak ada. Oleh karena itu sesuai dengan data yang ada bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 Banggai Kepulauan adalah salah satu Daerah di Sulawesi Tengah yang ditetapkan sebagai zona hijau”, jelas Arabia.

“Tentunya penetapan zona hijau ini berdasarkan beberapa sub indicator yang dilihat yaitu jumlah kasus positif, ODP dan PDP selama lebih 14 hari, jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol covid sampai saat ini tidak ada kemudian penularan langsung pada petugas kesehatan juga sampai saat ini tidak ada”, tutup Jubir. (TrisKominfo)

Lukpanenteng, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk tahap III dilaksanakan di Sub Desa Poganda yang dipusatkan di Pantai Wisata Poganda, Selasa, (7/7/2020).

Sekretaris Camat Bulagi Utara Bakar Samida, S.Ag dalam sambutannya yang mewakili Camat pada saat menghadiri penyaluran BLT-DD Desa Lukpanenteng memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Desa Lukpanenteng yang melakukan penyaluran BLT-DD di tempat objek wisata pantai Poganda.

“Mungkin di Banggai Kepulauan dan daerah-daerah lain di Indonesia hanya Lukpanenteng yang melakukan penyaluran BLT-DD yang bertempat ditempat wisata, karena selama ini yang sering muncul di medsos rata-rata penyaluran dilaksanakan di Balai desa/kantor desa, ini hal yang luar biasa”, kata Bakar Samida.

Bakar berharap masyarakat Lukpanenteng dapat terus menjaga, melestarikan serta meningkatkan objek wisata yang ada di Sub Desa Poganda dan Lukpanenteng karena objek wisata pantai Poganda dan Danau Paisupok serta Paisubatango bukan saja hanya diketahui masyarakat Banggai Kepulauan dan Kabupaten tetangga tetapi ini sudah mendunia karena sudah sering dikunjungi wisatawan mancanegara.

Kades Lukpanenteng Yerus Tolongala menyampaikan, “Dilaksanakannya penyaluran BLT-DD Lukpanenteng untuk tahap III ini sebagai wujud kebersamaan karena pada penyaluran BLT yang sebelumnya penerima dari Sub Desa Poganda yang ke Lukpanenteng, jadi kami berinisiatif bersama perangkat desa untuk melaksanakan penyaluran BLT-DD kali ini dilaksanakan di Sub Desa Poganda dan dipusatkan di Objek Wisata Pantai Poganda”.

“Ini senantiasa untuk menunjukan semangat kebersamaan kami untuk membangun Lukpanemteng dengan memperhatikan objek-objek wisata yang ada”, tambah Yerus.  (AmosKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pertama kali melaksanakan kegiatan Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pandemi Covid-19 dan New normal. Kegiatan ini dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan (BanggaiKep) dan diiikuti oleh seluruh ASN serta pejabat-pejabat Daerah lainnya, Senin, (06/07/2020).

H. Rais D. Adam selaku Bupati BanggaiKep menyampaikan bahwa, “Kegiatan apel gabungan ini dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak”.

Dalam kesempatan ini juga, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bupati antara lain mengenai keberhasilan WTP, “Keberhasilan WTP kemarin bukan keberhasilan pribadi saya sebagai Bupati, melainkan keberhasilan tim dan semua pihak mulai dari yang bawah sampai yang teratas”, ucap Bupati.

“Saya hanya berperan sebagai pengawas dan ini adalah bagian dari keberhasilan para pejabat-pejabat kita. Keberhasilan seperti ini mudah-mudahan menjadi bagian yang tidak lepas dari tugas yang sudah ditunjukkan kepada ibu dan bapak sekalian”, lanjut Rais Adam.

“Namun demikian, meskipun tugasnya belum selesai, tim gugus tugas pun saya anggap berhasil karena yang mengatakan hal ini adalah pimpinan wilayah kita yakni Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, beliau menyampaikan bahwa kepada Banggai Kepulauan agar mempertahankan posisinya saat ini”, kata Rais Adam.

Sambung Bupati, “Olehnya kepada tim gugus di bawah kendali Ketua Gugus Harian, apa yang sudah kita kerjakan ini agar tetap berlanjut. Jangan putus dan jangan kendor, karena yang menilai kemarin salah satu pejabat dari luar daerah kita”.

Lanjut daripada itu, Bupati menjelaskan pula bahwa, “Saya tentu setelah berubah status Plt menjadi definitif tentu yang saya ukur adalah pilih bekerja sama saya atau tidak. Apa yang sudah para pejabat semuanya laksanakan dan saya rasakan, saya minta tidak boleh kendor. Jangan nanti pada saat Plt bagus tapi sejak jadi definitif jadi hilang. Saya minta mari kita tetap mempertahankan”.

“Diluar dari hal itu, saya kembali mengingatkan bahwa kita sekarang ini berada dalam situasi darurat kesehatan. Bicara darurat, maka aturan-aturan yang normal terkesan diabaikan tapi aturan yang dilayangkan pada saat darurat ini adalah aturan yang berlaku dan dipatuhi”, tegas Bupati.

Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, diwajibkan seluruh wilayah termasuk wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan diwajibkan memasang bendera umbul-umbul dan bendera merah putih selang-seling memasang bendera umbul-umbul mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2020, sementara bendera Kebangsaan kita Merah Putih dipasang mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2020.

“Saya minta informasi ini disebarkan ke seluruh pemangku-pemangku wilayah termasuk di desa-desa pelosok. Sistim upacaranya tidak lagi menggunakan paskibraka melainkan di ambil alih oleh ASN dan Pemda”, tutup Bupati. (TrisKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id –  Peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-74, Kapolres Banggai Kepulauan AKBP. Reja A. Simanjuntak,  SH.SIK.MH mengadakan acara syukuran di Kantor Polres Banggai Kepulauan. Rabu, (01/07/2020).

Berbeda dari biasanya, peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara kali ini dilakukan secara sederhana karena kondisi pandemi Covid-19.

Upacara dilaksanakan secara terpusat melalui live streaming dari Istana Merdeka Jakarta dengan Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo.

Dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, Polres Banggai Kepulauan melaksanakan upacara secara virtual yang dipimpin langsung oleh Kapolres BanggaiKep.

Turut hadir juga Bupati Banggai Laut Letkol Sus (Purn.) Drs. H. Wenny Bukamo, Kepala Kejari Banggai Laut Fauzal, S.H,.M.H beserta unsur Forkopimda Daerah lainnya.

Dalam kegiatan ini, peserta upacara dibatasi, mengingat saat ini pandemi Covid–19 masih merajalela di Negara Indonesia. Sehingga beberapa kegiatan juga menyesuaikan dengan kondisi saat ini yaitu dimasa transisi new normal dengan tetap mentaati protokol kesehatan.

“Dengan senang hati menginjakan kaki di Sulteng ini mohon doa restu dari Bapak/Ibu sekalian. Dalam melaksanakan tugas di sini, kami yakin dan percaya polres ini tidak akan bisa bekerja dengan maksimal tanpa bantuan semua pihak Pemerintah Daerah dari forkopimda dan dari rekan-rekan TNI”, ujar Kapolres AKBP. Reja A. Simanjuntak, SH.SIK.MH dalam membuka sambutannya.

Sambung Kapolres, “Melaksanakan tugas-tugas kepolisisan khususnya menjaga keamanan dan ketertiban masyaratakat, kami berharap bisa meningkatkan silahturahmi maupun  kerja sama yang baik dan semua pihak di wilayah hukum, kebetulan kami bertugas di dua kabupaten yakni Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut”.

“Oleh karena itu, anggota-anggota kami bertanggung jawab di dua wilayah Kabupaten. Kami berharap polres BanggaiKep ini bisa lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat”, tutup Reja.

Pada kesempatan ini, Bupati Banggai Laut Drs. H. Wenny Bukamo juga memberikan sambutan, ”Kita ketahui bersama, harapan-harapan masyarakat terhadap kepolisian Republik Indonesia sangatlah tinggi.Koordinasi yang baik ini saya kira akan baik manfaatnya terutama dalam menghadapi situasi-situasi yang kita tidak harapkan bersama”.

“Terkait dengan 74 Tahun Hari Bhayangkara, saya kira ini usia yang sudah dewasa. Kita tau harapan masyarakat sangat tinggi terhadap kepolisian RI, kita memahami apalagi di Banggai Laut jumlah personil sangat minim. Ini semua membutuhkan penangan kepolisian terutama kejahatan yang konfensional”, sambung Bupati Balut.

“Ini menjadi salah satu tantangan bagi kapolres baru kita bagaimana supaya pengeboman kejahatan konfensional ini bisa berkurang, karna ini sangat berpengaruh pada lingkungan hidup kita”, tutup Wenny. (TrisKominfo).