Luwuk, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Serfi Kambey menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman praktik perikanan ilegal (illegal fishing) maupun penangkapan ikan yang merusak (destrutive fishing).
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Teknis Terpadu Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan dan Penanganan Illegal Fishing dan Destructive Fishing tahun 2025 di Hotel Estrella Luwuk, Rabu (17/9/2025).
Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Banggai Kepulauan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus menjadi benteng ekologis dari tekanan aktivitas manusia.
“Tindakan penangkapan ikan secara ilegal maupun dengan cara-cara merusak seperti penggunaan bom dan racun bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan habitat penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan wilayah pemijahan ikan. Jika dibiarkan, hal ini akan berdampak jangka panjang terhadap ketersediaan sumber daya ikan, ekonomi lokal, dan keanekaragaman hayati laut kita,” tegas Wabup.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum tepat untuk menyatukan langkah, menyamakan persepsi, serta memperkuat kapasitas aparatur dalam pengawasan dan penegakan hukum. Ia juga mendorong lahirnya rekomendasi strategis, rencana aksi bersama, serta peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan yang dapat diaplikasikan langsung di lapangan.
Wabup turut mengajak semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, akademisi, LSM, maupun masyarakat pesisir agar terus berkomitmen menjaga kelestarian laut. “Laut bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga warisan berharga bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Dalam sambutan Kepala Dinas Perikanan Banggai Kepulauan Ferdy Salamat menyampaikan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh aparat, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat desa pesisir dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. “Harmonisasi Perdes dengan regulasi kabupaten dan nasional menjadi fondasi penting agar pengawasan memiliki dasar hukum yang kuat serta mendukung kelestarian ekosistem,” ucapnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Ia berharap terbangun sistem pengawasan terpadu yang efektif, serta terwujud komitmen bersama untuk menjaga kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil dari praktik penangkapan ikan yang merusak, demi keberlanjutan sumber daya perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
Acara ditutup dengan pantun yang mengajak seluruh elemen untuk terus bersinergi menjaga laut Banggai Kepulauan agar tetap lestari, indah, dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat.
Turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Kasat Polairud Polres Banggai Kepulauan, Kepala Satpol PP Banggai Kepulauan, Kepala Diskominfo Banggai Kepulauan, Komandan Pos TNI AL Luwuk dan Banggai Laut, Kepala Kantor Wilker PSDKP Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, Kepala UPTD KKP3K Dalaka, Camat Liang, Kapolsek Liang Polres Bangkep, Danramil Liang, Perwakilan Pertamina EP DMF & JOB Pertamina, Pimpinan DS LNG, Pimpinan PT. PAU, Kepala Bidang Dinas Perikanan Bangkep (Bidang Pemberdayaan Nelayan, Budidaya, dan Perizinan), Kepala Desa beserta Ketua BPD dari beberapa desa di Kecamatan Liang (Tomboniki, Tangkop, Okumel, Mamulusan, Kinandal), Sejumlah Ketua Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) dari berbagai desa di Banggai Kepulauan, antara lain: Barakuda, Baku, Kombombu, Molubos, Lumba-lumba, Sikat, Teluk Peling, Godang Permai, Mina Bahari, Sapu Bersih, Permenggangan, Pau Lipu, Lestari Laut, Malanggong, Menara Putih, Usaha Bersama, Gurita, Bobu, Lobuan, dan lainnya, serta Lembaga dan organisasi masyarakat/NGO: Burung Indonesia, Yayasan Blue Alliance Indonesia, Perkumpulan Salanggar, Yayasan KOMIU dan LINI. (IKP-KOMINFO BANGKEP)
