![\"\"](\"https:\/\/banggaikep.go.id\/portal\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/IMG_0016-300x200.jpg\")
\nDalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang di bacakan Kepala Bappeda Muh. Aris Susanto, SE., ME menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi berita secara Nasional dan Daerah.<\/p>\n
Salakan, BanggaiKep.go.id – Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 yang memuat atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan maka ditindaklanjuti di daerah dengan mensinergikan kebijakan Pusat dan daerah dengan melibatkan Pemerintah Pusat dalam hal ini BAPPENAS RI dalam rapat Koordinasi Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).<\/p>\n
Rapat koordinasi yang digelar Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan bertempat di Ruang kerja Kepala Bappeda, Selasa, (14\/6\/2022).<\/p>\n
Rapat di pimpin langsung oleh Muh. Aris Susanto, SE., ME selaku Kepala Bappeda dan dihadiri Kepala OPD Lingkup Pemda, Camat Bulagi Selatan, serta undangan lainnya serta disaksikan secara virtual oleh Bappenas RI.<\/p>\n
\nDalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang di bacakan Kepala Bappeda Muh. Aris Susanto, SE., ME menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi berita secara Nasional dan Daerah.<\/p>\n
“Dalam rencana pembangunan daerah RPD Tahun 2023- 2026 Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa tingkat kemiskinan pada Tahun 2023 ditargetkan turun 10,43% dari kondisi awal di Tahun 2021 yaitu sebesar 13,72% dengan demikian angka kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat disimpulkan harus ada upaya-upaya dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan,\u201d ucap Aris.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/banggaikep.go.id\/portal\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/IMG_0008-300x200.jpg\")
\nKepala Bappeda juga mengatakan secara kontekstual masalah kemiskinan di daerah di bentuk oleh kombinasi karakteristik wilayah komunitas dan rumah tangga sehingga perlu menyebarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan ke dalam konteks penyelesaian masalah lokal.<\/p>\n
“Untuk itu rapat koordinasi ini sangat penting dilakukan agar secara bersama-sama kita dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan secara khusus masalah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,” ujarnya.<\/p>\n
“Untuk mendorong terwujudnya koordinasi pengendalian program pengendalian kemiskinan sehingga diharapkan Banggai Kepulauan dapat menekan turunnya angka kemiskinan,\u201d ucap Aris. (Roy-KOMINFO)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Salakan, BanggaiKep.go.id – Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 yang memuat atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan maka ditindaklanjuti di daerah dengan mensinergikan kebijakan Pusat dan daerah dengan melibatkan Pemerintah Pusat dalam hal ini BAPPENAS RI dalam rapat Koordinasi Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Rapat koordinasi yang […]<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":17261,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-17258","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n