Bupati dan OJK Sepakat Perkuat Kolaborasi untuk Pembangunan dan Akses Keuangan Banggai Kepulauan

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST., MT., AIFO, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat pleno penyusunan program rencana kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di ruang rapat kantor Bupati, Rabu (28/1/2026).

Rusli mengatakan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah. Menurut dia, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi, keterbukaan, dan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” kata Rusli.

Ia menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Bupati juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil selalu berpijak pada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menyebut pendidikan, kesehatan, dan olahraga sebagai sektor strategis yang harus mendapat perhatian serius guna menciptakan masyarakat Banggai Kepulauan yang sehat dan berdaya saing.

“Pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Keduanya tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Bupati berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Banggai Kepulauan yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah Bonny Hardi Putra menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat akses keuangan masyarakat di wilayah kepulauan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 yang digelar secara virtual.

Bonny mengatakan, tahun 2025 menjadi fase pembelajaran sekaligus pencapaian bagi TPAKD. Sejumlah program seperti business matching UMKM, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan melalui program Lincakan, percepatan akses keuangan desa, hingga penguatan ekosistem digital dinilai memberikan dampak bagi pelaku usaha lokal.

“Memasuki tahun 2026, tantangan semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi global hingga pesatnya perkembangan teknologi keuangan,” ujar Bonny.

Ia menilai peran TPAKD sebagai forum kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan industri jasa keuangan semakin strategis. Karena itu, rapat pleno diminta menjadi ruang evaluasi sekaligus penetapan arah kebijakan dan program prioritas TPAKD Banggai Kepulauan 2026.

Fokus utama tahun ini, kata Bonny, diarahkan pada perluasan pembiayaan produktif, penguatan literasi dan inklusi keuangan, serta inovasi pembiayaan bagi UMKM, termasuk petani dan nelayan. Digitalisasi juga menjadi kunci, antara lain melalui implementasi QRIS, program Kejar, dan digital onboarding bagi UMKM.

“TPAKD bukan sekadar forum kerja, tetapi gerakan bersama untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan yang aman dan terjangkau,” ujarnya.

Bonny juga menyoroti pentingnya capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKD) sebagai indikator nasional. Menurut dia, kondisi geografis Banggai Kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, terutama keterbatasan layanan keuangan dan rendahnya literasi di sebagian wilayah.

Ia mendorong penyusunan roadmap TPAKD 2026–2030 yang selaras dengan strategi nasional, serta penguatan pelaporan berbasis data melalui Sistem Informasi TPAKD (SI TPAKD).

“Program yang baik harus diiringi dengan pelaporan yang baik,” kata Bonny.

Turut Kepala Asisten II, Otoritas jasa keuangan provinsi sulawesi tengah bersama tim, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  Luwuk, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan,Pimpinan  Bank  Rakyat  Indonesia Init Salakan,Pimpinan  PT. bank  Sulteng Cabang Salakan, Pimpinan  Kantor  Cabang  Pembantu  PT. .Bank  Mandiri, Direktur  PT. BPRS Khairan  Inti  Amanah, Pimpinan  Cabang  PT. BPT Modern  Express  kc. Salakan, Kepala Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian Banggai Kepulauan, Pimpinan PT. Permodalan nasional madani cabang bangkep, Kepala kantor cabang BPJS ketenagakerjaan banggai luwuk, Para Kepala OPD se-Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabag Ekonomi dan undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)