Pemkab Banggai Kepulauan Gelar Rapat Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 2026

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menggelar rapat pertemuan penyusunan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual di ruang rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kamis (9/4/2026).

Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan Muh. Aris Susanto, SE., M.E., Kepala Dinas DP3AP2KB Ramlin M. Hamid, S.Pd.SD., M.AP., Kepala Bappeda Dr. Haryono Orab, S.Pd., S.Sos., M.M., serta Kepala Badan Pusat Statistik Hendra Setiawan, S.ST. Turut hadir sebagai narasumber Prof. Chairil Anwar dan Muh. Rosni dari BKKBN.

Sambutan Bupati Banggai Kepulauan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Muh. Aris Susanto sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa pembangunan kependudukan merupakan salah satu pilar strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara mengenai jumlah penduduk, tetapi juga mencakup kualitas, persebaran, mobilitas, serta administrasi kependudukan yang tertata dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyusunan dokumen GDPK menjadi langkah penting sebagai arah kebijakan pembangunan kependudukan untuk lima tahun ke depan.

Dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dan memberikan kontribusi aktif dalam penyusunan dokumen GDPK, sehingga menghasilkan perencanaan yang komprehensif dan tepat sasaran demi peningkatan kualitas hidup masyarakat Banggai Kepulauan.

Rapat berlangsung dengan diskusi dan pemaparan materi dari narasumber, serta diakhiri dengan penyusunan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

PEMKAB BANGGAI KEPULAUAN TETAPKAN LANGKAH STRATEGIS PUG 2026, TARGETKAN PENINGKATAN NILAI PARAHITA EKAPRAYA

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) menggelar rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin (16/3/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bappeda dan Litbang selaku Ketua Pokja PUG ini diikuti oleh sekitar 30 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady.

Dalam rapat tersebut, sejumlah poin penting berhasil disepakati sebagai langkah strategis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2026 di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Salah satu hasil utama rapat adalah penyusunan Rencana Kerja Pokja PUG dan Rencana Aksi Daerah PUG. Selain itu, juga disepakati penguatan kelembagaan Pokja dan focal point, termasuk revitalisasi keanggotaan melalui pengusulan Surat Keputusan (SK) Pokja PUG Tahun 2026.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi PUG, rapat juga menekankan pentingnya memperkuat sistem dan kemitraan antar perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap program dan kegiatan pembangunan.

Sebagai upaya peningkatan kapasitas, akan dilaksanakan pelatihan teknis analisis gender bagi anggota Pokja dan focal point, yang direncanakan melalui platform daring (zoom). Seluruh perangkat daerah juga diminta segera menyusun Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2026.

Tim Pokja PUG juga akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan PUG di setiap OPD guna memastikan implementasi berjalan sesuai rencana.

Selain itu, rapat menghasilkan komitmen bersama untuk meningkatkan capaian nilai evaluasi PUG melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dengan target mencapai kategori Pratama pada tahun 2027 dengan nilai antara 501 hingga 600.

Komitmen lainnya mencakup penyusunan dokumen Gender Budget Action (GAB) tahun 2026 serta penyediaan data terpilah gender di seluruh perangkat daerah sebagai dasar perencanaan yang lebih akurat dan responsif.

Sebagai penunjang evaluasi, Pokja PUG juga akan menyusun template dalam pemenuhan eviden evaluasi PUG.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah disepakati, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan optimistis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dapat berjalan lebih optimal, serta mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

PEMKAB BANGGAI KEPULAUAN GELAR RAPAT POKJA PUG TAHUN 2026, PERKUAT PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKEADILAN

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady. Rapat ini menjadi momentum penting dalam menyatukan komitmen seluruh perangkat daerah terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam sambutannya, Bupati Rusli Moidady menyampaikan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh proses pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya dalam mendorong implementasi PUG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, pelaksanaan PUG harus didukung oleh tujuh prasyarat pembangunan, yaitu perencanaan responsif gender, penganggaran responsif gender, pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, serta pelaporan secara berkala. Ketujuh aspek ini menjadi fondasi penting agar kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Melalui rapat Pokja PUG Tahun 2026 ini, pemerintah daerah juga menyusun Rencana Kerja Pokja PUG serta Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi, sinergi, dan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata tanpa memandang jenis kelamin.

Menutup kegiatan, rapat Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 secara resmi dibuka dengan harapan seluruh peserta dapat menjalankan tugas dan pengabdian dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady Audiensi Bersama Menteri Pertanian RI Bahas Pengembangan Pertanian Terintegrasi

,

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menghadiri audiensi bersama sejumlah Bupati dari berbagai daerah di Indonesia dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, pada Kamis (12/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rusli Moidady menyampaikan secara langsung kondisi lapangan di Kabupaten Banggai Kepulauan, termasuk capaian yang telah diraih serta berbagai kebutuhan konkret dalam pengembangan sektor pertanian di daerah.

Ia menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mendorong pengembangan pertanian terintegrasi yang menggabungkan berbagai sektor, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan hingga agrowisata.

“Harapan kami tumbuh bersama untuk pertanian, wisata, dan hilirisasi sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Bupati Rusli Moidady dalam audiensi tersebut.

Selain itu, Bupati Rusli juga menyampaikan sejumlah usulan prioritas untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di Banggai Kepulauan. Beberapa di antaranya yakni pengembangan budidaya padi, pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pengembangan komoditas kelapa yang memiliki potensi besar di wilayah Banggai Kepulauan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa berbagai usulan dari daerah akan ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis bersama jajaran Kementerian Pertanian.

Ia juga mengimbau para kepala daerah untuk terus menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah pusat agar program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.

“Kami akan menindaklanjuti usulan daerah melalui koordinasi teknis. Pemerintah daerah juga diharapkan terus berkomunikasi aktif agar program yang dijalankan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani,” tegas Menteri Pertanian.

Audiensi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Wakil Bupati Banggai Kepulauan Buka Gerakan Pangan Murah di Pelabuhan 3B Salakan

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey secara resmi membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan di Pelabuhan 3B Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis (12/03/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP-PKK, Anggota DPRD Banggai Kepulauan, TNI/Polri, Plt. Kadis Ketapang, Camat Tinangkung, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Serfi Kambey menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, khususnya komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan kebutuhan pangan lainnya.

Menurutnya, stabilitas harga pangan memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta menekan laju inflasi daerah. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini pemerintah berupaya menghadirkan bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Kegiatan ini juga merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, BUMN/BUMD, distributor, serta pelaku usaha pangan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah,” ujar Wakil Bupati.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan baik serta tetap menjaga ketertiban saat berbelanja agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari program tersebut.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Banggai Kepulauan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan Gerakan Pangan Murah. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Wakil Bupati Serfi Kambey Hadiri Kunjungan Tim Kementerian dan Vendor Alat Kesehatan di RSUD Trikora Salakan

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menghadiri kunjungan tim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama pihak vendor penyedia alat kesehatan dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana penempatan alat kesehatan, khususnya menjelang pendistribusian alat CT Scan dan Mammografi di RSUD Trikora Salakan, Kamis (26/2/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh aspek teknis dan nonteknis mulai dari kesiapan ruang, instalasi listrik, sistem pendukung, hingga standar keselamatan telah sesuai dengan ketentuan sebelum alat kesehatan berteknologi tinggi tersebut didistribusikan dan dioperasionalkan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Serfi Kambey menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan dan pihak vendor atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Banggai Kepulauan. Ia menegaskan bahwa kehadiran CT Scan dan Mammography merupakan langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan di daerah kepulauan.

“Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024, RSUD Trikora Salakan telah ditetapkan sebagai rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA) dengan strata madya. Penetapan ini adalah amanah besar yang harus dijawab dengan peningkatan kompetensi layanan, SDM, sarana prasarana, dan peralatan medis sesuai standar,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, implementasi Program SIHREN dalam jejaring layanan KJSU-KIA diharapkan mampu mendekatkan akses layanan kesehatan rujukan prioritas kepada masyarakat Banggai Kepulauan. Dengan hadirnya CT Scan dan Mammography, rumah sakit akan semakin mampu melakukan deteksi dini penyakit terutama kanker dan stroke secara lebih cepat dan akurat, tanpa harus selalu merujuk pasien ke luar daerah.

Kehadiran peralatan tersebut diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien, percepatan penanganan kasus prioritas, efisiensi pembiayaan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan rumah sakit daerah.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, lanjut Wakil Bupati, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung keberhasilan implementasi program ini melalui pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan, penyediaan dan penyesuaian sarana prasarana sesuai standar teknis, dukungan pembiayaan daerah secara bertahap dan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola manajemen rumah sakit.

Kegiatan kunjungan ditutup dengan peninjauan langsung lokasi penempatan alat kesehatan dan diskusi teknis antara tim Kementerian Kesehatan, vendor, serta manajemen RSUD Trikora Salakan guna memastikan seluruh persiapan berjalan optimal menjelang pendistribusian alat CT Scan dan Mammografi. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Bupati Rusli Moidady Resmi Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Rusli Moidady secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan bertempat di auditorium Pubaba Bapeda dan Litbang dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, para camat, kepala desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menekankan musrenbang ini RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Forum ini menjadi wadah partisipatif untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan agar lebih transparan, aspiratif, dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut dipaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,03 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan sosial (Indeks Gini) berada pada angka 0,276, menunjukkan kesenjangan pendapatan yang relatif sempit. Sementara itu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan dari 12,90 persen (15.500 jiwa) pada tahun 2023 menjadi 12,32 persen (14.860 jiwa) pada tahun 2024.

Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada angka 67,43, yang masih memerlukan perhatian dan intervensi bersama, khususnya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 tercatat 1,55 persen, terendah di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah mencapai 8,7 tahun, dengan harapan lama sekolah 13,11 tahun. Sedangkan pada sektor kesehatan, usia harapan hidup meningkat menjadi 67,08 tahun, didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang tersebar merata di seluruh kecamatan.

Selanjutnya, untuk sektor infrastruktur, panjang ruas jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 1.002,45 km, dengan kondisi jalan mantap 334,59 km dan tidak mantap 667,86 km. Kondisi ini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah, bersama dengan penyediaan air bersih di sejumlah kecamatan.

Tema pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027 yang diusung adalah “Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata, Penguatan Ekonomi serta Tata Kelola Pemerintahan melalui Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif, dan Berkelanjutan Menuju Bangkep Berkah.”

Prioritas pembangunan kata Bupati, diarahkan pada penguatan daya saing ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transparansi pelayanan publik.

Melalui Musrenbang ini, seluruh usulan prioritas program dan kegiatan yang telah dibahas pada forum perangkat daerah akan dilakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi oleh Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2027.

“Usulan yang belum dapat dibiayai melalui APBD Kabupaten akan diupayakan melalui sumber pendanaan lain seperti APBN, APBD Provinsi, DAK, serta sumber pendanaan sah lainnya,” kata Rusli.

Musrenbang RKPD Tahun 2027 diharapkan menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2027.

“Untuk itu, Pemerintah daerah mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif demi terwujudnya pembangunan Banggai Kepulauan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” ujar Bupati. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Pemkab Banggai Kepulauan Perkuat Tata Kelola Perikanan Pesisir

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Halima Umar Hamid, S.Sos, mewakili Bupati Banggai Kepulauan membuka Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026 Komite Pengelolaan Perikanan Pesisir Lestari, Senin (10/2/2026).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Halima menegaskan bahwa pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Pesisir Lestari melalui Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 440 Tahun 2024 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola sumber daya perikanan pesisir yang berkelanjutan, berkeadilan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ia menyebut Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Potensi itu, kata dia, bukan sekadar anugerah, tetapi juga amanah yang harus dikelola secara bijaksana, terencana, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi.

Menurut Halima, keberadaan komite menjadi instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor maupun pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan pesisir.

Rapat evaluasi kinerja tahun 2025, lanjutnya, memiliki arti penting untuk menakar capaian program dan kegiatan komite selama setahun terakhir. Ia meminta evaluasi dilakukan secara objektif, terbuka, dan konstruktif sebagai dasar penguatan kinerja ke depan.

Sementara itu, penyusunan rencana aksi tahun 2026 diharapkan dirancang secara realistis dan terukur, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan. Rencana tersebut ditargetkan mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari degradasi lingkungan pesisir, peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat.

Halima juga mendorong seluruh anggota komite berperan aktif, menyumbangkan gagasan konstruktif, serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.

“Pengelolaan perikanan pesisir tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja kolektif agar sumber daya ini tetap lestari dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Banggai Kepulauan,” ujar Halima.

Kegiatan bertempat di ruang rapat kantor bupati di hadiri Kepala Dinas Perikanan, Perwakilan OPD dan Camat se- Kabupaten Banggai Kepulauan serta undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

DP3AP2KB Banggai Kepulauan Bersama IPeKB Tancap Gas Laksanakan Gerakan ASRI di Pelabuhan Rakyat Salakan

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Menindaklanjuti arahan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah terkait Instruksi Presiden Prabowo dalam pelaksanaan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Dewan Pengurus Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (DPC IPeKB) Banggai Kepulauan melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan di Pelabuhan Rakyat Salakan, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan ini melibatkan sekitar 50 orang peserta yang terdiri dari pegawai lingkup DP3AP2KB, para penyuluh KB, serta Forum Generasi Berencana (Genre) Banggai Kepulauan.

Aksi tersebut difokuskan pada pembersihan area pelabuhan dan sekitarnya guna memastikan ruang publik Kota Salakan terbebas dari sampah.

Kepala DP3AP2KB Banggai Kepulauan Ramlin Hamid menyampaikan bahwa pelaksanaan Gerakan ASRI merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung kebijakan nasional sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.

“Gerakan ini tidak hanya bertujuan membersihkan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan ruang publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara DP3AP2KB, IPeKB, serta Forum Genre dapat terus terjalin dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, demi mewujudkan Banggai Kepulauan yang bersih, sehat, dan nyaman. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pemda Banggai Kepulauan Dorong UMKM Kreatif Perkuat Literasi Keuangan

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menekankan pentingnya literasi dan manajemen keuangan sebagai fondasi penguatan usaha ekonomi kreatif dan sektor pariwisata.

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Literasi dan Manajemen Keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), yang digelar bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Rabu (4/2/2026).

Kepala Dinas Pariwisata Banggai Kepulauan, Mohamad Wahyudi, S.T., M.P mengatakan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Menurut dia, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk mendongkrak pendapatan daerah, namun kerap terkendala lemahnya pengelolaan usaha.
“Potensi kita besar, terutama pariwisata. Tapi tanpa pengelolaan keuangan yang tertib dan profesional, usaha sulit berkembang,” kata Wahyudi.

Ia menyebut pelatihan ini sebagai tindak lanjut konkret dari upaya dinasnya mencari skema kolaborasi pendanaan, termasuk dengan Bank Indonesia, BUMN, dan BUMD.

Wahyudi juga menyoroti peran pelaku UMKM sebagian besar perempuan sebagai penggerak ekonomi kreatif di daerah. Ia berharap pelatihan ini mampu mendorong pelaku usaha lebih disiplin mengelola keuangan, memiliki perencanaan usaha yang terukur, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan, Rahman Hasan ST. M.Si, yang mewakili Bupati, menegaskan ekonomi kreatif dan pariwisata merupakan dua pilar penting pembangunan daerah. Keduanya tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengangkat potensi lokal dan identitas daerah.

“Banyak usaha kreatif memiliki produk unggulan, tetapi tidak berkembang optimal karena lemahnya literasi dan manajemen keuangan,” ujar Rahman.

Karena itu, ia menilai pelatihan ini strategis untuk membekali pelaku usaha dengan kemampuan menyusun perencanaan keuangan yang sederhana, transparan, dan berkelanjutan.

Rahman berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada tataran pengetahuan, melainkan diterapkan langsung dalam praktik sehari-hari. Ia juga mengajak peserta aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan belajar dari para narasumber.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rahman secara resmi membuka kegiatan pelatihan tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif agar mampu bersaing secara mandiri dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kegiatan bertempat di ruang pertemuan penginapan Bharata turut hadir Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif serta undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by