Pemkab Banggai Kepulauan Ikuti Arahan Presiden RI dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan 2026

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan turut berperan aktif dalam pelaksanaan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI secara serentak di seluruh Indonesia, Rabu (7/1/2026).

Kegiatan ini terselenggara dalam rangka pencapaian program pembangunan pertanian nasional Tahun 2025.

Sambutan diawali oleh Menteri Pertanian Amran Sulaeman, dan dilanjutkan sambutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diikuti secara luring oleh jajaran pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta para kepala Desa.

Pemkab Bangkep mengikuti kegiatan tersebut melalui zoom meeting dan dilaksanakan di dua titik Kantor Dinas Pertanian yang di hadiri Asisten Setda, Wakapolres dan anggota, Kadis Pertanian, Kabid ketahanan pangan, Danramil Salakan dan anggota, para Kabid dn staf lingkungan dinas pertanian.

Pelaksanaan di Banggai Kepulauan mengacu pada surat resmi Kementerian Pertanian bernomor 001/KJF/Katimker-I/2026 tanggal 6 Januari 2026 yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini: Kepala Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan, Camat Tinangkung
Danramil 1308-10 Salakan, Kapolsek Tinangkung, Lurah Salakan dan 14 Kepala Desa se-Kecamatan Tinangkung.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan serta memastikan kesejahteraan petani di seluruh pelosok negeri.

Presiden menyerukan agar daerah mempercepat peningkatan produksi pertanian dan memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan swasembada pangan.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyambut baik arahan tersebut dan menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi dengan penyuluh pertanian, perangkat kecamatan, dan para kepala desa.

Melalui pertemuan ini, Pemkab Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya dalam:
meningkatkan produktivitas pertanian lokal,
memperluas pendampingan kepada petani,
mendorong penerapan teknologi pertanian,
serta memastikan program pembangunan pertanian nasional berjalan baik hingga tingkat desa.

Koordinator Penyuluh Kabupaten, Husin Sugala, SP, yang turut memimpin pelaksanaan di daerah, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh unsur pemerintah kecamatan dan desa. Ia berharap semangat yang disampaikan Presiden dapat menjadi dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung petani Banggai Kepulauan.

Dengan mengikuti kegiatan nasional ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi prioritas utama sebagai pilar ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Mobil Damkar Hibah Korea Selatan Tiba di Salakan, Perkuat Layanan Kebakaran Pemkab Banggai Kepulauan

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menerima bantuan hibah satu unit kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui kerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan. Kendaraan tersebut telah tiba di Salakan Selasa, 16 Desember 2025 dan siap memperkuat layanan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan, Harry Saputra Nursin, S.S.T.P., M.A.P., AIFO, menyampaikan bahwa kendaraan Damkar yang diterima memiliki kapasitas tangki air sebesar 6.000 liter dan merupakan dukungan strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta respons cepat terhadap kejadian kebakaran.

“Bantuan hibah ini sangat mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran, khususnya di wilayah kepulauan,” ujar Harry.

Ia menjelaskan, kendaraan Damkar tersebut secara administratif telah diserahkan pada November 2025 dan diterima secara resmi oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfy Kambey, di Jakarta, namun secara fisik baru tiba di Banggai Kepulauan setelah melalui proses pengiriman.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi salah satu dari empat kabupaten/kota di Indonesia yang menerima hibah kendaraan Damkar dari Pemerintah Korea Selatan. Tiga daerah lainnya yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Bima.

“Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menjadi penerima hibah berkat komunikasi dan koordinasi intens Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat diprioritaskan dari ratusan daerah pengusul,” tambahnya.

Kendaraan Damkar tersebut tiba di Salakan bersama operator khusus untuk memberikan pendampingan dan pelatihan teknis kepada personel pemadam kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan terkait pengoperasian dan pemeliharaan armada.

Dengan bertambahnya armada pemadam kebakaran ini, diharapkan kapasitas dan kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penanggulangan kebakaran semakin optimal, guna memberikan perlindungan dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. (IKP KOMINFO)

/0 Comments/by

Stakeholder Meeting “Kolaborasi untuk Perpustakaan Berdaya” Digelar di Kantor Bupati Banggai Kepulauan

,

Salakan,BanggaiKep.go.id — Pertemuan sinergi pemangku kepentingan (stakeholder meeting) bertajuk “Kolaborasi untuk Perpustakaan Berdaya” digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang terus digalakkan untuk memperkuat ekosistem literasi di daerah.

Kegiatan di hadiri Kadis Dikbud, Kabid Bappeda, Kabid DPMD, Pengelola Perpustakaan serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ramlin M. Hamid, S.Pd.SD., M.A.P menjelaskan bahwa pertemuan ini menghadirkan para pemangku kepentingan yang dinilai memiliki peran strategis dalam pengembangan literasi di Banggai Kepulauan. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, lembaga desa, hingga perwakilan perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah.

Meski peserta yang hadir secara langsung hanya sebagian, panitia telah menyediakan akses daring bagi pengelola perpustakaan desa maupun sekolah yang berada di wilayah terpencil. “Kami berharap koneksi internet di desa-desa sudah berjalan maksimal sehingga peserta jarak jauh dapat mengikuti kegiatan ini tanpa kendala,” ujarnya.

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk bincang literasi, metode yang sudah diterapkan selama tiga tahun terakhir. Tahun ini, bincang literasi difokuskan pada penguatan peran perpustakaan sebagai pusat inklusi sosial yang mampu mendorong peningkatan literasi dan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan daerah dan provinsi, khususnya dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Selama ini, dukungan dari pemerintah provinsi menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan perpustakaan desa.

Melalui koordinasi bersama DPRD dan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah, berbagai bantuan buku telah disalurkan ke perpustakaan desa, terutama yang berada di wilayah tertinggal.

“Bantuan buku yang dikirim dua tahun lalu merupakan hasil kolaborasi antara Dispusaka dan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah. Ini menjadi bukti nyata bahwa kerja sama lintas sektor sangat berdampak pada penguatan literasi di desa,” ungkap Kadis.

Kegiatan stakeholder meeting ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam memajukan perpustakaan sebagai ruang belajar yang inklusif, produktif, dan berdaya bagi masyarakat Banggai Kepulauan. Dengan sinergi yang lebih solid, perpustakaan diharapkan mampu berkembang menjadi pusat inovasi dan pemberdayaan di tingkat lokal. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

DRPPA 2025: Desa Bergerak Bersama Lindungi Perempuan dan Anak di Banggai Kepulauan

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan desa yang inklusif melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembentukan DRPPA yang digelar di Salakan, Selasa (2/12/2025).

Acara yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) itu dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan organisasi perempuan, tokoh agama dan masyarakat, kepala desa dan lurah, hingga Forum Anak tingkat kabupaten dan desa.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Halimah Hamid, S.Sos  menyebut DRPPA sebagai langkah strategis mewujudkan pembangunan desa yang aman, sehat, dan setara bagi perempuan dan anak. Program ini, kata dia, tidak boleh berhenti pada tataran administratif.

“Pemerintah daerah memiliki komitmen kuat membangun lingkungan yang melindungi dan memberdayakan perempuan serta memastikan anak-anak tumbuh aman, sehat, dan bahagia,” ujar Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan DRPPA menuntut kerja bersama seluruh elemen desa. Ada tiga prioritas yang disebut harus segera dikerjakan pemerintah desa yaitu Penyusunan rencana aksi sesuai kebutuhan dan karakteristik desa, Penguatan kapasitas kader dan lembaga desa dalam pencegahan kekerasan serta peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik dan Pembentukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media.

Pemerintah daerah akan mendukung implementasi DRPPA melalui kebijakan, pendampingan teknis, dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.

Halima juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor di tingkat desa dan kabupaten.
“Kita ingin memastikan bahwa mulai tahun 2025 dan seterusnya, setiap perempuan merasa aman dan dihargai, dan setiap anak memiliki masa depan cerah di desa tempat mereka dibesarkan,” ujarnya.

Ia optimistis Banggai Kepulauan mampu menjadi contoh kabupaten yang berhasil membangun desa inklusif melalui kerja bersama pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Marthina Juman, S.Ag dalam laporannya menyampaikan bahwa implementasi DRPPA erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia sejak dari desa.

Dengan jumlah penduduk mencapai 138 ribu jiwa, serta proporsi anak sebesar 29,13 persen (BPS 2024), Banggai Kepulauan dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk mendorong kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang lebih progresif.

Marthina menjelaskan bahwa DRPPA merupakan model desa yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pembangunan desa.

Program ini sekaligus menjawab lima arahan Presiden terkait pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan keluarga, pencegahan kekerasan dan perkawinan anak, serta penurunan pekerja anak.

“Sosialisasi ini diharapkan memberi pemahaman menyeluruh tentang indikator DRPPA, pembentukan tim pengelola, dan penyiapan SK kepala desa sebagai dasar pelaksanaan,” kata Marthina.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan daerah telah memberi ruang untuk memperkuat pelaksanaan DRPPA melalui sejumlah regulasi, seperti Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perbup Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Perbup Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga.

Kegiatan yang berlangsung di Posyandu Salakan itu diikuti 42 peserta dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan organisasi perempuan. (Roy-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Banggai Kepulauan Ikut Tanda Tangani Dokumen Pinjam Pakai Lahan BTS BAKTI pada Rakor Layanan Infrastruktur 2025 di Makassar

,

Makassar, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan turut berpartisipasi dalam Penandatanganan Serentak Dokumen Pinjam Pakai Lahan Base Transceiver Station (BTS) BAKTI serta Rapat Koordinasi Layanan Infrastruktur BAKTI Tahun 2025 yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (26/11/225).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi daerah-daerah 3T, termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam memperkuat akses layanan telekomunikasi dan percepatan pembangunan infrastruktur digital untuk mendukung layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Plt. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah (LTI-MP) BAKTI Yulis Widyo Marfiah menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan infrastruktur digital dapat berfungsi optimal.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan daerah, termasuk Banggai Kepulauan, yang terus membantu koordinasi lapangan. Tantangan konektivitas di wilayah 3T tidak mudah, namun kerja sama daerah menjadi kunci percepatan,” ujar Yulis.

Beliau juga menekankan bahwa selain pembangunan BTS, peningkatan kapasitas SDM daerah seperti ASN, UMKM, nelayan, hingga dunia pendidikan perlu terus didorong.

Pada sesi penandatanganan Pinjam Pakai Lahan BTS BAKTI, Kabupaten Banggai Kepulauan masuk dalam Batch I yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ratnasari N. Turungku di dampingi Sekretaris Dinas Kornelis Bisala turut hadir bersama perwakilan tujuh kabupaten lainnya yaitu: Halmahera Timur, Lamandau, Berau, Mamberamo Tengah, Maybrat, Biak Numfor, Baru Selatan dan Banggai Kepulauan.

Dengan ditandatanganinya dokumen ini, Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya dalam mendukung operasional dan keberlanjutan pembangunan BTS BAKTI di wilayahnya.

Keberadaan BTS tersebut diharapkan, memperluas jangkauan internet di desa-desa yang belum terlayani, memperkuat layanan pemerintahan berbasis digital (SPBE), menunjang kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui akses informasi yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan juga menyambut baik peluang penguatan SDM melalui pelatihan digital yang ditawarkan BAKTI, baik bagi ASN maupun pelaku UMKM dan masyarakat desa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Batch II oleh 10 kabupaten lainnya dan ditutup dengan sesi dokumentasi. Partisipasi Banggai Kepulauan dalam kegiatan ini menandai komitmen daerah dalam mewujudkan pemerataan layanan telekomunikasi dan percepatan transformasi digital menuju pelayanan publik yang lebih modern dan inklusif. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Perkuat Ketahanan Daerah, BPBD Banggai Kepulauan Laksanakan Konsultasi Publik Kajian Risiko Bencana

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Kajian Risiko Bencana sebagai bagian dari upaya memperkuat perencanaan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif, akurat, dan berbasis data. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Banggai Kepulauan, Rabu (19/11/2025).

Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan dan di hadiri Sekban BPBD, Narasumber, Kepala OPD Lingkup Pemda serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey mengatakan Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan wilayah kepulauan dengan karakter geografis dan kondisi geologis yang kompleks. Daerah kita memiliki potensi bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrem yang semakin sulit diprediksi. karena itu, keberadaan kajian resiko bencana menjadi sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan, tata ruang, serta langkah-langkah mitigasi untuk melindungi masyarakat.

Konsultasi publik hari ini merupakan bagian dari proses perencanaan yang partisipatif dan transparan. pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya penanggulangan bencana. dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

“Saya berharap kita dapat memberikan masukan yang konstruktif, berbagi pengalaman, mengidentifikasi potensi ancaman, serta menyamakan persepsi tentang strategis pengurangan resiko bencana di daerah kita,” ujar Serfi.

“Saya juga mengapresiasi BPBD Banggai Kepulauan yang telah memprakarsai kegiatan ini sebagai wujud komitmen untuk memperkuat ketangguhan Daerah. Semoga dokumen kajian yang disusun nantinya dapat menjadi rujukan yang akurat, ilmiah, dan aplikatif dalam pembangunan yang berwawasan kebencanaan,” tambahnya.

“Saya berharap kita dapat mewujudkan banggai kepulauan yang lebih siap, lebih tangguh, dan lebih aman dalam menghadapi berbagai potensi bencana. semoga kerja sama kita hari ini menjadi langkah penting dalam melindungi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan Daerah,” tutup Wabup. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Banggai Kepulauan Tegaskan Komitmen pada Integrasi “Satu Data Pertanahan” di Tingkat Provinsi

,

Luwuk Selatan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya dalam mendukung integrasi data pertanahan melalui kehadiran Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, bersama Kepala Kantor Pertanahan Banggai Kepulauan, Dr. Dito Syaferli, S.H., M.Kn., pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Nasional yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Estrella Luwuk, Senin (17/11/2025).

Kegiatan tingkat provinsi ini menggabungkan evaluasi Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita Presiden, penyelarasan RPJMD Provinsi Sulteng 2025–2029, serta Program Unggulan Sembilan Berani. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU “Sulteng Satu Data Pertanahan” antara Pemprov Sulawesi Tengah dan Kanwil BPN Sulteng.

Dalam pemaparan pihak Kanwil BPN Sulteng, ditegaskan bahwa penerapan Kebijakan Satu Peta menjadi kunci sinkronisasi berbagai peta tematik, antara lain Peta Kawasan Hutan, Peta IUP Pertambangan dan Perkebunan, Peta RTRW, Peta Pajak Bumi dan Bangunan, hingga Peta Pendaftaran Tanah. Integrasi ini diharapkan menjadi landasan penguatan kebijakan pembangunan serta kepastian investasi di seluruh wilayah Sulteng.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong agar MoU tersebut segera ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama antara pemerintah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan masing-masing. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan konsolidasi data yang lebih akurat dan terpadu.

Kehadiran Bupati Rusli Moidady dan Kepala Kantor Pertanahan Banggai Kepulauan menjadi bukti kesiapan daerah dalam mendukung percepatan integrasi data pertanahan. Komitmen ini sekaligus memperkuat posisi Banggai Kepulauan dalam upaya mewujudkan tata kelola pertanahan yang sinkron, transparan, dan menunjang pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pemkab Banggai Kepulauan Gelar High Level Meeting dan Capacity Building TPID: Perkuat Sinergi dan Strategi Pengendalian Inflasi Daerah

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting dan Capacity Building TPID bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, PJ. Pabung 1308 LB, Asisten Setda, unsur Forkopimda, para narasumber dari Bank Indonesia dan BPS, serta kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi dalam pengendalian inflasi daerah.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyatukan langkah dan strategi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar kebijakan yang diambil dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan mengusung tema “Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Menyambut Natal dan Tahun Baru serta Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Stabilisasi Harga dan Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan”.

Pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menguraikan beberapa arahan utama Presiden RI dalam pengendalian inflasi, yaitu:
– Menjaga Ketersediaan Pasokan Dan Stabilitas Harga, Utamanya Barang Kebutuhan Pokok Dengan Mengatasi Kendala Produksi Dan Distribusi Yang Ada Di Daerah.
– Melanjutkan Upaya Yang Tidak Hanya Fokus Pada Stabilitas Harga, Tapi Juga Proaktif Mendorong Sektor Ekonomi Yang Tumbuh Makin Produktif. Mendorong Peningkatan Produktivitas Petani Dan Nelayan Serta Memperkuat Sektor Umkm Agar Mampu Bertahan Dan Naik Kelas.
– Meningkatkan Nilai Tambah Disektor Pertanian Sehingga Memiliki Kontribusi Yang Semakin Besar Dalam Menggerakkan Mesin Pertumbuhan Ekonomi, Tidak Hanya Untuk Meningkatkan Nilai Tukar Petani Dan Kesejahteraan Petani.

Selain itu, Bupati menegaskan tiga poin penting yang perlu diperkuat oleh TPID, yakni: Optimalisasi Anggaran Untuk Program Pengendalian Inflasi, Peningkatan Sinergi Dan Kolaborasi Antar Instansi, Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Inflasi Pangan Serta Pemanfaatan Teknologi Dan Data Dalam Pengambilan Keputusan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan TPID dapat memperkuat pemahaman dan kapasitas dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah atas dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk subsidi transportasi pada Gerakan Pangan Murah di beberapa kecamatan dan inisiatif pembentukan Warung Komoditas Pangan di Banggai Kepulauan. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Penguatan Keamanan Siber Daerah, Dr. Sulistyo Beri Arahan pada Asistensi Tim Tanggap Insiden Siber Se Sulawesi Tengah

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Dr. Sulistyo, S.Si., ST., MSi, memberikan arahan strategis dalam kegiatan asistensi dan bimbingan tim tanggap insiden siber Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah yang digelar di Auditorium Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis (06/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kabid Persandian Prov. Sulteng, Kadis Kominfo Bangkep, peserta dan para agen tim tanggap insiden siber dari seluruh Kabupaten/Kota Se-provinsi Sulteng, serta sejumlah undangan dari instansi pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam arahannya, Dr. Sulistyo menegaskan bahwa di era digital yang semakin maju, ancaman terhadap keamanan siber semakin berkembang dan kompleks.

Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk memiliki tim tanggap insiden siber yang terlatih dan siap menghadapi berbagai potensi ancaman yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.

“Keamanan siber adalah aspek yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Serangan siber dapat merusak infrastruktur kritis, merusak data pribadi, bahkan mengganggu sistem pelayanan publik. Maka dari itu, setiap tim tanggap insiden siber di daerah harus siap dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni,” ujar Dr. Sulistyo.

Lebih lanjut, Deputi Sulistyo menyampaikan bahwa keamanan siber harus menjadi prioritas utama, tidak hanya di level pusat, tetapi juga di daerah. Kegiatan ini, menurutnya, merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menangani insiden siber. ”

Pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi ancaman dengan cepat, merespons dengan efektif, dan melakukan pemulihan sistem yang terdampak. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan tangguh,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar seluruh peserta, yang terdiri dari tim tanggap insiden siber di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, dapat mengambil manfaat maksimal dari pelatihan ini.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap tim-tim tanggap insiden siber di daerah dapat lebih siap dalam menghadapi ancaman yang ada. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menjaga keamanan sistem pemerintahan dan layanan publik yang semakin bergantung pada teknologi,” tegasnya.

Di akhir acara, Dr. Sulistyo menekankan pentingnya kerja sama yang erat antar instansi pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga keamanan siber. “Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Semua pihak harus terlibat dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, terutama di tingkat daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan asistensi dan bimbingan ini diharapkan dapat membekali para peserta dengan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman dunia maya. Dengan adanya tim tanggap insiden siber yang terlatih dan siap siaga, diharapkan pelayanan publik di Sulawesi Tengah tetap dapat berjalan dengan aman dan tanpa gangguan. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Tingkatkan Kesiapsiagaan Siber, Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Ikuti Asistensi dan Bimtek CSIRT 2025 di Banggai Kepulauan

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan daerah dalam menghadapi ancaman kejahatan siber, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Santik) Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Asistensi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team/CSIRT) bagi kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2025 bertempat di Auditorium Bappeda Banggai Kepulauan, Rabu (05/11/2025).

Kegiatan di hadiri Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Prov. Sulteng, Narasumber dan Instruktur Bimbingan Teknis, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Se-provinsi Sulteng, peserta dan para agen tim tanggap insiden siber dari seluruh Kabupaten/Kota Se-provinsi Sulteng.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang di wakili Sekretaris Daerah Moh. Aris Susanto sekaligus membuka secara resmi mengatakan di era digital saat ini, teknologi informasi telah menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Namun, di balik kemudahan dan kecepatan yang di tawarkan teknologi digital, terdapat pula ancaman dan risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait keamanan siber.

Ia menegaskan bahwa kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai insiden kebocoran data, peretasan sistem informasi, dan penyalahgunaan teknologi digital yang belakangan ini kian sering terjadi, baik ditingkat nasional maupun Daerah.

“Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan koordinasi tim tanggap insider siber menjadi langkah strategis yang harus dilakukan,” kata Sekda.

Sehingga Aris berharap para peserta dapat, Meningkatkan kemampuan teknis dalam mendeteksi, menganalisis, dan menanggulangi insiden siber di wilayah masing-masing, Memperkuat koordinasi antar instansi, baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi, serta dengan lembaga Nasional seperti BSSN (badan siber dan sandi Negara), dan Membangun budaya kesadaran keamanan informasi (cyber security awareness) di lingkungan pemerintahan dan masyarakat luas.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan data dan informasi publik. karena itu, keberadaan TTIS di setiap daerah menjadi bagian penting dari upaya kita bersama dalam mewujudkan ketahanan siber daerah yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

“Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, para narasumber, serta seluruh peserta yang berkomitmen mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan bimtek ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kemampuan kita menghadapi ancaman siber yang terus berkembang,” ungkapnya.

Selain itu, Kadis KominfoSantik Sulteng diwakili Sekretaris Dinas Drs. Aswin Saudo, M.Si dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada badan cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia, atas nama pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang sudah bersedia menjadi tuan rumah kegiatan bimbingan teknis ini.

“Sulawesi Tengah ini adalah provinsi yang ke-4 yang seluruh Indonesia yang sudah terbentuk, bimbingan teknis ini merupakan upaya dari badan cyber untuk terus mengawal dan tentunya kita sebagai pemerintah provinsi maupun kabupaten kota akan terus berupaya untuk mengawal kegiatan ini,” ujarnya.

Ia menegaskan Perlindungan data pribadi ini merupakan tanggung jawab kita karena undang-undang mengamanatkan itu kalau kita lihat yang tentunya keamanannya harus dijaga ini juga menjadi tanggung jawab kita ke depan sehingga Bagaimana menjaga keamanan data pribadi itu menjadi keharusan Bapak Ibu sekalian.

“Kami juga mengapresiasi dan penghargaan atas upaya yang sudah diberikan kepercayaan yang sudah diberikan untuk pelaksanaan bimbingan teknis ini karena kita ketahui bersama pada saat ini memang terjadi efisiensi secara Nasional bukan saja di pusat tapi di pemerintah provinsi dan Kabupaten Kota,” tutur Sekdis.
(Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by