Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menekankan pentingnya literasi dan manajemen keuangan sebagai fondasi penguatan usaha ekonomi kreatif dan sektor pariwisata.

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Literasi dan Manajemen Keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), yang digelar bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Rabu (4/2/2026).

Kepala Dinas Pariwisata Banggai Kepulauan, Mohamad Wahyudi, S.T., M.P mengatakan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Menurut dia, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk mendongkrak pendapatan daerah, namun kerap terkendala lemahnya pengelolaan usaha.
“Potensi kita besar, terutama pariwisata. Tapi tanpa pengelolaan keuangan yang tertib dan profesional, usaha sulit berkembang,” kata Wahyudi.

Ia menyebut pelatihan ini sebagai tindak lanjut konkret dari upaya dinasnya mencari skema kolaborasi pendanaan, termasuk dengan Bank Indonesia, BUMN, dan BUMD.

Wahyudi juga menyoroti peran pelaku UMKM sebagian besar perempuan sebagai penggerak ekonomi kreatif di daerah. Ia berharap pelatihan ini mampu mendorong pelaku usaha lebih disiplin mengelola keuangan, memiliki perencanaan usaha yang terukur, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan, Rahman Hasan ST. M.Si, yang mewakili Bupati, menegaskan ekonomi kreatif dan pariwisata merupakan dua pilar penting pembangunan daerah. Keduanya tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengangkat potensi lokal dan identitas daerah.

“Banyak usaha kreatif memiliki produk unggulan, tetapi tidak berkembang optimal karena lemahnya literasi dan manajemen keuangan,” ujar Rahman.

Karena itu, ia menilai pelatihan ini strategis untuk membekali pelaku usaha dengan kemampuan menyusun perencanaan keuangan yang sederhana, transparan, dan berkelanjutan.

Rahman berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada tataran pengetahuan, melainkan diterapkan langsung dalam praktik sehari-hari. Ia juga mengajak peserta aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan belajar dari para narasumber.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rahman secara resmi membuka kegiatan pelatihan tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif agar mampu bersaing secara mandiri dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kegiatan bertempat di ruang pertemuan penginapan Bharata turut hadir Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif serta undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melaksanakan Kegiatan Pemusnahan KTP-el/KIA Rusak dan Invalid serta Pemusnahan Arsip Inaktif, bertempat di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin (2/2/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan dr. Abdi Gunawan, dan dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kajari Banggai Laut, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jajaran, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, para Kepala Perangkat Daerah, pejabat struktural dan fungsional, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati yang di sampaikan Staf ahli  dr. Abdi Gunawan mengatakan kegiatan ini sekaligus menjadi langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan data dan dokumen kependudukan, serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, pemusnahan arsip inaktif yang telah habis masa retensinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna wajib dikelola dan dimusnahkan sesuai prosedur guna menjamin keamanan informasi serta efisiensi pengelolaan arsip pemerintahan.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan juga memberikan apresiasi kepada Dinas Dukcapil dan perangkat daerah terkait yang telah melaksanakan proses verifikasi, pencatatan, serta pengelolaan dokumen dan arsip secara cermat dan bertanggung jawab hingga terlaksananya kegiatan pemusnahan ini.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan dan kearsipan. Pelayanan yang tertib, aman, dan akurat diyakini akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ke depan, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat terus memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memanfaatkan teknologi informasi guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berintegritas.

Kegiatan pemusnahan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banggai Kepulauan. (Decky-KOMDIGI)

Jakarta, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan turut menghadiri kegiatan Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage (UHC) serta Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Banggai Kepulauan diwakili oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey. Kehadiran ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan terwujudnya Universal Health Coverage, yaitu jaminan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Acara nasional ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, jajaran menteri kabinet, pimpinan lembaga, kepala daerah, serta pemangku kepentingan sektor kesehatan dari seluruh Indonesia.

Selain deklarasi UHC, kegiatan juga dirangkaikan dengan pemberian UHC Award kepada pemerintah daerah yang dinilai berprestasi dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan.

Wakil Bupati Serfi Kambey menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berupaya memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan cakupan kepesertaan JKN serta mutu layanan kesehatan di daerah.

“Komitmen pemerintah daerah adalah memastikan seluruh masyarakat Banggai Kepulauan mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah, terjangkau, dan berkualitas. Kehadiran kami pada kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan komitmen tersebut,” ujar Serfi Kambey.

Melalui momentum ini, diharapkan Kabupaten Banggai Kepulauan semakin termotivasi untuk mempercepat pencapaian target UHC serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriyah / 2026 Masehi dengan khidmat dan penuh makna, Senin (19/01/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Sekda, Ketua TP_PKK, PJ. Pabung 1308/LB, Kepala OPD Lingkup Pemda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, para camat, lurah dan kepala desa, tokoh agama, ulama, ustadz serta unsur masyarakat lainnya.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO menyampaikan bahwa Isra Miraj merupakan peristiwa agung yang sarat hikmah, khususnya dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Isra Miraj tidak hanya dipahami sebagai peristiwa sejarah, namun juga sebagai pengingat akan pentingnya ibadah, keteguhan hati, serta keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Melalui peristiwa ini, umat Islam diingatkan untuk senantiasa melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati dan meyakini bahwa setiap amal kebaikan akan mendapatkan balasan yang mulia di sisi Allah SWT.

Lebih lanjut disampaikan bahwa peringatan Isra Miraj bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi diri untuk memperbaiki akhlak dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT serta Rasulullah SAW.

Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kebijaksanaan, pengorbanan, dan kecintaan kepada umat menjadi contoh yang harus diimplementasikan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.

Di tengah dinamika dan tantangan zaman yang semakin kompleks, seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah, memperkuat kerukunan antar umat beragama, serta berkomitmen bersama dalam membangun Kabupaten Banggai Kepulauan yang lebih maju, harmonis, dan penuh keberkahan.

Peringatan Isra Miraj ini juga diharapkan menjadi sumber inspirasi dalam meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak, serta mempererat tali persaudaraan di antara sesama. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh panitia serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya acara dengan lancar.

Dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriyah ini, diharapkan seluruh masyarakat dapat semakin mendalami ajaran Islam serta meraih kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan turut berperan aktif dalam pelaksanaan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI secara serentak di seluruh Indonesia, Rabu (7/1/2026).

Kegiatan ini terselenggara dalam rangka pencapaian program pembangunan pertanian nasional Tahun 2025.

Sambutan diawali oleh Menteri Pertanian Amran Sulaeman, dan dilanjutkan sambutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diikuti secara luring oleh jajaran pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta para kepala Desa.

Pemkab Bangkep mengikuti kegiatan tersebut melalui zoom meeting dan dilaksanakan di dua titik Kantor Dinas Pertanian yang di hadiri Asisten Setda, Wakapolres dan anggota, Kadis Pertanian, Kabid ketahanan pangan, Danramil Salakan dan anggota, para Kabid dn staf lingkungan dinas pertanian.

Pelaksanaan di Banggai Kepulauan mengacu pada surat resmi Kementerian Pertanian bernomor 001/KJF/Katimker-I/2026 tanggal 6 Januari 2026 yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini: Kepala Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan, Camat Tinangkung
Danramil 1308-10 Salakan, Kapolsek Tinangkung, Lurah Salakan dan 14 Kepala Desa se-Kecamatan Tinangkung.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan serta memastikan kesejahteraan petani di seluruh pelosok negeri.

Presiden menyerukan agar daerah mempercepat peningkatan produksi pertanian dan memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan swasembada pangan.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyambut baik arahan tersebut dan menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi dengan penyuluh pertanian, perangkat kecamatan, dan para kepala desa.

Melalui pertemuan ini, Pemkab Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya dalam:
meningkatkan produktivitas pertanian lokal,
memperluas pendampingan kepada petani,
mendorong penerapan teknologi pertanian,
serta memastikan program pembangunan pertanian nasional berjalan baik hingga tingkat desa.

Koordinator Penyuluh Kabupaten, Husin Sugala, SP, yang turut memimpin pelaksanaan di daerah, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh unsur pemerintah kecamatan dan desa. Ia berharap semangat yang disampaikan Presiden dapat menjadi dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung petani Banggai Kepulauan.

Dengan mengikuti kegiatan nasional ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi prioritas utama sebagai pilar ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menerima bantuan hibah satu unit kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui kerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan. Kendaraan tersebut telah tiba di Salakan Selasa, 16 Desember 2025 dan siap memperkuat layanan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan, Harry Saputra Nursin, S.S.T.P., M.A.P., AIFO, menyampaikan bahwa kendaraan Damkar yang diterima memiliki kapasitas tangki air sebesar 6.000 liter dan merupakan dukungan strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta respons cepat terhadap kejadian kebakaran.

“Bantuan hibah ini sangat mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran, khususnya di wilayah kepulauan,” ujar Harry.

Ia menjelaskan, kendaraan Damkar tersebut secara administratif telah diserahkan pada November 2025 dan diterima secara resmi oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfy Kambey, di Jakarta, namun secara fisik baru tiba di Banggai Kepulauan setelah melalui proses pengiriman.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi salah satu dari empat kabupaten/kota di Indonesia yang menerima hibah kendaraan Damkar dari Pemerintah Korea Selatan. Tiga daerah lainnya yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Bima.

“Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menjadi penerima hibah berkat komunikasi dan koordinasi intens Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat diprioritaskan dari ratusan daerah pengusul,” tambahnya.

Kendaraan Damkar tersebut tiba di Salakan bersama operator khusus untuk memberikan pendampingan dan pelatihan teknis kepada personel pemadam kebakaran Kabupaten Banggai Kepulauan terkait pengoperasian dan pemeliharaan armada.

Dengan bertambahnya armada pemadam kebakaran ini, diharapkan kapasitas dan kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penanggulangan kebakaran semakin optimal, guna memberikan perlindungan dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. (IKP KOMINFO)

Salakan,BanggaiKep.go.id — Pertemuan sinergi pemangku kepentingan (stakeholder meeting) bertajuk “Kolaborasi untuk Perpustakaan Berdaya” digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang terus digalakkan untuk memperkuat ekosistem literasi di daerah.

Kegiatan di hadiri Kadis Dikbud, Kabid Bappeda, Kabid DPMD, Pengelola Perpustakaan serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ramlin M. Hamid, S.Pd.SD., M.A.P menjelaskan bahwa pertemuan ini menghadirkan para pemangku kepentingan yang dinilai memiliki peran strategis dalam pengembangan literasi di Banggai Kepulauan. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, lembaga desa, hingga perwakilan perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah.

Meski peserta yang hadir secara langsung hanya sebagian, panitia telah menyediakan akses daring bagi pengelola perpustakaan desa maupun sekolah yang berada di wilayah terpencil. “Kami berharap koneksi internet di desa-desa sudah berjalan maksimal sehingga peserta jarak jauh dapat mengikuti kegiatan ini tanpa kendala,” ujarnya.

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk bincang literasi, metode yang sudah diterapkan selama tiga tahun terakhir. Tahun ini, bincang literasi difokuskan pada penguatan peran perpustakaan sebagai pusat inklusi sosial yang mampu mendorong peningkatan literasi dan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan daerah dan provinsi, khususnya dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Selama ini, dukungan dari pemerintah provinsi menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan perpustakaan desa.

Melalui koordinasi bersama DPRD dan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah, berbagai bantuan buku telah disalurkan ke perpustakaan desa, terutama yang berada di wilayah tertinggal.

“Bantuan buku yang dikirim dua tahun lalu merupakan hasil kolaborasi antara Dispusaka dan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah. Ini menjadi bukti nyata bahwa kerja sama lintas sektor sangat berdampak pada penguatan literasi di desa,” ungkap Kadis.

Kegiatan stakeholder meeting ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam memajukan perpustakaan sebagai ruang belajar yang inklusif, produktif, dan berdaya bagi masyarakat Banggai Kepulauan. Dengan sinergi yang lebih solid, perpustakaan diharapkan mampu berkembang menjadi pusat inovasi dan pemberdayaan di tingkat lokal. (Decky-KOMDIGI)

Makassar, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO bersama Rektor Unhas Prof. DR. IR. Jamaluddin Jompa, M. SC melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan dan Universitas Hasanuddin Makassar bertempat di Hotel Unhas And Convention, Kota Makassar Sulawesi Selatan, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemda Banggai Kepulauan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui riset dan pengembangan hilirisasi rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan.

MoU ini juga memperkuat kolaborasi dalam riset dan pengembangan hilirisasi rumput laut, sebagai salah satu komoditas unggulan Banggai Kepulauan. Pemerintah daerah berharap kerja sama ini dapat mendorong inovasi, pengolahan produk turunan rumput laut, serta peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Kegiatan penandatanganan MoU turut dihadiri oleh sejumlah tokoh akademisi dan pejabat daerah, di antaranya Prof. Dr. Nurjannah Nurdin, M.Si, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Universitas Hasanuddin, serta Kamrin Jama, S.IP., MA Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mewakili Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dihari dan tempat yang sama, Bupati Banggai Kepulauan juga melakukan audiensi bersama Plh. Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum yang membahas urusan bidang pendidikan khususnya untuk mendukung program BERKAH CERDAS Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Melalui kerja sama ini, Pemda dan UNM berkomitmen mengembangkan program peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perluasan akses pembelajaran bagi masyarakat.

Melalui sinergi formal yang telah dituangkan dalam MoU dan audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan optimistis dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat ekonomi daerah melalui pengembangan sektor kelautan berbasis riset dan inovasi. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan desa yang inklusif melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembentukan DRPPA yang digelar di Salakan, Selasa (2/12/2025).

Acara yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) itu dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan organisasi perempuan, tokoh agama dan masyarakat, kepala desa dan lurah, hingga Forum Anak tingkat kabupaten dan desa.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Halimah Hamid, S.Sos  menyebut DRPPA sebagai langkah strategis mewujudkan pembangunan desa yang aman, sehat, dan setara bagi perempuan dan anak. Program ini, kata dia, tidak boleh berhenti pada tataran administratif.

“Pemerintah daerah memiliki komitmen kuat membangun lingkungan yang melindungi dan memberdayakan perempuan serta memastikan anak-anak tumbuh aman, sehat, dan bahagia,” ujar Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan DRPPA menuntut kerja bersama seluruh elemen desa. Ada tiga prioritas yang disebut harus segera dikerjakan pemerintah desa yaitu Penyusunan rencana aksi sesuai kebutuhan dan karakteristik desa, Penguatan kapasitas kader dan lembaga desa dalam pencegahan kekerasan serta peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik dan Pembentukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media.

Pemerintah daerah akan mendukung implementasi DRPPA melalui kebijakan, pendampingan teknis, dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.

Halima juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor di tingkat desa dan kabupaten.
“Kita ingin memastikan bahwa mulai tahun 2025 dan seterusnya, setiap perempuan merasa aman dan dihargai, dan setiap anak memiliki masa depan cerah di desa tempat mereka dibesarkan,” ujarnya.

Ia optimistis Banggai Kepulauan mampu menjadi contoh kabupaten yang berhasil membangun desa inklusif melalui kerja bersama pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Marthina Juman, S.Ag dalam laporannya menyampaikan bahwa implementasi DRPPA erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia sejak dari desa.

Dengan jumlah penduduk mencapai 138 ribu jiwa, serta proporsi anak sebesar 29,13 persen (BPS 2024), Banggai Kepulauan dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk mendorong kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang lebih progresif.

Marthina menjelaskan bahwa DRPPA merupakan model desa yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pembangunan desa.

Program ini sekaligus menjawab lima arahan Presiden terkait pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan keluarga, pencegahan kekerasan dan perkawinan anak, serta penurunan pekerja anak.

“Sosialisasi ini diharapkan memberi pemahaman menyeluruh tentang indikator DRPPA, pembentukan tim pengelola, dan penyiapan SK kepala desa sebagai dasar pelaksanaan,” kata Marthina.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan daerah telah memberi ruang untuk memperkuat pelaksanaan DRPPA melalui sejumlah regulasi, seperti Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perbup Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Perbup Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga.

Kegiatan yang berlangsung di Posyandu Salakan itu diikuti 42 peserta dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan organisasi perempuan. (Roy-KOMDIGI)

Makassar, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan turut berpartisipasi dalam Penandatanganan Serentak Dokumen Pinjam Pakai Lahan Base Transceiver Station (BTS) BAKTI serta Rapat Koordinasi Layanan Infrastruktur BAKTI Tahun 2025 yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (26/11/225).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi daerah-daerah 3T, termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam memperkuat akses layanan telekomunikasi dan percepatan pembangunan infrastruktur digital untuk mendukung layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Plt. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah (LTI-MP) BAKTI Yulis Widyo Marfiah menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan infrastruktur digital dapat berfungsi optimal.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan daerah, termasuk Banggai Kepulauan, yang terus membantu koordinasi lapangan. Tantangan konektivitas di wilayah 3T tidak mudah, namun kerja sama daerah menjadi kunci percepatan,” ujar Yulis.

Beliau juga menekankan bahwa selain pembangunan BTS, peningkatan kapasitas SDM daerah seperti ASN, UMKM, nelayan, hingga dunia pendidikan perlu terus didorong.

Pada sesi penandatanganan Pinjam Pakai Lahan BTS BAKTI, Kabupaten Banggai Kepulauan masuk dalam Batch I yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ratnasari N. Turungku di dampingi Sekretaris Dinas Kornelis Bisala turut hadir bersama perwakilan tujuh kabupaten lainnya yaitu: Halmahera Timur, Lamandau, Berau, Mamberamo Tengah, Maybrat, Biak Numfor, Baru Selatan dan Banggai Kepulauan.

Dengan ditandatanganinya dokumen ini, Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya dalam mendukung operasional dan keberlanjutan pembangunan BTS BAKTI di wilayahnya.

Keberadaan BTS tersebut diharapkan, memperluas jangkauan internet di desa-desa yang belum terlayani, memperkuat layanan pemerintahan berbasis digital (SPBE), menunjang kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui akses informasi yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan juga menyambut baik peluang penguatan SDM melalui pelatihan digital yang ditawarkan BAKTI, baik bagi ASN maupun pelaku UMKM dan masyarakat desa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Batch II oleh 10 kabupaten lainnya dan ditutup dengan sesi dokumentasi. Partisipasi Banggai Kepulauan dalam kegiatan ini menandai komitmen daerah dalam mewujudkan pemerataan layanan telekomunikasi dan percepatan transformasi digital menuju pelayanan publik yang lebih modern dan inklusif. (IKP-KOMINFO)