Pj Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir Hadiri FGD Universitas Brawijaya Malang

Malang, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,L.LM menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya Malang, Jumat (4/10/2024).

FGD yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya Guest House Malang bertujuan memperkuat kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi khususnya Universitas Brawijaya dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan di Banggai Kepulauan.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Diskusi yang membahas rencana-rencana strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Laboratorium Governance Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Prof. Mujibar Rahman Khairul Muluk, S.Sos.,M.Si beserta para tenaga ahli Universitas Brawijaya.

Diskusi ini dinilai sangat penting karena menghadirkan kontribusi nyata dalam bentuk sharing pengetahuan dan keahlian untuk pengembangan daerah Banggai Kepulauan.

Dengan adanya FGD ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah Daerah dan akademisi dapat terus berlanjut, memberikan solusi inovatif, dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah yang lebih baik. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Kunjungan Kepala Kantor UPP Kelas II Luwuk Ke Lokasi Pembangunan Pelabuhan Laut di Salakan

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kunjungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk Hasfar M, SE.,MM ke lokasi pembangunan pelabuhan laut di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan, Jumat (4/10/2024).

Dalam wawancara bersama Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan Joko Prihantoro, S.STP.,M.Si mengatakan “Kunjungan Kepala UPP Luwuk dalam rangka untuk pembangunan pelabuhan salakan, dimana pelabuhan salakan ini sudah lama direncanakan, kami dari Dinas Perhubungan sudah menyelesaikan segala macam bentuk dokumen yang dibutuhkan,” ucapnya.

Menurutnya, hari ini adalah bukti bahwa sanya pelabuhan salakan ini siap untuk dibangun. Ini menjadi awal dari meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kepala Kantor UPP Kelas II Luwuk menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Salakan Kab. Banggai Kepulauan yaitu untuk berkunjung ke lokasi rencana pembangunan pelabuhan laut salakan dan memastikan bahwa lokasi tersebut layak dan aman untuk dilanjutkan pembangunan sesuai

“Hari ini kami telah berkunjung ke lokasi rencana pembangunan pelabuhan laut salakan, alhamdulilah kami memastikan langsung bahwa lokasi yang saat ini sudah aman untuk dilanjutkan pembangunan, karena dari segi administrasi alhamdulilah sekarang sudah 90% dan anggaran pun sudah hampir ditetapkan karena sudah mulai beberapa tahap tinggal mengetuk palu,” kata Hasfar.

Ia juga memaparkan tahap pengerjaan pelabuhan diperkirakan akan memakan waktu selama satu tahun setengah dimulai pada bulan februari 2025 dan rampung pada bulan mei 2026.

“Insyaallah paling lambat kita akan mulai dari bulan dari februari 2025 tahap pertama dan tahap kedua 2026 selesai. Manfaatnya sebagai pelabuhan singgah kapal pelni, tilong kabila dan tol laut di november 2026 itu rencana, dan itu sesuai dengan perencanaan studi yang kita lakukan,” ungkapnya.

“Untuk kerampungan pembangunan diperlukan waktu satu tahun setengah, insyaallah rampung di mei 2026, kita bisa manfaatkan di november 2026 dengan masa pemeliharaan kurang lebih lima bulan,” tambah Hasfar.

Kepala UPP Luwuk juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan yang sudah berupaya menyiapkan lahan hibah untuk pembangunan pelabuhan laut ini.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan berharap dengan adanya pelabuhan salakan ini, ke depan akan memberikan nilai positif terutama dalam peningkatan pelayanan operasional pada Pelabuhan Salakan menjadi urat nadi atau ujung tombak perekonomian daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah melalui pelayanan transportasi laut yang aman, lancar, dan terjangkau oleh masyarakat luas. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pemkab Banggai Kepulauan Terima Penghargaan Dengan Predikat SAKIP Baik

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah menerima penghargaan dengan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (Baik) berdasarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024 di daerah tersebut.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas kepada Penjabat (Pj) Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

“Hari ini sebenarnya bagian dari cara agar Pemda mendorong kinerjanya lebih berdampak. Sehingga seluruh perencanaan anggarannya bukan ukurannya seberapa banyak anggaran yang mereka miliki, tapi seberapa besar dampak dari setiap penganggaran yang dibuat,” kata Anas usai acara.

Anas mengatakan kini ia tengah mendorong agar kinerja pemerintah pusat bisa sejalan dengan pemerintah daerah. Dia mengungkapkan saat ini KemenPAN-RB sedang menyelesaikan Perpres terkait dengan SAKP yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Menurutnya, hal itu dilakukan supaya indikator target pembangunan nasional dan presiden bisa tercapai.

“Karena perencanaan yang ada di pusat kadang tidak in line dengan di daerah. Karena pemerintahnya tadi, pilkadanya berbeda-beda. Sehingga tidak serentak, sehingga visi-misi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kadang tidak in line karena perbedaan waktu dan lain sebagainya,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa terdapat 7 kategori pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggarannya. Kategori tersebut adalah AA, A, BB, B, CC, C, dan D.

Pada tahun ini, ada 36 provinsi dan 506 kabupaten/kota yang dievaluasi oleh KemPAN-RB dari data tersebut, terdapat 34 provinsi atau 89,5 persen dan 433 kabupaten/kota atau 85,5 persen yang telah mengimplementasikan SAKIP dengan predikat minimal baik.

“Capaian tersebut melampaui capaian tahun sebelumnya, yakni hanya 385 kabupaten/kota atau 75,78 persen yang memiliki predikat SAKIP minimal baik,” jelas Erwan.

Erwan mengatakan terdapat kenaikan predikat pada sejumlah instansi pemerintah. Rinciannya yaitu terdapat 48 pemerintah daerah naik ke predikat B, 16 pemerintah daerah naik ke predikat BB, 2 pemerintah daerah naik ke predikat A, serta 2 pemerintah daerah naik ke predikat AA.

Selain itu, rata-rata nilai SAKIP pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 yaitu sebesar 64,23. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin dari tahun 2023. Sementara, rata-rata nilai SAKIP pemerintah provinsi pada tahun-tahun ini sebesar 70,75, yaitu mengalami sedikit penurunan 1,42 poin dari tahun 2023.

“Penurunan tersebut disebabkan karena adanya tambahan dua provinsi baru untuk dievaluasi SAKIP-nya dan secara kualitas kedua pemerintah tersebut masih jauh dari kriteria baik. Alhasil, nilai kedua pemerintah tersebut yang kemudian mempengaruhi rata-rata nilai sakip provinsi secara nasional,” jelas Erwin. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Dinas P3AP2KB Bangkep Gelar Mini Lokakarya dan Pembinaan POKTAN di Desa Kuakon

Kuakon, BanggaiKep.go.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan kembali melaksanakan kegiatan Mini Lokakarya tingkat Kecamatan dan pembinaan kelompok ketahanan (POKTAN) di Kampung KB Desa Kuakon Kecamatan Tinangkung, Selasa (1/10/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam menciptakan Keluarga Berkualitas di wilayah tersebut dan turut dihadir Camat Tinangkung, Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KS), Ketua TP-PKK Kecamatan Tinangkung, perwakilan Kapolsek Tinangkung melalui Babinkamtibmas, Bidan Desa Tompudau, KPM, TPK, Koordinator PLKB Kecamatan Tinangkung, Penyuluh Lapangan KB (PLKB) Kecamatan Tinangkung serta Kader kelompok Ketahanan (POKTAN) yang terdiri dari Kader BKB, Kader BKR, Kader BKL, Kader UPPKA, dan Kader PIK-R.

Kegiatan lokakarya ini, dibahas sejumlah isu penting antara lain persiapan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pemberian makanan tambahan di desa, serta pendampingan keluarga yang berisiko stunting. Selain itu, dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh kader-kader kelompok ketahanan (POKTAN) di Kampung KB.

Lokakarya ini juga menjadi langkah strategis untuk percepatan penurunan stunting melalui intervensi lintas sektor, guna mencapai target nasional penurunan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024. Dengan langkah yang terkoordinasi, harapannya Banggai Kepulauan dapat menyongsong pencapaian zero stunting. (DP3AP2KB-BANGKEP)

/0 Comments/by

50 Peserta Ikut Latihan Gabungan Lintas Sektor PMI Kab. Banggai Kepulauan 2024

Palam, BanggaiKep.go.id – Sebanyak 50 orang peserta mengikuti kegiatan Latihan Gabungan (LATGAB) Lintas Sektor Palang Merah Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yang bertempat di Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara.

Kegiatan LATGAB tersebut merupakan rangkaian perayaan Hari Palang Merah Indonesia 17 September 2024 dan juga Program Kerja Pengurus PMI Kabupaten Banggai kepulauan.

LATGAB tersebut turut dihadir pengurus PMI Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Sekretaris PMI Provinsi Sulawesi Tengah Sukri, SKM yang sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Latihan Gabungan tersebut yang dilaksanakan selama dua hari mulai 28-29 September 2024.

“Kegiatan latihan Gabungan Lintas Sektor baru dua kali dilaksanakan di Sulawesi Tengah dan Banggai Kepulauan merupakan tempat ke dua yang melaksanakan kegiatan LATGAB ini, sehingganya kami dari Pengurus PMI Provinsi sangat mengapresiasi PMI Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah mengambil langkah untuk melaksanakan kegiatan ini,” terang Sekretaris PMI Provinsi Sulawesi Tengah dalam sambutannya.

Kegiatan Latihan Gabungan (LATGAB) Lintas Sektor Palang Merah Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 secara resmi dibuka oleh Bapak Ratno Salim, A.Md.Kep., SKM yang merupakan Wakil Ketua Bidang SDM, PB, Relawan dan PMR PMI Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Dibeberapa bulan yang lalu kami baru selesai melaksanakan Pendidikan Dasar KSR angkatan 3, hari ini dilanjutkan dengan Latihan Gabungan semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan pelajaran bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana,” terang Wakil Ketua Bidang SDM, PB, Relawan dan PMR PMI Kabupaten Banggai Kepulauan dalam sambutannya.

LATGAB diakhiri dengan simulasi Tanggap Darurat Bencana dengan skenario gempa bumi. Peserta dibagi dalam 5 layanan yakni Asesmen, Posko, Pertolongan Pertama, Pencarian dan Evakuasi, dan Dapur Umum.

Turut hadir Ketua PMI dr Abdi Gunawan, Wakil Ketua Bidang Organisasi Harly Masenge, Wakil Ketua Bidang Yankessos dan UTD Ratnasari N. Turungku, Bendahara PMI Kalsum Pulian, Pengurus PMI Risdawati dan Siti Fatmawati. (PMI-BANGKEP)

/0 Comments/by

Laporan Badan Anggaran DPRD Banggai Kepulauan Atas Hasil Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2024

Salakan, BanggaiKep.go.id – Laporan Badan Anggaran DPRD Kab. Banggai Kepulauan atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD T. A. 2024 pada sidang paripurna bertempat di ruang sidang DPRD Kab. Banggai Kepulauan, Senin (30/9/2024).

Rapat turut Pj. Sekda Banggai Kepulauan Dr. Ariyono Orab, S. Pd. MM, Ketua DPRD Banggai Kepulauan Sementara Arkam Supu, S. Th. I. MH, Wakil Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan sementara Rusdin Sinaling, Asisten Dua Setda Banggai Kepulauan Edison Moligai, S. Sos. M. A. P, Sekwan Nugrahaeni Pakabu, SH. M. Si, Kabag Persidangan Asgar Lalu, SH dan Kepala OPD atau yang mewakili.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Kab. Bangkep Arkam Supu, S. Th. I. MH dengan dua agenda rapat yakni Laporan Badan Anggaran DPRD Kab. Banggai Kepulauan atas hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Sambutan Bupati Banggai Kepulauan pada Sidang Paripurna DPRD Kab. Bangkep atas selesainya pembahasan/penelitian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024.

Laporan Badan Anggaran DPRD Kab. Banggai Kepulauan atas hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Ketua  DPRD Kab. Bangkep Arkam Supu untuk di asistensi di Palu.

Ia menyampaikan perubahan APBD ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pendukung program prioritas daerah. Diharapkan perubahan ini dapat segera di sahkan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kab. Bangkep.

Menurutnya, laporan dari Badan anggaran DPRD Kab. Bangkep terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2024 mengacu pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Perubahan APBD dilakukan berdasarkan relaksasi anggaran semester pertama dan keadaan yang membutuhkan penyesuaian.

Seperti perubahan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) pergeseran anggaran antar program dan kegiatan, dan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang tidak sesuai dengan proyeksi dan keadaan darurat atau luar biasa.

Selain itu, Badan anggaran DPRD Kab. Bangkep telah melakukan serangkaian rapat kerja untuk membahas perubahan APBD, termasuk rapat tentang perubahan KUA. Perubahan prioritas pelaporan anggaran sementara (PPAS) dan pembahasan raperda perubahan APBD tahun anggaran 2024.

Seluruh Fraksi menerima Laporan Badan Anggaran DPRD Kab. Banggai Kepulauan atas hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita acara kesepakatan.

Pada kesempatan yang sama, sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang di wakili oleh Pj. Sekda Banggai Kepulauan Dr. Ariyono Orab, S. Pd. MM menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Anggota Dewan khususnya kepada badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bangkep yang sudah banyak memberikan saran, tanggapan dan koreksi terhadap rancangan perubahan APBD Kab. Bangkep Tahun Anggaran 2024 ini, sehingga menghasilkan komitmen berupa persetujuan bersama atas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 perihal rancangan Perubahan APBD T. A. 2024.

“Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bangkep yang telah melakukan pembahasan sehingga dalam waktu yang relatif singkat, pembahasan terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 dapat di selesaikan tepat waktu sebagaimana harapan kita bersama,” kata Aryono.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 179 pengambilan keputusan mengenai rancangan perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir dan pasal 181 bahwa rancangan perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD yang telah di setujui bersama dan rancangan perkada tentang penjabaran perubahan APBD di sampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD untuk di Evaluasi sebelum di tetapkan oleh Bupati/Walikota.

“Dengan selesainya pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 agar kiranya risalah dan notulen yang membuat penjelasan jalannya sidang selama pembahasan, dan hasil pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 dapat kami terima secepatnya,” terang Plh. Sekda. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pj. Bupati Ihsan Basir Bahas Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di Sidang Paripurna DPRD Bangkep

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Ihsan Basir membahas  Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (30/9/2024).

Dalam penyampaiannya Ihsan Basir mengatakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula ditargetkan sebesar Rp.954.221.437.549,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) setelah perubahan bertambah sebesar Rp.55.707.550.104,17 (Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Empat Rupiah Koma Satu Tujuh).

Sehingga pada perubahan ini menjadi Rp.1.009.928.987.653,17 (Satu Triliun Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Koma Satu Tujuh) atau naik 5,84 persen dari target pada APBD induk.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 di rencanakan pada APBD induk Sebesar Rp. 53.906.989.856,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp.635.050.779,83 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Tiga).

Sehingga target pada perubahan APBD menjadi Rp.53.271.939.076,17 (Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah Koma Satu Tujuh) atau terkoreksi 1,18 persen dari asumsi awal.

Anggaran pendapatan transfer pada APBD induk tahun 2024 di asumsikan sebesar Rp.900.314.447.693,00 (Sembilan Ratus Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) Bertambah Sebesar Rp.56.342.600.884,00 (Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Sehingga target pada perubahan APBD menjadi Rp.956.657.048.577,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau naik 5,89 persen dari asumsi awal.

Selanjutnya, Bupati juga memaparkan bahwa belanja operasi pada APBD induk tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.643.686.922.835,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.699.153.593.559,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau bertambah sebesar Rp.55.466.670.724,00 (Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau naik sebesar 8,62 persen.

Belanja modal pada APBD induk tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.188.642.536.074,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah) mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.196.074.172.522,50 (Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Koma Lima Nol) atau bertambah sebesar Rp.7.431.636.448,50 (Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Nol) atau naik 3,94 persen dari target pada APBD induk.

Belanja tidak terduga pada APBD induk tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.3.457.760.740,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.2.985.657.539,26 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Koma Dua Enam) atau berkurang sebesar Rp.472.103.200,74 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah Koma Tujuh Empat) atau turun 13,65 persen dari target pada APBD induk.

Belanja transfer pada APBD induk tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.163.074.217.900,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) mengalami perubahan menjadi Rp.163.949.499.667,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp.875.281.767,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau naik 74,31 persen dari target pada APBD induk.

Kemudian, penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di proyeksikan sebesar Rp.48.000.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Rupiah) mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.55.593.935.634,59 (Lima Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Lima Sembilan) atau bertambah sebesar Rp.7.593.935.634,59 (Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Lima Sembilan) atau naik 15,82 persen dari target pada APBD Induk, sisa lebih perhitungan anggaran ini telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran  2023.

Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp.3.360.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang direncanakan penggunaannya pada penyertaan modal (Investasi) Daerah kepada PT. Bank Sulawesi Tengah sebesar Rp.2.360.000.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) rencana pembiayaan pengeluaran ini tidak mengalami perubahan dari target awal yang di tetapkan.

Semua Fraksi menerima penyampaian keterangan Pj. Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024

Kegiatan bertempat di Ruang Paripurna DRPD dihadiri oleh Ketua DPRD Sementara, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Plh Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD serta undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Diskominfo Bangkep Jalin Kerjasama Dengan AMIK Nurmal dan Polbin Luwuk di Bidang TIK

Luwuk, BanggaiKep.go.id – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menjalin kerjasama dengan dua kampus dari Yayasan Pendidikan Nurmal Luwuk yakni AMIK Nurmal dan Politeknik Banggai Industri (Polbin), Jumat, (27/9/2024).

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatangan MoU antara tiga belah pihak yang masing-masing dilakukan oleh Kepala Dinas Kominfo Ratnasari N. Turungku, SKM.,MPH, Direktur AMIK Nurmal Luwuk Hj. Zuriati, S.Pd.,M.Pd dan Direktur Politeknik Banggai Industri Heriyanto Sahidu, S.Sos,S.Kom.,M.M berempat di ruang Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Luwuk Kabupaten Banggai.

Kerjasama yang dilakukan terkait pengembangan ilmu pengetahuan bidang manajemen informatika dan komunikasi dengan masa berlaku selama empat tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Direktur Polbin Heriyanto Sahidu mengatakan tujuan dilakukannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk mendukung kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi, Informatika, Persandian serta perlindungan data dan informasi di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Melalui kesempatan ini, Kadis Kominfo Bangkep Ratnasari berharap dapat mengembangkan kualitas pendidikan, melakukan riset pengelolaan sumberdaya teknologi, berbagi data dan informasi serta meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Pemda khususnya dalam pemanfaatan TIK melalui pelatihan, workshop atau program magang.

Menurutnya, Kerja sama ini merupakan sebuah langkah strategis yang sangat potensial karena keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

“Saya berharap melalui pengembangan kualitas pendidikan, peningkatkan kapasitas SDM dilingkungan Pemda khususnya dalam pemanfaatan TIK melalui pelatihan, workshop atau program magang, bisa menjadi pusat riset untuk pengembangan teknologi dan solusi baru dalam perlindungan data,” ucap Kadis Kominfo.

Adapun lima poin penting dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini diantaranya, Pengembangan kualitas pendidikan, Pelaksanaan kegiatan magang dan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimtek di bidang komunikasi dan informatika, Berbagi data dan informasi yang relevan untuk mendukung kegiatan penelitian, dan Riset atau penelitian pengelolaan sumberdaya teknologi secara berkelanjutan. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pencanangan Gerakan Angkat Sampah Pulau Peling (GASPUL) di Banggai Kepulauan

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Ihsan Basir memberikan arahan pada kegiatan Pencanangan Gerakan Angkat Sampah Pulau Peling (GASPUL) dan Pemutaran Film Dokumenter GASPUL, sekaligus di rangkaian dengan DIRGAHAYU TENTARA NASIONAL INDONESIA Ke-79, Jumat, (27/09/2024).

Kegiatan bertempat di teluk Babong Baka-Bongganan dan di hadiri Plh. Sekda Banggai Kepulauan Dr. Ariyono Orab, S. Pd. MM, Pabung 1308 LB Mayor Inf. Moh. Salam M. Lubis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Tajudin, ST, Kepala Bank Sulteng Zainudin, Kaban Kesbangpol Kab. Bangkep Muchsin HS. Yasano, S. Ag, Danramil Tinangkung Pelda Hanapi M. Kabikai, Camat Tinangkung Supardi Sipatu, S. Sos, Kepala OPD dan Pejabat Eselon III &IV serta Kasubag dan Staf OPD.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir menyampaikan dalam rangka mendukung upaya menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam.

“Melalui Pemuda Pancasila Kab. Banggai Kepulauan dan TNI saya mengajak kepada bapak/ibu untuk berpartisipasi dalam agenda kegiatan yang akan di laksanakan yakni, Pencanangan Gerakan Angkat Sampah Pulau Peling (GASPUL), Pemutaran Film Dokumenter (GASPUL) dan DIRGAHAYU Tentara Nasional Indonesia Ke- 79 tanggal 5 Oktober 2024 (KARYA BAKTI).

Adapun lokasi kegiatan di 3 titik yaitu Area Pantai SMA 1 Tinangkung – Masjid Bongganan, Area Pantai Pelabuhan Speed – Desa Tompudau di bagian pantai dan Area Pantai Tanjung Bongganan – Pekuburan Bongganan. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Musyawarah Kerja PMI 2024 Demi Kemajuan Pelayanan Kesehatan di Banggai Kepulauan

Salakan, Banggai Kepulauan – Musyawarah Kerja Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 adalah momentum penting untuk mengevaluasi dan merencanakan langkah-langkah strategis dalam upaya kemanusiaan, Kamis (26/9/2024).

Dalam sambutan Pj. Bupati Bangkep yang disampaikan Plh. Sekretaris Daerah Aryono Orab mengatakan “Saya mengapresiasi kerja keras PMI dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat dan bencana. Keberadaan PMI sangat Vital dalam menjaga kesehatan dan keselamatan warga, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertolongan pertama,” katanya.

Dalam musyawarah ini akan dilakukan diskusikan tantangan yang dihadapi dan mencari solusinya bersama. Karena itu, Plh. Sekda berharap setiap program yang di rencanakan dapat berjalan efektif dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat menjalankan musyawarah. Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat dan membawa kemajuan bagi PMI serta masyarakat Banggai Kepulauan,” harap Aryono.

Selanjutnya, dalam sambutan Ketua PMI Kab. Bangkep dr. Abdi Gunawan menyampaikan hari ini adalah pelaksanaan musyawarah kerja dan insya Allah akan dilanjutkan selama 2 hari.

Ia mengatakan akan dilakukan latihan gabungan, latihan keterampilan untuk penanggulangan bencana, ada gabungan PMR relawan markas dan untuk kita melakukan latihan gabungan di rencananya salat di desa Palam di hari sabtu dan minggu.

Ketua PMI juga memaparkan bahwa untuk sementara PMI di Bangkep terdapat dua unit pelayanan yaitu unit relawan markas dan unit transfusi darah. Unit dari relawan markas ini bekerja dalam rangka membantu atau berpartisipasi bersama mitra lainnya dalam penanggulangan dan mitigasi bencana maupun pencegahan.

Dikesempatan yang sama, dalam sambutan Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Sekretaris PMI Sukri, SKM menyampaikan bahwa “PMI Banggai Kepulauan ini luar biasa, kita melihat gerakan-gerakan yang sudah dibuat mulai dari lawan sejak operasi Palu, Mamuju, Banggai Laut kemarin dan semua bencana yang ada kepulauan ada yang mendasar lagi ini terlapor mohon izin bahwa Kabupaten Bangkai Kepulauan ini adalah catatan PMI di provinsi yang terbukti melaksanakan musyawarah kerja Kabupaten,” ujarnya.

Menurutnya, Kabupaten Banggai Kepulauan ini salah satu kabupaten yang menjadi leadership, yang menjadi pembelajaran baik kita banyak yang hal-hal salah satunya kontribusi kemarin.

Kegiatan bertempat di Cafe Titik Temu Salakan dan turut dihadiri Ketua Bawaslu Kab. Bangkep, Wakil Ketua pengurus PMI, Danramil Tinangkung, Ketua MUI Kab. Bangkep, Anggota Pengurus PMI, Sekertaris PMI Kab. Bangkep, Camat Kec. Tinangkung dan Pengurus PMI Kecamatan dan Relawan PMI. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by