KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH BANGGAI KEPULAUAN DAN ZHEJIANG FREENOW FOOD CO.,LTD.,PELUANG BARU UNTUK PETANI KELAPA DI BANGGAI KEPULAUAN.

Salakan, Edisi Informasi II  Rabu 22/01.2025 Banggaikep.go.id – Kabupaten Banggai Kepulauan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kelapa untuk perusahaan Zhejiang FreeNow Food Co.,Ltd., yang memerlukan 300 ton kelapa setiap hari. Sementara itu, ketersediaan kelapa di Banggai Kepulauan hanya mencapai 28,05 hektar per hari, tentu saja masih jauh dari angka yang dibutuhkan untuk mencapainya. pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berencana melibatkan wilayah Banggai Laut dan Banggai untuk penyediaan bahan baku kelapa. Hal ini disampaikan saat pertemuan antara pihak Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan dan Zhejiang FreeNow Food Co.,Ltd., Pekan Lalu Rabu 15 Januari 2025 di Banggai Kepulauan.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Banggai Kepulauan, Muhamad Aris Susanto, SE., M.E.  Yang Juga sebagai mantan Kepala BAPPEDA ini. Aris Susanto mengungkapkan bahwa kerjasama ini akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Banggai Kepulauan, terutama para petani kelapa. Melalui program ini, masyarakat desa akan mendapatkan pelatihan mengenai cara pengelolaan kelapa secara lebih modern dan efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani kelapa setempat. Selain itu, melalui kerjasama dengan Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd., masyarakat desa akan mendapat pelatihan dan pembekalan dalam mengelola tanaman kelapa secara lebih modern dan efisien. Hal ini tentunya akan meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani kelapa kita dalam mengelola hasil bumi. Dalam jangka panjang, kerjasama ini juga diperkirakan akan menciptakan lapangan pekerjaan baru serta mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah berbasis industri kelapa di Banggai Kepulauan.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Banggai Kepulauan, tahun 2023 luas areal komoditas kelapa di daerah ini menunjukkan potensi besar yang perlu dimanfaatkan. Luas areal tanaman kelapa terdiri dari tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 2.600,62 hektar, tanaman menghasilkan (TM) seluas 14.056,20 hektar, dan tanaman rusak atau tidak menghasilkan (TR/TTM) seluas 2.919,83 ha. Sehingga jumlah keseluruhan 19.575.82 ha,  denganTotal produksi kelapa di Banggai Kepulauan tercatat mencapai 10.496.700 Kg, dengan demikian ini menandakan bahwa kelapa adalah salah satu komoditas unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Menurut Din Lamasada, SH., M.AP, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Banggai Kepulauan, langkah ini diperlukan agar kebutuhan kelapa perusahaan Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd. dapat terpenuhi dengan melibatkan seluruh potensi kelapa yang ada di Wilayah Banggai Kepulauan dan bahkan Masyarakat akan diberi  insentif untuk mendukung penyediaan bahan baku kelapa yang dibutuhkan. Selain itu, Din Lamasada menekankan bahwa kolaborasi dengan Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd. akan menciptakan peluang baru bagi Masyarakat di Banggai Kepulauan. “Kerjasama ini akan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan keterampilan petani, dan mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah berbasis kelapa. Oleh karena itu ini  menjadi peluang besar bagi Banggai Kepulauan untuk memaksimalkan potensi komoditas lokal kita,soal harga menunggu kesepakatan, Jelas tawaran kita memberikan keuntungan besar terhadap Masyarakat ” Dengan adanya kerjasama dengan perusahaan Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd., diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kelapa di daerah ini, baik untuk kebutuhan konsumsi lokal maupun peluang ekspor. pungkasnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop) Banggai Kepulauan, Dra. Jeane B. Rorimpandey, juga menambahkan bahwa kerjasama ini akan memperkuat sektor industri kelapa di daerah serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Selain itu, kerjasama ini juga diperkirakan akan membuka peluang bagi tumbuhnya lapangan pekerjaan baru serta usaha kecil dan menengah berbasis industri kelapa. Produk olahan kelapa yang dihasilkan oleh Zhejiang FreeNow, seperti Barista Kelapa, Santan Beku, Air Kelapa Nam Hom, hingga Sabut Kelapa yang digunakan untuk pembuatan sofa dan jok mobil mewah, akan meningkatkan nilai jual kelapa dan memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd. ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi kelapa sebagai komoditas unggulan daerah. Program ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan petani kelapa, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas lokal yang berkelanjutan. Dengan dukungan dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak swasta, potensi kelapa di Banggai Kepulauan dapat lebih ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat dan perkembangan ekonomi daerah yang lebih maju. (AT-IKP DISKOMINFO)

 

/0 Comments/by

PEMERINTAH DAERAH BANGGAI KEPULAUAN MEMBUKA KRAN INVESTASI INDUSTRI KELAPA BANGKEP – CINA

Salakan Edisi Informasi Rabu 22/01/2025 Banggaikep.go.id – Sebagai Upaya strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan resmi membuka peluang investasi di sektor kelapa. Salah satu terobosan signifikan adalah menjalin kerja sama dengan Perusahaan Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd., sebuah perusahaan raksasa berbasis di Cina yang bergerak di industri pengolahan produk berbahan dasar kelapa.

Perusahaan Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd. ini dikenal sebagai salah satu pemain utama di pasar global, dengan produk unggulan seperti santan, air kelapa, hingga olahan sabut kelapa yang memiliki nilai tambah tinggi. Kerja sama ini diharapkan membawa dampak positif bagi petani kelapa lokal, sekaligus membuka peluang ekspor produk kelapa Banggai Kepulauan ke pasar internasional.

Dalam pernyataan resmi, Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH., L.LM menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam, khususnya kelapa, yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan daerah.  “Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk kelapa kita, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.  Kami ingin memastikan bahwa petani kelapa kita merasakan manfaat langsung dari investasi ini,  dilain hal Perusahaan  Zhejiang FreeNow akan memantu pengembangan Pariwisata di Banggai Kepulauan, ujar Bupati.

Sebagai Upaya, untuk  memastikan manfaat optimal, dari kerja sama investasi dengan Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd., Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir, mengusulkan agar pengolahan kelapa dilakukan di wilayah Banggai Kepulauan hingga tahap produk setengah jadi. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah di tingkat lokal dan mendorong perekonomian daerah.

Menurut Bupati, produksi kelapa dalam bentuk setengah jadi seperti santan cair, Santan Mentah Beku, air kelapa kemasan, bahkan serat sabut kelapa olahan tentunya akan memberikan dampak positif yang signifikan dan Kami tidak ingin Banggai Kepulauan menjadi penyedia bahan baku mentah, tetapi juga sebagai pusat pengolahan kelapa dengan nilai tambah tinggi. Dengan begitu, masyarakat lokal dapat menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar, termasuk lapangan kerja dan peningkatan keterampilan, Selain itu Pihak FreeNow akan membantu memasarkan Pariwisata kepada touris dari cina, bahkan akan membicarakan hal-hal terkait Branding Banggai Kepulauan” tambah Ihsan Basir.

Dalam menanggapi usulan Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir, terkait pengolahan kelapa dalam bentuk produk setengah jadi di Banggai Kepulauan, Direktur Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd., Yang Tao, memberikan tanggapan positif. Yang Tao, menyebutkan bahwa pihaknya menyambut baik ide dan visi yang diusulkan oleh Bupati.

“Kami melihat potensi besar di Banggai Kepulauan, tidak hanya sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga sebagai pusat produksi, yang strategis untuk pengolahan kelapa. Usulan Bupati sangat relevan dengan komitmen kami untuk mendukung keberlanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal,” ujar Yang Tao.

Hal ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjalin kerja sama yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat Banggai Kepulauan. Pemerintah Daerah dan Zhejiang FreeNow  Food Co., Ltd., akan melakukan identifikasi lahan atau tahapan Survey Cocunut Grove untuk pengembangan industri serta pembentukan mekanisme kemitraan dengan para petani kelapa lokal. bahkan Upaya yang dilakukan Perusahaan Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd.,  bahkan menginisiasi untuk melakukan studi tour, Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan di Cina. Guna mempelajari lebih dalam tentang teknologi dan model operasional Perusahaan dan melihat secara langsung fasilitas produksi FreeNow, termasuk teknologi canggih dalam pengolahan kelapa, bagaimana inovasi produk berbasis kelapa dan Memahami model bisnis berkelanjutan yang dapat diterapkan di Banggai Kepulauan.

Bagaimana Tahapan  Operasional Perusahaan Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd. Di Banggai Kepulauan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Banggai Kepulauan, Din Lamasada, SH.,M.AP menyatakan bahwa Untuk tahapan awal Kerja Sama MoU (Memorandum of Understanding) telah di Tandatangani Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH, L.LM dan direktur Zhejiang FreeNow Food Co., Ltd.,Yang Tao Pada Tanggal 24 Desember 2024 Untuk melakukan Sinergitas dalam rangka memperkuat Kerja sama Ekonomi dan Perdagangan untuk mempromosikan Pembangunan Kelapa yang berkelanjutan di Banggai Kepulauan untuk saling, Menguntungkan. Dan Kerja Sama ini berlaku 5 Tahun sejak kegiatan ini di Tanda Tangani.

Selanjutnya Kata Din Lamasada, Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan akan mengatur kesepakatan formal yang dikenal dengan MoA (Memorandum of Agreement). MoA ini akan menjadi landasan hukum dan teknis yang mengatur berbagai hal terkait izin operasional, persyaratan administrasi, dan teknis pelaksanaan proyek. melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun dan memfasilitasi proses MoA antara pihak pemerintah dan Zhejiang FreeNow. Food Co., Ltd., Dinas PTSP akan menjadi penghubung antara kedua belah pihak dalam rangka memastikan semua prosedur hukum dan perizinan yang diperlukan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pokok-Pokok yang akan Diatur dalam MoA berupa Izin Operasional, Pemenuhan Standar dan Regulasi, Penyusunan Rencana Pengembangan dan Infrastruktur, Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal, serta Proses Pengawasan dan Evaluasi setelah itu Proses Penandatanganan MoA (Memorandum of Agreement).

Dengan adanya MoA yang jelas dan terstruktur, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang kondusif dan bermanfaat bagi masyarakat Banggai Kepulauan, sekaligus memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. (AT IKP DISKOMINFO BANGKEP)

/0 Comments/by

Pj. SEKDA ARIYONO ORAB, TEGASKAN PENTINGNYA INFORMASI, REAL-TIME UNTUK PENGENDALIAN INFLASI DI BANGGAI KEPULAUAN

Salakan Banggaikep.go.id – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Banggai Kepulauan, Dr. Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., MM. menekankan pentingnya penyampaian informasi terkait pengendalian inflasi secara real-time melalui media resmi Pemerintah Daerah. Hal ini disampaikan saat dihubungi Awak Media. Senin 20/01/2025 di Palu.

Dalam pernyataannya, Ariyono Orab menegaskan bahwa informasi yang akurat dan cepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan langkah-langkah pengendalian inflasi. “Informasi terkait kebijakan pengendalian inflasi, perkembangan harga kebutuhan pokok, dan program-program pemerintah harus disampaikan secara real-time melalui media resmi Pemerintah Daerah. Ini penting untuk memastikan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat segera memahami dan merespons situasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memaksimalkan perannya dalam mendukung pengendalian inflasi, termasuk dengan memanfaatkan situs web resmi, media sosial pemerintah, serta saluran komunikasi publik lainnya. “Kominfo harus memastikan setiap informasi yang relevan dipublikasikan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat luas,” tambahnya.

Ariyono juga menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam menyediakan data yang valid dan terkini. “Koordinasi dengan Dinas Perdagangan, BPS, dan instansi terkait lainnya harus ditingkatkan untuk memastikan data yang dipublikasikan benar-benar valid serta mencerminkan kondisi lapangan. Hal ini akan membantu masyarakat dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat,” ujarnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Daerah berharap pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi. Melalui informasi yang cepat, transparan, dan terintegrasi, kita dapat bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi di Banggai Kepulauan,” tutup Ariyono Orab.

Menanggapi pernyataan, Pj. Sekda Banggai Kepulauan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan RATNASARI N. TURUNGKU, SKM., MPH mengatakan baginya selalu siap, untuk melakukan hal-hal yang informatif terkait pengedalian Inflasi di Daerah, namun kita perlu adanya, mekanisme baru sehingga data yang di terima dapat disampaikan kepada Publik benar-benar akurat  dan sesuai di lapangan, ujarnya

Lebih lanjut, Ratnasari menegaskan bahwa Dinas Kominfo memiliki peran strategis sebagai penghubung antara Pemerintah dan Masyarakat. “Kami siap menjadi penghubung informasi, memastikan bahwa masyarakat memahami langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah secara transparan dan informatif,” ungkapnya. (IKP.AT- KOMINFO)

/0 Comments/by

PROGRAM BIRMAN HADIR DI SMK NEGERI 1 TINANGKUNG KEPALA INSPEKTORAT BANGGAI KEPULAUAN KISMANTO, SH., MH., JADI PEMBINA UPACARA DORONG PENCEGAHAN KORUPSI SEJAK DINI

Salakan.Banggaikep.go.id – Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan, Kismanto, SH., MH., bertindak sebagai pembina upacara pada hari Senin, 13 Januari 2025, di halaman SMK Negeri 1 Tinangkung. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan program Pemerintah Daerah melalui “Birokrasi Mengajar” (Birman) yang bertujuan, menanamkan kesadaran akan pentingnya pencegahan korupsi sejak dini.

Dalam sambutannya, Kismanto mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Tinangkung atas dukungan penuh, terselenggaranya kegiatan ini. “Kami sangat menghargai partisipasi SMK Negeri 1 Tinangkung sebagai bagian dari upaya kami melaksanakan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ini adalah langkah awal untuk memperkuat nilai-nilai integritas di kalangan pelajar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa program ini baru dilaksanakan pada tahun ini, karena bentuk komitmen dari Inspektorat, untuk membantu Bupati Banggai Kepulauan dalam menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, terutama di lingkungan pendidikan. Sebab Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK setiap tahun, sering ditemukan permasalahan, termasuk di tingkat sekolah. Tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan aturan masih rendah, karena perencanaan dan pertanggungjawaban yang tidak sinkron,” antara perancanaan dan penganggaran. ungkap Kismanto.

Selain pengelolaan keuangan, ia juga menekankan pentingnya administrasi pengelolaan aset. Administrasi yang buruk dapat menyebabkan kerugian, jika ada aset yang hilang atau tidak tercatat dengan baik. Oleh karena itu, semua pihak harus berhati-hati dan memastikan tata usaha yang rapi,” tambahnya.

Kismanto juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan SMK Negeri 1 Tinangkung yang dianggap sebagai kebanggaan masyarakat Banggai Kepulauan. Ia mendorong para siswa untuk terus belajar dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja. “SMK ini adalah tempat yang luar biasa bagi generasi muda untuk mempersiapkan diri dengan keterampilan yang relevan. Dengan adanya Dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang mulai diterima beberapa SMK tahun ini, diharapkan mampu menciptakan kemandirian dan inovasi dalam menghasilkan produk unggulan,” kata Kismanto.

Ia juga mengingatkan siswa tentang pentingnya keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri. “Di era sekarang, tantangan dunia kerja semakin berat. Yang dibutuhkan adalah siswa-siswa dengan keahlian yang relevan dan sikap kerja keras,. pungkasnya.

Upacara ini berlangsung khidmat diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik, baik di lingkungan pendidikan maupun pemerintahan. (AT-IKP-KOMINFO)

 

/0 Comments/by

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN IHSAN BASIR, SH.,L.LM, SERAHKAN BANTUAN PENDIDIKAN, SERAGAM SEKOLAH, GRATIS UNTUK SISWA

Salakan.Banggaikep.go.id – Penjabat (Pj) Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir, SH., L.LM, menghadiri acara penyerahan, simbolis bantuan pendidikan di SD Negeri 2 Tinangkung, Desa Bonganan.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata Pemerintah dalam mendukung kemajuan Pendidikan di Daerah. Bantuan yang diberikan meliputi seragam lengkap siswa, buku tulis, tenda pramuka, serta alat permainan edukatif untuk jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP. Jumat (10/01/2025)

Acara penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ikhsan Nursin, S.Pd., MM., Ketua PGRI Kabupaten Banggai Kepulauan Irwan Bidul, S.Pd., Kepala Bidang Pendidikan Dasar  Rahmat Sandi, ST., Serta kepala-kepala sekolah dari seluruh jenjang Pendidikan PAUD/TK, SD, dan SMP se- Kecamatan Tinangkung.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Ihsan Basir  menyampaikan bahwa program bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. “Program ini diharapkan dapat membantu siswa, terutama dari keluarga kurang mampu, agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa kendala ekonomi. Kami ingin memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.” ujar Ihsan Basir.

Pj Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Banggai Kepulauan. “Selain membangun sarana fisik seperti sekolah dan laboratorium, program ini juga menjadi langkah untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan. Dengan seragam dan perlengkapan yang memadai, semua siswa akan merasa dihargai tanpa diskriminasi,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Ihsan Basir menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika selama masa kepemimpinannya sebagai Pj. Bupati terdapat kekurangan. Walaupun upaya-upaya sudah di persembahkan secara maksimal Namun sebagai manusia tidak mungkin sempurna, Ia berharap Bupati definitif yang terpilih nanti dapat membawa Banggai Kepulauan menuju pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ikhsan Nursin, S.Pd.MM menjelaskan bahwa program bantuan ini didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp1,5 miliar.

“Bantuan ini mencakup 5.000 seragam ada 416 siswa yang mendapat bantuan  dari total 12.400 siswa di Banggai Kepulauan. Selain itu, sebanyak 2.813 siswa TK/PAUD akan menerima alat peraga edukatif (maronce),  dan 100 tenda pramuka disediakan untuk 50 sekolah menengah pertama,” ungkap Ikhsan Nursin.

Ia juga menegaskan bahwa bantuan akan segera didistribusikan ke sekolah-sekolah di 12 kecamatan melalui masing-masing koordinator wilayah. “Program ini bertujuan meringankan beban orang tua siswa dan memotivasi anak-anak untuk belajar dengan perlengkapan yang layak. Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan,” pungkasnya.

Program ini merupakan langkah nyata Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia   yang unggul di Kabupaten Banggai Kepulauan. (A.T – IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN IHSAN BASIR, SH.,L.LM IKUTI RAPAT KOORDINASI NASIONAL BAHAS PENYELESAIAN PENATAAN TENAGA NON-ASN DI DAERAH

Sumber Poto Kominfokominfo

Salakan, Banggai Kepulauan.go.id – Penjabat (Pj.) Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir, SH., LLM.,  bersama Pj. Sekretaris Daerah Dr. Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., M.Si., Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Halima Umar Hamid, S.Sos., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Edison E. Moligay, S.Sos., M.A.P., Kepala BKPSDM yang diwakili Kabid Pengadaan Alham Padidik, S.Pd, M.Si  serta pejabat lainnya. yang turut hadir mengikuti Rapat penyelesaian penataan tenaga Non-ASN di instansi pemerintah Daerah  melalui video conference di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan,  Rabu 08/01/2025

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini, serta Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh  menyoroti langkah-langkah strategis terkait penyelesaian status tenaga Non-ASN, termasuk perpanjangan pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua hingga 15 Januari 2025.

Pembahasan Penyelesaian Penataan Tenaga Non-ASN dan Instruksi Pemerintah Pusat

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Pasal 66, penataan tenaga Non-ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya komitmen Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan adil dan transparan.

Ia juga menambahkan jika masalah ada pada anggaran honorer, termasuk tenaga Non ASN PPPK paruh waktu, skemanya bisa dimasukkan di belanja pegawai tapi dimasukkan di belanja barang dan jasa, Jadi Pemerintah Daerah harus mendukung penuh dengan memastikan pelaksanaan seleksi berjalan lancar, Penyelesaian masalah tenaga non-ASN merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah jika hal ini tidak diseriusi  akan menjadi bom Waktu, bagi penyelenggara Pemerintah Daerah.  Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memastikan tenaga kerja Non-ASN mendapatkan kejelasan status dan perlindungan hukum.

Mendagri juga berpesan kepada setiap Kepala Daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga non-ASN dari semenjak Undang Undang ASN  diterbitkan tidak boleh melakukan rekrutmen, namun di  beberapa wilayah masih ditemukan rekrutmen di tahun 2023 dan 2024 ini juga temuan data, yang menjadikan masalah, semoga saja tidak seperti itu Yang masuk datanya itu  adalah mereka yang terdaftar di Tahun 2022 yakni 1.789.050 ini kumpulan yang dikompilasi oleh Badan Kepegawaian Negara BKN-RI Tahun  2022 dan merekalah yang mendapat kesempatan untuk diberikan mengikuti seleksi kalau lulus seleksi naik kelas menjadi PPPK atau pegawai kontrak. Terang Tito

“Kami ingin memastikan bahwa tenaga honorer yang memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi dan memperoleh status yang lebih jelas, baik sebagai PPPK maupun pegawai kontrak. mudah-mudahan permasalahan 1,7 juta Honor yang sudah terdata ini dapat diselesaikan sambil mencari solusi jangka panjang.” tegas Tito.

Dorongan Men-PAN.RB – Tidak Ada Pemutusan Hubungan Kerja Massal
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa penataan tenaga Non-ASN merupakan amanah undang-undang yang harus dilaksanakan secara terukur. Pemerintah menjamin bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, pengurangan pendapatan tenaga kerja, maupun pembengkakan anggaran. “Kami meminta pemerintah daerah aktif memfasilitasi proses seleksi ini, memastikan tenaga Non-ASN yang belum mendaftar segera didorong untuk ikut seleksi hingga tanggal waktu yang ditentukan,”  ungkap Rini.

Rini juga menambahkan bahwa sistem penggajian tenaga Non-ASN akan disesuaikan dengan regulasi yang ada untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik.

Kepala BKN- Supervisi dan Coaching Klinik Disiapkan
Senada dengan penyampaian dari Mendagri dan Men.PAN-RB, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan supervisi dan sesi Coaching Klinik untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan ini.

“Kami akan mengawal proses ini hingga selesai. Perpanjangan pendaftaran hingga 15 Januari 2025 memberikan kesempatan yang lebih luas bagi tenaga honorer untuk mengikuti seleksi,” kata Zudan.

Langkah Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan
Penjabat Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan penataan tenaga Non-ASN. Pemerintah Daerah akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas nasib tenaga Non-ASN tahap dua serta yang tidak lulus seleksi PPPK, termasuk kemungkinan pengangkatan mereka sebagai PPPK Paruh Waktu.

Selain itu, Pemkab. Banggai Kepulauan akan mengajukan permohonan tambahan anggaran melalui Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan guna mendukung proses ini. “Kami terus berupaya mencari solusi terbaik demi kejelasan status dan perlindungan tenaga Non-ASN, sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, sekarang ini data Tenaga Non-ASN kita ada 1.839 yang baru mendaftar itu 752 sesuai data yang sampaikan dari BKPSDM ” ungkap Ihsan Basir.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan persoalan tenaga Non-ASN di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat terselesaikan sesuai dengan tanggal waktu dan regulasi yang berlaku, guna mendukung keberlanjutan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang. (IKP. AT-KOMINFO).

 

/0 Comments/by

Pj. Sekda Bangkep Ariyono Orab Irup Peringatan Hari Bela Negara Ke-76

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) diwakili Pj. Sekretaris Daerah Ariyono Orab sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Bela Negara Ke-76 bertempat di Halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kamis (19/12/2024).

Upacara tersebut di hadiri Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Pabung 1308/LB, Kepala OPD Lingkup Pemda Banggai Kepulauan serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Presiden RI Prabowo Subianto yang dibacakan oleh Inspektur upacara Ariyono Orab mengatakan peringatan hari Bela Negara yang dilaksanakan hari ini adalah untuk mengenang perjuangan yang telah di lakukan oleh para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan Negara.

Melalui peristiwa bersejarah yaitu agresi militer belanda II pada tanggal 19 desember 1948, para pahlawan menunjukan KEGIGIHAN dan usaha mereka untuk merebut kembali ibu kota negara yogyakarta. kota tersebut yang saat ini merupakan simbol Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ariyono juga menyebutkan Deklarasi PDRI merupakan bukti ketangguhan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Selain itu, keberadaan PDRI juga memberikan sinyal kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih tetap berdiri.

Mendengar catatan sejarah tersebut, membuat kita generasi penerus menjadi kagum dan terinspirasi akan dedikasi pengorbanan para pejuang bangsa. Oleh karena itu, peringatan hari bela negara merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen kita bersama dalam menjaga dan memperkuat Persatuan Bangsa Indonesia.

Tema peringatan hari bela negara ke-76 tahun 2024 ini adalah “GELORAKAN BELA NEGARA UNTUK INDONESIA MAJU”. Tema ini mengandung makna bahwa seluruh warga negara indonesia agar terus menggelorakan Bela Negara dengan berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia Maju. Kontribusi nyata kita haruslah dapat tercermin pula pada aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, pendidikan, teknologi, pertahanan dan keamanan.

Perlu di sadari, bahwa perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik terkini menunjukan dinamika yang semakin kompleks dan berpotensi membawa dampak signifikan terhadap keamanan global. Ketegangan antar negara, pergeseran aliansi, dan meningkatnya persaingan untuk menguasai sumber daya strategis telah menciptakan ketidakpastian. Selain itu, isu-isu seperti konflik regional, perang siber dan perubahan iklim mempengaruhi keamanan internasional.

“Oleh karenanya, di perlukan antisipasi, penyelarasan, UPDATING kebijakan pertahanan, dan pelaksanaan strategis pertahanan Negara yang tepat. Hal tersebut untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam rangka penetapan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishamkamrata),” katanya.

SISHAMKAMRATA merupakan strategis pertahanan Negara terbaik karena Indonesia memiliki keunggulan jumlah penduduk dan wilayah nusantara yang luas. Dalam konteks tersebut, kementerian pertahanan telah malaksanakan program PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN).

Kegiatan PKBN ini merupakan salah satu upaya dari revolusi mental melalui pembangunan karakter bangsa di lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan 8 (delapan) ASTA CITA KABINET MERAH PUTIH yaitu memperkokoh Ideologi Pancasila dan memperkuat pembangunan SDM menuju Indonesia emas 2045.

“Sebelum mengakhiri amanat ini, sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu Bela Negara Ke-76. Gelorakan Bela Negara Untuk Indonesia Maju,” tutupnya. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Pj. Sekda Ariyono Orab Buka Rapat Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Banggai Kepulauan

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Ariyono Orab buka secara resmi kegiatan Rapat Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) yang di selenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Rabu (18/12/2024).

Dalam sambutannya Ariyono mengatakan Anak adalah aset masa depan bangsa, mereka bukan hanya penerus cita-cita kita, tetapi juga cermin dari kualitas pembangunan yang kita lakukan hari ini. oleh karena itu, mewujudkan Kabupaten layak anak bukan hanya sebuah target administratif, tetapi tanggung jawab moral kita bersama.

Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang menjamin terpenuhinya hak anak, melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta memberikan ruang bagi tumbuh kembang mereka secara optimal.

“Banggai Kepulauan memiliki potensi besar untuk menjadi kabupaten yang ramah anak. namun, kita semua menyadari bahwa tantangan yang kita hadapi juga tidak ringan, masih ada anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sekda memaparkan bahwa tim gugus tugas KLA memiliki peran strategis dalam merancang, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang mendukung terwujudnya kabupaten layak anak.

“Saya berharap sinergi dan kolaborasi semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga media massa, dapat bersinergi untuk memastikan semua program yang direncanakan berjalan efektif,” terangnya.

Menurutnya, pendekatan holistik dalam mewujudkan KLA, kita harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, hak sipil, lingkungan, dan perlindungan khusus bagi mereka yang rentan.

Selain itu, rapat ini menjadi momen evaluasi terhadap capaian yang telah kita raih selama ini, sekaligus ruang untuk melahirkan inovasi baru yang relevan dengan kebutuhan anak-anak di daerah kita.

“Saya optimis bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan dapat semakin dekat dengan predikat kabupaten layak anak, dengan komitmen, kerja keras, dan doa kita semua, saya percaya masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak kita dapat terwujud,” kata Ariyono.

Turut hadiri Kepala Dinas Dukcapil Harli A. Masenge, S.Pd , Kementerian Agama Drs. H. Ahmad Yani, Camat Tinangkung Supardi Sipatu, S.sos serta undangan lainnya. (Roy-DISKOMDIGI)

/0 Comments/by

PEMERINTAH DAERAH BANGGAI KEPULAUAN RAIH APRESIASI PENGHARGAAN BPH MIGAS AWARDS 2024

Jakarta.Banggaikep.go.id –Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berhasil meraih penghargaan dalam acara BPH MIGAS Award 2024 yang digelar di Jakarta. Jumat 13/12/2024. Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada kategori Pemerintah Daerah yang Mendukung Program BBM Satu Harga.

Apresiasi bergengsi ini diterima langsung oleh Pj. Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir, SH, L.LM, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan BBM Satu Harga.

Program BBM Satu Harga merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui BPH MIGAS untuk memastikan keadilan dalam distribusi energi, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal. Keberhasilan Banggai Kepulauan dalam mendukung program ini menunjukkan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.

Acara penghargaan AWARD BPH MIGAS 2024 yang Dihadiri oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Kepala BPH Migas Erik Retno serta pejabat pemerintah, perwakilan badan usaha, dan tokoh masyarakat.

Acara ini sangat penting dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan serta mewujudkan kedaulatan energi yang berkeadilan.

BPH MIGAS Award 2024 tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sektor hilir migas yang berkelanjutan di Indonesia.

Dengan diraihnyapenghargaan ini, Banggai Kepulauan diharapkan dapat terus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung kebijakan energi nasional demi terciptanya pemerataan akses dan pembangunan yang berkelanjutan.(DHIRGA IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN IHSAN BASIR, SH.,L.LM GELAR PERTEMUAN STRATEGIS BERSAMA KEMENTERIAN PUPR

Jakarta Banggaikep.go.id. Pj. Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir, SH, LL.M, bersama Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Arkam Supu, S.Th., I., MH, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah, Dr. Ariyono Orab, S.Pd, S.Sos, MM. Kepala Dinas PUPR  Asrin ST., M.Si laksanakan gelar pertemuan koordinasi dan konsultasi bersama Subdirektorat Air Tanan dan Air Baku, Direktorat Jendral Sumber Daya Air. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pertemuan ini berlangsung pada Rabu 11/12/2024 di kantor Kementerian PUPR di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda strategis terkait pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perairan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Fokus diskusi adalah peningkatan akses masyarakat terhadap penanganan air bersih, serta pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati” Ihsan Basir menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah Daerah dan kementerian dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Olehnya itu harapan kami untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan perairan di Banggai Kepulauan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat, lebih khusus terkait penanganan air bersih di wilayah Bulagi bersaudara.

Ketua DPRD, Arkam Supu, juga menambahkan bahwa sinergi ini sangat penting untuk mendukung pembangunan di Daerah, Dengan adanya dukungan teknis dan anggaran dari pemerintah pusat, tentunya, kami optimis bahwa Banggai Kepulauan akan mampu mengatasi berbagai tantangan di sektor perairan, ujarnya.

Subdirektorat Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jendral SDA, Kementerian PUPR menyambut baik usulan dan aspirasi yang disampaikan. Oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Mereka juga berjanji untuk memberikan Bantuan Anggaran di tahun 2025 dan melaksanakan pendampingan teknis serta mendorong percepatan pelaksanaan program infrastruktur perairan di Banggai Kepulauan.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat kerja sama antara pemerintah Daerah dan P usat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banggai Kepulauan. (Hendro Wibowo IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by