Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Serfi Kambey membuka secara resmi High Level Meeting (HML) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Banggai Kepulauan, Jum’at (20/6/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stabilisasi harga dan mewujudkan ketahanan pangan melalui penguatan perluasan pengembangan sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital di Kabupaten Banggai Kepulauan”.
Rapat di hadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Unsur Forkopimda, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan, Sales Branch Manager Sulawesi Tengah II Fuel, Pimpinan Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Luwuk, Kepala OPD Lingkup Pemda dan tamu undangan.
Pelaksanaan high level meeting dan capacity building ini adalah merupakan bagian dari upaya untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan dalam rangka mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten.
“Terdapat beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan antara lain strategi pengendalian inflasi, peningkatan kapasitas fiskal dan pemulihan ekonomi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten banggai kepulauan,” ucap Wabup dalam sambutannya.
Ia juga memaparkan dalam rangka pengendalian inflasi terdapat 3 (tiga) hal penting sesuai arahan presiden yaitu :
Pertama : Menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, utamanya barang kebutuhan pokok dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di Daerah.
Kedua : Melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif. mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan serta memperkuat sektor umkm agar mampu bertahan dan naik kelas.
Ketiga : Meningkatkan nilai tambah disektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi, tidak hanya untuk meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan petani.
TPID adalah tim yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengendalikan inflasi di Daerah. TPID berfungsi untuk memonitor dan menganalisis pergerakan harga di pasar, serta melakukan tindakan-tindakan preventif dan korektif untuk mengendalikan inflasi.
“HIGH level meeting dan capacity building TPID Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan momentum penting untuk mengevaluasi kinerja TPID, berbagi ide dan masukan, serta merumuskan strategi efektif dalam menghadapi tantangan inflasi di masa depan,” kata Serfi.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menekankan empat poin penting yang harus diperkuat oleh TPID, yaitu optimalisasi anggaran untuk program pengendalian inflasi, peningkatan sinergi dan kolaborasi antar instansi, kewaspadaan terhadap lonjakan inflasi pangan, serta pemanfaatan teknologi dan data dalam pengambilan keputusan.
Melalui kegiatan ini, TPID dan TP2DD diharapkan dapat meningkatkan sinergi serta pemahaman dalam mengendalikan inflasi, demi menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan.
TPID fokus pada pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang hari besar keagamaan serta memastikan ketersediaan pangan. Tujuannya yakni menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan pangan, dan mendorong pertumbuhan Ekonomi Daerah.
TP2DD fokus pada Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan salah satu upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital. ETPD diharapkan dapat mendorong peningkatan pad dan meningkatkan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah. Transaksi pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non tunai memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan diharapakan mampu mendorong efesiensi, efektifitas serta transparansi pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen mendorong perluasan ETPD terutama melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi Daerah, yang dituangkan dalam surat keputusan Bupati nomor 198 tahun 2022 tentang penetapan peta jalan implementasi etpd tahun 2022-2025 kemudian didukung dengan surat keputusan Bupati Banggai Kepulauan nomor 100.3.3.2/335 tahun 2025 tentang penetapan asn sebagai pelopor digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah yang menjadi salah satu momentum percepatan perluasan digitalisasi di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Menurut Wabup, dalam 2 (dua) tahun terakhir transaksi non tunai pembayaran pajak dan retribusi daerah mengalami peningkatan, pembayaran dilakukan melalui qris, mobile banking, atm serta agen bank.
Pada tahun 2022 nilai transaksi non tunai PDRD sebesar rp. 473,887,059,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah), pada tahun 2023 nilai transaksi sebesar rp. 534,410,370,- (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan kenaikan 13% dan pada tahun 2024 kenaikan mencapai 111% dengan nilai transaksi sebesar rp. 1,126,235,480,-(satu milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
“Oleh karena itu, pemerintah kabupaten banggai kepulauan memerlukan dukungan penuh percepatan perluasan ETPD dari pihak perbankan, terutama bank sulteng selaku bank RKUD dalam mendorong penyediaan kanal-kanal digital,” ungkapnya.
Z. TPID dan TP2DD kedua tim ini bekerja sama untuk menciptakan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan, TPID berupaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan, sementara TP2DD mendorong digitalisasi transaksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD, sinergi antara kedua tim ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Terkait strategi pengendalian inflasi, dalam rangka meningkatkan produktivitas pangan, menurut Wabup kita harus berani berinovasi. Misalnya melalui pemanfaatan teknologi pertanian, sistem bioflok untuk perikanan, bawang merah, budidaya padi-cabai, dan lain sebagainya.
Tidak kalah penting, roadmap pengendalian inflasi 2025-2029 harus segera disusun dengan mengintegrasikan langkah-langkah dari hulu ke-hilir dan diselaraskan dengan program pemerintah pusat. pemerintah ingin memastikan kesiapan pasokan barang pokok tersedia dengan baik. dan harga terjangkau bagi masyarakat.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala perwakilan bank indonesia provinsi sulawesi tengah atas semua dukungan pelaksanaan kegiatan high level meeting dan capacity building tpid dan TP2DD di kabupaten Banggai Kepulauan sehingga dapat terlaksana,” tutup Wabup. (Decky-KOMDIGI)
