Salakan, BanggaiKep.go.id — Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Dra. Jeane Rorimpandey, membuka rapat pembahasan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran sektor kesehatan yang melibatkan Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta seluruh Puskesmas di wilayah kabupaten, Senin, (8/6/ 2026).

Rapat tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam perencanaan program kesehatan, penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari APBD maupun dana kesehatan lainnya.

Jeane menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu bidang prioritas yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ia menyoroti masih ditemukannya sejumlah catatan pemeriksaan, termasuk pada aspek perjalanan dinas, pengelolaan aset, serta perencanaan kebutuhan obat.

“Pengelolaan anggaran kesehatan harus benar-benar sesuai aturan dan kebutuhan riil di lapangan. Jangan sampai kegiatan hanya formalitas administrasi, tetapi tidak memberikan dampak pada pelayanan masyarakat,” kata Jeane.

Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Muh. Aris Susanto, juga memberikan penekanan terkait pembinaan ASN dan efektivitas penggunaan anggaran. Ia meminta seluruh perangkat daerah, khususnya Puskesmas dan rumah sakit, lebih selektif dalam menyusun surat tugas dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Menurutnya, sejumlah temuan menunjukkan perlunya perbaikan dalam pola administrasi, termasuk kesesuaian antara tujuan kegiatan dan dokumen pendukung. Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi, termasuk dalam pengadaan dan distribusi logistik kesehatan.

“Perjalanan dinas harus jelas output-nya, bukan sekadar formalitas. Gunakan pola koordinasi dan konsultasi yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dr. James Pinontoan, menyoroti pentingnya penguatan perencanaan kebutuhan obat (RKO) dan sistem logistik kesehatan. Ia menyebut masih adanya potensi obat kedaluwarsa akibat lemahnya perencanaan dan penyesuaian data kebutuhan.

Ia menekankan agar Puskesmas dan rumah sakit lebih disiplin dalam menyusun laporan penggunaan obat berbasis data penyakit, tren kebutuhan, serta masa pakai obat.

“Perencanaan obat harus berbasis data yang valid. Jangan sampai terjadi penumpukan atau kedaluwarsa karena kesalahan perhitungan kebutuhan,” ujarnya.

Selain itu, Inspektorat juga menyoroti pengelolaan aset daerah di fasilitas kesehatan, termasuk penggunaan dan keberadaan barang inventaris yang tidak lagi tercatat secara jelas. Pemerintah daerah memberi batas waktu untuk melakukan penertiban dan pengembalian aset yang masih berada di luar penguasaan unit kerja.

Rapat tersebut juga menegaskan kembali tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan capaian opini tata kelola keuangan yang lebih baik pada tahun anggaran berjalan.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap, melalui penguatan pengawasan dan pembinaan ini, sektor kesehatan dapat semakin efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperbaiki kualitas tata kelola anggaran daerah secara menyeluruh.

Turut hadir Direktur RSUD Trikora, Direktur RSUD Pratama Lumbi-lumbia, Kepala Puskesmas se- Bangkep serta bendahara dan undangan lainnya.(Roy-KOMINFO)

Sigi, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady didampingi Ketua TP-PKK Halima U. Hamid, S.sos, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rachman Hasan, ST.,M.Si, Kabag Kesra Hamja Bakalinga dan Kadis Koperindag Kismanto, SH menghadiri Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Taman Likuifaksi, Kabupaten Sigi, Minggu (7/6/2026).

Kegiatan MTQ ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dan akan berlangsung hingga 13 Juli 2026. Acara ini diikuti oleh kafilah dari 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan, yang berkompetisi dalam berbagai cabang lomba Al-Qur’an seperti seni baca, hafalan, dan pemahaman isi Al-Qur’an.

Tahun ini MTQ mengusung tema “Berani Membangun Generasi yang Cinta Al-Qur’an dan Memperkuat Harmoni dalam Keberagaman Sulawesi Tengah Nambaso Pakarosi.”

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan bahwa MTQ tidak hanya berorientasi pada prestasi dan gelar juara, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas diri serta memperdalam pemahaman Al-Qur’an sebagai pedoman hidup.

Selain sebagai wadah syiar Islam dan pengembangan potensi generasi muda, pelaksanaan MTQ ke-XXXI ini juga diharapkan dapat mempererat ukhuwah antar daerah serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat melalui berbagai aktivitas selama kegiatan berlangsung.

Bupati Banggai Kepulauan juga menyampaikan harapannya agar kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat tampil maksimal, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama baik daerah dengan prestasi terbaik, sekaligus menjadikan MTQ sebagai sarana memperkuat keimanan dan kecintaan terhadap Al-Qur’an. Sumber: Prokopim Bangkep (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar apel gabungan perangkat daerah yang dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) penugasan kepala sekolah di lingkungan pemerintah daerah, Senin, (8/6/2026).

Sebanyak 53 Kepala sekolah menerima SK penugasan, sementara sejumlah nama lainnya masih menunggu proses verifikasi dari Kemendikbud dan BKN.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Serfi Kambey dan diikuti oleh Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, kepala perangkat daerah, serta ASN, PPPK, dan para kepala sekolah penerima SK.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa apel gabungan bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum untuk memperkuat disiplin, integritas, dan etos kerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia meminta ASN di lingkungan Pemkab Banggai Kepulauan untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan responsif.

“Disiplin dan tanggung jawab adalah fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegasnya dalam sambutan.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga menyerahkan SK penugasan kepala sekolah sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para kepala sekolah diharapkan mampu menjadi motor penggerak peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.

Wakil Bupati menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam membangun budaya kerja yang produktif, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi tenaga pendidik.

“Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing,” ujarnya.

Nama-nama Kepala Sekolah yang menerima SK Bupati Banggai Kepulauan, silahkan di unduh link:

1000189109 (1)

Selain itu, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus terus dijaga melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan serta tindak lanjut atas setiap rekomendasi pemeriksaan secara tepat waktu.

Menutup sambutannya, Wakil Bupati menekankan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan kerja sama, inovasi, serta semangat pengabdian yang lebih kuat dari seluruh aparatur pemerintah.

“Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan daerah yang kita cintai,” tutupnya.

Apel gabungan tersebut diakhiri dengan ajakan untuk terus menjaga kekompakan, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan publik. (Roy-KOMINFO)

Lalong, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta Relawan Desa Menuju Desa Tangguh Bencana Berbasis Ekowisata yang berlangsung di Desa Lalong, Kecamatan Tinangkung Utara, Senin (8/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BPBD beserta jajaran, Camat Tinangkung Utara, unsur Forkopimcam, Kepala Desa Lalong, Narasumber serta peserta pelatihan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat desa.


Dalam sambutan wakil Bupati Serfi Kambey menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Indonesia sebagai negara yang memiliki kondisi geografis, geologis, dan iklim yang kompleks, memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam maupun non alam.

“Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko bencana tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat,” ujar Wabup

Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan awal saat terjadi bencana. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Relawan Desa, yang nantinya akan menjadi garda terdepan dalam mendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di tingkat desa.

Wakil Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam membangun masyarakat yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana.

“Desa yang tangguh terhadap bencana akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan, sekaligus meningkatkan daya saing daerah sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan,” ucap Serfi Kambey.

Karena itu, sinergi antara program pengurangan risiko bencana dengan pengembangan ekowisata dinilai sebagai langkah yang tepat untuk mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Kepada Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Relawan Desa yang dibentuk, diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara aktif, membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan seluruh unsur masyarakat dalam mewujudkan Desa Lalong sebagai desa tangguh bencana yang mendukung pengembangan ekowisata berkelanjutan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya konkret dalam memperkuat kapasitas masyarakat desa menghadapi ancaman bencana sekaligus mendukung pembangunan sektor pariwisata yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan. (Decky-KOMINFO)