Makassar, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO bersama Rektor Unhas Prof. DR. IR. Jamaluddin Jompa, M. SC melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan dan Universitas Hasanuddin Makassar bertempat di Hotel Unhas And Convention, Kota Makassar Sulawesi Selatan, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemda Banggai Kepulauan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui riset dan pengembangan hilirisasi rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan.

MoU ini juga memperkuat kolaborasi dalam riset dan pengembangan hilirisasi rumput laut, sebagai salah satu komoditas unggulan Banggai Kepulauan. Pemerintah daerah berharap kerja sama ini dapat mendorong inovasi, pengolahan produk turunan rumput laut, serta peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Kegiatan penandatanganan MoU turut dihadiri oleh sejumlah tokoh akademisi dan pejabat daerah, di antaranya Prof. Dr. Nurjannah Nurdin, M.Si, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Universitas Hasanuddin, serta Kamrin Jama, S.IP., MA Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mewakili Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dihari dan tempat yang sama, Bupati Banggai Kepulauan juga melakukan audiensi bersama Plh. Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum yang membahas urusan bidang pendidikan khususnya untuk mendukung program BERKAH CERDAS Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Melalui kerja sama ini, Pemda dan UNM berkomitmen mengembangkan program peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perluasan akses pembelajaran bagi masyarakat.

Melalui sinergi formal yang telah dituangkan dalam MoU dan audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan optimistis dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat ekonomi daerah melalui pengembangan sektor kelautan berbasis riset dan inovasi. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan desa yang inklusif melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembentukan DRPPA yang digelar di Salakan, Selasa (2/12/2025).

Acara yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) itu dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan organisasi perempuan, tokoh agama dan masyarakat, kepala desa dan lurah, hingga Forum Anak tingkat kabupaten dan desa.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Halimah Hamid, S.Sos  menyebut DRPPA sebagai langkah strategis mewujudkan pembangunan desa yang aman, sehat, dan setara bagi perempuan dan anak. Program ini, kata dia, tidak boleh berhenti pada tataran administratif.

“Pemerintah daerah memiliki komitmen kuat membangun lingkungan yang melindungi dan memberdayakan perempuan serta memastikan anak-anak tumbuh aman, sehat, dan bahagia,” ujar Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan DRPPA menuntut kerja bersama seluruh elemen desa. Ada tiga prioritas yang disebut harus segera dikerjakan pemerintah desa yaitu Penyusunan rencana aksi sesuai kebutuhan dan karakteristik desa, Penguatan kapasitas kader dan lembaga desa dalam pencegahan kekerasan serta peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik dan Pembentukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media.

Pemerintah daerah akan mendukung implementasi DRPPA melalui kebijakan, pendampingan teknis, dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.

Halima juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor di tingkat desa dan kabupaten.
“Kita ingin memastikan bahwa mulai tahun 2025 dan seterusnya, setiap perempuan merasa aman dan dihargai, dan setiap anak memiliki masa depan cerah di desa tempat mereka dibesarkan,” ujarnya.

Ia optimistis Banggai Kepulauan mampu menjadi contoh kabupaten yang berhasil membangun desa inklusif melalui kerja bersama pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Marthina Juman, S.Ag dalam laporannya menyampaikan bahwa implementasi DRPPA erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia sejak dari desa.

Dengan jumlah penduduk mencapai 138 ribu jiwa, serta proporsi anak sebesar 29,13 persen (BPS 2024), Banggai Kepulauan dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk mendorong kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang lebih progresif.

Marthina menjelaskan bahwa DRPPA merupakan model desa yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pembangunan desa.

Program ini sekaligus menjawab lima arahan Presiden terkait pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan keluarga, pencegahan kekerasan dan perkawinan anak, serta penurunan pekerja anak.

“Sosialisasi ini diharapkan memberi pemahaman menyeluruh tentang indikator DRPPA, pembentukan tim pengelola, dan penyiapan SK kepala desa sebagai dasar pelaksanaan,” kata Marthina.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan daerah telah memberi ruang untuk memperkuat pelaksanaan DRPPA melalui sejumlah regulasi, seperti Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perbup Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Perbup Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga.

Kegiatan yang berlangsung di Posyandu Salakan itu diikuti 42 peserta dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan organisasi perempuan. (Roy-KOMDIGI)

Makassar, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan turut berpartisipasi dalam Penandatanganan Serentak Dokumen Pinjam Pakai Lahan Base Transceiver Station (BTS) BAKTI serta Rapat Koordinasi Layanan Infrastruktur BAKTI Tahun 2025 yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (26/11/225).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi daerah-daerah 3T, termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam memperkuat akses layanan telekomunikasi dan percepatan pembangunan infrastruktur digital untuk mendukung layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Plt. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah (LTI-MP) BAKTI Yulis Widyo Marfiah menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan infrastruktur digital dapat berfungsi optimal.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan daerah, termasuk Banggai Kepulauan, yang terus membantu koordinasi lapangan. Tantangan konektivitas di wilayah 3T tidak mudah, namun kerja sama daerah menjadi kunci percepatan,” ujar Yulis.

Beliau juga menekankan bahwa selain pembangunan BTS, peningkatan kapasitas SDM daerah seperti ASN, UMKM, nelayan, hingga dunia pendidikan perlu terus didorong.

Pada sesi penandatanganan Pinjam Pakai Lahan BTS BAKTI, Kabupaten Banggai Kepulauan masuk dalam Batch I yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ratnasari N. Turungku di dampingi Sekretaris Dinas Kornelis Bisala turut hadir bersama perwakilan tujuh kabupaten lainnya yaitu: Halmahera Timur, Lamandau, Berau, Mamberamo Tengah, Maybrat, Biak Numfor, Baru Selatan dan Banggai Kepulauan.

Dengan ditandatanganinya dokumen ini, Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya dalam mendukung operasional dan keberlanjutan pembangunan BTS BAKTI di wilayahnya.

Keberadaan BTS tersebut diharapkan, memperluas jangkauan internet di desa-desa yang belum terlayani, memperkuat layanan pemerintahan berbasis digital (SPBE), menunjang kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui akses informasi yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan juga menyambut baik peluang penguatan SDM melalui pelatihan digital yang ditawarkan BAKTI, baik bagi ASN maupun pelaku UMKM dan masyarakat desa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Batch II oleh 10 kabupaten lainnya dan ditutup dengan sesi dokumentasi. Partisipasi Banggai Kepulauan dalam kegiatan ini menandai komitmen daerah dalam mewujudkan pemerataan layanan telekomunikasi dan percepatan transformasi digital menuju pelayanan publik yang lebih modern dan inklusif. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Kajian Risiko Bencana sebagai bagian dari upaya memperkuat perencanaan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif, akurat, dan berbasis data. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Banggai Kepulauan, Rabu (19/11/2025).

Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan dan di hadiri Sekban BPBD, Narasumber, Kepala OPD Lingkup Pemda serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey mengatakan Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan wilayah kepulauan dengan karakter geografis dan kondisi geologis yang kompleks. Daerah kita memiliki potensi bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrem yang semakin sulit diprediksi. karena itu, keberadaan kajian resiko bencana menjadi sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan, tata ruang, serta langkah-langkah mitigasi untuk melindungi masyarakat.

Konsultasi publik hari ini merupakan bagian dari proses perencanaan yang partisipatif dan transparan. pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya penanggulangan bencana. dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

“Saya berharap kita dapat memberikan masukan yang konstruktif, berbagi pengalaman, mengidentifikasi potensi ancaman, serta menyamakan persepsi tentang strategis pengurangan resiko bencana di daerah kita,” ujar Serfi.

“Saya juga mengapresiasi BPBD Banggai Kepulauan yang telah memprakarsai kegiatan ini sebagai wujud komitmen untuk memperkuat ketangguhan Daerah. Semoga dokumen kajian yang disusun nantinya dapat menjadi rujukan yang akurat, ilmiah, dan aplikatif dalam pembangunan yang berwawasan kebencanaan,” tambahnya.

“Saya berharap kita dapat mewujudkan banggai kepulauan yang lebih siap, lebih tangguh, dan lebih aman dalam menghadapi berbagai potensi bencana. semoga kerja sama kita hari ini menjadi langkah penting dalam melindungi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan Daerah,” tutup Wabup. (Decky-KOMDIGI)

Luwuk Selatan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya dalam mendukung integrasi data pertanahan melalui kehadiran Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, bersama Kepala Kantor Pertanahan Banggai Kepulauan, Dr. Dito Syaferli, S.H., M.Kn., pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Nasional yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Estrella Luwuk, Senin (17/11/2025).

Kegiatan tingkat provinsi ini menggabungkan evaluasi Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita Presiden, penyelarasan RPJMD Provinsi Sulteng 2025–2029, serta Program Unggulan Sembilan Berani. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU “Sulteng Satu Data Pertanahan” antara Pemprov Sulawesi Tengah dan Kanwil BPN Sulteng.

Dalam pemaparan pihak Kanwil BPN Sulteng, ditegaskan bahwa penerapan Kebijakan Satu Peta menjadi kunci sinkronisasi berbagai peta tematik, antara lain Peta Kawasan Hutan, Peta IUP Pertambangan dan Perkebunan, Peta RTRW, Peta Pajak Bumi dan Bangunan, hingga Peta Pendaftaran Tanah. Integrasi ini diharapkan menjadi landasan penguatan kebijakan pembangunan serta kepastian investasi di seluruh wilayah Sulteng.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong agar MoU tersebut segera ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama antara pemerintah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan masing-masing. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan konsolidasi data yang lebih akurat dan terpadu.

Kehadiran Bupati Rusli Moidady dan Kepala Kantor Pertanahan Banggai Kepulauan menjadi bukti kesiapan daerah dalam mendukung percepatan integrasi data pertanahan. Komitmen ini sekaligus memperkuat posisi Banggai Kepulauan dalam upaya mewujudkan tata kelola pertanahan yang sinkron, transparan, dan menunjang pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting dan Capacity Building TPID bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, PJ. Pabung 1308 LB, Asisten Setda, unsur Forkopimda, para narasumber dari Bank Indonesia dan BPS, serta kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi dalam pengendalian inflasi daerah.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyatukan langkah dan strategi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar kebijakan yang diambil dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan mengusung tema “Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Menyambut Natal dan Tahun Baru serta Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Stabilisasi Harga dan Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan”.

Pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menguraikan beberapa arahan utama Presiden RI dalam pengendalian inflasi, yaitu:
– Menjaga Ketersediaan Pasokan Dan Stabilitas Harga, Utamanya Barang Kebutuhan Pokok Dengan Mengatasi Kendala Produksi Dan Distribusi Yang Ada Di Daerah.
– Melanjutkan Upaya Yang Tidak Hanya Fokus Pada Stabilitas Harga, Tapi Juga Proaktif Mendorong Sektor Ekonomi Yang Tumbuh Makin Produktif. Mendorong Peningkatan Produktivitas Petani Dan Nelayan Serta Memperkuat Sektor Umkm Agar Mampu Bertahan Dan Naik Kelas.
– Meningkatkan Nilai Tambah Disektor Pertanian Sehingga Memiliki Kontribusi Yang Semakin Besar Dalam Menggerakkan Mesin Pertumbuhan Ekonomi, Tidak Hanya Untuk Meningkatkan Nilai Tukar Petani Dan Kesejahteraan Petani.

Selain itu, Bupati menegaskan tiga poin penting yang perlu diperkuat oleh TPID, yakni: Optimalisasi Anggaran Untuk Program Pengendalian Inflasi, Peningkatan Sinergi Dan Kolaborasi Antar Instansi, Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Inflasi Pangan Serta Pemanfaatan Teknologi Dan Data Dalam Pengambilan Keputusan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan TPID dapat memperkuat pemahaman dan kapasitas dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah atas dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk subsidi transportasi pada Gerakan Pangan Murah di beberapa kecamatan dan inisiatif pembentukan Warung Komoditas Pangan di Banggai Kepulauan. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Dr. Sulistyo, S.Si., ST., MSi, memberikan arahan strategis dalam kegiatan asistensi dan bimbingan tim tanggap insiden siber Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah yang digelar di Auditorium Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis (06/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kabid Persandian Prov. Sulteng, Kadis Kominfo Bangkep, peserta dan para agen tim tanggap insiden siber dari seluruh Kabupaten/Kota Se-provinsi Sulteng, serta sejumlah undangan dari instansi pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam arahannya, Dr. Sulistyo menegaskan bahwa di era digital yang semakin maju, ancaman terhadap keamanan siber semakin berkembang dan kompleks.

Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk memiliki tim tanggap insiden siber yang terlatih dan siap menghadapi berbagai potensi ancaman yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.

“Keamanan siber adalah aspek yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Serangan siber dapat merusak infrastruktur kritis, merusak data pribadi, bahkan mengganggu sistem pelayanan publik. Maka dari itu, setiap tim tanggap insiden siber di daerah harus siap dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni,” ujar Dr. Sulistyo.

Lebih lanjut, Deputi Sulistyo menyampaikan bahwa keamanan siber harus menjadi prioritas utama, tidak hanya di level pusat, tetapi juga di daerah. Kegiatan ini, menurutnya, merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menangani insiden siber. ”

Pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi ancaman dengan cepat, merespons dengan efektif, dan melakukan pemulihan sistem yang terdampak. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan tangguh,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar seluruh peserta, yang terdiri dari tim tanggap insiden siber di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, dapat mengambil manfaat maksimal dari pelatihan ini.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap tim-tim tanggap insiden siber di daerah dapat lebih siap dalam menghadapi ancaman yang ada. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menjaga keamanan sistem pemerintahan dan layanan publik yang semakin bergantung pada teknologi,” tegasnya.

Di akhir acara, Dr. Sulistyo menekankan pentingnya kerja sama yang erat antar instansi pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga keamanan siber. “Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Semua pihak harus terlibat dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, terutama di tingkat daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan asistensi dan bimbingan ini diharapkan dapat membekali para peserta dengan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman dunia maya. Dengan adanya tim tanggap insiden siber yang terlatih dan siap siaga, diharapkan pelayanan publik di Sulawesi Tengah tetap dapat berjalan dengan aman dan tanpa gangguan. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan daerah dalam menghadapi ancaman kejahatan siber, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Santik) Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Asistensi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team/CSIRT) bagi kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2025 bertempat di Auditorium Bappeda Banggai Kepulauan, Rabu (05/11/2025).

Kegiatan di hadiri Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Prov. Sulteng, Narasumber dan Instruktur Bimbingan Teknis, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Se-provinsi Sulteng, peserta dan para agen tim tanggap insiden siber dari seluruh Kabupaten/Kota Se-provinsi Sulteng.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang di wakili Sekretaris Daerah Moh. Aris Susanto sekaligus membuka secara resmi mengatakan di era digital saat ini, teknologi informasi telah menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Namun, di balik kemudahan dan kecepatan yang di tawarkan teknologi digital, terdapat pula ancaman dan risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait keamanan siber.

Ia menegaskan bahwa kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai insiden kebocoran data, peretasan sistem informasi, dan penyalahgunaan teknologi digital yang belakangan ini kian sering terjadi, baik ditingkat nasional maupun Daerah.

“Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan koordinasi tim tanggap insider siber menjadi langkah strategis yang harus dilakukan,” kata Sekda.

Sehingga Aris berharap para peserta dapat, Meningkatkan kemampuan teknis dalam mendeteksi, menganalisis, dan menanggulangi insiden siber di wilayah masing-masing, Memperkuat koordinasi antar instansi, baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi, serta dengan lembaga Nasional seperti BSSN (badan siber dan sandi Negara), dan Membangun budaya kesadaran keamanan informasi (cyber security awareness) di lingkungan pemerintahan dan masyarakat luas.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan data dan informasi publik. karena itu, keberadaan TTIS di setiap daerah menjadi bagian penting dari upaya kita bersama dalam mewujudkan ketahanan siber daerah yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

“Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, para narasumber, serta seluruh peserta yang berkomitmen mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan bimtek ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kemampuan kita menghadapi ancaman siber yang terus berkembang,” ungkapnya.

Selain itu, Kadis KominfoSantik Sulteng diwakili Sekretaris Dinas Drs. Aswin Saudo, M.Si dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada badan cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia, atas nama pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang sudah bersedia menjadi tuan rumah kegiatan bimbingan teknis ini.

“Sulawesi Tengah ini adalah provinsi yang ke-4 yang seluruh Indonesia yang sudah terbentuk, bimbingan teknis ini merupakan upaya dari badan cyber untuk terus mengawal dan tentunya kita sebagai pemerintah provinsi maupun kabupaten kota akan terus berupaya untuk mengawal kegiatan ini,” ujarnya.

Ia menegaskan Perlindungan data pribadi ini merupakan tanggung jawab kita karena undang-undang mengamanatkan itu kalau kita lihat yang tentunya keamanannya harus dijaga ini juga menjadi tanggung jawab kita ke depan sehingga Bagaimana menjaga keamanan data pribadi itu menjadi keharusan Bapak Ibu sekalian.

“Kami juga mengapresiasi dan penghargaan atas upaya yang sudah diberikan kepercayaan yang sudah diberikan untuk pelaksanaan bimbingan teknis ini karena kita ketahui bersama pada saat ini memang terjadi efisiensi secara Nasional bukan saja di pusat tapi di pemerintah provinsi dan Kabupaten Kota,” tutur Sekdis.
(Decky-KOMDIGI)

Salakan,BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan resmi meluncurkan Layanan Panggilan Darurat 112 sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan cepat, tepat, dan tanggap terhadap berbagai situasi darurat yang dihadapi masyarakat. Senin (03/11/2025).

Melalui layanan ini, masyarakat dapat dengan mudah menghubungi bantuan saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, kecelakaan, bencana alam, gangguan keamanan, maupun kondisi darurat medis, cukup dengan menekan nomor 112 yang bebas pulsa dan dapat diakses selama 24 jam.

Dalam sambutannya, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan bahwa kehadiran layanan darurat ini akan memudahkan masyarakat tanpa perlu mencari nomor instansi berbeda ketika menghadapi keadaan genting. “Cukup tekan 112, petugas siaga akan segera merespons dan menghubungkan panggilan dengan instansi terkait,” ujarnya.

Beliau juga menegaskan bahwa layanan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kecepatan respon dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat, karena keselamatan masyarakat adalah prioritas utama yang harus dijaga bersama.

Ucapan terima kasih dan apresiasi turut disampaikan kepada seluruh pihak yang berperan dalam mewujudkan sistem pelayanan terpadu ini, mulai dari tim teknis, penyelenggara, hingga seluruh unsur pemerintah daerah dan mitra terkait.

Menurutnya, layanan 112 bukan hanya simbol kemajuan pelayanan publik, tetapi juga bentuk kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah terhadap keselamatan masyarakat. “Mari kita dukung dan gunakan layanan ini secara bijak untuk kepentingan keselamatan bersama,” pungkasnya. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan gelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Banggai Kepulauan Ke-26 dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan, bertempat di Halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin (03/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, SH.,LLM, Ketua Pengadilan Luwuk Suhendra Saputra, SH., MH, Dandim 1308 L/B Letkol Kav. Azhar Hamid, Kajari Balut Adnan Hamzah, SH., MH, Ketua DPRD Banggai Kepulauan Arkam Supu, S.Th.I., MH, serta para kepala daerah dari kabupaten Morowali, Morowali Utara dan Banggai Laut, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

Dalam sambutannya, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-26 bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk refleksi, evaluasi, dan memperkuat komitmen pembangunan daerah.

“Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan momentum refleksi dan evaluasi atas perjalanan panjang pembangunan daerah kita. Setiap langkah pembangunan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Rusli.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berkomitmen melaksanakan 8 Program Unggulan “Berkah”, yang menjadi arah kebijakan dan pedoman pembangunan daerah, yaitu:

1. Berkah Sejahtera – meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat dan UMKM.
2. Berkah Cerdas – mewujudkan SDM unggul dengan pemerataan akses pendidikan.
3. Berkah Sehat – memperluas layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas.
4. Berkah Infrastruktur – mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik.
5. Berkah Bermartabat – memperkuat nilai budaya, keagamaan, dan kearifan lokal.
6. Berkah Berintegritas – menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
7. Berkah Membangun – mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
8. Berkah Berdering – memperkuat konektivitas dan digitalisasi di seluruh pelosok daerah.

Bupati Rusli juga memaparkan perkembangan ekonomi daerah, di mana laju pertumbuhan ekonomi Banggai Kepulauan tahun 2024 mencapai 4,03%, sedikit menurun dibanding tahun 2025 sebesar 4,5%, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 67,65% di tahun 2024 dan 67,80% di tahun 2025.

Melalui pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian, diharapkan capaian indikator ekonomi makro dapat terus meningkat untuk mewujudkan visi “Banggai Kepulauan Bangkit menuju masyarakat yang maju, sejahtera, merata, dan berkelanjutan.”

“Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Namun dengan semangat kebersamaan dan kerja keras seluruh komponen masyarakat, saya yakin kita mampu menjawab setiap tantangan menjadi peluang kemajuan,” ungkapnya.

Peringatan HUT ke-26 tahun ini mengusung tema: “Dengan Semangat Kebersamaan, Kita Wujudkan Banggai Kepulauan yang Berkah, Maju, dan Mandiri.”

Tema ini mencerminkan tekad bersama untuk menata masa depan Banggai Kepulauan yang lebih baik, tangguh, dan berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Bupati Rusli Moidady menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para pendiri, pemimpin terdahulu, dan seluruh masyarakat yang telah berkontribusi membangun daerah tercinta ini sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 pada tanggal 3 November 1999.

“Mari kita terus bergandengan tangan, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menyayangi untuk kemajuan bersama. Semoga semangat kebersamaan dan cinta terhadap daerah ini senantiasa tertanam di hati kita semua,” tutup Bupati Rusli. (IKP-KOMINFO BANGKEP)