Archive for month: Mei, 2025

Palu, Banggaikep.go.id edisi 22 Mei 2025 — Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey, bersama rombongan menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Koperasi Merah Putih dan sosialisasi program MBG yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Gelora Bumi Kaktus (GBK), Palu, Kamis (22/5/2025)

Rombongan dari Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Edison E. Moligay, S.Sos., M.AP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Muhamad Aris Susanto, SE., ME., Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jibran Malotes, SP., MP., serta 51 Kepala Desa, 53 Ketua BPD, dan 10 Camat dari seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menteri Desa PDTT RI, Yandri Susanto dalam sambutannya menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih adalah amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia sebagai strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi desa. Ia menegaskan bahwa dana negara harus dikelola oleh masyarakat desa sendiri melalui koperasi, bukan hanya dikuasai segelintir orang.

“Koperasi Merah Putih bukan sekadar program bantuan, tapi gerakan nasional membangun kekuatan ekonomi rakyat dari akar rumput,” tegas Yandri.

Yandri juga menginstruksikan agar seluruh desa di Sulawesi Tengah segera membentuk koperasi ini sebelum akhir Mei 2025, dengan proses legalisasi melalui akta notaris yang dibiayai Dana Desa sebesar Rp 2,5 juta. Ia menambahkan, koperasi yang telah terbentuk harus segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan legalitas penuh.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyoroti perlunya koperasi dalam memperkuat perekonomian desa, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Ia menyampaikan bahwa nelayan lokal saat ini masih kalah saing dan butuh dukungan koperasi agar bisa bangkit secara berdaulat.

“Desa harus menjadi motor pembangunan Sulawesi Tengah yang kuat dan sejahtera. Kita butuh koperasi sebagai alat kedaulatan ekonomi rakyat,” ujar Anwar.

Peluncuran Gerakan Koperasi Merah Putih secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Sementara itu, pemerintah menargetkan seluruh koperasi sudah terbentuk dan terdaftar sebelum Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025.

Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey dalam keterangannya menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. “Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dan provinsi yang begitu besar terhadap penguatan ekonomi desa. Ini bukan sekadar slogan pembangunan dari desa, oleh desa, dan untuk desa — tetapi sebuah tekad nyata yang kini diwujudkan. Kami berkomitmen mendorong tumbuhnya koperasi-koperasi unggul yang profesional dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Serfi.

Sementara Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan, Muhamad Aris Susanto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 12 desa di Banggai Kepulauan yang menyelesaikan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Ia menargetkan seluruh desa akan menyelesaikan pembentukan koperasi pada 30 Mei 2025, dan pendaftaran di notaris rampung pada akhir Juni 2025.

Kehadiran rombongan Banggai Kepulauan dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional pemberdayaan desa serta kesiapan menghadirkan koperasi sebagai garda terdepan ekonomi kerakyatan di pelosok negeri. (IKP Medi-KOMINFO)

 

Jakarta, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) melakukan audiensi dengan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kantor KKP Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Bupati Banggai Kepulauan dan turut didampingi oleh Kepala Dinas Perikanan Ferdy Salamat. ST. M.Si Kepala Bappeda Dr. Ariyono Orab, S.Pd.S.Sos.,MM serta sejumlah perwakilan dari LSM (NGO) yang aktif dalam isu kelautan dan lingkungan.

Audiensi ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemkab Banggai Kepulauan untuk menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dalam penguatan sektor kelautan dan perikanan. Beberapa isu penting yang menjadi pokok bahasan meliputi pengembangan program pemberdayaan nelayan, perlindungan kawasan konservasi laut, serta peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim dan tantangan ekonomi.

Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady dalam pertemuan tersebut menekankan perlunya dukungan konkret dari pemerintah pusat guna mengakselerasi pembangunan sektor perikanan yang inklusif dan berkelanjutan di daerahnya.

“Kami membawa harapan dan aspirasi masyarakat pesisir untuk mendapatkan perhatian lebih dalam bentuk program dan kebijakan yang tepat sasaran. Kolaborasi dengan KKP sangat penting bagi kemajuan sektor kelautan di daerah kami,” ujar Bupati.

Kepala Biro Perencanaan KKP menyambut baik masukan dari Pemerintah Daerah dan menyatakan kesiapan kementerian untuk memperkuat kerja sama dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan daerah.

Selain itu, perwakilan NGO yang hadir turut menyampaikan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan data ilmiah dalam pengelolaan sumber daya laut, serta membuka ruang kolaborasi lebih luas dalam program bersama.

Dengan pertemuan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem kelautan yang sehat, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Polres Banggai Kepulauan Gelar Forum Konsultasi Publik Demi Pelayanan Kepolisian yang Lebih Optimal Kepolisian Resor, (Polres) Banggai Kepulauan melaksanakan Forum Konsultasi Publik bertemakan “Demi Tercapainya Pelayanan Publik Kepolisian yang Optimal dan Maksimal” bertempat di Aula Polres Bangkep, Jln. Bhayangkara No. 21, Salakan, Selasa (20/5/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari berbagai unsur masyarakat serta instansi pemerintah guna meningkatkan mutu layanan publik kepolisian di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh penting daerah, di antaranya Bupati Banggai Kepulauan yang diwakili oleh Staf Ahli Setda Rahmad Labou, S.STP, M.A.P., Pabung 1308 LB Mayor Inf. Moh. Salam Lubis, Waka Polres Bangkep Kompol Abidin, Ketua FKUB Kab. Bangkep Drs. H. Ahmad Yani, serta pejabat perwira Polres Bangkep.

Selain itu, turut hadir pula Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bangkep yang diwakili oleh Zainudin Adam, S.Ag, Sekban Kesbangpol Kusmanto Malotes, SH., Sekretaris Dinas Sosial Kurdia, S.Hut, Sekretaris Dinas Kesehatan Rianglala, SKM, Kabid Dikbud Lamaran, S.Pd, Kepala Dinas Pariwisata dr. Jems Pinintoan, Sekretaris Dinas Kominfo Kornelius Bisala, S.Sos, Kabid IKP Kominfo M. Yamin, S.Kom, serta tokoh agama Ustadz Anwar Lamiju.

Dalam sambutan Kapolres Bangkep yang diwakili oleh Waka Polres Kompol Abidin, disampaikan bahwa salah satu prioritas utama institusi kepolisian adalah optimalisasi pelayanan publik.

“Sistem penilaian terhadap layanan publik dilaksanakan dua kali dalam setahun. Pelayanan ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas tugas-tugas layanan publik seperti fungsi Serse, Lalu Lintas, hingga Intelkam. Dalam upaya pencegahan praktik pungli, Polres Bangkep akan membentuk Satgas Saber Pungli yang dijadwalkan mulai bertugas di Kecamatan Bulagi pada 5 Juni 2025 mendatang.

Lebih lanjut, Kompol Abidin menekankan pentingnya menyampaikan seluruh kebutuhan dan masukan pelayanan publik ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) demi peningkatan mutu layanan serta kepuasan masyarakat.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini mencerminkan komitmen Polres Banggai Kepulauan dalam mewujudkan institusi kepolisian yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Roy-KOMDIGI)