Salakan, BanggaiKep.go.id – Dalam membuka kegiatan Pelatihan Fasilitator Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Pj. Bupati Ihsan Basir menyampaikan bahwa Kader PKK sebagai agen perubahan dalam mengatasi masalah stunting khususnya di wilayah tersebut, Selasa (14/11/2023).

“Kegiatan pelatihan para kader PKK Desa, guna nantinya akan menjadi kader Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di masing-masing desa lokus stunting,” kata Bupati dalam sambutannya.

Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para fasilitator kader PKK Desa dalam melaksanakan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting demi terwujudnya keluarga berkualitas yang bebas stunting di daerah.

Diketahui persolan stunting telah menjadi agenda pembangunan Nasional, sehingga Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus melakukan berbagai program dan kegiatan intervensi penurunan stunting mulai dari tingkat Kecamatan hingga ke desa/kelurahan bersama-sama dengan seluruh stakeholder untuk mencari solusi yang terbaik, karena target Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 harus sama dengan target Nasional penurunan stunting yaitu 14 persen.

“Terlebih stunting merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan anak-anak, dan memerlukan tindakan komprehensif dari berbagai pihak,” ucap Bupati.

Peran PKK sangat krusial dalam upaya penanggulangan stunting, sehingga melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Bupati berharap dapat memberikan solusi konkret dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Percepatan penurunan stunting tentunya memerlukan komitmen yang kuat dan kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting.

Dalam melakukan hal tersebut di butuhkan  pendampingan keluarga di tingkat desa/kelurahan di mana kegiatan pendampingan terhadap keluarga tersebut dilakukan oleh para  kader PKK.

Ihsan Basir juga mengingatkan peningkatan kualitas dan perbaikan layanan dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting harus lebih efisien dan lebih banyak yang terintegrasi sampai ketingkat layanan paling dasar serta perlunya mengidentifikasi hal-hal yang mejadi kendala atau yang belum berjalan secara optimal untuk dibuatkan upaya strategis bersama agar target di tahun 2024 dapat tercapai.

“Mari kita berkoordinasi manjadi satu tim, karena pemerintahan ini bisa sukses apabila kita semua bersatu menggerakkan seluruh tenaga dan pikiran untuk mewujudkan apa yang menjadi impian Pemerintah Daerah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banggai  Kepulauan yang sama-sama kita cintai,” tutur Bupati.

Kegiatan bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan, turut dihadir Unsur Forkopimda Banggai Kepulauan, Perwakilan TP PKK Kab. Bangkep, Staf  Ahli  dan  Asisten, Ketua Dharma Wanita Persatuan Bangkep, Kepala OPD, Para Kapolsek, para Narasumber serta para Fasilitator Kader PKK  Desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kerja sama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2024 yang dilaksanakan di Gedung KNPI Selasa, (14/11/2023).

Kegiatan ini sebagai upaya peningkatan pemahaman Kaur Keuangan Desa sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bimtek Sistem Keuangan Desa ini diinisiasi oleh Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan peserta kaur keuangan terdiri atas 75 Desa dari 141 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir menyampaikan bahwa Siskeudes akan dapat mendongkrak nilai MCP Kabupaten Banggai Kepulauan dan sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan proses digitalisasi ke arah paper less (mengurangi penggunaan kertas).

Kegiatan diawali dengan pretest sebagai tolak ukur pemahaman awal perangkat desa. Dilanjutkan dengan paparan Narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Rifki Akhmad Fauzie mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana telah terdapat dalam aplikasi Siskeudes. Selanjutnya, pengenalan menu aplikasi mulai dari menu parameter, data entry, dan laporan.

Aplikasi Siskeudes yang diterapkan di Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini adalah versi 2.05 rilis dan seluruh desa telah online sehingga data terkait dengan keuangan desa dapat langsung dicetak secara real time.

Ini merupakan salah satu upaya dalam rangka percepatan pelaporan konsolidasi keuangan desa baik di tingkat Kabupaten maupun pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Daerah (Siskeudes) Tahun 2024 ditutup dengan simulasi dan pengenalan menu dan aplikasi Siskeudes Tahun 2024. (Dwi Arianti – Inspektorat)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Ketua Tim Ahli penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Tahun 2025-2045 Dr. Suparman, SE.,M.Si mengungkapkan bahwa penyusunan dokumen RPJPD harus terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian.

Hal itu disampaikan Suparman dalam Kick off dan Konsultasi Publik penyusunan dokumen RPJPD Kab. Bangkep Tahun 2025-2045 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kab. Bangkep di Ruang Rapat Kantor Bupati, Senin, (13/11/2023).

Dalam pertemuan yang di pimpin langsung oleh Kepala Bappeda dan Litbang sebagai moderator, Dr. Ariyono Orab, S.Pd.,S.Sos.,MM tersebut membahas tentang beberapa persoalan penting terkait penyusunan dokumen RPJPD Kab. PT Bangkep diantaranya visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan dengan sasaran peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pariwisata, Perikanan dan Perkebunan/Pertanian.

Pada kesempatan ini, Suparman juga menekankan tentang pentingnya how to buy how to do (bagaimana cara memperoleh/mendapatkan dan bagaimana cara melakukannya) agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini yang menjadi tugas penting dalam penyusunan dokumen RPJPD Kab Bangkep.

Sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kab. Bangkep Rusli Moidady, ST.,MT menyampaikan bahwa dibutuhkan komitmen dan konsistensi, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik agar bisa terarah dan memperbaiki data agar sasaran RPJPD bisa tercapai. Hal ini tentunya membutuhkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Kegiatan turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Bangkep, Perwira Penghubung 1308/ Luwuk Banggai, Wakapolres Bangkep, Asisten II Setda Kab. Bangkep, Kepala Pertanahan, BPJS, Kepala Bidang BNN, KPU, BAWASLU, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kab. Bangkep dan Camat se Kab. Bangkep.

Hadir juga tokoh-tokoh masyarakat antara lain H. Sudirman Salotan, SE, H. Djufri A.T. Unus, S.Pd, SH.,M.AP dan LSM serta rekan-rekan media. (Haera Nggolon – Bappeda dan Litbang)