Archive for month: Januari, 2026

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Lokakarya dan Peningkatan Kapasitas Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, yang dilaksanakan di Hotel Faawas Salakan, Kamis (29/1/2026).

Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah, akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), para kepala OPD, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peleng, para camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan, serta berbagai lembaga mitra seperti AMAN, BRWA, dan JKPP, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan wilayah kepulauan yang menyimpan kekayaan luar biasa, baik dari sisi sejarah, budaya, keanekaragaman hayati dan sistem pengetahuan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. di tengah bentang alam yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, hidup masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat, hukum adat, serta praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

Komunitas-komunitas adat di wilayah ini memiliki struktur kelembagaan yang khas, sistem musyawarah yang dinamis, serta wilayah adat yang telah mereka kelola secara kolektif jauh sebelum hadirnya administrasi negara.

Lahirnya peraturan daerah kabupaten banggai kepulauan nomor 10 tahun 2024 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yang kemudian ditindak lanjuti melalui keputusan bupati banggai kepulauan nomor 100.3.3.2/628/tahun 2025 tentang pembentukan panitia masyarakat hukum adat kabupaten banggai kepulauan periode 20252029, merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan pengakuan hak-hak masyarakat adat di banggai kepulauan.

Kedua instrumen hukum ini tidak hanya menegaskan eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi juga memperkuat legitimasi dan posisi mereka sebagai mitra strategis pemerintah daerah. dengan demikian, masyarakat hukum adat tidak lagi dipandang sebagai entitas pinggiran, melainkan sebagai pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berakar pada kearifan lokal.

Tujuan pelaksanaan lokakarya dan peningkatan kapasitas panitia masyarakat hukum adat, yaitu mendorong implementasi perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di kabupaten banggai kepulauan provinsi sulawesi tengah melalui : Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas panitia mha dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat dan Merumuskan draf panduan teknis identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat sesuai dengan konteks lokal.

Dalam lokakarya dan peningkatan kapasitas panitia masyarakat hukum ada di harapkan Meningkatnya pengetahuan panitia MHA dalam aspek sosial dan budaya, aspek lingkungan dan kearifan lokal pengakuan serta aspek kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Meningkatnya kapasitas panitia MHA dalam melakukan indentifikasi dan verifikasi entitas masyarakat hukum adat sesuai dengan mekanisme kerja panitia yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Adanya draf awal hasil telaah panitia MHA terhadap lima komunitas masyarakat hukum adat sebagai pembelajaran dalam proses identifikasi MHA dan  Disepakatinya rencana tindak lanjut panitia masyarakat hukum adat. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST., MT., AIFO, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat pleno penyusunan program rencana kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di ruang rapat kantor Bupati, Rabu (28/1/2026).

Rusli mengatakan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah. Menurut dia, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi, keterbukaan, dan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” kata Rusli.

Ia menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Bupati juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil selalu berpijak pada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menyebut pendidikan, kesehatan, dan olahraga sebagai sektor strategis yang harus mendapat perhatian serius guna menciptakan masyarakat Banggai Kepulauan yang sehat dan berdaya saing.

“Pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Keduanya tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Bupati berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Banggai Kepulauan yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah Bonny Hardi Putra menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat akses keuangan masyarakat di wilayah kepulauan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 yang digelar secara virtual.

Bonny mengatakan, tahun 2025 menjadi fase pembelajaran sekaligus pencapaian bagi TPAKD. Sejumlah program seperti business matching UMKM, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan melalui program Lincakan, percepatan akses keuangan desa, hingga penguatan ekosistem digital dinilai memberikan dampak bagi pelaku usaha lokal.

“Memasuki tahun 2026, tantangan semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi global hingga pesatnya perkembangan teknologi keuangan,” ujar Bonny.

Ia menilai peran TPAKD sebagai forum kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan industri jasa keuangan semakin strategis. Karena itu, rapat pleno diminta menjadi ruang evaluasi sekaligus penetapan arah kebijakan dan program prioritas TPAKD Banggai Kepulauan 2026.

Fokus utama tahun ini, kata Bonny, diarahkan pada perluasan pembiayaan produktif, penguatan literasi dan inklusi keuangan, serta inovasi pembiayaan bagi UMKM, termasuk petani dan nelayan. Digitalisasi juga menjadi kunci, antara lain melalui implementasi QRIS, program Kejar, dan digital onboarding bagi UMKM.

“TPAKD bukan sekadar forum kerja, tetapi gerakan bersama untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan yang aman dan terjangkau,” ujarnya.

Bonny juga menyoroti pentingnya capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKD) sebagai indikator nasional. Menurut dia, kondisi geografis Banggai Kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, terutama keterbatasan layanan keuangan dan rendahnya literasi di sebagian wilayah.

Ia mendorong penyusunan roadmap TPAKD 2026–2030 yang selaras dengan strategi nasional, serta penguatan pelaporan berbasis data melalui Sistem Informasi TPAKD (SI TPAKD).

“Program yang baik harus diiringi dengan pelaporan yang baik,” kata Bonny.

Turut Kepala Asisten II, Otoritas jasa keuangan provinsi sulawesi tengah bersama tim, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  Luwuk, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan,Pimpinan  Bank  Rakyat  Indonesia Init Salakan,Pimpinan  PT. bank  Sulteng Cabang Salakan, Pimpinan  Kantor  Cabang  Pembantu  PT. .Bank  Mandiri, Direktur  PT. BPRS Khairan  Inti  Amanah, Pimpinan  Cabang  PT. BPT Modern  Express  kc. Salakan, Kepala Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian Banggai Kepulauan, Pimpinan PT. Permodalan nasional madani cabang bangkep, Kepala kantor cabang BPJS ketenagakerjaan banggai luwuk, Para Kepala OPD se-Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabag Ekonomi dan undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dengan menyerahkan bantuan seragam sekolah kepada siswa-siswi SDN Pembina Salakan, Jumat (23/1/2026).

Acara penyerahan bantuan ini dihadiri oleh Bupati Banggai Kepulauan, Kadis Dikbud, Pejabat Lama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Sekolah SDN Pembina Salakan beserta jajaran, para orang tua/wali murid, serta seluruh siswa dan siswi SDN Pembina Salakan.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

“Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berupaya menghadirkan berbagai kebijakan dan program yang berpihak pada dunia pendidikan, khususnya dalam menjamin pemerataan dan akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak di daerah,” ujarnya.

“Pemberian bantuan seragam sekolah ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan dasar. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban orang tua sekaligus menjadi motivasi bagi anak-anak untuk lebih semangat belajar dan berprestasi,” ucap Bupati.

Lebih lanjut disampaikan, seragam sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pakaian belajar, tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan, tanggung jawab, dan identitas sebagai pelajar. Anak-anak diharapkan dapat menjaga dan memanfaatkan seragam tersebut dengan baik serta menjadikannya sebagai penyemangat untuk datang ke sekolah tepat waktu, menghormati guru, dan belajar dengan sungguh-sungguh demi meraih cita-cita.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para guru dan tenaga pendidik atas dedikasi dan pengabdian dalam mencerdaskan generasi penerus Banggai Kepulauan.

Kegiatan penyerahan bantuan seragam sekolah ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas di Kabupaten Banggai Kepulauan. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Luwuk. Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung dalam sebuah kegiatan resmi yang dirangkaikan dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rabu (21/1/2025).

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady ST.,MT., AIFO mengatakan, MoU ini merupakan bentuk nyata komitmen dan sinergi antara pemerintah daerah dan Bapas Kelas II Luwuk dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya dalam pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan klien pemasyarakatan di wilayah Banggai Kepulauan.

“Pembinaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan lintas sektor. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung proses tersebut,” ujar Bupati.

Menurutnya, kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan dan pengawasan, penerapan pendekatan keadilan restoratif, serta pencegahan pengulangan tindak pidana melalui pembinaan yang berkelanjutan.

Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program-program Bapas, termasuk pemberdayaan sosial, pembinaan kemandirian, serta fasilitasi layanan dasar agar klien pemasyarakatan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang produktif, taat hukum, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Selain penandatanganan MoU, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi KUHP baru yang dinilai sebagai tonggak penting pembaruan hukum pidana nasional. Bupati menyebut KUHP yang baru berlandaskan nilai-nilai Pancasila, menjunjung hak asasi manusia, serta menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

“Sosialisasi ini penting agar aparatur pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap substansi dan semangat KUHP yang baru, sehingga implementasinya ke depan dapat berjalan efektif dan berkeadilan,” kata Rusli.

Bupati berharap, melalui kegiatan ini terbangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam mendukung penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada pembinaan serta pencegahan tindak pidana. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, kata Bupati, siap mendukung langkah-langkah kolaboratif demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati l, Sekretaris Daerah, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk beserta jajaran, staf ahli dan asisten Sekretariat Daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi, serta para tamu undangan lainnya. ( Roy-KOMINFO)