Salakan, BanggaiKep.go.id – Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) Kabupaten Banggai Kepulauan, Aris Susanto, S.E., M.E., menegaskan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional itu akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
Langkah ini diambil setelah lebih dari satu tahun MBG berjalan dan muncul sejumlah persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan siswa, Kamis (5/3/2026).
Dalam rapat evaluasi yang dihadiri unsur DPRD, TNI-Polri, Kejaksaan, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, kepala SPPG, hingga vendor, Aris Susanto menyebut evaluasi bukan untuk mencari pihak yang salah.
“Ini bukan forum mencari siapa yang keliru. Evaluasi dilakukan agar yang sudah baik ditingkatkan dan yang kurang segera diperbaiki,” kata Aris Susanto.
Ia menegaskan, sesuai arahan Bupati Banggai Kepulauan, program MBG sebagai bagian dari prioritas nasional harus berjalan optimal dan tepat sasaran, terutama dalam memastikan pemenuhan gizi kelompok penerima manfaat.
Dalam paparannya, Satgas mengungkapkan telah terjadi dua kali kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan di wilayah tersebut. Kasus terbaru melibatkan 15 siswa. Sampel makanan telah dikirim ke laboratorium oleh pihak kepolisian dan Satgas untuk diketahui penyebab pastinya.
Dinas Kesehatan setempat menetapkan status KLB sementara dan melakukan pemantauan selama dua hari. Jika tak ada kasus lanjutan, status tersebut akan dicabut.
Secara nasional, hingga akhir Februari, tercatat 1.929 kasus keracunan terkait program MBG. Di beberapa daerah seperti Kudus dan Manggarai Barat, jumlah korban bahkan mencapai ratusan siswa.
“Setiap hari kami waswas. Hari ini aman, besok belum tentu. Karena ini ibarat pesta makan setiap hari,” ujar Aris Susanto.
Kendala Fasilitas dan Bahan Baku Koordinator Kabupaten Badan Gizi Nasional (BGN) Banggai Kepulauan, Handika, mengungkapkan tantangan terbesar berada pada fasilitas dapur, keterbatasan bahan baku, dan akses distribusi.
Saat ini terdapat 12 dapur operasional dengan total penerima manfaat mencapai 22.016 orang. Namun, menurutnya, belum semua dapur memenuhi standar ideal.
“Kalau fasilitas belum sesuai standar keamanan dan kesehatan pangan, seharusnya jangan dipaksakan beroperasi,” katanya.
Ia juga menyoroti keterbatasan pasokan ikan dan sayur lokal. Di Kecamatan Bulagi misalnya, kebutuhan ikan bisa mencapai 2.700 ekor dalam satu kali distribusi. Ketersediaan pasar lokal tak selalu mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kalau kami ambil semua ikan di pasar, masyarakat tidak kebagian,” ujar salah satu Kepala SPPG.
Masalah lain muncul pada variasi menu. Sejumlah orang tua mengeluhkan dominasi telur dan ayam. Namun, pengelola dapur beralasan harga bahan dan batas anggaran Rp8.000 Rp10.000 per porsi membatasi fleksibilitas menu.
Distribusi sulit, sekolah terpencil belum terlayani akses geografis menjadi tantangan tersendiri.
Beberapa sekolah di wilayah terpencil belum terlayani karena kondisi jalan ekstrem. Simulasi pengantaran makanan menunjukkan risiko makanan rusak sebelum tiba.
“Kami sudah coba berbagai skema, termasuk lewat jalur laut. Tapi tetap terkendala biaya operasional dan jarak tempuh,” kata salah satu koordinator kecamatan.
BGN membuka opsi pembentukan dapur satelit di wilayah 3T untuk mengatasi persoalan distribusi.
Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Arkam Supu, menegaskan program MBG bukanlah program bermasalah, melainkan pelaksanaannya yang perlu dibenahi.
“Kalau tidak ada kejadian kedua, mungkin kita tidak berkumpul hari ini. Artinya kita harus serius, bukan pura-pura serius,” ujarnya.
Ia meminta dapur yang tidak layak tidak dipaksakan beroperasi demi mencegah kejadian berulang.
Senada, perwakilan TNI-Polri dan Kejaksaan menekankan pentingnya standar keamanan pangan, transparansi pengelolaan bahan baku, serta ketegasan dalam pengawasan.
“Kaitannya dengan nyawa anak-anak. Jangan ada toleransi jika standar tidak dipenuhi,” kata perwira penghubung Kodim 1308/LB.
Menutup rapat, Satgas menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas sektor, memperketat pengawasan dapur, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait standar gizi dan komposisi menu.
Evaluasi berkala setiap tiga bulan akan menjadi mekanisme tetap, disertai pelaporan periodik kepada Bupati dan pemerintah pusat.
“Kita semua ingin program ini berhasil. Bukan sekadar berjalan, tapi benar-benar memberi dampak bagi kesehatan anak-anak Banggai Kepulauan,” ujar Aris Susanto. (Roy-KOMINFO)
