Pos

Salakan, BanggaiKep.go.id – Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung satu tahun lebih yang penyebaran dan penularannya masih saja terjadi adalah dengan program vaksinasi, diharapkan mampu membentuk kekebalan tubuh agar tidak rentan melawan Covid-19.

Masyarakat penerima vaksin tahap pertama yang menanti proses vaksinasi tahap kedua mulai gelisah dikarenakan jadwal vaksin tahap kedua mereka sudah lewat 2 sampai 3 minggu dari jadwal seharusnya menerima vaksin.

Juru bicara Satgas Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 BanggaiKep Arabia Tamrin, SKM saat dihubungi via seluler pada Kamis, (5/8/2021), perihal vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan, Arabia menjelaskan bahwa program vaksinasi di Banggai Kepulauan masih terus berjalan seperti halnya daerah lain.

“Perihal masyarakat yang menanti vaksinasi tahap kedua kami berharap dapat tetap bersabar, karena Satgas dan Pemda Banggai Kepulauan masih terus berupaya untuk mengakomodir itu semua sesuai ketentuaan,” ucap Arabia.

Mengenai ketersediaan vaksin, Arabia menjelaskan “Saat ini Pemerintah Kabupaten kami tergantung dari alokasi vaksin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, demikian halnya juga pasti Pemerintah Provinsi pasti mengalokasikan vaksin berdasarkan alokasi dari Kementerian Kesehatan.”

“Sehingga yang didistribusikan kepada masyarakat tergantung jatah yang diberikan, jadi ketersedian vaksin di Banggai Kepulauan, tergantung pada alokasi vaksin yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” jelas Jubir Satgas Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 BanggaiKep.

Untuk itu kami berharap masyarakat yang menanti vaksin tahap pertama dan kedua diminta untuk tetap bersabar, Pemda akan mengusahakan dan mengupayakan stok vaksin untuk masyarakat Banggai Kepulauan sesuai kebutuhan.

“Harapan kami guna memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dan menekan kasus Covid-19 yang terus bertambah kami sangat berharap masyarakat Banggai Kepulauan terus mengkampanyekan untuk tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan,” tutup Arabia. (AmosKominfo/Satgas Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 BanggaiKep Bidang Komunikasi Publik)

Apal, BanggaiKep.go.id – Dampak Pademi Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19) meroketnya harga beberapa harga Sembako diantaranya beras sampai menembus angka Rp.600.000 per sak dibeberapa kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menyikapi hal ini Bupati Banggai Kepulauan H. Rais D. Adam memerintahkan dinas terkait dilingkup Pemerintah Daerah BanggaiKep untuk mengelar pasar murah dengan sistem memprioritaskan yang layak membeli dari dengan harga dibawah harga pasar pada umumnya.

Dinas Koperindag dan Dinas Ketahan Pangan Kab. Banggai Kepulauan pun mengelar operasi pasar murah dengan harga beras Rp.8.100/Kg dengan kuota yang sudah dibagi setiap kecamatan dan desa guna menekan harga beras yang meroket tinggi.

Sehubungan dengan operasi pasar murah Kepala Desa Apal Kec. Buko Bonivasius Bapisa saat dijumpai jurnalis DisKominfo BanggaiKep (29/4/2020) dikantor Desa Apal disela menerima Anggota Komisi III DPRD Kab. BanggaiKep yang melakukan monitoring penyaluran pasar murah, beliau menjelaskan “Kuota paket beras kami kurang dari apa yang kami laporkan dengan jumlah penerima kurang lebih 100 KK sesuai hasil pendataan kami atas permintaan data dari Dinas terkait melalui pemerintah kecamatan Buko Selatan, tentunya ini menjadi suatu masalah dilapangan dengan jumlah paket yang tidak memenuhi”, ujar Boni.

“Untuk mengantisipasi hal ini maka saya selaku penangungjawab didesa harus menjamin dengan penyaluran paket beras ini agar semua yang layak menerima sesuai data harus mendapatkan jatah beras, maka kami bersama aparat Desa Apal berinisiatif bagi rata agar semua masyarakat yang layak dapat semua dengan tanpa menambah harga sehingga setiap penerima hanya mendapatkan 3 1/2 Kg”, jelas Kades Apal.

Kemudian disamping itu juga, Kades menyampaikan harapannya “Saya  berharap kiranya kedepan dalam kegiatan pasar murah bukan saja hanya beras tapi lengkap 9 bahan pokok dan kuotanya disesuaikan dengan jumlah kebutuhan di masing-masing desa”, tutur Boni. (AmosKominfo)