Pos

46 Anggota Penerima Bantuan PKH di Desa Batangbabasal Ditegaskan Jangan untuk Miras dan Judi

Batangbabasal, BanggaiKep.go.id – Sebanyak 46 anggota masyarakat menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batangbabasal Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan pada Jumat, (10/7/2020).

Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Batangbabasal, dihadiri oleh Kepala Desa Batangbabasal Kaleb Nasir, Yesmina selaku pengurus bantuan PKH dan Herdiyanto Sadimo selaku kepala seksi pelayanan beserta seluruh anggota masyarakat penerima bantuan.

Kegiatan penerimaan bantuan PKH untuk 46 anggota masyarakat dengan jumlah dana sebanyak Rp 12.505.000 berjalan dengan baik dan aman yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, lansia dan disabilitas.

Yesmina selaku pengurus PKH menyampaikan kepada seluruh anggota penerima bantuan PKH bahwa agar bantuan tersebut digunakan sesuai keperluannya, “Contoh jika penerima Anak Sekolah maka dibelanjakan untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan pendidikan seperti buku, polpen, pensil dan masih banyak lagi, kemudian yang lansia, ibu hamil, disabilitas uang tersebut digunakan untuk tujuan bantuan ini”.

“Sekali lagi disampaikan kembali kepada Masyarakat penerima bantuan PKH agar uang tersebut jangan dibelanjakan hal-hal yang bukan tujuan dari bantuan tersebut”, harap Yesmina.

Kaleb Nasir selaku Kepala Desa Batangbabasal menyampaikan kembali kepada masyarakat bahwa jika ada masalah atau hal-hal yang tidak sesuai ketentuan mengenai pembagian bantuan ini maka kiranya masyarakat mengkonsultasikan langsung kepada pihak yang berkaitan yaitu Pemerintah, jangan bercerita kesana kemari tanpa belum mengetahui kebenarannya agar tidak menjadi masalah yang lebih besar.

“Begitu juga disampaikan kepada anggota penerima bantuan agar uang tersebut digunakan dengan baik dibelanjakan sesuai fungsinya jangan digunakan atau dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan tujuan bantuan tersebut apalagi uang hanya digunakan untuk miras dan judi”, tegas Kades. (ViktorKominfo)

/0 Comments/by

Edison Moligay Minta Kepala Desa dan Lurah Transparansi Daftar Penerima Bansos

Sambulangan, BanggaiKep.go.id -Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Indonesia benar-benar mempengaruhi seluruh lini kehidupan masyarakat dalam segala bidang, terutama bidang perekonomian sangatlah terasa tidak memandang orang yang berduit maupun rakyat kecil.

Guna mengatasi resensi ekonomi bagi rakyat kecil Presiden H. Ir. Joko Widodo menginstruksikan Kementerian terkait untuk meluncurkan berbagai bentuk bantuan sosial dalam meringankan beban rakyat dimasa pandemi covid-19.

Guna memastikan agar berbagai bentuk bantuan sosial bagi masyarakat dimasa pandemi Covid-19 tepat sasaran, Camat Bulagi Utara Edison Moligay, S.Sos.,MAP menghimbau bagi seluruh Pemerintah Desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk trasparansi dalam penyaluran bantuan sosial guna mencegah berbagai hal yang tidak dinginkan.

Edison Moligay saat di jumpai jurnalis DisKominfo Kab.Banggai Kepulauan Jumat, (15/5/2020) di Desa Koyobunga memaparkan bahwa “Saya selaku Camat Bulagi Utara mengharuskan semua Kades dan Lurah Sabang untuk trasparansi dalam penyaluran bantuan sosial dimasa penyebaran corona virus, dengan mengumumkan atau menyebarluaskan daftar penerima bantuan sosial kepada masyarakat apakah dengan menempalkan dikantor desa/kelurahan atau tempat umum atau ditempat-tempat dimana masyarakat mudah untuk melihatnya”.

Dengan mengkategorikan berbagai bentuk bantuan sosial agar masyarakat tahu bantuan apa yang mereka terima apakah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa serta bantuan beras, ini juga bertujuan agar tidak ada masyarakat yang dobel menerima bantuan sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah.

“Karena ketika daftar penerima diumumkan masyarakat tidak akan bertanya-tanya siapa yang menerima berapa jumlah bantuan diterima, bahkan menghilangkan rasa curiga dari masyarakat terhadap penyaluran bantuan”, kata Edison.

“Serta saya tegaskan disalurkan sesuai jumlahnya tidak ada alasan untuk dikurangi jumlah nilai bantuannya, kalau uang salurkan uang jangan ganti dengan sembako”, jelas Edison menambahkan. (AmosKominfo)

/0 Comments/by

Desa Sambulangan Gelar Musyawarah Insidentil Penerima Bansos

Sambulangan, BanggaiKep.go.id – Dampak dari Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) yang sangat mempengaruhi seluruh lini kehidupan masyarakat terutama perekonomian yang lambat bahkan ada yang sampai kehilangan lapangan pekerjaan.

Menyikapi hal ini pemerintah luncurkan berbagai bantuan sosial guna meringankan beban penderitaan dan kesulitan ekonomi masyarakat ditengah situasi pandemi covid-19, bansos tersebut berupa penambahan penerima PKH, Bantuan Sembako Non Tunai, Bantuan Soasial Tunai serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Menyikapi hal ini Pemerintah Desa Sambulangan Kec.Bulagi Utara Kab.Banggai Kepulauan mengelar musyawarah insidentil sehubungan dengan bantuan sosial yang akan diterima oleh masyarakat desa dilaksanakan di Balai Desa Sambulangan pada hari Rabu, (6/5/2020).

Musyawarah ini dihadiri oleh Pj.Kades Sambulangan Hajis Hadjim, S.Sos, Ketua BPD Sambulangan beserta anggota BPD, perangkat Desa dan perwakilan masyarakat dan dihadiri juga oleh pendamping desa Mikhal Yolisan, SE dan Aprioni Totu’u, S.T

Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD Desa Sambulangan Dermin Yopolio, tujuan dilaksanakannya musyawarah ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerimaan bantuan sosial dari pemerintah, maka dibutuhkan trasparansi dalam penyaluran bantuan sosial dengan berpedoman pada kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.

“Agar jelas siapa yang penerima PKH, Bantuan Sembako Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai serta Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerimaan bantuan sosial ini tidak ada yang dobel menerima bansos dari pemerintah”, jelas pendamping Desa Mikhal Yolisan.

Dalam musyawarah ini telah ditetapkan nama-nama penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa dan akan dilakukan perubahan RKPDes sesuai Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2020.(AmosKominfo)

/0 Comments/by