Salakan, BanggaiKep.go.id – Mewakili Bupati, Banggai Kepulauan, Asisten Administrasi Umum Setda Eka Silawati Sipatu, AMK, S.Pd.,M.Kes buka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Taman Keaneka Ragaman Hayati (KEHATI) Kokolomboi sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Banggai Kepulauan, Rabu, (15/6/2022).

Kegiatan dilaksanakan di Tanah Merah Cafe (TMC) dan dihadiri Asisten II Setda, Staf Ahli Bupati, Kadis Kehutanan Prov. Sulteng, Kadis DLH, Kepala Bappeda, Kadis Dikbud, Kadis Pariwisata dan undangan yang hadir.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten Setda Eka Silawati Sipatu, menyatakan sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas dilaksanakannya kegiatan ini karena sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan hasil penelitian bahwa di lihat dari sudut pandang sumber daya lingkungan hayati Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai keanekaragaman ekosistem.

“Beberapa floara dan fauna yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi penting bagi Daerah antara lain sebagai penjaga keseimbangan ekosistem sumber pangan alternatif, potensi wisata dan sebagai indentitas wilayah,” ujar Eka.

Untuk itu, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Taman Kehati Kokolomboi Kabupaten Banggai Kepulauan di perlukan untuk mewujudkan visi misi dan target pengelolaan hayati yang telah di rumuskan pada tahun 2018-2022 dan tahun 2022-2027.

“Saya berharap dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam kegiatan ini sehingga apa yang di menjadi harapan kami baik dari Pemerintah dan masyarakat untuk pelestarian lingkungan hidup khususnya pada Taman Kehati Kokolomboi bisa berjalan dan terlaksana sesuai dengan harapa,” terang Eka.

Selanjutnya Eka juga menghimbau kepada seluruh peserta sosialisasi saat ini agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga materi yang akan di presentasikan dapat diterima dengan baik dan melakukan tindak lanjut dari hasil sosialisasi tersebut.

Lanjutnya, “Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak baik Pemerintah Desa maupun masyarakat serta para pemerhati lingkungan hidup atas dukungannya, semoga apa yang kita harapkan bersama demi kemajuan Daerah ini bisa berjalan dengan baik,” harap Eka. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 yang memuat atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan maka ditindaklanjuti di daerah dengan mensinergikan kebijakan Pusat dan daerah dengan melibatkan Pemerintah Pusat dalam hal ini BAPPENAS RI dalam rapat Koordinasi Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).

Rapat koordinasi yang digelar Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan bertempat di Ruang kerja Kepala Bappeda, Selasa, (14/6/2022).

Rapat di pimpin langsung oleh Muh. Aris Susanto, SE., ME selaku Kepala Bappeda dan dihadiri Kepala OPD Lingkup Pemda, Camat Bulagi Selatan, serta undangan lainnya serta disaksikan secara virtual oleh Bappenas RI.


Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang di bacakan Kepala Bappeda Muh. Aris Susanto, SE., ME menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi berita secara Nasional dan Daerah.

“Dalam rencana pembangunan daerah RPD Tahun 2023- 2026 Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa tingkat kemiskinan pada Tahun 2023 ditargetkan turun 10,43% dari kondisi awal di Tahun 2021 yaitu sebesar 13,72% dengan demikian angka kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat disimpulkan harus ada upaya-upaya dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan,” ucap Aris.


Kepala Bappeda juga mengatakan secara kontekstual masalah kemiskinan di daerah di bentuk oleh kombinasi karakteristik wilayah komunitas dan rumah tangga sehingga perlu menyebarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan ke dalam konteks penyelesaian masalah lokal.

“Untuk itu rapat koordinasi ini sangat penting dilakukan agar secara bersama-sama kita dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan secara khusus masalah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,” ujarnya.

“Untuk mendorong terwujudnya koordinasi pengendalian program pengendalian kemiskinan sehingga diharapkan Banggai Kepulauan dapat menekan turunnya angka kemiskinan,” ucap Aris. (Roy-KOMINFO)