Pj. Bupati Bangkep Pimpin Rapat Sidang Panitia Pertimbangan Landrefrom Redistribusi Tanah Tahun 2022

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Uhsan Basir, SH.,LL.M pimpin rapat sidang Panitia Pertimbangan Landrefrom (PPL) retribusi tanah tahun 2022, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Selasa, (04/10/2022).

Dalam sambutan Pj. Bupati mengatakan Panitia Pertimbangan Landrefrom ini (PPL) adalah sebuah panitia yang di bentuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landrefrom.

Pertimbangan Landrefrom adalah salah satu tahapan kegiatan untuk sertifikasi tanah melalui program Redistribusi tanah.

“Tujuan kita hari ini adalah memastikan bahwa objek dan subjek yang akan di tetapkan menjadi objek dan subjek Redistribusi tanah itu benar-benar memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati.

Lokasi Reditribusi tanah ini tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Totikum, Tinangkung Utara, Peling Tengah, Bulagi, Buko Selatan dan Kecamatan Liang serta tersebar di 17 Desa dan target Redistribusi tanah ini secara total 2.800 bidang.

“Jadi Insyaallah kita bisa menghasilkan suatu hal yang baik, kondusif dan kontribusi kita kepada Daerah ini yang jauh lebih baik kemudian,” tutur Bupati.

Turut hadiri Kapolres Bangkep, Kajari, Kepala BPN Bangkep serta undangan lainnya. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pj. Bupati Beri Arahan Terkait Pengawasan, pendistribusian dan Penggunaan BBM Bersubsidi di Bangkep

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Ihsan Basir, SH.,LL.M beri arahan terkait Pengawasan, Pendistribusian dan Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, Senin, (03/12/2022).

Tujuan rapat koordinasi tersebut yaitu untuk mencari formulasi atau mencari skenario terhadap pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi di Banggai Kepulauan.

Dalam arahan Pj. Bupati Banggai Kepulauan mengatakan bahwa rapat ini menyangkut ekor dari dampak naiknya harga BBM yang kemudian dari Kepala Negara Bapak Presiden RI secara langsung memerintahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh kemudian di ikuti Menteri, Kapolri, dan Panglima sudah memberikan pengarahan terkait langkah-langkah persiapan yang bisa kita lakukan menyangkut naiknya harga BBM yang menyebabkan inflasi.

“Dalam mengantisipasi naiknya harga BBM kita akan membuat langkah-langkah yang terukur untuk melihat ke lapangan, bahkan kalau perlu selama 3 bulan ini kita harus lakukan langkah-langkah spesifik apakah benar BBM ini langkah,” ujar Bupati.

Kelangkaan BBM ini menurut Bupati memang perlu diawasi dan dicari tahu penyebabnya sehingga ada solusi dan diselesaikan dengan baik.

“Insyaallah kita lakukan lurus-lurus saja sehingga kita tau apa yang sebenarnya bermasalah dan Insyaallah yang kita temukan bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai aturan perundang undangan yang berlaku di Negeri ini,” kata Bupati Ihsan Basir.

Rakor dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan dan di hadiri Sekda, Ketua DPRD, Kapolres, Perwira Penghubung 1308/LB, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati serta undangan lainnya. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kegiatan Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan di buka secara resmi oleh Sekertaris Daerah Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST.,MT, Senin, (03/10/2022).

Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan dan di hadiri oleh Kabid IKP Diskominfo Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemateri, Kadis Kominfo Bangkep, Para Sekretaris Dinas selaku admin PPID, Pegawai dan staf Diskominfo Bangkep.

Dalam sambutan Pj. Bupati yang di bacakan oleh Sekda, mengucapkan terimakasih dan selamat datang kepada perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sulteng dalam hal ini Kabid IKP selaku pemateri atas kehadirannya.

Dasar hukum dilaksanakan kegiatan ini, berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi.

“Secara garis besar tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah melakukan verifikasi terhadap bahan informasi Publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang di kecuali kan,” ujar Sekda.

Oleh karena itu Sekda berharap kepada peserta workshop agar mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga materi yang disampaikan dapat dilaksanakan sehingga keterbukaan informasi benar-benar terwujud di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang kita cintai ini. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by