Salakan, BanggaiKep.go.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menggelar Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati, Selasa (10/12/2024).
Rapat ini dihadiri oleh Pj. Bupati Banggai Kepulauan diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Edison E Moligay, S.Sos.,M.A.P, Pemateri dari Dinas PPPA bersama tim, Yayasan Sikola Mombine Provinsi Sulawesi Tengah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banggai Kepulauan.
Dalam sambutan Pj Bupati Banggai Kepulauan diwakili Asisten II Setda Edison E Moligay menyampaikan pentingnya pengarusutamaan gender sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.
“Kesetaraan gender bukan hanya soal hak perempuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan kebijakan yang adil bagi semua, baik perempuan maupun laki-laki, untuk berkontribusi dalam pembangunan,” ucapnya.
Menurutnya, dengan kolaborasi yang kuat dapat memastikan bahwa program pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan benar-benar inklusif dan menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat.
Selain itu, sebagai narasumber Bidang Kualitas hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Ni Made Anggreiniyati,SE.,M.Si. dan Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine Provinsi Sulawesi Tengah Nur Safitri Lasibani, S.IP memberikan pemaparan terkait pentingnya Pengarusutamaan Gender untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan.
Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan daerah untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif.
Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu daerah untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.
Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PUG tahun 2024 termasuk tantangan yang dihadapi dan pencapaian yang telah diraih. Selain itu, disusun juga rencana kerja untuk tahun 2025 yang mencakup integrasi PUG dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial.
Salah satu fokus utama tahun ini adalah meningkatkan kapasitas OPD dalam merancang program yang responsif gender serta menguatkan kolaborasi lintas OPD untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Banggai Kepulauan. (Admin-DP3AP2KB)
kominfo