Pemkab Banggai Kepulauan Perkuat Tata Kelola Perikanan Pesisir

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Halima Umar Hamid, S.Sos, mewakili Bupati Banggai Kepulauan membuka Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026 Komite Pengelolaan Perikanan Pesisir Lestari, Senin (10/2/2026).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Halima menegaskan bahwa pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Pesisir Lestari melalui Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 440 Tahun 2024 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola sumber daya perikanan pesisir yang berkelanjutan, berkeadilan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ia menyebut Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Potensi itu, kata dia, bukan sekadar anugerah, tetapi juga amanah yang harus dikelola secara bijaksana, terencana, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi.

Menurut Halima, keberadaan komite menjadi instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor maupun pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan pesisir.

Rapat evaluasi kinerja tahun 2025, lanjutnya, memiliki arti penting untuk menakar capaian program dan kegiatan komite selama setahun terakhir. Ia meminta evaluasi dilakukan secara objektif, terbuka, dan konstruktif sebagai dasar penguatan kinerja ke depan.

Sementara itu, penyusunan rencana aksi tahun 2026 diharapkan dirancang secara realistis dan terukur, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan. Rencana tersebut ditargetkan mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari degradasi lingkungan pesisir, peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat.

Halima juga mendorong seluruh anggota komite berperan aktif, menyumbangkan gagasan konstruktif, serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.

“Pengelolaan perikanan pesisir tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja kolektif agar sumber daya ini tetap lestari dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Banggai Kepulauan,” ujar Halima.

Kegiatan bertempat di ruang rapat kantor bupati di hadiri Kepala Dinas Perikanan, Perwakilan OPD dan Camat se- Kabupaten Banggai Kepulauan serta undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Sekda Aris Susanto Buka High Level Meeting TPID, Pemkab Banggai Kepulauan Perketat Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Muhamad Aris Susanto, S.E.,M.M, mewakili Bupati Banggai Kepulauan, secara resmi membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pertemuan itu difokuskan pada penguatan stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Ramadhan 1447 Hijriah, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Aris Susanto, pemerintah daerah menegaskan komitmen menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Menurut dia, lonjakan permintaan masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri kerap memicu kenaikan harga kebutuhan pokok jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Inflasi bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Karena itu pengendalian harga pangan harus dilakukan lebih awal agar daya beli warga tetap terjaga,” kata Aris.

Ia menekankan sejumlah langkah strategis yang harus segera dijalankan TPID. Di antaranya memastikan ketersediaan stok bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, dan bawang hingga Lebaran. Dinas terkait bersama Bulog diminta memperkuat koordinasi untuk menjaga kesinambungan pasokan.

Pemerintah daerah juga mewajibkan pelaksanaan operasi pasar murah secara masif dan tepat sasaran, khususnya di wilayah yang mengalami lonjakan harga. Selain itu, TPID diminta memperketat pemantauan harga secara real time melalui inspeksi pasar serta pengawasan jalur distribusi guna mencegah praktik penimbunan.

Aris menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan para camat dalam memantau pergerakan harga di tingkat kecamatan. “Kolaborasi OPD dan Forkopimda adalah kunci pengendalian inflasi,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Pemkab Banggai Kepulauan juga mendorong penguatan kerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah dan Bulog melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini dinilai efektif menstabilkan harga, terutama di daerah yang rawan kenaikan.

Ia mengingatkan bahwa tantangan pengendalian inflasi ke depan semakin kompleks, mulai dari dampak perubahan iklim hingga dinamika harga pangan dan energi global. Karena itu, TPID diminta terus berinovasi memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah.

High Level Meeting TPID ini dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Kapolres Banggai Kepulauan, Perwira Penghubung Kodim 1308/Luwuk Banggai, Kepala BPS, serta seluruh kepala perangkat daerah. Pertemuan ditutup dengan penegasan agar hasil rapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret, demi memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa terbebani lonjakan harga.

Kegiatan bertempat di ruang kerja Wakil Bupati di hadiri Staf Ahli Bupati, Kabag Ekonomi dan jajarannya, Kepala OPD serta undangan lainnya. (Roy-KOMINFO).

/0 Comments/by

Sekda Banggai Kepulauan Resmi Buka Forum Perangkat Daerah RKPD 2027

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027, yang dilaksanakan di Auditorium Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, Selasa (10/02/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Aris Susanto, dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Asisten dan Staf Ahli Setda, Kepala OPD Lingkup Pemda, para Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan, delegasi kecamatan, serta undangan peserta Forum Perangkat Daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga program yang dirumuskan benar-benar menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien,” ujar Sekda.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yaitu “Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata, Penguatan Ekonomi serta Tata Kelola Pemerintahan melalui Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan menuju Bangkep Berkah.”

Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2027 meliputi: Penguatan daya saing ekonomi melalui penyediaan infrastruktur dasar yang inklusif dan merata; Optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan; dan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang inovatif serta transparansi pelayanan publik.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan tahun sebelumnya masih ditemukan kelemahan-kelemahan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah, oleh karena itu pada kesempatan ini sekda mengingatkan kembali kepada seluruh perangkat daerah agar di dalam penyusunan suatu kegiatan harus jelas indikator kinerjanya baik indikator keluaran maupun indikator hasil yang akan dicapai, sehingga dapat dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap kegiatan dalam rangka menilai tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam proses mewujudkan tujuan dan sasaran kabupaten banggai kepulauan.

Kemudian katanya, didalam perumusan suatu kegiatan harus mampu untuk dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dengan kata lain perencanaan disusun dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang tersedia di tengah efisiensi yang di lakukan pemerintah pusat.

Selanjutnya, agar memperhatikan sinergitas baik didalam perangkat daerah itu sendiri maupun antar perangkat daerah, dan memperhatikan efektifitas dan capaian outcome kegiatan ditengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sekda juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar dalam penyusunan program dan kegiatan memperhatikan kejelasan indikator kinerja, baik indikator keluaran maupun hasil, sehingga capaian kinerja dapat terukur. Selain itu, perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia, memperhatikan sinergitas antar perangkat daerah, serta berorientasi pada efektivitas dan capaian outcome di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

Pada kesempatan tersebut, Sekda menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar mengikuti desk pembahasan usulan hasil Musrenbang kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan melibatkan pejabat eselon III dan Kasubag Perencanaan, guna membahas secara langsung usulan prioritas bersama delegasi kecamatan. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by