Salakan, BanggaiKep.go.id – Kementerian Agama menyoroti tingginya angka perceraian di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kegiatan pengukuhan pengurus Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang digelar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kegiatan itu dihadiri jajaran pemerintah daerah, kepala KUA, penghulu, ASN, serta rombongan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (20/5/2026).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, H. Sofyan Arsyad dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap program-program Kementerian Agama. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran rombongan dari Kanwil Kemenag Sulawesi Tengah yang berjumlah sekitar 21 orang.

Menurut Sofyan, kehadiran pimpinan Kanwil Kemenag menjadi motivasi bagi jajaran Kemenag Banggai Kepulauan untuk terus meningkatkan pelayanan keagamaan dan pendidikan madrasah di daerah kepulauan tersebut.

Ia mengungkapkan, kondisi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama Banggai Kepulauan mulai mengalami perkembangan signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Saat ini, jumlah pegawai mencapai 244 orang yang terdiri atas 112 ASN dan 132 PPPK. Sementara jumlah madrasah negeri dan swasta mencapai 303 unit.

Namun demikian, Sofyan menilai kondisi pendidikan madrasah masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait kekurangan tenaga pengajar dan belum adanya Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Kita masih kekurangan guru mata pelajaran tertentu, terutama bahasa Inggris. Bahkan ada madrasah yang belum memiliki guru ASN sama sekali,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan penegerian empat madrasah ke pemerintah pusat agar akses pendidikan keagamaan di Banggai Kepulauan semakin merata.

Dalam sambutannya, Sofyan turut menyoroti tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia maupun di Banggai Kepulauan. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat 139 kasus perceraian di Banggai Kepulauan dan 179 kasus di Banggai Laut.

Menurut dia, angka tersebut menjadi peringatan serius bagi semua pihak, khususnya BP4, agar lebih aktif melakukan pembinaan keluarga dan edukasi pernikahan.

“Kita membayangkan bagaimana masa depan anak-anak jika tumbuh tanpa kehadiran ayah atau ibu. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

Ia menjelaskan, Kecamatan Tinangkung menjadi wilayah dengan angka perceraian tertinggi, disusul Tinangkung Utara dan Totikum. Faktor utama perceraian didominasi perselisihan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pasangan meninggalkan rumah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang diwakili Sekretaris Daerah, Muh. Aris Susanto S.E, M.E menyampaikan pemerintah daerah menyambut baik pengukuhan pengurus BP4 karena dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian di daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pengabdian Kepala Kemenag Banggai Kepulauan yang akan memasuki masa purna tugas pada 1 Juni mendatang.

“Pengabdian beliau sangat terasa bagi masyarakat Banggai Kepulauan dan semoga tetap dapat memberikan kontribusi bagi daerah,” ujar Aris.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. H. Junaidin mengaku memiliki kedekatan emosional dengan Banggai Kepulauan karena pernah bertugas selama lebih dari dua tahun di daerah tersebut.

Ia menyebut Salakan sebagai “rumah kedua” dan mengaku bersyukur dapat kembali bertemu dengan jajaran Kementerian Agama Banggai Kepulauan.

Junaidin menegaskan pengabdian ASN Kementerian Agama tidak berhenti meski masa jabatan berakhir. Ia berharap seluruh jajaran Kemenag tetap menjaga semangat pelayanan kepada masyarakat.

Selain menghadiri pengukuhan BP4, kunjungan Kanwil Kemenag Sulawesi Tengah juga diisi dengan penguatan organisasi Dharma Wanita serta pembinaan ASN dan PPPK di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKeo.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala BPKAD, Inspektorat, Dinas Kominfo, pimpinan perbankan daerah, para kepala perangkat daerah terkait, seluruh camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan, serta peserta undangan lainnya.

Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan tiga narasumber/pemateri, yaitu: Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran, Bapak Moh. Arfan (secara daring), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diwakili oleh Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan, Bapak Moch. Edy (secara daring) dan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Rizka Dwi Putri.

Dalam sambutan Wakil Bupati Banggai Kepulauan yang disampaikan pada kesempatan tersebut, ditegaskan bahwa pelaksanaan HLM TP2DD dan TPID merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel, khususnya melalui percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi dalam mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga, terutama menjelang hari besar keagamaan. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk berbagi informasi, mengevaluasi kinerja, serta merumuskan strategi efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi daerah.

Dalam rangka pengendalian inflasi, terdapat tiga fokus utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok, mendorong produktivitas sektor ekonomi termasuk pertanian dan UMKM, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, dalam aspek digitalisasi, TP2DD terus didorong untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui sistem elektronik. Dalam dua tahun terakhir, transaksi non-tunai pajak daerah mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 73 persen, menunjukkan kemajuan dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Daerah berharap dapat memperkuat komitmen bersama dalam mengakselerasi implementasi ETPD, meningkatkan sinergi lintas sektor, serta menyusun langkah strategis yang lebih konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kegiatan ditutup dengan harapan agar seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (IKP-KOMINFO)