BUPATI BANGGAI KEPULAUAN RUSLI MOIDADY, HADIRI RAPAT PEMBENTUKAN FORUM DPRD SULTENG PENGHASIL NIKEL, DORONG KOLABORASI DAERAH DAN HILIRISASI NASIONAL

Palu, banggaikep.go.id — Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady Hadiri Undangan Rapat Pembentukan Forum DPRD Penghasil Nikel, kegiatan turut dihadiri Wakil Menteri ESDM RI, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Bupati/Walikota Se-Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Se Sulawesi Tengah para pakar, dan akademisi. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 08/12/2025.

Sejumlah fokus penguatan yang disepakati antara lain:

1. Konsolidasi sikap DPRD provinsi penghasil nikel,
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah PAD dari sektor pertambangan dan hilirisasi.
3. Perjuangan skema Dana Bagi Hasil pertambangan yang lebih proporsional.
4. serta Pengawalan kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan tambang.

Forum ini menandai konsolidasi baru antar wilayah penghasil nikel dan diproyeksikan menjadi motor pengawalan hilirisasi nikel agar memberi nilai tambah maksimal bagi Daerah. Kegiatan yang menghimpun unsur legislative, eksekutif  dari berbagai Daerah penghasil nikel di Indonesia, yang tergabung dalam forum ini, yakni provinsi  Sulawesi Tengah,  Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya.  untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sumber daya tambang.

Poto Prokpim: H.M Arus Abdul Karim. Ketua DPRD Provinsi  Sulteng

Ketua DPRD Provinsi  Sulteng, H.M Arus Abdul Karim, mengtakan, forum ini dibentuk atas semangat kebersamaan untuk memperjuangkan isu-isu strategis terkait kepentingan masyarakat di daerah penghasil nikel. Telah menjadi motor penggerak utama hilirisasi industri nikel. Kita bangga menjadi bagian integral dari rantai pasok energi masa depan,” kata Arus.

Sebagai inisiator, ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, menekankan forum ini menjadi  wadah untuk menyatukan visi dan misi terkait Dana Bagi Hasil yang lebih bermartabat dan berkeadilan. mendorong produk-prouk hukum  Daerah yang mampu meminimalisir dampak lingkungan industri ekstraktif serta melindungi hak-hak masyarakat adat di kawasan pertambangan.  Arus juga turut menyoroti ketimpangan yang masih dirasakan daerah, seperti beban sosial, tekanan terhadap infrastruktur, hingga risiko kerusakan lingkungan, yang belum sebanding dengan manfaat yang diterima Daerah.

Poto Prokopim : Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO. Bupati Banggai Kepulauan

Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, menyambut baik pembentukan Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel sebagai langkah kolaboratif antar daerah dalam mendukung pengelolaan industri nikel Nasional.

Bupati Rusli menyampaikan bahwa posisi strategis Banggai Kepulauan dalam rantai industri nikel. Banggai Kepulauan kerap terkena imbas aktivitas distribusi dan mobilisasi nikel lintas-perairan. Rusli menilai daerah seperti Banggai Kepulauan membutuhkan perhatian lebih dalam perumusan kebijakan nasional maupun provinsi, terutama terkait dampak perairan, pengawasan jalur transportasi mineral, hingga perlindungan ekosistem laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. ungkapnya

Ia juga menekankan pentingnya penataan ulang skema DBH dan CSR lintas-wilayah, agar manfaat ekonomi tambang dapat dirasakan lebih merata. Selain itu, ia mendorong agar pengembangan industri nikel membuka peluang kemitraan bagi UMKM lokal dan penyerapan tenaga kerja daerah, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Pembentukan Forum DPRD Penghasil Nikel ini diharapkan menjadi wadah bersama dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah, terutama pada masa transisi hilirisasi industri nikel. Melalui forum ini, daerah-daerah penghasil maupun terdampak diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. (KOMINFO-PROKOPIM- BKP)