Salakan, BanggaiKep.go.id – Mewakili Gubernur Sulawesi Tengah Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M buka secara resmi Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dengan tema “Mewujudkan Sinergitas Kebijakan dan Program Pembangunan Kebudayaan Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Kegiatan bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Banggai Kepulauan dan dihadiri dari perwakilan Dirjen Kebudayaan, Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Sulteng, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangkep, Camat Tinangkung, Narasumber, peserta Rakor Bidang Kebudayaan Se-Sulteng dan undangan lainnya. Kamis, (09/03/2023).

Dalam sambutan Gubernur Sulteng yang dibacakan Bupati Banggai Kepulaun mengatakan, untuk mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan di Indonesia saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek telah merilis indeks pembangunan kebudayaan tahun 2018, dimana indeks pembangunan kebudayaannya Sulawesi Tengah berada di peringkat 28 dari 36 provinsi.

“Kita perlu menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan di Sulawesi Tengah, sedangkan untuk mengukur seberapa tinggi dan besarnya perhatian masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan dengan mengukur seberapa tebal dan banyaknya jadwal atau agenda acara seni budaya, yang diterbitkan dan tersebar di masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, hal lain juga harus menjadi perhatian untuk kemajuan kebudayaan bahwa kebudayaan tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai karakter luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa.

Kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan kita oleh karena itu pemajuan kebudayaan perlu menekankan pada, Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan agar Budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh.

Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Globalisasi yang beriringan dengan modernisasi menyebar ke seluruh penjuru dunia sebagai proses yang tak terelakkan. Globalisasi yang didorong oleh Teknologi Informasi Komunikasi sedang memerankan sebuah revolusi sosial yang merasuki semua sudut kehidupan.

Sementara itu, kata Bupati dalam sambutan Gubernur, untuk pengembangan kebudayaan akan dilakukan penyebarluasan, pengkajian dan peningkatan keberagaman obyek kebudayaan. Selain itu untuk pemajuan kebudayaan Pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan pemanfaatan obyek kebudayaan untuk Membangun Karakter, Meningkatkan Ketahanan, Meningkatkan Kesejahteraan, Meningkatkan Kedudukan Manusia dalam hubungan Internasional.

Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan sebuah langkah strategi dalam rangka mensinergikan pembangunan kebudayaan di Sulawesi Tengah.

“Oleh karenanya saya mengharapkan kegiatan Rapat Koordinasi ini dapat menghasilkan rekomendasi bagi percepatan pembangunan kebudayaan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah,” harapnya. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Ir. H. M. Faisal Mang, MM, Rabu, (08/03/2023).

Rakor Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sulteng bertema “Transformasi Kelembagaan Kelitbangan”, turut dihadiri Tim pakar BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sulteng, Sekda Bangkep, Wakil dan Anggota DPRD Bangkep, Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD Lingkup Kab. Bangkep, Kepala BRIDA dan Kepala Perangkat Daerah Kelitbangan Kab./Kota se Provinsi Sulteng serta peserta Rakorda.

Dalam sambutan Pj. Bupati Bangkep Ihsan Basir, SH.,LL.M menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bapak Gubernur yang telah memilih Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sulteng Tahun 2023.

“Saya bangga Kabupaten Banggai Kepulauan dipilih menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan rakor riset dan inovasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan mengucapkan selamat datang kepada BRIN atas kunjungannya ke Banggai Kepulauan,” ucap Bupati.

Bupati juga menyampaikan, “Kami telah menggagas dan mengoperasionalkan tagline Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Kota “IKAN” yakni Kota yang Indah, Kreatif, Aman dan Nyaman, gagasan ini lahir dari komitmen inovatif yang kami lakukan dalam rangka membangun Banggai Kepulauan berbasis Sumber Daya dan potensi lokal,” ucapnya.

Harapan besar kami semoga kegiatan Rakorda ini dapat berjalan sesuai harapan kita semua sehingga dapat melahirkan rekomendasi kebijakan strategi yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulteng Faridah Lamarauna, SE.,M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa tahun 2023 ini kami Provinsi Sulawesi Tengah melakukan 3 program yaitu kajian pembuatan pakan ternak ruminansia, program pengembangan kelapa genjah raja di Kabupaten Sigi dan perkawinan silang sapi Donggala.

“Dengan 3 program ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan alhamdulillah BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dapat menambah anggaran cukup signifikan,” ucapnya.

“Semoga melalui rakor ini, kemudian bagaimana kita semua bisa bertransformasi dari litbang ke Brida, yang sudah bergabung untuk tahun ini Kabupaten Banggai sudah berdiri sendiri, Toli-toli, dan insyaallah Kabupaten yang lain bisa mengikuti,” ungkapnya.

Dalam sambutan Gubernur Sulteng yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Ir. H. M. Faisal Mang, MM menyampaikan bahwa Gubernur berharap tahun 2023 ini semua Kab/Kota insyaallah bisa dapat membentuk BRIDA di masing-masing daerahnya sesuai dengan kemampuan daerah itu.

“Hal ini dimaksdkan demi kelancaran pelaksanaan koordinasi program dan kebijakan BRIN untuk melakukan kerjasama serta kolaborasi dengan BRIDA guna mendorong percepatan pembangunan Nasional khususnya daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tujuan dibentuknya BRIDA itu,” tutur Faisal Mang.

“Semoga rapat koordinasi riset dan inovasi daerah tahun 2023 ini, dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan rumusan-rumusan yang tentu akan bermanfaat bagi daerah Provinsi Sulawesi Tengah,” tutupnya. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulaun Ihsan Basir, SH.,LLM menyambut baik dan berikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN) di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Rabu, (08/03/2023).

Dalam sambutan Gubernur Sulteng yang dibacakan Pj. Bupati Banggai Kepulauan mengatakan bahwa “Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN) di Kabupaten Banggai Kepulauan ini.”

Penyalahgunaan Narkoba adalah kejahatan yang luar biasa dengan dampak yang timbul jauh lebih merusak dan mematikan, seperti halnya Penyebaran Paham Radikal, Terorisme, Perdagangan Manusia dan aksi kejahatan lainnya.

“Melihat kondisi saat ini ancaman terhadap Narkoba di Negara kita sudah pada stadium darurat, penyalahgunaan dan peredaran Narkoba telah menjadi masalah yang serius dan memprihatinkan yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara kita.” ucapnya.

“Saya memandang harus digalakkan upaya-upaya menanggulangi Narkoba secara utuh melalui pencegahan supaya tidak terkontaminasi, pemulihan atau rehabilitasi bagi yang sudah terlanjur memakai dan penindakan ke pengedar dan pembuatnya dengan supremasi Hukum,” tambah Bupati.

Menurutnya, Generasi mudah adalah tumpuan dan harapan yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dan pembangunan Nasional sehingga mereka perlu dilibatkan secara totalitas sebagai penggiat dalam mengkampanyekan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

Harapannya agar peserta dari berbagai semua kalangan dan profesi yang hadir disini akan terketuk hatinya untuk bersama-sama melindungi dan mensterilkan lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, rumah ibadah, pasar, bandara, pelabuhan, tempat-tempat hiburan, dan ruang-ruang publik dari Narkoba.

“Mari sama-sama kita wujudkan Sulawesi Tengah dan juga Kabupaten Banggai Kepulauan bersih dan bebas dari Narkoba,” tuturnya.

Kegiatan bertempat di Hotel Sidapore Salakan dan di hadiri Kaban Kesbangpol Prov. Sulteng, Kepala BNN Kab. Banggai Kepulauan, Kaban Kesbangpol Kab. Bangkep, Moderator serta undangan lainnya. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 melibatkan Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK sebagai narasumber.

Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dengan Tema ”Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Mendukung Daya Saing Daerah” dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M, Rabu, (08/03/2023).

Kegiatan bertempat di Gedung Auditorium Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan dan di hadiri Staff Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Holtikultura Kemenko Perkonomian RI, perwakilan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Unsur Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, serta undangan lainnya.

Mengawali sambutan, Bupati Bangkep Ihsan Basir mengatakan Atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, yang telah hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, terutama bapak/ibu narasumber yang telah meluangkan waktu ditengah begitu banyaknya tanggung jawab.

Musrenbang ini merupakan mekanisme perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 22 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 pasal 94 sampai dengan pasal 99 dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang lebih aspiratif dan transparan serta dapat pula dipertanggungjawabkan (Akuntabel).

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tetap konsisten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ada beberapa Indikator Makro Kabupaten dan realita yang dihadapi saat ini antara lain yaitu Potret Ekonomi, Potret Kemiskinan, Potret Pembangunan Manusia, Potret Angkatan Kerja, Potret Pendidikan, Potret Kesehatan, Potret Infrastruktur,” ucap Bupati.

Menurutnya, Musrenbang ini merupakan momen yang sangat penting dan strategis dalam upaya menyusun prioritas pembangunan tahun 2024, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Dan Plafon APBD sementara (PPAS), yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

“Untuk Itu, diharapkan kepada seluruh peserta musrenbang untuk dapat mengikuti acara ini dengan sebaik baiknya, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang kita harapkan,” pungkasnya. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M hadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Banggai Kepulauan Masa Bakti 2022-2025 dengan tema “Akselerasi Kesehatan Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan”, di rangkaian dengan seminar Ilmiah Kedokteran.

Kegiatan di hadiri oleh Ketua IDI Wilayah, Wakapolres Bangkep, Pabung L/B 1308, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Para Dokter Spesialis dan Dokter Umum serta undangan lainnya bertempat di Kafe Mahameru Salakan, Selasa, (7/3/2023).

Dalam Sambutannya, Bupati mengatakan “Selaku pimpinan Kabupaten Banggai Kepulauan dan pribadi, saya mengucapkan selamat mengemban tugas saudara-saudari yang baru terlantik dalam jajaran pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Banggai Kepulauan.

SK IDI Cab Banggai Kepulauan 2022-2025

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada saudara-saudari pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan periode sebelumnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Bupati berharap kepada dokter yang telah dilantik agar dapat memegang amanah dan tanggungjawab yang diberikan, “Kepada saudara-saudari yang sudah di lantik saya berharap bisa memegang amanah tugas dan tanggung jawab tersebut, serta bisa hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan dalam hal derajat kesehatan dan kedokteran masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkualitas menyeluruh dan merata,” jelasnya.

Menurut Bupati, jumlah dokter di Bangkep yaitu dokter umum yang bertugas di puskesmas kurang lebih 21 orang, ada puskesmas yang punya 2 dokter tetapi sebagian besar hanya mempunyai 1 dokter.

“Jumlah dokter spesialis 10 orang semuanya yang bertugas di Rumah Sakit Trikora, 1 spesialis anak, 2 spesialis obgyn, 2 spesialis penyakit dalam, 2 spesialis bedah, 1 spesialis anestesi, 1 spesialis patologi klinik, 1 spesialis radiologi,” terang Bupati.

Pada kesempatan yang sama, Ketua IDI cabang Banggai Kepulauan dr. Abdi Gunawan, MPH dalam sambutannya mengatakan “Dokter Spesialis saat ini sudah terpenuhi di Rumah Sakit Trikora, kita sudah mempunyai indikator, dan kedepan tugas-tugas Ikantan Dokter Indonesia harus ikut mengentas kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia,” ucapnya. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M buka secara resmi Forum Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 bertempat di Auditorium Bappeda & Litbang dan dihadiri oleh Wakil DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta undangan lainnya, Senin, (6/3/2023).

Dalam sambutannya, Pj Bupati mengatakan “Forum perangkat daerah yang di laksanakan saat ini merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan tentang pembangunan nasional, di mana proses penyelenggaraan pembangunan di laksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat”, ucap Bupati.

“Saya sampaikan yang merupakan issue faktual yang menjadi perhatian kita semua dalam merumuskan suatu kebijakan pembangunan sehingga apa yang kita programkan pada tahun 2024 benar-benar dapat menjawab sebagai permasalahan dan tantangan yang ada,” katanya.

”Issue strategis tersebut antara lain infrastruktur kawasan ibu kota belum optimal, masih tingginya angka kemiskinan ekstrim, infrastruktur jalan belum memadai, belum memadainya kualitas SDM khususnya bidang pendidikan, kesehatan, ASN, petani serta nelayan, produktivitas dan produksi sektor pertanian/perikanan belum memadai, masih tingginya angka stunting,, pelaksanaan pemilukada dan pemilu,” terang Bupati.

Bupati juga berharap kebijakan-kebijakan dan program dapat memacu percepatan target pembangunan Kab. Banggai Kepulauan, “Saya berharap kiranya kita mampu merumuskan beberapa kebijakan-kebijakan dan program strategis untuk memacu percepatan target pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam peraturan kepala daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan,” tuturnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak kira semua untuk menjadikan ikon Bangkep Kota IKAN, “Saya mengajak bapak/ibu dan saudara-saudari agar membantu pemerintah daerah, untuk menjadikan ikon Kabupaten Banggai Kepulauan, kota yang Indah, Kreatif, Aman, dan Nyaman (Kota IKAN). (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kegiatan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dengan Tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Yang Mendukung Daya Saing Daerah”, Senin, (06/03/2023).

Giat Forum Perangkat Daerah Kab. Banggai Kepulauan Penyusunan RKPD Tahun 2024 di buka secara resmi oleh Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M bertempat di Auditorium Bappeda dan Litbang Kab. Bangkep dan dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kab. Bangkep, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala OPD, Para Camat, Kepala Desa serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bangkep Ihsan Basir menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan saat ini merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Secara spesifik lahirnya Undang – Undang 25 ini bertujuan untuk perencanaan yang partisipatif artinya konsep perencanaan Pembangunan adalah merupakan produk dari kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Lanjutnya, “Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang merupakan isu Faktual yang menjadi perhatian kita semua dalam merumuskan suatu kebijakan pembangunan sehingga apa yang kita programkan pada Tahun 2024 benar-benar dapat menjawab segala permasalahan dan tantangan yang ada,” ucapnya.

“Isu strategis tersebut antara lain, Infrastruktur Kawasan Ibukota belum optimal, Masih tingginya angka kemiskinan Ekstrim, Infrastruktur jalan belum memadai, Belum memadainya kualitas Khususnya Bidang Pendidikan, Kesehatan, ASN, Petani dan Nelayan, Produktivitas dan produksi sektor Pertanian/Perikanan belum memadai, Masih tingginya angka Stunting dan Pelaksanaan pemilukada dan Pemilu,” tambah Bupati.

Selain itu, dalam arahan Korsupgah KPK Basuki Haryono menyampaikan bahwa Pencapaian Indikator MCP Tahun 2022, Kabupaten Banggai Kepulauan Nilai MCP Trw I : 5, 81, Trw II : 30, 42, Trw. IV. 54, 45 dan Capaian Indikator MCP Tahun 2022 : APBD : 25, 29, PBJ : 50, 4, PTSP : 93, 24, APIP : 36, 58, ASN : 51, 05, OPD : 60, 73, ASET : 72, 14.

Permasalahan pada Perencanaan dan Penganggaran Dana APBD 51 % Kasus Korupsi yang di tangani KPK adalah kasus korupsi terkait pengadaan barang/jasa dan keuangan Negara, serta sebagian kasus korupsi yang di tangani KPK dengan modus penyuapan merupakan korupsi penetapan APBD dan Intervensi Pelaksanaan APBD.

Kemudian, Temuan BPK terkait penyalahgunaan anggaran terdiri dari, Mark up anggaran, Honorarium melebihi ketentuan, Kelebihan pembayaran, Bantuan pemerintah Daerah (Bankeu, hibah, bansos, ADD), Korupsi pada anggaran pendidikan, Kesehatan dana Transfer dan Belanja tak terduga.

Basuki Haryono juga menjelaskan tentang Survei Penilaian Integritas, Penyalahgunaan anggaran perjalanan Dinas terjadi, Penyalahgunaan SPJ untuk honor, biaya transportasi lokal dll, Resiko penyalahgunaan anggaran di K/L/PD, Penentuan Program / Kegiatan dan Penetapan penerima bantuan Pemerintah.

Sinergi dan Penyelarasan Kinerja dan Keuangan antara lain, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenagan daerah, Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah di tentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang telah di tetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Prinsip Pengelolaan APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah merupakan Rancana Pemerintah Daerah yang terukir secara rasional yang dapat di capai untuk setiap sumber penerimaan dana dan berdasarkan pada ketentuan PUU, dan setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Korsupgah Basuki Haryono juga mengatakan bahwa Praktek yang harus di hindari dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD yaitu, Uang Ketok palu (Suap dalam proses pengesahan APBD), Alokasi “Dana Pokir” (Karena tidak ada dasar hukumnya) dan Anggaran “Siluman” (muncul dalam proses penganggaran, namun tidak di usulkan dalam proses perencanaan). (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Siraman Rohani dan Tauziah bersama Keluarga Besar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Banggai Kepulauan (Bangkep) bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Selasa, (28/02/2023).

Dalam kegiatan tersebut mengundang Penceramah Nasional Ustadz Dony Amir Sagaf dalam mengisi tauziah dan dihadiri Pj. Bupati Bangkep, Unsur Forkopimda, Sekda, Ketua TP-PKK, Kepala Kemenag Kab. Bangkep, Staf Ahli dan Asisten, Wakapolres Bangkep, para Kepala OPD, para Camat, pejabat ASN lingkup Bangkep, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan serta masyarakat.

Dalam sambutan Bupati Ihsan Basir, SH.,LL.M menyampaikan ucapan terima kasih atas siraman rohani dan tauziah yang disampaikan oleh Ustadz Dony Amir Sagaf, semoga dengan tauziah yang disampaikan para ASN dan kita semua senantiasa dapat menerapkan ilmu agama pada keseharian sekaligus sebagai sarana menjalin silaturahmi antara seluruh jajaran di lingkup Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bupati juga mengharapkan dengan kegiatan siraman rohani dan tauziah ini dapat mengedepankan sikap mental yang berintegrasi, etos kerja yang tinggi dan semangat gotong royong atau kerja sama yang baik dalam membangun Kabupaten Banggai Kepulauan agar lebih maju.

Selain itu, dalam tauziah Ustadz Dony Amir Sagaf menyampaikan kepada kita semua agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, apapun yang terjadi jangan kita terlalu berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah SWT maka hidup kita akan jauh lebih baik.

Beliau juga mendoakan kita semua, tak lama lagi kita sudah memasuki bulan suci ramadan, semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang agar dapat memperbanyak kebaikan di bulan puasa dan semoga keimanan dan ketaqwaan kita terhadap Allah SWT semakin bertumbuh sehingga dalam melaksanakan tugas dan kerja kita bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan sebagai pelayanan masyarakat.

Setelah membawakan siraman rohani dan tauziah, diadakan diskusi dan tanya jawab, tentunya antusias para peserta sangat tinggi saat di berikan waktu untuk bertanya. Kegiatan juga dilaksanakan secara live streaming berjalan dengan aman dan lancar. (IKP-KOMINFO)

Bulagi Selatan, BanggaiKep.go.id – Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan dilaksanakan di Bulagi Selatan Kab. Banggai Kepulauan (Bangkep) dalam rangka membahas Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024, Selasa, (28/02/2023).

Musrenbang bertempat di BPU Kecamatan Bulagi Selatan Kab. Banggai Kepulauan dan dihadiri Sekda Bangkep Rusli Moidady, ST.,MT mewakili Bupati, Kepala Bappeda dan Litbang Moh. Aris Susanto, SE.,ME, Asisten Bupati, Kaban Kesbangpol Muchsin HS. Yasano, S.Ag, Kadis Perikanan Tomi Luasusun S.Sos, Kadis Pariwisata Edison Moligai S.Sos, Sekdis PUPR, Kapolsek Bulagi, Danramil Bulagi, Camat Bulagi Selatan, Kepala Puskesmas Lolantang, Kepala Desa Se Kec- Bulagi Selatan, Ketua BPD se- Kec. Bulagi Selatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda.

Camat Bulagi Selatan Yetchon Bilalu dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagaimana kita pahami bersama pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan ini merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dan peraturan Permendagri Nomor : 86 tahun 2017.

Musrembang merupakan wadah sekaligus proses perencanaan pembangunan untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dan permasalahan yang di hadapi di wilayahnya.

“Adapun tujuan musrenbang Kecamatan adalah untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan daerah terutama yang menjadi kegiatan prioritas,” ujarnya.

Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Bangkep Moh. Aris Susanto SE.,ME dalam sambutannya menyampaikan Prioritas kami di 2024 adalah Infrastruktur jalan, di rencanakan sebelum pelantikan Bupati Definitif jalan di Bangkep sudah bagus.

“Ketika jalan belum jadi di tahun ini tapi tahun 2024 harus sudah selesai di perbaiki, mohon doa bapak ibu semoga dalam 2 tahun ini dapat diselesaikan jalan yang ada di keliling Bangkep,” ucapnya.

“Jadi salah satu prioritas jalan Momotan – Osan, untuk itu kita harus rintis dulu jalur – jalur jalan yang baik. Selanjutnya mengenai air bersih di Bulagi dan Bulagi Selatan akan di bangun dari sumber mata air menurut Menteri PUPR RI,” kata Aris.

Dalam sambutan Bupati Bangkep yang dibacakan Sekretaris Daerah Rusli Moidady, ST.,MT menyampaikan puji syukur hari ini dapat berkumpul bersama-sama untuk menyatukan tekat, pikiran dan langkah-langkah kita untuk meningkatkan pembangunan Daerah di Kab. Bangkep dan sekaligus untuk meningkatkan kerja sama yang lebih efektif dalam pembangunan Kab. Bangkep.

“Berdasarkan data statistik pada tahun 2021 tercatat laju peetumbuhan ekonomi Kab. Bangkep sebesar 5, 07 %, walaupun pada tahun 2020 sempat mengalami pelambatan akibat pandemi virus covid 19 sehingga kita terus optimis pada tahun-tahun mendatang pertumbuhan ekonomi dapat terus kita tingkatkan,” ujarnya.

Tingkat kemiskinan Kab. Bangkep secara umum terus menurun setiap tahunnya, dimana tahun 2020 sebesar 14,04 % menurun di tahun 2021 sebesar 13, 72 % dan tahun 2022 menjadi 13 ,04 %.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kab. Bangkep tahun 2023 – 2026 dengan isu-isu strategis yang masih harus segera di selesaikan yaitu, Infrastruktur kawasan Ibukota belum optimal, Masih tingginya angka kemiskinan Ekstrim, Infrastruktur jalan belum memadai, Belum memadainya kualitas SDM khususnya bidang Pendidikan, Kesehatan Aparatur Sipil Negara petani dan nelayan, Produktivitas dan produksi sektor pertanian/Perikanan belum memadai, Masih tingginya angka Stunting dan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pemilukada.

Selanjutnya, Sekda menyampaikan bahwa di tahun 2024 Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan mengangkat Tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Mendukung Daya Saing Daerah” dengan Prioritas sebagai berikut, Optimalisasi Infrastruktur jalan dan penataan kawasan ibukota terpadu, Peningkatan kualitas SDM Pendidikan yang merata, Percepatan penurunan Kemiskinan Ekstrim melalui optimalisasi potensi lokal, Percepatan Intervensi penurunan Stunting dan Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada yang berkualitas.

Dari hasil Musrembang Tingkat Kecamatan di Bulagi Selatan, skala Prioritas Rencana Kerja Daerah meliputi tiga bidang diantaranya, yang pertama Bidang Fisik Prasarana sebagai berikut:
▪︎ Desa Aasan Nggolobiton : Rehabilitasi Jembatan
▪︎ Desa Babang : Perbaikan Rumah tidak layak huni
▪︎ Desa Balalon : Pembangunan jalan lingkungan
▪︎ Desa Bonepuso : Pembangunan jalan lingkungan perumahan
▪︎ Desa Labotakandi : Rehabilitasi Jalan
▪︎ Desa Lemelu : Pembangunan jalan
▪︎ Desa Lolantang : Pembangunan spam jaringan perpipaan kawasan pedesaan
▪︎ Desa Mangais : Pembangunan Lapangan Volly
▪︎ Desa Momotan : Pembangunan jalan lingkungan perumahan.

Yang kedua Bidang Ekonomi Kerakyatan yaitu sebagai berikut:
▪︎ Desa Tatarandang : Pengadaan bibit ternak
▪︎ Desa Toi – Toi : Pengadaan alat tangkap sero
▪︎ Desa Unu : Pembangunan embung pertanian
▪︎ Desa Sabelak : Pengadaan Perahu Piber
▪︎ Desa Lemelu : Pengadaan bibit ternak sapi
▪︎ Desa Babang : Pengadaan alat tangkap ikan
▪︎ Desa Momotan : Pembangunan kandang ternak
▪︎ Desa Lolantang : Pengadaan mesin Katinting dan alat Asesorisnya.
▪︎ Desa Balalon : Pengadaan Mesin Kantinting dan Asesorisnya
▪︎ Desa Bonepuso : Pengadaan Pupuk Pestisida
▪︎ Desa Palbatu II : Pengadaan Kandang sapi
▪︎ Desa Mangais : Pengadaan bibit Sapi
▪︎ Desa Pipilogot : Pengadaan Pupuk Pestisida
▪︎ Desa Boluni : Pengadaan alat tangkap nelayan
▪︎ Desa Pandaluk : Bimtek Pengembangan Desa Wisata bagi kelompok sadar wisata
▪︎ Desa Palabatu I : Pengadaan Perahu piber
▪︎ Desa Labotakandi : Pengadaan Bibit ternak sapi
▪︎ Desa Osan : Pengadaan Kandang ternak.

yang ketiga Bidang Sosial Budaya:
▪︎ Desa Boluni : Penambahan ruang kelas baru SD
▪︎ Desa Unu : Rehabilitasi sedang berat Perpustakaan SD
▪︎ Desa Mangais : Pelatihan kader pembuatan PMT
▪︎ Desa Palabatu I : Pembangunan sarana prasarana dan Utilitas SD
▪︎ Desa Lolantang : Penyediaan rumah tinggal layak huni bagi masyarakat miskin
▪︎ Desa Pipilogot : Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
▪︎ Desa Toi – Toi : Pembangunan sarana prasarana dan Utilitas
▪︎ Desa Suit : Penyediaan rumah tinggal layak huni bagi masyarakat miskin
▪︎ Desa Balalon : Rehabilitasi sedang berat ruang Guru SD
▪︎ Desa Pandaluk : Penyediaan Rumah tinggal layak huni
▪︎ Desa Bonepuso : Pembangunan Ruang kelas baru SD
▪︎ Desa Palabatu II : Pembangunan sarana prasarana dan Utilitas
▪︎ Desa Osan : Penyediaan Pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SMP.

Sumber: DUMP, (IKP-KOMINFO)

Depok, BanggaiKep.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kembali kawal Transformasi Digital di 16 Pemerintah Daerah dengan Layanan Sertifikat Elektronik (BSrE) diantaranya yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).

Hal itu, ditandai dengan Penandatangan Perjanjian Kerja sama antara 16 Pemerintah Daerah dengan BSSN tentang pemanfaatan sertifikat elektronik yang dilaksanakan di Aula Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati – BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa, (28/02/2023).

16 (enam belas) Pemerintah Daerah yaitu Pemkab Banggai, Pemkot Baubau, Pemkab Barito Utara, Pemkab Kaimana, Pemkab Pasaman, Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Sampang, Pemkab Banggai Kepulauan, Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Pidie Jaya, Pemkab Kebumen, Pemkab Tojo Una Una, Pemkab Sorong, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkot Bima dan Pemkot Ternate.

“Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh Pejabat Pemerintah Daerah yang hadir dan mendatangani PKS pada pagi hari ini dalam upaya mendukung transformasi digital di Indonesia serta kepercayaan menggunakan tanda tangan elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik BSSN,” ucap Plt. Sekretaris Utama BSSN, Y.B. Susilo Wibowo, SE.,MM dalam sambutannya.

“16 Pemerintah Daerah hari ini hadir merupakan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat, telah menyetujui dokumen kerja sama termasuk diantaranya adalah beberapa Pemda yang memperpanjang perjanjian kerja sama,” lanjutnya.

Amanat Presiden dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut pengelolaan dokumen administrasi dan pelayanan publik secara elektronik yang prima. Pentingnya dokumen elektronik tersebut, harus didukung oleh Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi untuk mengantisipasi pemalsuan dan terjaminnya keutuhan dokumen elektronik tersebut.

Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi merupakan tanda tangan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik, salah satunya dalam hal ini adalah Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), yang berada di bawah naungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Y.B Susilo Wibowo berharap kerja sama penggunaan layanan Tanda Tangan Elektronik yang bergabung dalam layanan Sertifikat Elektronik ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jajaran Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya.

Terhitung sampai tanggal 28 Februari 2023, BSSN telah menjalin kerja sama penggunaan sertifikat elektronik BSrE dengan lebih dari 550 (lima ratus lima puluh) instansi di Indonesia yang meliputi Lembaga Tinggi Negara, Kementerian dan Instansi Pusat maupun Daerah, Pengadilan, dengan jumlah hit penggunaan tanda tangan elektronik mencapai 800 ribu per harinya.

“Semoga dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama ini, seluruh layanan Sertifikat Elektronik, tidak hanya Tanda Tangan Elektronik, dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen, sesuai dengan ruang lingkup kerja sama oleh setiap pihak sehingga pemenuhan aspek keamanan sistem elektronik dapat terlaksana dengan baik,” ujar Y.B Susilo Wobowo.

“Kami berharap agar layanan sertifikat elektronik ini menjadi titik awal kerja sama lainnya dengan BSSN dalam rangka peningkatan keamanan sistem elektronik serta kompetensi pegawai dalam keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menjamin sistem elektronik yang prima dan aman,” tutup Plt. Sekretaris Utama BSSN.

Turut hadir dalam kegiatan Kepala BSrE, Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Kominfo mitra Perjanjian Kerja Sama, serta Pejabat di lingkungan BSSN. (IKP-KOMINFO)