Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar kegiatan Pembukaan Sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara online sebagai upaya mendorong optimalisasi pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan dan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Banggai Kepulauan Hermanto Mar’un, SP.,MP.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat berbasis online sebagai instrumen evaluasi pelayanan publik.
Dalam pengantarnya, Kabag Ortal Hermanto menjelaskan bahwa pelaksanaan SKM online sangat penting untuk melihat sejauh mana capaian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Menurutnya, melalui survei tersebut pemerintah dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Untuk melihat capaian pelayanan kita, maka harus dilaksanakan SKM online ini. Nanti akan dijelaskan bagaimana mekanisme pengisiannya. Saya sendiri pernah mengisi survei seperti ini, misalnya saat berhubungan dengan layanan purna jual kendaraan. Biasanya konsumen diminta memberikan tanggapan apakah puas atau tidak terhadap pelayanan yang diberikan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sistem penilaian dalam SKM nantinya menggunakan bobot penilaian tertentu dengan rentang nilai yang akan diisi langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Contohnya, masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan di Dinas Pendapatan maupun instansi lainnya.
“Dari SKM ini nantinya bisa terlihat apakah masyarakat puas atau tidak terhadap pelayanan yang diberikan. Jika ada masyarakat yang merasa tidak puas, maka dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan yang terintegrasi dengan Diskominfo,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kabag Ortal menegaskan bahwa pembinaan pelayanan publik secara keseluruhan berada di bawah koordinasi Bagian Organisasi. Capaian pelayanan publik tersebut juga menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung peningkatan nilai reformasi birokrasi daerah.
“Nilai reformasi birokrasi kita saat ini masih perlu ditingkatkan. Karena itu, pelayanan publik diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kenaikan bobot penilaian reformasi birokrasi, sekaligus berkolaborasi dengan pembangunan digital melalui Diskominfo dan arsitektur SPBE,” tambahnya. (Decky-KOMINFO)
