SIARAN PERS
NOMOR: 120/SP/VI/BKIP/2020

Jaga Jarak dan Pembatasan Kapasitas Tetap Diberlakukan

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 8 Juni 2020.

“Menindaklanjuti Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, Kemenhub telah menerbitkan aturan pengendalian transportasi yang merupakan revisi dari Permenhub 18/2020,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa 9/6/2020.

Menhub menjelaskan, dengan dibukanya kembali sejumlah aktivitas ekonomi, akan berdampak pada terjadinya peningkatan aktivitas perjalanan orang melalui transportasi. Untuk itu Kemenhub melakukan antisipasi dengan melakukan penyempurnaan Permenhub 18/2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

“Pengendalian transportasi yang dilakukan menitikberatkan pada aspek kesehatan, karena kami berupaya untuk menyediakan transportasi agar masyarakat baik itu petugas transportasi maupun penumpang tetap bisa produktif namun tetap aman dari penularan Covid-19 sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo,” jelas Menhub Budi.

Secara umum ruang lingkup pengendalian transportasi yang dilakukan adalah untuk seluruh wilayah dan untuk wilayah yang ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pengendalian transportasi yang dilakukan meliputi penyelenggaraan transportasi darat (kendaraan pribadi dan angkutan umum seperti mobil penumpang, bus, dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan), laut, udara dan perkeretaapian.

Para penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi, para operator sarana dan prasarana transportasi wajib melakukan penerapan protokol kesehatan, penerapan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan physical distancing (jaga jarak) mulai saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan saat sampai tujuan atau kedatangan.

“Terkait pembatasan jumlah penumpang pada sarana transportasi akan ditetapkan selanjutnya oleh Menteri Perhubungan melalui Surat Edaran dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian di kemudian hari,” ungkap Menhub.

Beberapa Surat Edaran Menhub tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 tersebut yaitu, SE Nomor/2020 untuk transportasi darat, SE Nomor 12/2020 untuk transportasi laut, SE Nomor 13/2020 untuk transportasi udara, dan SE Nomor 14/2020 untuk transportasi perkeretaapian.

Beberapa revisi pada pasal-pasal dari Permenhub 18/2020, diantaranya :

• Revisi terkait pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk yang semula pada Permenhub 18/2020 maksimal 50 persen, pada Permennub 41/2020 akan diatur selanjutnya oleh Menteri Perhubungan melalui Surat Edaran. Misalnya : di transportasi udara menetapkan pembatasan jumlah penumpang maksimal 70 persen dari total jumah kapasitas tempat duduk dengan penerapan protokol kesehatan.

• Terkait penggunaan sepeda motor yang dapat membawa penumpang dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat maupun kepentingan pribadi dengan syarat tetap memenuhi protokol kesehatan seperti : melakukan aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika suhu badan di atas normal atau sakit.

• Terkait pengendalian transportasi udara yaitu penyesuaian kapasitas (slot time) bandara berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemenhub.

• Terkait pengenaan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada para operator sarana/prasarana transportasi dan para pengelola angkutan barang yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif tersebut mulai dari mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif.

• Terkait sosialisasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh berbagai unsur seperti : Menhub, Panglima TNI, KaPolri, Gubernur, Bupati/Walikota, Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 pusat dan daerah, Unit Pelaksana Teknis Kemenhub dan para operator transportasi.

Sebagai informasi, melalui SE Gugus Tugas Nomor 7/2020, telah ditetapkan kriteria dan persyaratan bagi individu untuk bepergian. Dimana kriteria yang harus dipenuhi bagi semua orang yang akan bepergian yaitu wajib mengenakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan.

Kemudian, terkait persyaratan yang harus dipenuhi individu untuk dapat bepergian yaitu : Untuk perjalanan orang dalam negeri wajib menunjukkan identitas KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah, menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan, atau dapat menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR dan Rapid Test.

Dengan catatan, seluruh persyaratan perjalanan orang dalam negeri tersebut dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.

Selanjutnya, untuk persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri, diharuskan melakukan tes PCR pada saat ketibaan bila belum melaksanakan tes dan apabila tidak dapat menunjukkan surat hasil tes PCR dari negara keberangkatan. Pemeriksaan PCR dikecualikan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tidak memiliki peralatan PCR, digantikan dengan tes rapid dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas.

Gugus Tugas juga meminta masyarakat untuk mengunduh dan mengaktifkan aplikasi “Peduli Lindungi” pada perangkat telepon seluler yang bisa diunduh melalui Playstore atau Appstore.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang akan bepergian keluar masuk DKI Jakarta, sesuai Pergub DKI Jakarta 47/2020 tentang Surat Izin Keluar/Masuk DKI Jakarta (SIKM). (RDL/LA/RK)

#PenghubungIndonesia

Jakarta, 9 Juni 2020

BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KondKominfo

Tataba, BanggaiKep.go.id – Tenaga Ahli Pendamping Profesional (TAPP) Kabupaten Banggai Kepulauan Muh. Yamin, ST menghimbau agar Pemerintah Desa transparansi daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Dalam sambutannya pada penyaluran BLT-DD yang dilaksanakan di Desa Paisubatu dan Batangono, Sabtu (6/6/2020), Muh. Yamin menegaskan “Guna transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pemerintah Desa wajib membuat baliho yang didalamnya memuat jumlah anggaran, daftar nama penerima, sesuai yang tertuang dalam Perkades serta memampang dokumentasi saat penyaluran BLT-DD agar masyarakat bisa mengakses siapa saja yang menerima manfaat BLT-DD”.

“Agar ditahu disalurkan atau tidak, seperti ada kejadian dibeberapa desa namanya terdaftar tetapi penerima fiktif, tapi bukan di Banggai Kepulauan sambil berkelakar, jadi itulah gunanya pembuatan baliho untuk publikasi kepada masyarakat mengenai penyaluran BLT DD”, ungkap Muh. Yamin.

Selain itu, Muh.Yamin juga menegaskan kepada Pemdes “Jangan ada pemotongan BLT-DD dalam bentuk apa pun”.(AmosKominfo)

Sambulangan, BanggaiKep.go.id – Camat Bulagi Utara Edison Moligay, S.Sos, M.A.P menyalurkan bantuan masker dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep) kepada Kades dan Lurah serta Pimpinan rumah ibadah seusai melaksanakan rapat bersama membahas pelaksanaan kegiatan keagamaan memasuki New Normal di wilayah Kecamatan Bulagi Utara.

Penyerahan masker bantuan dari Gugus Tugas Covid-19 Kab. Banggai Kepulauan oleh Edison Moligay dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Bulagi Utara, Senin, (8/6/2020).

Sebelum menyerahkan bantuan masker kain, Edison menyampaikan bahwa penyaluran bantuan masker ini merupakan kepedulian Pemerintah Banggai Kepulauan kepada masyarakat dan bantuan masker sudah yang kedua kalinya disalurkan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kab. Banggai Kepulauan.

Edison pun berpesan kepada Kades, Lurah serta Pimpinan rumah ibadah untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat agar mengenakan masker ketika berada diluar rumah dan dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan selalu patuhi himbauan Pemerintah sehubungan dengan pencegahan covid-19.

“Karena pencegahan covid-19 bukan hanya tanggungjawab Pemerintah serta Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 dan Tim Relawan Desa tetapi merupakan tanggungjawab kita bersama untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona”, ungkap Edison. (AmosKominfo)

 

Paisubatu, BanggaiKep.go.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep) menghadiri penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Paisubatu Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan, Sabtu, (6/6/2020).

Dalam sambutan Kadis PMD BanggaiKep Rahmat Labou, S.STP mengatakan “Sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” sehingga kenapa BLT-DD ditujukan bagi keluarga miskin dimasa pandemi Covid-19, karena orang miskin tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa disituasi pandemi penyebaran virus corona”.

“Siapa yang bilang orang kaya bisa menerima BLT-DD dimana jaminannya?, seharusnya orang kaya harus membantu negara dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dengan membantu mereka yang miskin”, lanjut Rahmat.

Disamping itu, Kadis PMD juga menekankan kepada aparat Desa, “Saya juga selalu tekankan tidak ada aparat desa dan BPD yang menerima BLT-DD, sebab mereka tidak bisa dikategorikan miskin karena penghasilan diatas Rp. 600.000”.

Menurut Rahmat yang berhak menerima adalah mereka yang nama-namanya tertuang didalam Peraturan Kepala Desa sesuai yang dikirimkan ke KKPN, “Aparat Desa jangan coba-coba melakukan pemotongan karena sangsinya berat dipidana dan didenda”, tegas Kadis PMD.

Selanjutnya Rahmat Labou menyerahkan BLT-DD secara simbolis yang didampingi oleh Plt. Camat Buko Kori Yalume, S.Sos, Kapolsek Buko diwakili oleh Brigpol Yengki Kumano, Danramil 1308-13 Buko diwakili Sema S. Mangati, TAPP BanggaiKep Muh. Yamin, ST,  TPD Kec. Buko Andi Ndiba, Kades Paisubatu Peri Lasalo dan Ketua BPD Paisubatu Suleman Yanisa. (AmosKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banggai Kepulauan Ir. Kondrad D Galala, MM didampingi Kepala Seksi Penyiaran Komunikasi dan Pengelolaan Media Publik Taqyudin Lumbon, ST mengikuti Video Conference (Vicon) yang diselengarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, membahas kesiapan dalam menghadapi Pemilu tahun 2020.

Bersama Narasumber Dr. Abdullah Khusairi, Dewa Raka Sandi Komisioner KPU RI, serta Sahran Raden Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan diikuti pula oleh KPU Kabupaten Toli-Toli, Humas Pemda Poso, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan serta Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banggai Kepulauan, Selasa (09/06/2020).

Dalam menghadapi pelaksanan pemilu 2020 dimasa pandemi corona virus, maka perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah agar masyarakat tetap melaksanakannya dengan baik dan benar tetap berjalan sesuai dengan aturan Pemerintah.

Adanya kendala dalam melakukan sosialisasi secara daring sangat diperlukan adanya perhatian khusus Pemerintah (Pusat) untuk kelancaran komunikasi, terutama di daerah-daerah yang belum mempunyai jaringan internet, agar semua informasi mengenai Pemilu bisa sampai kepada masyarakat dengan benar dan tepat.

Dr. Abdullah Khusairi selaku Narasumber vicon menyampaikan, “Mengenai pelaksanaan pemilu kita sebagai Pemerintah juga harus lebih mengawasi akan adanya informasi yang tidak benar (Hoax) masuk ke masyarakat, mengingat masih banyak daerah-daerah yang belum ada jaringan internet”.

“Untuk mewujudkan pemilu yang baik kita harus tetap membangun komunikasi dengan masyarakat namun tetap bekerja secara profesional dan dengan adanya kerjasama antar Pemerntah, KPU bersama Humas kemudian saling kolaborasi dengan tetap berpijak pada aturan-aturan yang berlaku”, ucap Abdullah Khusairi . (ViktorKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Assalamualaikum dan selamat siang, Bapak/ Ibu yang kami hormati.

Kembali kami laporkan situasi Covid-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan update 9 Juni 2020 jam 12.00 wita bahwa terlapor 1 kasus OTG wilayah Kecamatan Tinangkung.

Sehingga data covid-19 update hari ini yakni ODP 0 kasus, PDP 0 kasus, OTG 3 orang termasuk 1 OTG terkonfirmasi positif.

Selanjutnya untuk pelaku perjalanan yang sudah selesai masa karantina berjumlah 3.461 orang.

Terimakasih🙏 Salam Sehat
Atas nama Pemerintah Daerah Kab. Banggaikep menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mematuhi anjuran Pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip Physical dan Sosial Distancing dengan langkah-langkah sbb:
a. Tetap tinggal di rumah jika TDK berkepentingan
b. Hindari berkumpul dengan orang banyak
c. Pakai masker jika keluar rumah
d. Jaga jarak dengan orang sekitar minimal 1 meter
e. Cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah beraktivitas
f. Berperilaku hidup bersih dan sehat

Perlu disadari bahwa dimana dan kapan saja resiko penularan bisa saja terjadi untuk itu kita semua perlu berhati-hati, jangan panik, patuhi anjuran Pemerintah, semoga Tuhan senantiasa merahmati setiap upaya dan langkah kita untuk bisa keluar dari pandemi ini.amin🙏
“Bangkep Bersatu cegah covid-19” 💪

Juru Bicara Arabia Tamrin, SKM. (ElsiKominfo)

Sambulangan, BanggaiKep.go.id – Masuki masa New Normal atau tatanan kehidupan baru dimasa pandemi Corona Virus Desease 2019 atau lebih akrab kita dengar virus Corona (Covid-19), Camat Bulagi Utara melaksanakan rapat bersama Pemerintah Desa/Kelurahan serta para Pemimpin rumah ibadah se-Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.

Rapat dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum Kec. Bulagi Utara dan dipimpin oleh Camat Bulagi Utara Edison Moligay, S.Sos, M.A.P serta dihadiri oleh Danramil 1308 Bulagi, Kantor Urusan Agama Kec. Bulagi, Ketua Klasis Peling GPIBK, Kepala Desa, Lurah, para Pendeta, Ketua Jemaat serta Imam Masjid yang ada di wilayah Kecamatan Bulagi Utara, Senin, (8/6/2020).

Edison Moligay memaparkan tujuan pelaksanaan rapat ini guna membahas kesiapan pemimpin rumah ibadah dalam melaksanakan kegiatan peribadatan berjemaah baik bagi umat nasrani di gedung gereja dan umat muslim di masjid.

“Pelaksanaan kegiatan keagamaan dirumah ibadah dimasa pandemi covid-19 tetap mengacu pada peraturan dan himbauan Pemerintah dengan menerapkan protokol pencegahan covid-19. Diantaranya wajib memakai masker, sebelum masuk rumah ibadah cuci tangan terlebih dahulu, setiap rumah ibadah wajib menyiapkan tempat cuci tangan, jarak dalam rumah ibadah diatur minimal 1,5 Meter”, kata Edison.

Lanjutnya, “Sebelum dan sesudah penyelenggaraan ibadah rumah atau ruangan tempat peribadatan wajib disemprot dengan cairan disinfektan dalam setiap kegiatan keagamaan yang melibatkan jemaat harus melibatkan petugas atau tim relawan covid-19 disetiap desa agar dapat memantau jemaat yang mungkin baru datang dari luar daerah dan sedang menjalani karantina”, jelas Edison menambahkan.

“Untuk lebih jelas silahkan dibaca Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Nomor 460/109/Bag.KESRA tentang Panduan Penyelengaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah dalam mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 Dimasa Pandemi”, tutur Camat. (AmosKominfo)