Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan resmi meluncurkan program “ASN Menulis” bersamaan dengan kegiatan Bedah Buku yang digelar di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Daerah Banggai Kepulauan, Senin (16/6/2025).

Kegiatan tersebut di buka secara resmi oleh Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST, MT, AIFO, Ia memberikan apresiasi tinggi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah aktif menuangkan gagasan dan pengalaman mereka dalam bentuk karya tulis.

Dalam sambutannya, Bupati Rusli menegaskan pentingnya peran ASN sebagai intelektual birokrasi yang tidak hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga mampu berpikir kritis dan solutif.

“Bedah buku adalah salah satu upaya promosi literasi dasar, agar pengetahuan dan inspirasi dapat tersebar ke seluruh unsur masyarakat. ASN yang menulis akan menjadi ASN yang lebih reflektif, inovatif, dan solutif dalam merespons dinamika pembangunan serta tantangan masyarakat,” ujar Bupati.

Program “ASN Menulis” sendiri merupakan inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui budaya literasi di lingkungan birokrasi.

Melalui program ini, setiap OPD didorong untuk menghasilkan karya tulis, mulai dari perencanaan hingga profil biografi kepala OPD. “Tulisan adalah warisan intelektual yang abadi. Melalui tulisan, ide dan pengalaman kita bisa menginspirasi banyak orang, bahkan lintas generasi,” tambah Rusli.

Bupati juga berharap, gerakan literasi di kalangan ASN ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. “Mari kita ubah paradigma bahwa birokrasi hanya sibuk dengan rutinitas administrasi. Setiap pengalaman kerja ASN adalah sumber ilmu yang layak dibagikan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Rusli juga memberikan ucapan selamat dan terima kasih kepada para penulis ASN yang karyanya dibedah dalam acara ini. Ia mengajak seluruh ASN untuk terus menulis dan berkarya, serta menjadikan kegiatan ini sebagai inspirasi untuk memulai menulis.

Acara Bedah Buku dan Launching “ASN Menulis” diakhiri dengan harapan agar program ini dapat menjadi gerakan literasi yang kuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, serta membawa dampak positif bagi kemajuan daerah di masa mendatang.

Turut hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan, Kasat Pol PP, Kepala Dinas Perikanan serta undangan lainnya. (Roy-KOMDIGI)

Paisupok, Banggaikep.go.id Edisi Informasi 12 Juni 2025  – Setelah sukses melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) se-Sulawesi Tengah yang berlangsung pada 10–14 Juni 2025 di Kabupaten Banggai, Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata unggulan Sulawesi Tengah, yakni Danau Paisupok.

Foto: Nampak Bapak Danang Jaya, Direktur Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan  Pembangunan Manusia.  BSSN berpose di atas piddle board Sumber Doc: Kominfo Bangkep

Rombongan TTIS dipimpin oleh Danang Jaya, S.Si., M.Kom selaku Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BSSN bersama sejumlah personel ahli yaitu Firman Maulana, S.E (Sandiman Ahli Madya), Sri Boentaran Darmo Kusumo, S.Psi (Sandiman Ahli Muda), dan Rizal Damar Sasangka, S.Tr.Kom (Sandiman Ahli Pertama).

Kehadiran mereka ke Danau Paisu Pok langsung mendapat perhatian dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, Ratnasari N. Turungku, SKM.,MPH menyambut hangat rombongan BSSN. Ia menilai momen ini bukan sekadar relaksasi setelah agenda nasional, melainkan juga bentuk promosi Pariwisata Daerah secara strategis.

Foto: Nampak Kadis Kominfo Bangkep Ratnasari N.Turungku bersama Kabid Persandian Provinsi Sulawesi Tengah Distyawati, SH.,MM dan Pejabat Dinas Kominfo Banggai dan Pejabat BSSN sedang menikmati suasana di Danau Paisupok Sumber Dok: Kominfo Bangkep

“Kami bangga Danau Paisu Pok menjadi daya tarik tersendiri setelah rangkaian kegiatan strategis nasional. Ini menunjukkan bahwa Banggai Kepulauan tidak hanya fokus membangun sistem keamanan siber daerah, tetapi juga kaya akan potensi wisata yang luar biasa,” ujar Ratnasari.

Sementara dalam pernyataan, Danang Jaya mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan Danau Paisupok. “Saya baru pertama kali ke Banggai Kepulauan, dan langsung dibuat takjub oleh kejernihan Danau Paisu Pok yang benar-benar seperti kaca. Sebelumnya, saya memang memiliki kebiasaan mencari informasi wisata melalui Google dan media sosial setiap kali mengikuti kegiatan di daerah. Kali ini, pilihan jatuh ke Danau Paisu Pok, apalagi bertepatan juga dengan agenda kunjungan Staf Khusus Presiden bidang Pariwisata yang sedang berada di lokasi,” ungkapnya.

Tim TTIS BSSN juga mengapresiasi keramahan masyarakat setempat serta kesiapan destinasi wisata dalam menyambut kunjungan nasional. Mereka berharap sinergi antara transformasi digital dan promosi potensi wisata seperti ini dapat terus terbangun, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum yang mempertegas citra Banggai Kepulauan sebagai daerah yang siap menghadapi tantangan era digital, tanpa melupakan kekayaan budaya dan alamnya yang mendunia. (IKP-M3Dy-KOMINFO)

LUWUK, Banggaikep.go.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Ratnasari N. Turungku, SKM.,MPH, menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) yang diselenggarakan oleh DKISP Kabupaten Banggai bertempat di Hotel Santika, Luwuk Selatan, Rabu (11/6/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, dalam sambutannya menekankan pentingnya pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghadapi potensi ancaman serangan digital yang semakin nyata.

“Kehadiran Tim Tanggap Insiden Siber menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi, merespons, dan memitigasi insiden siber secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tegas Wabup Furqanuddin.

Menurutnya, meski transformasi digital telah meningkatkan efisiensi birokrasi dan layanan publik, tetapi tanpa perhatian serius pada aspek keamanan informasi, kemajuan tersebut dapat menjadi titik lemah yang membahayakan integritas pemerintahan dan privasi masyarakat.

Bimtek ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kominfo se-Sulawesi Tengah, termasuk dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Ratnasari N. Turungku menyampaikan bahwa partisipasi aktif dalam kegiatan ini sangat penting dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan Daerah terhadap serangan siber.

“Kegiatan ini memberikan pemahaman menyeluruh bagi kami di daerah, terutama dalam membentuk struktur TTIS yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Ratnasari.

Dalam kegiatan tersebut juga hadir Kepala DKISP Banggai Lesmana P. Kulab, Sekretaris DKISP Rastono, dan Kabid Persandian DKISP Banggai Suliyanti Ahmad yang memaparkan bahwa materi bimtek mencakup pemahaman teknis, kebijakan peran TTIS, serta simulasi penanganan insiden siber.

Pada hari kedua kegiatan Bimbingan Teknis Tim Tanggap Insiden Siber, turut hadir Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia, Badan Siber dan Sandi Negara, Bapak Danang Jaya, S.Si., M.Kom.

Dalam arahannya, beliau mengingatkan bahwa penguatan pertahanan siber tidak cukup hanya dengan perangkat teknologi. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kesadaran tinggi terhadap keamanan informasi merupakan unsur paling vital dalam sistem pertahanan digital pemerintah daerah.

Adapun narasumber berasal dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), antara lain: Firman Maulana, S.E (Sandiman Ahli Madya), Sri Boentaran Darmo Kusumo, S.Psi. (Sandiman Ahli Muda), Rizal Damar Sasangka, S.Tr.Kom (Sandiman Ahli Pertama).

Bimtek ini berlangsung selama dua hari dan diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang tangguh serta mempercepat pembentukan TTIS di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, termasuk Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

Jakarta.banggaikep.go.id  Edisi info 13 Juni 2025. — Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan kepentingan fiskal melalui upaya penegasan batas wilayah administratif kabupaten. Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey, bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Bangkep, Afriyanto Pamolango, S.STP melakukan audiensi langsung dengan Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri di Gedung H Lantai 5, Jakarta.

Sumber Dokumen: PROKOPIM BANGKEP Pertemuan Resmi Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfy Kambey serta Pejabat Dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Dan Kementerian Dalam Negeri  RI

Dalam pertemuan tersebut, Pemda Bangkep menyampaikan kondisi terkini wilayah yang sejak ditetapkan sebagai daerah otonom pada tahun 1999, belum memiliki peta atas Kabupaten yang disahkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat. Ketidakhadiran dokumen legal ini berdampak langsung pada posisi fiskal Bangkep, terutama dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas).

Tujuan utama kami adalah menyampaikan kondisi faktual Bangkep dan menanyakan langkah serta persyaratan yang harus disiapkan agar peta batas ini dapat disusun dan disahkan,” ujar Kabag Tapem Afriyanto Pamolango

Menurutnya, penegasan batas administratif menjadi bagian dari langkah strategis pemerintahan Bupati Rusli Moidady dan Wabup Serfi Kambey dalam memperkuat basis Fiskal Daerah. Salah satu dampak nyata dari ketidakjelasan batas wilayah adalah kecilnya porsi DBH Migas yang diterima Bangkep, meski secara geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai sebagai Daerah penghasil.

“Enam persen DBH Migas untuk daerah perbatasan hanya dinikmati Tojo Una-Una dan Morowali Utara. Bangkep justru diposisikan hanya sebagai salah satu dari sembilan daerah dalam provinsi penghasil,” jelasnya.

Pido menambahkan, hal ini bukan disebabkan oleh kesalahan pihak perusahaan Migas ataupun daerah penghasil, melainkan tidak adanya peta batas sah yang menjadi dasar legal administratif. Ia juga menyebut, penanganan isu ini perlu sinergi tiga daerah Bangkep, Touna, dan Morut dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber Dokumen: PROKOPIM BANGKEP Pertemuan Resmi Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey Di  Ruang Rapat Kementerian Dalam Negeri, RI

Wakil Bupati Serfi Kambey yang hadir langsung dalam audiensi tersebut mengungkapkan apresiasi atas respon positif dari Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah.

Kami disambut baik dan pihak direktorat berkomitmen mendampingi proses ini, bahkan hingga lintas kementerian, termasuk ke Kementerian Keuangan, Ia menegaskan, Pemda Bangkep akan segera memaksimalkan kinerja Tim Penegasan Batas Kabupaten (TPBK) dan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk melengkapi seluruh persyaratan teknis.

Pihak Ditjen Adwil sendiri menyebut kasus Bangkep sebagai kasus langka, mirip dengan yang pernah dialami Kabupaten Meranti di Riau, dan akan menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. (IKP-M3dy-KOMINFO)

Jakarta, banggaikep.go.id Edisi Informasi 13 Juni 2025 — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan audiensi bersama Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah (Ditjen Adwil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bertempat di Ruang Rapat Gedung H Lantai 5, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Sumber Dokumen: PROKOPIM BANGKEP Pertemuan Resmi Wakil Bupati Banggai Kepulauan SerfI Kambey Di Ruang Rapat Yang Berlangsung Di Gedung H, Lantai 5 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Dalam Gambar Tampak Sejumlah Pejabat Dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Dan Kementerian Dalam Negeri Tengah.

Kegiatan audiensi ini dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey, didampingi oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan, Afriyanto Pamolango, S.STP. Sementara dari pihak Kementerian Dalam Negeri hadir Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP., M.A., Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Drs. Yohanes Sena, M.Si, serta Analis Kebijakan Ahli Madya Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II, Teguh Subarto, S.Sos., M.M.

Audiensi ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan dalam memperkuat administrasi kewilayahan, khususnya terkait penyelesaian dan penegasan batas wilayah. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah persoalan teknis menyangkut batas administratif antar daerah, serta langkah-langkah percepatan penyusunan dokumen batas yang sesuai regulasi nasional.

Wakil Bupati Serfi Kambey dalam penyampaiannya menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan batas wilayah secara komprehensif. “Kami memandang penegasan batas wilayah sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, efisien, dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik,” ujar Serfi.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP., M.A., menyambut baik inisiatif Pemkab Banggai Kepulauan dan menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan kejelasan wilayah administrasi. “Penegasan batas bukan hanya soal peta, tetapi juga menyangkut legitimasi pelayanan, perencanaan pembangunan, dan kepastian hukum,” ujarnya.

Audiensi ini menghasilkan sejumlah poin tindak lanjut yang akan dikawal bersama, termasuk fasilitasi teknis lanjutan, harmonisasi dokumen batas, serta sinkronisasi peta wilayah melalui mekanisme yang sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap hasil pertemuan ini dapat mempercepat proses legalisasi batas wilayah dan memperkuat fondasi tata pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pembangunan daerah. (IKP-M3Dy-KOMINFO)

Salakan, 12 Juni 2025 — Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Pariwisata, Zita Anjani, S.Sos., M.Sc., dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Banggai Kepulauan, pada tanggal 12 hingga 15 Juni 2025.

Poto Maslan A. Anwar, S.STP. Kabag Prokopim Sekretariat Daerah Bangkep

Kepastian agenda kunjungan ini disampaikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Banggai Kepulauan, Maslan A. Anwar. S.STP. Dalam keterangannya, Maslan menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Pariwisata Surat kunjungan kerja dari Ibu Zita Anjani selaku Utusan Khusus Presiden RI Bidang Pariwisata telah kami terima Rencananya kunjungan akan dilaksanakan mulai Kamis sampai dengan Minggu, 12 hingga 15 Juni 2025,” ujar Maslan.

Sebagai bentuk kesiapan, Prokopim Banggai Kepulauan akan segera melakukan koordinasi dengan Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, ST., MT., serta Kepala Dinas Pariwisata, dr. James Handrik Pinontoan.

Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Banggai Kepulauan dan Kepala Dinas Pariwisata, guna memastikan seluruh rangkaian agenda kunjungan kerja dapat berjalan lancar dan optimal lanjutnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata di Banggai Kepulauan, yang selama ini dikenal dengan potensi destinasi alam dan budaya yang memukau, seperti Danau Paisupok, Pantai Poganda

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyambut baik rencana ini dan menganggap kunjungan Utusan Khusus Presiden sebagai bentuk perhatian nyata dari pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pariwisata di wilayah kepulauan. Terutama dalam upaya mendorong peningkatan infrastruktur, promosi destinasi unggulan, serta penguatan kapasitas pelaku pariwisata lokal. (IKP-m3dY-KOMINFO)

Jakarta, banggaikep.go.ig Edisi Informasi 12 Juni 2025 — Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey, menghadiri agenda audiensi bersama DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung A-1 Lantai 2, Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (12/6).

Sumber Dokumen Prokopim Banggai Kepulauan

Audiensi ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mendorong percepatan pembangunan dan penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Plt. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ketua DPRD Banggai Kepulauan Arkam Supu, S.Th.I., M.H., Pj. Sekretaris Daerah Suripto Nurdin, S.Sos., Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rahman Hasan, ST., M.T., jajaran Komisi II DPRD, Plt. Sekretaris DPRD Asgar Lalu, SH., Kepala Subdirektorat Wilayah III Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, serta unsur Bagian Hukum Setda dan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Wakil Bupati Serfi Kambey menekankan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah pusat guna menghadirkan kawasan permukiman yang layak dan manusiawi bagi masyarakat Banggai Kepulauan. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan audiensi ini sebagai ruang komunikasi yang konstruktif. “Kami sangat mengapresiasi perhatian dari Kementerian PKP. Harapan kami, sinergi ini terus terjaga dan ditindaklanjuti dengan program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Serfi.

Sumber Dokumen Prokopim Banggai Kepulauan

Audiensi juga menjadi ajang pemaparan kondisi terkini kawasan permukiman di Banggai Kepulauan, termasuk tantangan dan kebutuhan anggaran untuk program pembangunan rumah layak huni dan infrastruktur dasar.

Ketua DPRD Arkam Supu dalam kesempatan yang sama menyatakan komitmen legislatif daerah dalam mengawal setiap kebijakan yang pro-rakyat, terutama pada sektor permukiman dan perumahan. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan atensi lebih terhadap kabupaten kepulauan seperti Banggai.

Pertemuan ini ditutup dengan diskusi terbuka dan penyampaian beberapa usulan strategis dari Pemkab Banggai Kepulauan yang akan dikaji lebih lanjut oleh pihak Kementerian PKP. Audiensi ini diharapkan menjadi pintu awal terwujudnya kolaborasi antarpemerintah demi kehidupan permukiman yang lebih baik dan berdaya saing di wilayah kepulauan. (IKP-m3Dy-KOMINFO)

 

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Rusli Moidady membuka secara Resmi rapat Tindak Lanjut Hasil  Pengawasan Kearsipan (TLHP) Tahun 2024 dan  Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025, Kamis (12/06/2025).

Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan dan di hadiri Asisten Setda, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Opd Lingkup Pemda, Pejabat Struktural Dan Fungsional Bidang Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan Yang Sempat  Hadir, Tim Arsiparis Dan Para Pengelola Arsip Di Seluruh Opd Kabupaten Banggai Kepulauan Yang Sempat  Hadir, Serta Undangan Lainnya.

Dalam sambutanya, Bupati mengatakan sebagaimana kita ketahui bersama, pengawasan kearsipan merupakan bagian integral dari upaya  kita dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Akuntabel, dan Transparan.

Melalui hasil pengawasan kearsipan tahun 2024 yang telah di lakukan, kita dapat melihat sejauh mana tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan arsip dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, ini adalah cerminan kinerja kita bersama, sekaligus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan  secara berkelanjutan.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, para arsiparis, serta seluruh opd yang telah melaksanakan tugas pengelolaan  kearsipan dengan penuh dedikasi,” ucapnya.

“Oleh karena itu, melalui kegiatan rapat tindak lanjut ini sangat penting untuk menyepakati langkah-langkah perbaikan yang konkrit dan terukur, agar rekomendasi hasil pengawasan tidak hanya menjadi catatan semata, tetapi benar-benar di tindak lanjuti dan berdampak  nyata,” jelas Rusli Moidady.

Selain itu, terkait persiapan pengawasan internal tahun 2025, saya meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dalam pengelolaan arsip secara tertib, sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, melakukan evaluasi internal dan pembenahan sistem kearsipan secara menyeluruh, menyediakan sarana dan prasarana kearsipan yang memadai, serta memberikan  dukungan terhadap peningkatan kapasitas sdm kearsipan dimasing-masing unit kerja.

“Saya yakin, dengan sinergi dan kerja sama      yang kuat, kita mampu meningkatkan nilai pengawasan kearsipan dari tahun ke tahun, sekaligus menjaga integritas dan berkelanjutan informasi Pemerintahan kita,” kata Bupati.

Rusli juga berharap rapat ini dapat menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang aplikatif dan tepat sasaran. “Mari kita jadikan momentum ini sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola arsip yang profesional, terpercaya,  dan berdaya guna,” ujarnya. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO secara resmi menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 349 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 368 orang tahun 2025 bertempat di Halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Selasa (10/06/2025).

Kegiatan di hadiri Asisten II Setda Banggai Kepulauan, Staf Ahli Setda Banggai Kepulauan, Kepala OPD Lingkup Pemda, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang telah di terima dan di angkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, “Selamat bergabung menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara,” katanya.

Buat berharap kepada seluruh CPNS dan PPPK yang sudah dilantik untuk tetap amanah dan bertanggung jawab dalam tugas sebagai ASN.

“Saya berharap saudara-saudari menerima amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab, amanah ini jangan di sia-siakan tapi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. jaga dan imbangi amanah ini dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja ada perubahan sikap yang lebih disiplin dan lebih kreatif serta inovatif dalam bekerja,” ucap Rusli Moidady.

Ia juga menyampaikan dalam tugas sebagai ASN di butuhkan suatu keseriusan, tanggung jawab moral dan komitmen bersama serta bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Seperti diketahui, Aparatur Sipil Negara merupakan amanah pemerintah yang harus di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, dengan menerima surat keputusan Bupati Banggai Kepulauan sebagai aparatur sipil negara yang baru saja di berikan maka sudah terikat bukan lagi sebagai orang yang bebas berbuat dan berperilaku, tetapi ada aturan dan norma yang mengikat saudara-saudari sebagai Aparatur Sipil Negara.

“Saya juga berharap agar saudara-saudari bisa menjaga sikap dan perilaku, jaga nama baik korps dan integritas sebagai abdi Negara, pelajarilah aturan-aturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban serta larangan-larangan bagi Aparatur Sipil Negara,” terangnya.

Selain itu, Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengharapkan peran dan kiprah saudara-saudari dalam mengabdikan diri sebagai ASN di Kabupaten Banggai Kepulauan, dan secara optimal. diharapkan saudara-saudari juga bisa menjadi panutan bagi masyarakat, baik dalam berperilaku, bekerja maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan masing-masing.

“Saya minta kepada seluruh ASN CPNS dan PPPK yang telah menerima Surat Keputusan Pengangkatan pada hari ini untuk segeralah lakukan adaptasi terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing, serta bangun koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang efektif secara berjenjang, baik dengan pimpinan atau pun dengan rekan kerja dan ciptakanlah suasana kerja yang kondusif dan kerja sama yang baik di antara pimpinan dan rekan kerja di lingkungan unit kerja saudara-saudari agar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dapat di capai dengan hasil maksimal,” jelas Bupati.

Oleh karena itu, Bupati juga berpesan segera pelajari dan pahami tupoksi serta lingkungan kerja masing-masing secara cepat dan akurat. juga tingkatkan motivasi dan semangat kerja, sehingga tugas-tugas yang telah di percayakan dapat di laksanakan dengan baik. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, banggaikep.go.id Edisi Informasi 9 Juni 2025 — Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, ST., MT., bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Banggai Kepulauan, Harry Saputra Nursin, S.STP., MAP., secara resmi menyandang gelar profesi AIFO (Ahli Ilmu Faal Olahraga). Gelar tersebut diberikan setelah keduanya dinyatakan lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesional yang berwenang.

Poto: Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady. ST., MT. AIFO. Sumber: Kominfo

Penganugerahan gelar AIFO ini dilakukan oleh Perkumpulan Ahli Ilmu Faal Olahraga Indonesia (PAKORI) melalui proses asesmen dan sertifikasi yang mengacu pada standar nasional. Sertifikasi ini juga bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang keolahragaan yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan demikian, nama resmi keduanya kini menjadi: Rusli Moidady, ST., MT., AIFO dan Harry Saputra Nursin, S.STP., MAP., AIFO.

Gelar AIFO merupakan bentuk pengakuan atas kompetensi di bidang ilmu faal olahraga, yaitu cabang ilmu yang mempelajari fungsi tubuh dalam aktivitas fisik dan olahraga. Ilmu ini memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan hidup sehat serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

Dalam keterangannya, Bupati Rusli Moidady menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas gelar yang diterima. Ia menegaskan bahwa hal ini menjadi tanggung jawab moral untuk terus mendorong pengembangan dunia olahraga sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak bisa dilepaskan dari aspek kesehatan dan kebugaran. Gelar ini kami terima sebagai bentuk komitmen dan dorongan moral untuk terus mendukung gerakan hidup sehat di tengah masyarakat,” ungkap Bupati.

Senada dengan itu, Kasat Pol PP Harry Saputra Nursin menyatakan bahwa pemahaman ilmu faal olahraga sangat relevan dalam mendukung tugas-tugas lapangan yang menuntut kesiapan fisik dan mental tinggi”. tuturnya

Poto: Kasat Pol-PP Harry Saputra Nursin, S.T.T.P., M.AP., AIFO Sumber : POL-PP BKP

Penganugerahan gelar ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui jalur sertifikasi keahlian. Menindaklanjuti hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah, Suripto Nurdin, mengeluarkan instruksi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dalam setiap bentuk publikasi resmi termasuk baliho, spanduk, backdrop acara, media sosial, dan media komunikasi lainnya, penulisan nama Bupati wajib mencantumkan gelar AIFO secara lengkap
Rusli Moidady, ST., MT., AIFO. Langkah ini merupakan bentuk penghargaan terhadap pencapaian profesional dan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang menghormati integritas dan kapasitas pemimpinnya. (IKP-M3DY-KOMINFO)