Kepala Kemenag Bangkep Ajak Masyarakat Tingkatkan Zakat dan Kepedulian Sosial di Bulan Ramadhan

Salakan, BanggaiKep.go.id — Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan sambutannya dalam kegiatan penyaluran paket Ramadhan oleh BAZNAS yang dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, serta masyarakat penerima bantuan.m, Selasa (10/3/2026).

Dalam sambutannya, Kepala Kemenag H. Sofyan Arsad, S. Pd. I. M. Si menjelaskan bahwa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling dermawan di dunia. Berdasarkan hasil survei global, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan selama tiga tahun berturut-turut.

Hal itu diukur dari tiga indikator utama, yaitu kebiasaan masyarakat menolong orang lain meskipun tidak saling mengenal, tingginya partisipasi dalam kegiatan kerelawanan, serta kemudahan masyarakat dalam memberikan donasi.

Menurutnya, semangat berbagi masyarakat Indonesia terlihat dari berbagai gerakan sosial seperti program Jumat sedekah hingga penggalangan dana kemanusiaan. Bahkan dalam salah satu aksi donasi untuk Palestina yang diprakarsai oleh Ustaz Adi Hidayat, dalam waktu enam hari berhasil terkumpul dana hingga Rp30 miliar.

Meski demikian, ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati terhadap oknum yang menyalahgunakan kepercayaan publik dalam pengelolaan donasi. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Kepala KUA juga menyoroti bahwa masyarakat Indonesia umumnya lebih patuh dalam menunaikan zakat fitrah, namun masih kurang optimal dalam menunaikan jenis zakat lainnya. Padahal dalam Al-Qur’an, perintah zakat sering kali disebutkan bersamaan dengan perintah salat sebagai salah satu pilar utama dalam ajaran Islam.

Ia berharap ke depan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat semakin meningkat melalui edukasi dan literasi yang berkelanjutan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga perlu terus diperkuat melalui transparansi dalam pengelolaan dana umat.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan rencana pelaksanaan program sosial bertajuk “THR Harapan Ramadhan”, yang akan menyalurkan bantuan kepada para penyapu jalan dan petugas pengangkut sampah.

Program tersebut didanai dari kontribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara sukarela menyisihkan sebagian dari Tunjangan Hari Raya (THR) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan semangat kepedulian sosial, kebersamaan, dan budaya berbagi di tengah masyarakat dapat terus terjaga, khususnya selama Bulan Suci Ramadhan. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

DPRD Banggai Kepulauan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Keterangan Bupati atas Raperda Perubahan BUMD Trikora Salakan

Salakan, BanggaiKep.go.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian keterangan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 mengenai penyesuaian bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan menjadi Perseroan Daerah Trikora Salakan yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin (9/3/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banggai Kepulauan, pimpinan dan anggota DPRD, kepala dinas dan badan lingkup Pemerintah Daerah, para kepala bagian, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan satu rancangan peraturan daerah, yakni Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan menjadi Perseroan Daerah Trikora Salakan.

Bupati menjelaskan bahwa BUMD merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah, bentuk badan hukum BUMD perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,” ujar Bupati dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang penyesuaian bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan menjadi Perseroan Daerah Trikora Salakan. Namun, untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi daerah serta memperkuat landasan hukum operasional perusahaan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap perda tersebut.

Perubahan yang diusulkan dalam Raperda ini antara lain menetapkan nama perusahaan menjadi PT Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda), serta mengatur besaran modal dasar dan modal yang disetor sebagai landasan pengelolaan perusahaan daerah secara lebih profesional.

Melalui perubahan regulasi tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan perusahaan daerah sekaligus mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menutup keterangannya, Bupati Banggai Kepulauan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara eksekutif dan legislatif.

Ia berharap rancangan peraturan daerah tersebut dapat segera dibahas secara bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Sosialisasi Permensos Nomor 3 Tahun 2025, Pemda Banggai Kepulauan Dorong Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar kegiatan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya data yang akurat dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan dan di hadiri Wakil Bupati, Kepala BPS, Kadis Sosial, Sekban Bappeda, Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD Lingkup Pemda serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, menyampaikan bahwa data merupakan salah satu instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Tanpa data yang akurat dan mutakhir, kebijakan yang diambil pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran.

Melalui Peraturan Menteri Sosial tersebut, pemerintah menghadirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai upaya menyatukan berbagai data sosial ekonomi masyarakat yang selama ini tersebar di berbagai sumber.

Dengan adanya DTSN, diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki acuan yang sama dalam merumuskan serta melaksanakan berbagai program sosial secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Pemutakhiran data ini juga dinilai sebagai pekerjaan penting yang membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, hingga para pendamping sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, para peserta diharapkan dapat memahami secara menyeluruh mengenai kebijakan, mekanisme pemutakhiran data, serta tata cara penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dalam mendukung pelaksanaan program-program sosial di daerah.

Selain itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendataan diimbau untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan berkomitmen. Hal ini penting agar data yang dihimpun benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan sehingga setiap program bantuan dan intervensi pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah berharap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, serta penguatan perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, khususnya para kepala desa yang hadir untuk mendapatkan pemahaman lebih detail mengenai proses pendataan.

“Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh peserta dapat memahami mekanisme pengumpulan data sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan. Mengingat data memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan serta berbagai program pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan,” ucap Bupati.

Pemerintah daerah juga menekankan bahwa kualitas data yang baik akan sangat berpengaruh terhadap formulasi kebijakan dan program pembangunan, sehingga diperlukan kerja sama dan komitmen semua pihak dalam memastikan proses pendataan berjalan dengan baik. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Program MBG di Banggai Kepulauan Diuji Kasus Keracunan, Pengawasan Diperketat

Salakan, BanggaiKep.go.id – Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) Kabupaten Banggai Kepulauan, Aris Susanto, S.E., M.E., menegaskan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional itu akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.

Langkah ini diambil setelah lebih dari satu tahun MBG berjalan dan muncul sejumlah persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan siswa, Kamis (5/3/2026).

Dalam rapat evaluasi yang dihadiri unsur DPRD, TNI-Polri, Kejaksaan, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, kepala SPPG, hingga vendor, Aris Susanto menyebut evaluasi bukan untuk mencari pihak yang salah.

“Ini bukan forum mencari siapa yang keliru. Evaluasi dilakukan agar yang sudah baik ditingkatkan dan yang kurang segera diperbaiki,” kata Aris Susanto.

Ia menegaskan, sesuai arahan Bupati Banggai Kepulauan, program MBG sebagai bagian dari prioritas nasional harus berjalan optimal dan tepat sasaran, terutama dalam memastikan pemenuhan gizi kelompok penerima manfaat.

Dalam paparannya, Satgas mengungkapkan telah terjadi dua kali kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan di wilayah tersebut. Kasus terbaru melibatkan 15 siswa. Sampel makanan telah dikirim ke laboratorium oleh pihak kepolisian dan Satgas untuk diketahui penyebab pastinya.

Dinas Kesehatan setempat menetapkan status KLB sementara dan melakukan pemantauan selama dua hari. Jika tak ada kasus lanjutan, status tersebut akan dicabut.

Secara nasional, hingga akhir Februari, tercatat 1.929 kasus keracunan terkait program MBG. Di beberapa daerah seperti Kudus dan Manggarai Barat, jumlah korban bahkan mencapai ratusan siswa.

“Setiap hari kami waswas. Hari ini aman, besok belum tentu. Karena ini ibarat pesta makan setiap hari,” ujar Aris Susanto.

Kendala Fasilitas dan Bahan Baku Koordinator Kabupaten Badan Gizi Nasional (BGN) Banggai Kepulauan, Handika, mengungkapkan tantangan terbesar berada pada fasilitas dapur, keterbatasan bahan baku, dan akses distribusi.

Saat ini terdapat 12 dapur operasional dengan total penerima manfaat mencapai 22.016 orang. Namun, menurutnya, belum semua dapur memenuhi standar ideal.

“Kalau fasilitas belum sesuai standar keamanan dan kesehatan pangan, seharusnya jangan dipaksakan beroperasi,” katanya.

Ia juga menyoroti keterbatasan pasokan ikan dan sayur lokal. Di Kecamatan Bulagi misalnya, kebutuhan ikan bisa mencapai 2.700 ekor dalam satu kali distribusi. Ketersediaan pasar lokal tak selalu mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kalau kami ambil semua ikan di pasar, masyarakat tidak kebagian,” ujar salah satu Kepala SPPG.

Masalah lain muncul pada variasi menu. Sejumlah orang tua mengeluhkan dominasi telur dan ayam. Namun, pengelola dapur beralasan harga bahan dan batas anggaran Rp8.000 Rp10.000 per porsi membatasi fleksibilitas menu.
Distribusi sulit, sekolah terpencil belum terlayani akses geografis menjadi tantangan tersendiri.

Beberapa sekolah di wilayah terpencil belum terlayani karena kondisi jalan ekstrem. Simulasi pengantaran makanan menunjukkan risiko makanan rusak sebelum tiba.

“Kami sudah coba berbagai skema, termasuk lewat jalur laut. Tapi tetap terkendala biaya operasional dan jarak tempuh,” kata salah satu koordinator kecamatan.

BGN membuka opsi pembentukan dapur satelit di wilayah 3T untuk mengatasi persoalan distribusi.

Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Arkam Supu, menegaskan program MBG bukanlah program bermasalah, melainkan pelaksanaannya yang perlu dibenahi.

“Kalau tidak ada kejadian kedua, mungkin kita tidak berkumpul hari ini. Artinya kita harus serius, bukan pura-pura serius,” ujarnya.

Ia meminta dapur yang tidak layak tidak dipaksakan beroperasi demi mencegah kejadian berulang.

Senada, perwakilan TNI-Polri dan Kejaksaan menekankan pentingnya standar keamanan pangan, transparansi pengelolaan bahan baku, serta ketegasan dalam pengawasan.

“Kaitannya dengan nyawa anak-anak. Jangan ada toleransi jika standar tidak dipenuhi,” kata perwira penghubung Kodim 1308/LB.

Menutup rapat, Satgas menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas sektor, memperketat pengawasan dapur, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait standar gizi dan komposisi menu.

Evaluasi berkala setiap tiga bulan akan menjadi mekanisme tetap, disertai pelaporan periodik kepada Bupati dan pemerintah pusat.

“Kita semua ingin program ini berhasil. Bukan sekadar berjalan, tapi benar-benar memberi dampak bagi kesehatan anak-anak Banggai Kepulauan,” ujar Aris Susanto. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Evaluasi MBG, Wabup Serfi Kambey Tekankan Transparansi dan Dampak Ekonomi Lokal

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Serfi Kambey membuka Rapat Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang rapat kantor bupati Banggai Kepulauan, Kamis, (5/3/2026).

Dalam forum yang dihadiri Ketua DPRD, Perwakilan Kajari, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, kepala puskesmas, hingga mitra penyedia pangan itu, Serfi menegaskan pentingnya memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan bahwa evaluasi ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi bagian dari komitmen bersama memastikan anak-anak kita memperoleh asupan gizi yang layak,” ujar Serfi dalam sambutannya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Program tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penguatan ketahanan pangan, perbaikan status gizi anak, dan pencegahan stunting.

Serfi menekankan, perhatian terhadap pemenuhan gizi anak bukan semata urusan kesehatan, melainkan investasi jangka panjang daerah. Pemerintah kabupaten, menurut dia, memegang peran penting dalam memastikan distribusi makanan memenuhi standar gizi, higienis, serta sesuai kebutuhan anak-anak.

Rapat evaluasi ini, lanjutnya, menjadi ruang untuk mengidentifikasi capaian pelaksanaan program, menemukan kendala di lapangan, sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan. Ia meminta agar aspek transparansi dan pengawasan diperkuat, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan kemitraan dengan vendor.

“Kita harus memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Jangan sampai niat baik program ini tercoreng oleh lemahnya pengawasan,” katanya.

Serfi juga mengapresiasi kerja sama lintas sektor yang telah terbangun, mulai dari tim perencanaan, tenaga kesehatan, sekolah, hingga pelaku usaha pangan lokal. Menurut dia, sinergi antarperangkat daerah dan dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan pelaku usaha pangan daerah.

“Melalui evaluasi ini, mari kita perkuat komitmen bersama untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujar Serfi menutup sambutannya. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

DP3AP2KB dan TP PKK Banggai Kepulauan Ikuti Zoom Meeting Program Prasara dan Vistara

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KS) bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Kepulauan mengikuti zoom meeting Prasara dan Vistara, program prioritas pembangunan keluarga, yang dilaksanakan di Kantor TP PKK Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis, (26/2/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan program Prasara dan Vistara tahun berjalan, meningkatkan pemahaman daerah terkait strategi pelaksanaan program, memperkuat kolaborasi antara Kemendugbangga dan TP PKK Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pembangunan keluarga berkualitas, serta mendukung percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga.

Zoom meeting tersebut diikuti oleh 11 peserta yang terdiri dari unsur TP PKK dan Dinas P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan. Hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Kabupaten Banggai Kepulauan Ny. Halima U. Hamid, S.Sos., didampingi staf ahli dan pengurus pokja TP PKK, serta Sekretaris Dinas P3AP2KB Riska Pratiwi Thirayo, S.PI bersama Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas P3AP2KB.

Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin komitmen bersama antara Kemendugbangga dan TP PKK dalam pelaksanaan program Prasara dan Vistara, meningkatnya pemahaman peserta terkait strategi teknis pelaksanaan program di lapangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat daerah.

Selain itu, daerah juga diminta untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan melalui rapat koordinasi internal sebagai langkah nyata implementasi program di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan keluarga berkualitas serta mendukung agenda nasional percepatan penurunan stunting di daerah. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Temui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bupati Banggai Kepulauan Perjuangkan Pembangunan Pelabuhan Leme-Leme

Jakarta, BanggaiKep.go.id — Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady melakukan audiensi bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI guna membahas rencana pembangunan Pelabuhan Leme-Leme.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat penguatan konektivitas maritim di wilayah kepulauan, Kamis, (26/2/2026).

Sumber Dokumen Prokopim Bangkep.26

Audiensi berlangsung di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Bupati hadir didampingi Kepala Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Luwuk, yang turut memberikan pandangan teknis terkait aspek keselamatan pelayaran dan tata kelola kepelabuhanan.

Dalam paparannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Leme-Leme merupakan kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Banggai Kepulauan yang secara geografis terdiri dari gugusan pulau. Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi laut, menurutnya, menuntut dukungan infrastruktur pelabuhan yang memadai dan representatif.

“Pelabuhan ini akan menjadi simpul distribusi logistik dan penggerak ekonomi masyarakat. Kami berharap dukungan penuh pemerintah pusat agar rencana ini dapat segera direalisasikan,” ujar Bupati dalam forum tersebut.

Sumber Dokumen Prokopim Bangkep.26

Pemerintah daerah memproyeksikan Pelabuhan Leme-Leme tidak hanya berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan, tetapi juga sebagai penguat rantai pasok komoditas unggulan daerah, termasuk sektor perikanan dan hasil laut. Dengan fasilitas yang lebih baik, biaya logistik diharapkan dapat ditekan dan aksesibilitas antarwilayah semakin lancar.

Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menekankan pentingnya kelengkapan dokumen perencanaan, studi kelayakan, serta kesiapan lahan sebagai prasyarat utama pengajuan program pembangunan. Dukungan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci percepatan realisasi proyek tersebut.

Kepala KPLP Luwuk dalam kesempatan itu menambahkan bahwa dari sisi keselamatan dan keamanan pelayaran, kawasan Leme-Leme memiliki potensi strategis untuk dikembangkan. Peningkatan fasilitas pelabuhan diyakini akan memperkuat pengawasan serta meningkatkan standar keselamatan transportasi laut di wilayah Banggai Kepulauan.

Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti pembahasan melalui koordinasi teknis lanjutan. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap pembangunan Pelabuhan Leme-Leme dapat masuk dalam skala prioritas nasional sektor perhubungan laut, sebagai langkah konkret mempercepat pembangunan kawasan kepulauan. (PROKOPIM-IKP. KOMINFO BANGKEP)

/0 Comments/by

Wakil Bupati Serfi Kambey Hadiri Kunjungan Tim Kementerian dan Vendor Alat Kesehatan di RSUD Trikora Salakan

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menghadiri kunjungan tim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama pihak vendor penyedia alat kesehatan dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana penempatan alat kesehatan, khususnya menjelang pendistribusian alat CT Scan dan Mammografi di RSUD Trikora Salakan, Kamis (26/2/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh aspek teknis dan nonteknis mulai dari kesiapan ruang, instalasi listrik, sistem pendukung, hingga standar keselamatan telah sesuai dengan ketentuan sebelum alat kesehatan berteknologi tinggi tersebut didistribusikan dan dioperasionalkan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Serfi Kambey menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan dan pihak vendor atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Banggai Kepulauan. Ia menegaskan bahwa kehadiran CT Scan dan Mammography merupakan langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan di daerah kepulauan.

“Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024, RSUD Trikora Salakan telah ditetapkan sebagai rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA) dengan strata madya. Penetapan ini adalah amanah besar yang harus dijawab dengan peningkatan kompetensi layanan, SDM, sarana prasarana, dan peralatan medis sesuai standar,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, implementasi Program SIHREN dalam jejaring layanan KJSU-KIA diharapkan mampu mendekatkan akses layanan kesehatan rujukan prioritas kepada masyarakat Banggai Kepulauan. Dengan hadirnya CT Scan dan Mammography, rumah sakit akan semakin mampu melakukan deteksi dini penyakit terutama kanker dan stroke secara lebih cepat dan akurat, tanpa harus selalu merujuk pasien ke luar daerah.

Kehadiran peralatan tersebut diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien, percepatan penanganan kasus prioritas, efisiensi pembiayaan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan rumah sakit daerah.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, lanjut Wakil Bupati, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung keberhasilan implementasi program ini melalui pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan, penyediaan dan penyesuaian sarana prasarana sesuai standar teknis, dukungan pembiayaan daerah secara bertahap dan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola manajemen rumah sakit.

Kegiatan kunjungan ditutup dengan peninjauan langsung lokasi penempatan alat kesehatan dan diskusi teknis antara tim Kementerian Kesehatan, vendor, serta manajemen RSUD Trikora Salakan guna memastikan seluruh persiapan berjalan optimal menjelang pendistribusian alat CT Scan dan Mammografi. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pemkab Bangkep Gelar Gerakan Pangan Murah Tekan Inflasi Daerah Jelang HBKN 2026

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah dalam rangka penanganan inflasi daerah sekaligus menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2026, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menjaga keterjangkauan harga pangan dan menekan laju inflasi, khususnya menjelang awal Ramadan dan IdulFitri.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor bersama Bank Indonesia, Bulog, TPID, serta Dinas Ketahanan Pangan.

“Gerakan Pangan Murah ini kami harapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta menjaga stabilitas harga di pasaran. Ini juga menjadi langkah antisipatif menghadapi lonjakan permintaan menjelang bulan puasa dan hari raya,” ujar Wakil Bupati.

Pada kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, telur, bawang, dan aneka bahan pangan lainnya dengan harga lebih rendah dari harga pasar.

Pemerintah daerah juga mengimbau para pelaku usaha dan pedagang untuk tidak memainkan harga, sehingga stabilitas pasokan dan harga dapat terjaga.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif memanfaatkan program ini sebagai bagian dari upaya bersama menekan inflasi daerah.

Dengan dibukanya Gerakan Pangan Murah pada 13 Februari 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap daya beli masyarakat tetap terjaga, distribusi pangan berjalan lancar, serta inflasi daerah dapat dikendalikan secara berkelanjutan. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Bupati Rusli Moidady Resmi Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Rusli Moidady secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan bertempat di auditorium Pubaba Bapeda dan Litbang dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, para camat, kepala desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menekankan musrenbang ini RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Forum ini menjadi wadah partisipatif untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan agar lebih transparan, aspiratif, dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut dipaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,03 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan sosial (Indeks Gini) berada pada angka 0,276, menunjukkan kesenjangan pendapatan yang relatif sempit. Sementara itu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan dari 12,90 persen (15.500 jiwa) pada tahun 2023 menjadi 12,32 persen (14.860 jiwa) pada tahun 2024.

Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada angka 67,43, yang masih memerlukan perhatian dan intervensi bersama, khususnya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 tercatat 1,55 persen, terendah di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah mencapai 8,7 tahun, dengan harapan lama sekolah 13,11 tahun. Sedangkan pada sektor kesehatan, usia harapan hidup meningkat menjadi 67,08 tahun, didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang tersebar merata di seluruh kecamatan.

Selanjutnya, untuk sektor infrastruktur, panjang ruas jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 1.002,45 km, dengan kondisi jalan mantap 334,59 km dan tidak mantap 667,86 km. Kondisi ini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah, bersama dengan penyediaan air bersih di sejumlah kecamatan.

Tema pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027 yang diusung adalah “Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata, Penguatan Ekonomi serta Tata Kelola Pemerintahan melalui Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif, dan Berkelanjutan Menuju Bangkep Berkah.”

Prioritas pembangunan kata Bupati, diarahkan pada penguatan daya saing ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transparansi pelayanan publik.

Melalui Musrenbang ini, seluruh usulan prioritas program dan kegiatan yang telah dibahas pada forum perangkat daerah akan dilakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi oleh Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2027.

“Usulan yang belum dapat dibiayai melalui APBD Kabupaten akan diupayakan melalui sumber pendanaan lain seperti APBN, APBD Provinsi, DAK, serta sumber pendanaan sah lainnya,” kata Rusli.

Musrenbang RKPD Tahun 2027 diharapkan menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2027.

“Untuk itu, Pemerintah daerah mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif demi terwujudnya pembangunan Banggai Kepulauan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” ujar Bupati. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by