Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pasar guna memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Rabu (11/2/2026).

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banggai Kepulauan, Muh. Aris Susanto, SE., ME, dan diikuti oleh sejumlah pejabat daerah serta unsur Forkopimda.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Keperindag) Banggai Kepulauan Kismanto, SH., MH, Kepala Inspektorat Dra. Jeane Rorimpandey, perwakilan Polres Banggai Kepulauan Bripka Wahyudi, Kepala Bagian Ekonomi Setda Banggai Kepulauan, serta perwakilan Koramil Tinangkung Sertu Risky.

Dalam pelaksanaan sidak, tim memantau langsung harga sejumlah komoditas pangan utama di tingkat pedagang. Berdasarkan hasil pemantauan, harga bahan pokok secara umum terpantau relatif stabil.

Harga beras premium tercatat sekitar Rp16.400 per liter, beras medium Rp13.083 per liter, dan beras SPHP Rp12.509 per liter. Untuk komoditas bawang, bawang merah dijual sekitar Rp70.000 per liter, sedangkan bawang putih berada di kisaran Rp60.000 per liter.

Sementara itu, harga cabai merah keriting tercatat Rp59.000 per liter dan cabai rawit merah Rp60.000 per liter. Daging ayam dijual seharga Rp37.500 per kilogram, sedangkan telur ayam ras Rp36.111 per rak.

Adapun harga gula konsumsi berada di angka Rp20.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan dijual Rp22.000, Minyakita Rp17.000, tepung terigu curah Rp12.000, dan tepung terigu kemasan Rp13.000.

Pemerintah daerah menyampaikan bahwa kegiatan sidak ini merupakan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga serta mencegah terjadinya lonjakan harga bahan pokok menjelang Ramadhan.  Selain itu, sidak juga bertujuan memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar dan stok tetap aman.

Pemda Banggai Kepulauan bersama Forkopimda berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan secara berkala guna menjaga daya beli masyarakat serta memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia selama Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Moh. Aris Susanto membuka secara resmi Kegiatan Pembukaan Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Advokasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis Tingkat Kabupaten Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Rabu (11/02/2026).

Kegiatan dihadiri Kajari Banggai Laut, Mewakili Kapolres, Mewakili Pabung 1308/LB, para kepala perangkat daerah, para kepala puskesmas, serta peserta rapat lainnya.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya melalui pendekatan promotif dan preventif.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam menekan angka kesakitan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Sekda menegaskan pentingnya pertemuan koordinasi dan advokasi ini sebagai wadah untuk menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, serta meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berjalan secara optimal, merata, dan tepat sasaran.

Lebih lanjut disampaikan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa, hingga peran aktif masyarakat.

Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat berperan aktif, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta mengedepankan pelayanan yang humanis dan berkualitas.

Melalui pertemuan ini, Sekda berharap dapat dihasilkan langkah-langkah strategis serta rekomendasi konkret yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Tahun 2026, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kegiatan diakhiri dengan penyampaian apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, dengan harapan upaya yang dilakukan membawa dampak positif bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Banggai Kepulauan. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Halima Umar Hamid, S.Sos, mewakili Bupati Banggai Kepulauan membuka Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026 Komite Pengelolaan Perikanan Pesisir Lestari, Senin (10/2/2026).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Halima menegaskan bahwa pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Pesisir Lestari melalui Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 440 Tahun 2024 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola sumber daya perikanan pesisir yang berkelanjutan, berkeadilan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ia menyebut Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Potensi itu, kata dia, bukan sekadar anugerah, tetapi juga amanah yang harus dikelola secara bijaksana, terencana, dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi.

Menurut Halima, keberadaan komite menjadi instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor maupun pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan pesisir.

Rapat evaluasi kinerja tahun 2025, lanjutnya, memiliki arti penting untuk menakar capaian program dan kegiatan komite selama setahun terakhir. Ia meminta evaluasi dilakukan secara objektif, terbuka, dan konstruktif sebagai dasar penguatan kinerja ke depan.

Sementara itu, penyusunan rencana aksi tahun 2026 diharapkan dirancang secara realistis dan terukur, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan. Rencana tersebut ditargetkan mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari degradasi lingkungan pesisir, peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat.

Halima juga mendorong seluruh anggota komite berperan aktif, menyumbangkan gagasan konstruktif, serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.

“Pengelolaan perikanan pesisir tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja kolektif agar sumber daya ini tetap lestari dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Banggai Kepulauan,” ujar Halima.

Kegiatan bertempat di ruang rapat kantor bupati di hadiri Kepala Dinas Perikanan, Perwakilan OPD dan Camat se- Kabupaten Banggai Kepulauan serta undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Muhamad Aris Susanto, S.E.,M.M, mewakili Bupati Banggai Kepulauan, secara resmi membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pertemuan itu difokuskan pada penguatan stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Ramadhan 1447 Hijriah, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Aris Susanto, pemerintah daerah menegaskan komitmen menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Menurut dia, lonjakan permintaan masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri kerap memicu kenaikan harga kebutuhan pokok jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Inflasi bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Karena itu pengendalian harga pangan harus dilakukan lebih awal agar daya beli warga tetap terjaga,” kata Aris.

Ia menekankan sejumlah langkah strategis yang harus segera dijalankan TPID. Di antaranya memastikan ketersediaan stok bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, dan bawang hingga Lebaran. Dinas terkait bersama Bulog diminta memperkuat koordinasi untuk menjaga kesinambungan pasokan.

Pemerintah daerah juga mewajibkan pelaksanaan operasi pasar murah secara masif dan tepat sasaran, khususnya di wilayah yang mengalami lonjakan harga. Selain itu, TPID diminta memperketat pemantauan harga secara real time melalui inspeksi pasar serta pengawasan jalur distribusi guna mencegah praktik penimbunan.

Aris menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan para camat dalam memantau pergerakan harga di tingkat kecamatan. “Kolaborasi OPD dan Forkopimda adalah kunci pengendalian inflasi,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Pemkab Banggai Kepulauan juga mendorong penguatan kerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah dan Bulog melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini dinilai efektif menstabilkan harga, terutama di daerah yang rawan kenaikan.

Ia mengingatkan bahwa tantangan pengendalian inflasi ke depan semakin kompleks, mulai dari dampak perubahan iklim hingga dinamika harga pangan dan energi global. Karena itu, TPID diminta terus berinovasi memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah.

High Level Meeting TPID ini dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Kapolres Banggai Kepulauan, Perwira Penghubung Kodim 1308/Luwuk Banggai, Kepala BPS, serta seluruh kepala perangkat daerah. Pertemuan ditutup dengan penegasan agar hasil rapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret, demi memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa terbebani lonjakan harga.

Kegiatan bertempat di ruang kerja Wakil Bupati di hadiri Staf Ahli Bupati, Kabag Ekonomi dan jajarannya, Kepala OPD serta undangan lainnya. (Roy-KOMINFO).

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027, yang dilaksanakan di Auditorium Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, Selasa (10/02/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Aris Susanto, dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Asisten dan Staf Ahli Setda, Kepala OPD Lingkup Pemda, para Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan, delegasi kecamatan, serta undangan peserta Forum Perangkat Daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga program yang dirumuskan benar-benar menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien,” ujar Sekda.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yaitu “Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata, Penguatan Ekonomi serta Tata Kelola Pemerintahan melalui Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan menuju Bangkep Berkah.”

Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2027 meliputi: Penguatan daya saing ekonomi melalui penyediaan infrastruktur dasar yang inklusif dan merata; Optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan; dan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang inovatif serta transparansi pelayanan publik.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan tahun sebelumnya masih ditemukan kelemahan-kelemahan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah, oleh karena itu pada kesempatan ini sekda mengingatkan kembali kepada seluruh perangkat daerah agar di dalam penyusunan suatu kegiatan harus jelas indikator kinerjanya baik indikator keluaran maupun indikator hasil yang akan dicapai, sehingga dapat dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap kegiatan dalam rangka menilai tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam proses mewujudkan tujuan dan sasaran kabupaten banggai kepulauan.

Kemudian katanya, didalam perumusan suatu kegiatan harus mampu untuk dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dengan kata lain perencanaan disusun dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang tersedia di tengah efisiensi yang di lakukan pemerintah pusat.

Selanjutnya, agar memperhatikan sinergitas baik didalam perangkat daerah itu sendiri maupun antar perangkat daerah, dan memperhatikan efektifitas dan capaian outcome kegiatan ditengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sekda juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar dalam penyusunan program dan kegiatan memperhatikan kejelasan indikator kinerja, baik indikator keluaran maupun hasil, sehingga capaian kinerja dapat terukur. Selain itu, perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia, memperhatikan sinergitas antar perangkat daerah, serta berorientasi pada efektivitas dan capaian outcome di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

Pada kesempatan tersebut, Sekda menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar mengikuti desk pembahasan usulan hasil Musrenbang kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan melibatkan pejabat eselon III dan Kasubag Perencanaan, guna membahas secara langsung usulan prioritas bersama delegasi kecamatan. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Rahman Hasan, ST., M.Si., mewakili Bupati Banggai Kepulauan, menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara serta kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pesan itu disampaikan Rahman saat memimpin apel gabungan ASN,. Di hadapan pejabat eselon III, IV, dan PPPK, ia mengingatkan bahwa disiplin kerja masih menjadi perhatian utama pimpinan daerah, Senin (9/2/2026).

“Penegasan soal disiplin tidak pernah berhenti disampaikan. Ini harus terus dijaga dan ditingkatkan,” kata Rahman.

Selain disiplin, Rahman juga menyoroti permintaan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah yang telah disampaikan melalui Inspektorat. Ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajarannya segera melakukan koordinasi aktif dengan tim pemeriksa.

Menurutnya, pemeriksaan BPK merupakan agenda rutin tahunan. Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi yang intens agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan transparan.

“Pimpinan BPK menegaskan agar seluruh OPD responsif terhadap permintaan data dan berkoordinasi dengan tim pemeriksa,” ujarnya.

Rahman juga mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN masih rendah. Hingga saat ini, baru sekitar 90 pejabat yang tercatat telah menyampaikan laporan kekayaannya.

Ia berharap seluruh ASN segera menuntaskan kewajiban tersebut sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Menutup arahannya, Rahman mengajak seluruh ASN menjaga integritas serta kesehatan dalam menjalankan tugas, seraya berharap setiap aktivitas kerja selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Turut hadir Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Kepala OPD serta ASN lingkup Pemda. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Menindaklanjuti arahan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah terkait Instruksi Presiden Prabowo dalam pelaksanaan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Dewan Pengurus Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (DPC IPeKB) Banggai Kepulauan melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan di Pelabuhan Rakyat Salakan, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan ini melibatkan sekitar 50 orang peserta yang terdiri dari pegawai lingkup DP3AP2KB, para penyuluh KB, serta Forum Generasi Berencana (Genre) Banggai Kepulauan.

Aksi tersebut difokuskan pada pembersihan area pelabuhan dan sekitarnya guna memastikan ruang publik Kota Salakan terbebas dari sampah.

Kepala DP3AP2KB Banggai Kepulauan Ramlin Hamid menyampaikan bahwa pelaksanaan Gerakan ASRI merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung kebijakan nasional sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.

“Gerakan ini tidak hanya bertujuan membersihkan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan ruang publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara DP3AP2KB, IPeKB, serta Forum Genre dapat terus terjalin dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, demi mewujudkan Banggai Kepulauan yang bersih, sehat, dan nyaman. (IKP-KOMINFO)

Salakan, Banggaikep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengikuti Rapat Koordinasi Virtual (Zoom Meeting) Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026, Rabu (4/2/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional dan diikuti oleh para gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia.

Rapat koordinasi virtual tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan. Pemerintah daerah setempat hadir melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang diwakili oleh Asisten I, Rahman Hasan, ST, M.Si.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Polres Banggai Kepulauan yang diwakili oleh Kasat Reskrim AKP Nanang Afrioko, S.H., M.H., Asisten Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan Tommy Boy Luasusun, S.H., M.A.P., Kepala Dinas Pertanian Jibran Malotes, S.P., M.P., serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ketersediaan, pasokan, serta harga pangan, sekaligus memastikan keamanan dan mutu pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026. Satgas ini melibatkan unsur lintas kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah.

Rapat virtual tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, selaku Ketua Pengarah Satgas Tingkat Pusat, Komjen Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si.

Dalam arahannya, Ketua Pengarah Satgas menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan distribusi pangan, penindakan terhadap pelanggaran harga, serta pengendalian mutu pangan, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat di tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas di tingkat daerah, sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahanan pangan dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan konsumen. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menekankan pentingnya literasi dan manajemen keuangan sebagai fondasi penguatan usaha ekonomi kreatif dan sektor pariwisata.

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Literasi dan Manajemen Keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), yang digelar bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Rabu (4/2/2026).

Kepala Dinas Pariwisata Banggai Kepulauan, Mohamad Wahyudi, S.T., M.P mengatakan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Menurut dia, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk mendongkrak pendapatan daerah, namun kerap terkendala lemahnya pengelolaan usaha.
“Potensi kita besar, terutama pariwisata. Tapi tanpa pengelolaan keuangan yang tertib dan profesional, usaha sulit berkembang,” kata Wahyudi.

Ia menyebut pelatihan ini sebagai tindak lanjut konkret dari upaya dinasnya mencari skema kolaborasi pendanaan, termasuk dengan Bank Indonesia, BUMN, dan BUMD.

Wahyudi juga menyoroti peran pelaku UMKM sebagian besar perempuan sebagai penggerak ekonomi kreatif di daerah. Ia berharap pelatihan ini mampu mendorong pelaku usaha lebih disiplin mengelola keuangan, memiliki perencanaan usaha yang terukur, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan, Rahman Hasan ST. M.Si, yang mewakili Bupati, menegaskan ekonomi kreatif dan pariwisata merupakan dua pilar penting pembangunan daerah. Keduanya tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengangkat potensi lokal dan identitas daerah.

“Banyak usaha kreatif memiliki produk unggulan, tetapi tidak berkembang optimal karena lemahnya literasi dan manajemen keuangan,” ujar Rahman.

Karena itu, ia menilai pelatihan ini strategis untuk membekali pelaku usaha dengan kemampuan menyusun perencanaan keuangan yang sederhana, transparan, dan berkelanjutan.

Rahman berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada tataran pengetahuan, melainkan diterapkan langsung dalam praktik sehari-hari. Ia juga mengajak peserta aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan belajar dari para narasumber.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rahman secara resmi membuka kegiatan pelatihan tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif agar mampu bersaing secara mandiri dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kegiatan bertempat di ruang pertemuan penginapan Bharata turut hadir Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif serta undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Tommy Boy Luasusun, S.H. M.A.P., mewakili Bupati Banggai Kepulauan pada Perayaan Hari Ulang Tahun ke-26 Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan (GPIBK) Bersinode, yang berlangsung di Jemaat Toksion Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Selasa (3/2/2026).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Tommy Luasusun menyampaikan apresiasi pemerintah daerah atas peran GPIBK Bersinode selama 26 tahun dalam membina kehidupan rohani umat dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Banggai Kepulauan.

Menurutnya, usia 26 tahun mencerminkan kedewasaan gereja dalam menjalankan pelayanan, penggembalaan, serta pengabdian kepada jemaat dan masyarakat. Gereja dinilai turut berkontribusi memperkuat nilai moral dan spiritual, sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Pemerintah daerah berharap perayaan HUT ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat komitmen pelayanan dan mempererat sinergi antara gereja, masyarakat, dan pemerintah.

“GPIBK Bersinode diharapkan terus bertumbuh, solid, serta berperan aktif membina generasi muda yang beriman, berkarakter, dan berdaya saing,” kata Tommy Luasusun.

Perayaan HUT ke-26 GPIBK Bersinode dihadiri Kasi Bimas Kristen, Wakil Ketua I MPH Sinode, Anggota Badan Penasehat MPH Sinode, Ketua PHBG, pimpinan perangkat daerah, unsur Forkopimcam Tinangkung, pimpinan dan majelis gereja, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jemaat GPIBK. (Roy-KOMINFO)