Tatakalai, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan sarana pendidikan, khususnya pendidikan berbasis keagamaan. Hal tersebut ditandai dengan peresmian Gedung Ruang Kelas MTs Al-Khairat Tatakalai, yang dilaksanakan di Gedung Al-Khairat, Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, pada momentum peringatan Isra dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Selasa (3/2/2026).

Peresmian gedung ruang kelas tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan, HARRY SAPUTRA NURSIN, S.STP., M.A.P., AIFO, hadir mewakili Bupati Banggai Kepulauan.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.

“Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter, berilmu, dan berakhlak. Kehadiran gedung ruang kelas MTs Al-Khairat Tatakalai ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi para siswa,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan yang diwakili oleh Kepala KUA Kecamatan Tinangkung Utara, Yudianto Saratun, S.Hi, tokoh masyarakat Desa Tatakalai, Dewan Guru SDN Tatakalai, serta Ketua Yayasan Al-Khairat Desa Tatakalai, Mudin Sahata, S.P., M.P.

Ketua Yayasan Al-Khairat Desa Tatakalai, Mudin Sahata, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah atas perhatian dan dukungan terhadap dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Al-Khairat di Desa Tatakalai. Ia berharap, dengan adanya gedung ruang kelas yang baru, kualitas proses belajar mengajar dapat semakin meningkat.

Acara peresmian ini dirangkaikan dengan peringatan Isra dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW, yang diisi dengan tausiah keagamaan. Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya meneladani perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menuntut ilmu dan membangun akhlak generasi muda.

Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan, mencerminkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan. (Roy-KOMINFO)

Kampung Baru, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan bertempat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Tinangkung Selatan, Selasa (03/02/2026).

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai Kepulauan, Camat Tinangkung Selatan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah, para kepala desa, unsur masyarakat, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Asisten Setda Halimah Umar Hamid, mengatakan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 harus dilakukan secara partisipatif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan berperan aktif dalam menyampaikan usulan program dan kegiatan yang benar-benar prioritas, terukur, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam penyampaian usulan, antara lain keselarasan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan, peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat, penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, serta penanganan isu-isu strategis daerah seperti kemiskinan, stunting, infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Disampaikan pula bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah, termasuk di Kecamatan Tinangkung Selatan. Hasil Musrenbang ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027.

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan ini, diharapkan dapat menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan yang berkualitas sebagai landasan pembangunan daerah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera, serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melaksanakan Kegiatan Pemusnahan KTP-el/KIA Rusak dan Invalid serta Pemusnahan Arsip Inaktif, bertempat di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin (2/2/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan dr. Abdi Gunawan, dan dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kajari Banggai Laut, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jajaran, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, para Kepala Perangkat Daerah, pejabat struktural dan fungsional, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati yang di sampaikan Staf ahli  dr. Abdi Gunawan mengatakan kegiatan ini sekaligus menjadi langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan data dan dokumen kependudukan, serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, pemusnahan arsip inaktif yang telah habis masa retensinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna wajib dikelola dan dimusnahkan sesuai prosedur guna menjamin keamanan informasi serta efisiensi pengelolaan arsip pemerintahan.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan juga memberikan apresiasi kepada Dinas Dukcapil dan perangkat daerah terkait yang telah melaksanakan proses verifikasi, pencatatan, serta pengelolaan dokumen dan arsip secara cermat dan bertanggung jawab hingga terlaksananya kegiatan pemusnahan ini.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan dan kearsipan. Pelayanan yang tertib, aman, dan akurat diyakini akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ke depan, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat terus memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memanfaatkan teknologi informasi guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berintegritas.

Kegiatan pemusnahan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banggai Kepulauan. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Halima Hamid, S.Sos, mewakili Bupati Banggai Kepulauan secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Tingkat Kecamatan Tinangkung, Senin, (2//2/2026).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Halima Hamid, disampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan kebutuhan pembangunan dari tingkat desa hingga kecamatan.

“Musrenbang ini memastikan arah kebijakan pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” kata Halima.

Ia menegaskan, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus dilakukan secara partisipatif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan aktif mengusulkan program dan kegiatan yang bersifat prioritas, terukur, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Halima juga menekankan pentingnya keselarasan usulan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta penanganan isu-isu strategis daerah seperti kemiskinan, stunting, infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen mendorong pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah, termasuk Kecamatan Tinangkung,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Tinangkung, Supardi Sipatu, S.Sos, menyampaikan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan merupakan forum strategis untuk menyepakati usulan pembangunan dari desa dan kelurahan agar sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah.

“Musrenbang kecamatan merupakan forum penting untuk menyepakati usulan pembangunan dari desa dan kelurahan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” kata Supardi.

Ia mengangkat tiga isu prioritas yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni pembangunan infrastruktur, penanganan stunting, dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, infrastruktur yang memadai menjadi fondasi utama pertumbuhan wilayah dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Selain itu, penanganan stunting membutuhkan sinergi lintas sektor, sementara penguatan UMKM diharapkan mampu mendorong ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.
Supardi mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk menyampaikan usulan secara objektif, realistis, dan mengedepankan skala prioritas, mengingat keterbatasan anggaran daerah.

“Walaupun anggaran terbatas, kita tetap berupaya agar program yang diusulkan benar-benar prioritas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Musrenbang Kecamatan Tinangkung dihadiri Kaban Bappeda, unsur Forkopimda, Kepala Camat Tinangkung beserta jajaran, lurah dan kepala desa se-Kecamatan Tinangkung, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. (Roy-KOMINFO)

Salakan,BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan secara resmi membuka Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan III Tahun 2026, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin (2/2/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan Aris Susanto yang mewakili Bupati Banggai Kepulauan dan dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabid Pengembangan dan Pembinaan, panitia penyelenggara, serta seluruh peserta Latsar CPNS Golongan II dan III Tahun 2026.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang disampaikan Sekretaris Daerah mengatakan bahwa Pelatihan Dasar CPNS merupakan tahapan yang sangat penting dan strategis dalam proses pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan berkarakter.

Menurutnya, Latsar tidak sekadar menjadi formalitas atau kewajiban administratif, melainkan wahana pembentukan nilai-nilai dasar ASN, yaitu BerAKHLAK, serta penanaman semangat nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan sikap anti korupsi.

“Menjadi ASN bukan hanya soal status atau pekerjaan, tetapi merupakan amanah dan panggilan pengabdian. Saudara-saudari sekalian adalah wajah masa depan birokrasi Kabupaten Banggai Kepulauan. Kualitas pelayanan publik ke depan sangat ditentukan oleh integritas, kompetensi, dan loyalitas para CPNS,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekda berharap seluruh peserta Latsar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Ia mengajak para peserta untuk memanfaatkan setiap materi, diskusi, dan proses pembelajaran sebagai bekal dalam menjalankan tugas di unit kerja masing-masing, serta membangun pola pikir sebagai pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penyelenggara dan widyaiswara atas dedikasi dalam menyukseskan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2026. Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengakhiri sambutannya, Sekda mengucapkan selamat mengikuti Pelatihan Dasar kepada seluruh peserta CPNS Golongan II dan III. Ia berpesan agar para peserta menjadi ASN yang BerAKHLAK, profesional, serta berkomitmen dalam membangun Kabupaten Banggai Kepulauan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan Apel Gabungan Perangkat Daerah bertempat di halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin (2/2/2026).

Apel gabungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam amanat Bupati yang disampaikan Sekretaris Daerah Aris Susanto menegaskan bahwa apel gabungan memiliki makna yang sangat penting, tidak hanya sebagai sarana konsolidasi dan koordinasi, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat disiplin, integritas, dan semangat pengabdian ASN sebagai aparatur pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, disiplin kerja, loyalitas, dan tanggung jawab harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kehadiran tepat waktu, kinerja yang profesional, serta sikap melayani masyarakat dengan sepenuh hati merupakan cerminan integritas ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Daerah mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan kerja sama yang solid, komunikasi yang efektif, serta inovasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Sekda juga menegaskan agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan, dilaksanakan secara akuntabel, transparan, serta berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, Sekretaris Daerah berharap agar dapat menjadi teladan bagi jajaran di bawahnya, baik dalam kedisiplinan, etos kerja, maupun dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika birokrasi.

Mengakhiri amanatnya, Sekretaris Daerah mengajak seluruh ASN menjadikan apel gabungan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja, menjaga persatuan, serta memberikan pengabdian terbaik bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Wakili Bupati Banggai Kepulauan melalui Staf Ahli, Muchsin H.S. Yasano, S., secara resmi membuka kegiatan Tabligh Akbar Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar pada Minggu, (1/2/2026).

Dalam sambutan Bupati yang di bacakan, Muchsin menyampaikan bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan yang istimewa dan penuh keberkahan, karena di dalamnya terdapat rahmat, ampunan, serta pembebasan dari api neraka. Ia menilai Tabligh Akbar menjadi momentum penting untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Islam.

“Melalui kegiatan Tabligh Akbar ini, saya berharap dapat menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat,” ujar Muchsin di hadapan para jamaah.

Ia juga menyampaikan apresiasi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan atas terselenggaranya kegiatan keagamaan tersebut. Menurutnya, kegiatan religius seperti Tabligh Akbar memiliki peran strategis dalam membangun karakter masyarakat yang religius, berakhlak mulia, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan umat.

Muchsin mengajak seluruh masyarakat Banggai Kepulauan menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai waktu untuk introspeksi diri, memperbaiki akhlak, meningkatkan kualitas ibadah, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan toleransi di lingkungan masing-masing.

“Ramadhan hendaknya kita maknai sebagai bulan untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, alim ulama, ustadz dan ustadzah, serta jamaah Tabligh Akbar. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Lokakarya dan Peningkatan Kapasitas Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, yang dilaksanakan di Hotel Faawas Salakan, Kamis (29/1/2026).

Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah, akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), para kepala OPD, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peleng, para camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan, serta berbagai lembaga mitra seperti AMAN, BRWA, dan JKPP, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan wilayah kepulauan yang menyimpan kekayaan luar biasa, baik dari sisi sejarah, budaya, keanekaragaman hayati dan sistem pengetahuan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. di tengah bentang alam yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, hidup masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat, hukum adat, serta praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

Komunitas-komunitas adat di wilayah ini memiliki struktur kelembagaan yang khas, sistem musyawarah yang dinamis, serta wilayah adat yang telah mereka kelola secara kolektif jauh sebelum hadirnya administrasi negara.

Lahirnya peraturan daerah kabupaten banggai kepulauan nomor 10 tahun 2024 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yang kemudian ditindak lanjuti melalui keputusan bupati banggai kepulauan nomor 100.3.3.2/628/tahun 2025 tentang pembentukan panitia masyarakat hukum adat kabupaten banggai kepulauan periode 20252029, merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan pengakuan hak-hak masyarakat adat di banggai kepulauan.

Kedua instrumen hukum ini tidak hanya menegaskan eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi juga memperkuat legitimasi dan posisi mereka sebagai mitra strategis pemerintah daerah. dengan demikian, masyarakat hukum adat tidak lagi dipandang sebagai entitas pinggiran, melainkan sebagai pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berakar pada kearifan lokal.

Tujuan pelaksanaan lokakarya dan peningkatan kapasitas panitia masyarakat hukum adat, yaitu mendorong implementasi perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di kabupaten banggai kepulauan provinsi sulawesi tengah melalui : Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas panitia mha dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat dan Merumuskan draf panduan teknis identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat sesuai dengan konteks lokal.

Dalam lokakarya dan peningkatan kapasitas panitia masyarakat hukum ada di harapkan Meningkatnya pengetahuan panitia MHA dalam aspek sosial dan budaya, aspek lingkungan dan kearifan lokal pengakuan serta aspek kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Meningkatnya kapasitas panitia MHA dalam melakukan indentifikasi dan verifikasi entitas masyarakat hukum adat sesuai dengan mekanisme kerja panitia yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Adanya draf awal hasil telaah panitia MHA terhadap lima komunitas masyarakat hukum adat sebagai pembelajaran dalam proses identifikasi MHA dan  Disepakatinya rencana tindak lanjut panitia masyarakat hukum adat. (Decky-KOMDIGI)

Jakarta, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan turut menghadiri kegiatan Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage (UHC) serta Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Banggai Kepulauan diwakili oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey. Kehadiran ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan terwujudnya Universal Health Coverage, yaitu jaminan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Acara nasional ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, jajaran menteri kabinet, pimpinan lembaga, kepala daerah, serta pemangku kepentingan sektor kesehatan dari seluruh Indonesia.

Selain deklarasi UHC, kegiatan juga dirangkaikan dengan pemberian UHC Award kepada pemerintah daerah yang dinilai berprestasi dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan.

Wakil Bupati Serfi Kambey menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berupaya memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan cakupan kepesertaan JKN serta mutu layanan kesehatan di daerah.

“Komitmen pemerintah daerah adalah memastikan seluruh masyarakat Banggai Kepulauan mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah, terjangkau, dan berkualitas. Kehadiran kami pada kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan komitmen tersebut,” ujar Serfi Kambey.

Melalui momentum ini, diharapkan Kabupaten Banggai Kepulauan semakin termotivasi untuk mempercepat pencapaian target UHC serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST., MT., AIFO, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat pleno penyusunan program rencana kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di ruang rapat kantor Bupati, Rabu (28/1/2026).

Rusli mengatakan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah. Menurut dia, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi, keterbukaan, dan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” kata Rusli.

Ia menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Bupati juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil selalu berpijak pada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menyebut pendidikan, kesehatan, dan olahraga sebagai sektor strategis yang harus mendapat perhatian serius guna menciptakan masyarakat Banggai Kepulauan yang sehat dan berdaya saing.

“Pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Keduanya tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Bupati berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Banggai Kepulauan yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah Bonny Hardi Putra menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat akses keuangan masyarakat di wilayah kepulauan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 yang digelar secara virtual.

Bonny mengatakan, tahun 2025 menjadi fase pembelajaran sekaligus pencapaian bagi TPAKD. Sejumlah program seperti business matching UMKM, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan melalui program Lincakan, percepatan akses keuangan desa, hingga penguatan ekosistem digital dinilai memberikan dampak bagi pelaku usaha lokal.

“Memasuki tahun 2026, tantangan semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi global hingga pesatnya perkembangan teknologi keuangan,” ujar Bonny.

Ia menilai peran TPAKD sebagai forum kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan industri jasa keuangan semakin strategis. Karena itu, rapat pleno diminta menjadi ruang evaluasi sekaligus penetapan arah kebijakan dan program prioritas TPAKD Banggai Kepulauan 2026.

Fokus utama tahun ini, kata Bonny, diarahkan pada perluasan pembiayaan produktif, penguatan literasi dan inklusi keuangan, serta inovasi pembiayaan bagi UMKM, termasuk petani dan nelayan. Digitalisasi juga menjadi kunci, antara lain melalui implementasi QRIS, program Kejar, dan digital onboarding bagi UMKM.

“TPAKD bukan sekadar forum kerja, tetapi gerakan bersama untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan yang aman dan terjangkau,” ujarnya.

Bonny juga menyoroti pentingnya capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKD) sebagai indikator nasional. Menurut dia, kondisi geografis Banggai Kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, terutama keterbatasan layanan keuangan dan rendahnya literasi di sebagian wilayah.

Ia mendorong penyusunan roadmap TPAKD 2026–2030 yang selaras dengan strategi nasional, serta penguatan pelaporan berbasis data melalui Sistem Informasi TPAKD (SI TPAKD).

“Program yang baik harus diiringi dengan pelaporan yang baik,” kata Bonny.

Turut Kepala Asisten II, Otoritas jasa keuangan provinsi sulawesi tengah bersama tim, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  Luwuk, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan,Pimpinan  Bank  Rakyat  Indonesia Init Salakan,Pimpinan  PT. bank  Sulteng Cabang Salakan, Pimpinan  Kantor  Cabang  Pembantu  PT. .Bank  Mandiri, Direktur  PT. BPRS Khairan  Inti  Amanah, Pimpinan  Cabang  PT. BPT Modern  Express  kc. Salakan, Kepala Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian Banggai Kepulauan, Pimpinan PT. Permodalan nasional madani cabang bangkep, Kepala kantor cabang BPJS ketenagakerjaan banggai luwuk, Para Kepala OPD se-Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabag Ekonomi dan undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)