Program MBG di Banggai Kepulauan Diuji Kasus Keracunan, Pengawasan Diperketat

Salakan, BanggaiKep.go.id – Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) Kabupaten Banggai Kepulauan, Aris Susanto, S.E., M.E., menegaskan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional itu akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.

Langkah ini diambil setelah lebih dari satu tahun MBG berjalan dan muncul sejumlah persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan siswa, Kamis (5/3/2026).

Dalam rapat evaluasi yang dihadiri unsur DPRD, TNI-Polri, Kejaksaan, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, kepala SPPG, hingga vendor, Aris Susanto menyebut evaluasi bukan untuk mencari pihak yang salah.

“Ini bukan forum mencari siapa yang keliru. Evaluasi dilakukan agar yang sudah baik ditingkatkan dan yang kurang segera diperbaiki,” kata Aris Susanto.

Ia menegaskan, sesuai arahan Bupati Banggai Kepulauan, program MBG sebagai bagian dari prioritas nasional harus berjalan optimal dan tepat sasaran, terutama dalam memastikan pemenuhan gizi kelompok penerima manfaat.

Dalam paparannya, Satgas mengungkapkan telah terjadi dua kali kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan di wilayah tersebut. Kasus terbaru melibatkan 15 siswa. Sampel makanan telah dikirim ke laboratorium oleh pihak kepolisian dan Satgas untuk diketahui penyebab pastinya.

Dinas Kesehatan setempat menetapkan status KLB sementara dan melakukan pemantauan selama dua hari. Jika tak ada kasus lanjutan, status tersebut akan dicabut.

Secara nasional, hingga akhir Februari, tercatat 1.929 kasus keracunan terkait program MBG. Di beberapa daerah seperti Kudus dan Manggarai Barat, jumlah korban bahkan mencapai ratusan siswa.

“Setiap hari kami waswas. Hari ini aman, besok belum tentu. Karena ini ibarat pesta makan setiap hari,” ujar Aris Susanto.

Kendala Fasilitas dan Bahan Baku Koordinator Kabupaten Badan Gizi Nasional (BGN) Banggai Kepulauan, Handika, mengungkapkan tantangan terbesar berada pada fasilitas dapur, keterbatasan bahan baku, dan akses distribusi.

Saat ini terdapat 12 dapur operasional dengan total penerima manfaat mencapai 22.016 orang. Namun, menurutnya, belum semua dapur memenuhi standar ideal.

“Kalau fasilitas belum sesuai standar keamanan dan kesehatan pangan, seharusnya jangan dipaksakan beroperasi,” katanya.

Ia juga menyoroti keterbatasan pasokan ikan dan sayur lokal. Di Kecamatan Bulagi misalnya, kebutuhan ikan bisa mencapai 2.700 ekor dalam satu kali distribusi. Ketersediaan pasar lokal tak selalu mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kalau kami ambil semua ikan di pasar, masyarakat tidak kebagian,” ujar salah satu Kepala SPPG.

Masalah lain muncul pada variasi menu. Sejumlah orang tua mengeluhkan dominasi telur dan ayam. Namun, pengelola dapur beralasan harga bahan dan batas anggaran Rp8.000 Rp10.000 per porsi membatasi fleksibilitas menu.
Distribusi sulit, sekolah terpencil belum terlayani akses geografis menjadi tantangan tersendiri.

Beberapa sekolah di wilayah terpencil belum terlayani karena kondisi jalan ekstrem. Simulasi pengantaran makanan menunjukkan risiko makanan rusak sebelum tiba.

“Kami sudah coba berbagai skema, termasuk lewat jalur laut. Tapi tetap terkendala biaya operasional dan jarak tempuh,” kata salah satu koordinator kecamatan.

BGN membuka opsi pembentukan dapur satelit di wilayah 3T untuk mengatasi persoalan distribusi.

Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Arkam Supu, menegaskan program MBG bukanlah program bermasalah, melainkan pelaksanaannya yang perlu dibenahi.

“Kalau tidak ada kejadian kedua, mungkin kita tidak berkumpul hari ini. Artinya kita harus serius, bukan pura-pura serius,” ujarnya.

Ia meminta dapur yang tidak layak tidak dipaksakan beroperasi demi mencegah kejadian berulang.

Senada, perwakilan TNI-Polri dan Kejaksaan menekankan pentingnya standar keamanan pangan, transparansi pengelolaan bahan baku, serta ketegasan dalam pengawasan.

“Kaitannya dengan nyawa anak-anak. Jangan ada toleransi jika standar tidak dipenuhi,” kata perwira penghubung Kodim 1308/LB.

Menutup rapat, Satgas menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas sektor, memperketat pengawasan dapur, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait standar gizi dan komposisi menu.

Evaluasi berkala setiap tiga bulan akan menjadi mekanisme tetap, disertai pelaporan periodik kepada Bupati dan pemerintah pusat.

“Kita semua ingin program ini berhasil. Bukan sekadar berjalan, tapi benar-benar memberi dampak bagi kesehatan anak-anak Banggai Kepulauan,” ujar Aris Susanto. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Evaluasi MBG, Wabup Serfi Kambey Tekankan Transparansi dan Dampak Ekonomi Lokal

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Serfi Kambey membuka Rapat Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang rapat kantor bupati Banggai Kepulauan, Kamis, (5/3/2026).

Dalam forum yang dihadiri Ketua DPRD, Perwakilan Kajari, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, kepala puskesmas, hingga mitra penyedia pangan itu, Serfi menegaskan pentingnya memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan bahwa evaluasi ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi bagian dari komitmen bersama memastikan anak-anak kita memperoleh asupan gizi yang layak,” ujar Serfi dalam sambutannya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Program tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penguatan ketahanan pangan, perbaikan status gizi anak, dan pencegahan stunting.

Serfi menekankan, perhatian terhadap pemenuhan gizi anak bukan semata urusan kesehatan, melainkan investasi jangka panjang daerah. Pemerintah kabupaten, menurut dia, memegang peran penting dalam memastikan distribusi makanan memenuhi standar gizi, higienis, serta sesuai kebutuhan anak-anak.

Rapat evaluasi ini, lanjutnya, menjadi ruang untuk mengidentifikasi capaian pelaksanaan program, menemukan kendala di lapangan, sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan. Ia meminta agar aspek transparansi dan pengawasan diperkuat, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan kemitraan dengan vendor.

“Kita harus memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Jangan sampai niat baik program ini tercoreng oleh lemahnya pengawasan,” katanya.

Serfi juga mengapresiasi kerja sama lintas sektor yang telah terbangun, mulai dari tim perencanaan, tenaga kesehatan, sekolah, hingga pelaku usaha pangan lokal. Menurut dia, sinergi antarperangkat daerah dan dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan pelaku usaha pangan daerah.

“Melalui evaluasi ini, mari kita perkuat komitmen bersama untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujar Serfi menutup sambutannya. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

DP3AP2KB dan TP PKK Banggai Kepulauan Ikuti Zoom Meeting Program Prasara dan Vistara

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KS) bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Kepulauan mengikuti zoom meeting Prasara dan Vistara, program prioritas pembangunan keluarga, yang dilaksanakan di Kantor TP PKK Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis, (26/2/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan program Prasara dan Vistara tahun berjalan, meningkatkan pemahaman daerah terkait strategi pelaksanaan program, memperkuat kolaborasi antara Kemendugbangga dan TP PKK Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pembangunan keluarga berkualitas, serta mendukung percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga.

Zoom meeting tersebut diikuti oleh 11 peserta yang terdiri dari unsur TP PKK dan Dinas P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan. Hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Kabupaten Banggai Kepulauan Ny. Halima U. Hamid, S.Sos., didampingi staf ahli dan pengurus pokja TP PKK, serta Sekretaris Dinas P3AP2KB Riska Pratiwi Thirayo, S.PI bersama Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas P3AP2KB.

Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin komitmen bersama antara Kemendugbangga dan TP PKK dalam pelaksanaan program Prasara dan Vistara, meningkatnya pemahaman peserta terkait strategi teknis pelaksanaan program di lapangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat daerah.

Selain itu, daerah juga diminta untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan melalui rapat koordinasi internal sebagai langkah nyata implementasi program di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan keluarga berkualitas serta mendukung agenda nasional percepatan penurunan stunting di daerah. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Temui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bupati Banggai Kepulauan Perjuangkan Pembangunan Pelabuhan Leme-Leme

Jakarta, BanggaiKep.go.id — Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady melakukan audiensi bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI guna membahas rencana pembangunan Pelabuhan Leme-Leme.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat penguatan konektivitas maritim di wilayah kepulauan, Kamis, (26/2/2026).

Sumber Dokumen Prokopim Bangkep.26

Audiensi berlangsung di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Bupati hadir didampingi Kepala Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Luwuk, yang turut memberikan pandangan teknis terkait aspek keselamatan pelayaran dan tata kelola kepelabuhanan.

Dalam paparannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Leme-Leme merupakan kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Banggai Kepulauan yang secara geografis terdiri dari gugusan pulau. Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi laut, menurutnya, menuntut dukungan infrastruktur pelabuhan yang memadai dan representatif.

“Pelabuhan ini akan menjadi simpul distribusi logistik dan penggerak ekonomi masyarakat. Kami berharap dukungan penuh pemerintah pusat agar rencana ini dapat segera direalisasikan,” ujar Bupati dalam forum tersebut.

Sumber Dokumen Prokopim Bangkep.26

Pemerintah daerah memproyeksikan Pelabuhan Leme-Leme tidak hanya berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan, tetapi juga sebagai penguat rantai pasok komoditas unggulan daerah, termasuk sektor perikanan dan hasil laut. Dengan fasilitas yang lebih baik, biaya logistik diharapkan dapat ditekan dan aksesibilitas antarwilayah semakin lancar.

Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menekankan pentingnya kelengkapan dokumen perencanaan, studi kelayakan, serta kesiapan lahan sebagai prasyarat utama pengajuan program pembangunan. Dukungan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci percepatan realisasi proyek tersebut.

Kepala KPLP Luwuk dalam kesempatan itu menambahkan bahwa dari sisi keselamatan dan keamanan pelayaran, kawasan Leme-Leme memiliki potensi strategis untuk dikembangkan. Peningkatan fasilitas pelabuhan diyakini akan memperkuat pengawasan serta meningkatkan standar keselamatan transportasi laut di wilayah Banggai Kepulauan.

Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti pembahasan melalui koordinasi teknis lanjutan. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap pembangunan Pelabuhan Leme-Leme dapat masuk dalam skala prioritas nasional sektor perhubungan laut, sebagai langkah konkret mempercepat pembangunan kawasan kepulauan. (PROKOPIM-IKP. KOMINFO BANGKEP)

/0 Comments/by

Wakil Bupati Serfi Kambey Hadiri Kunjungan Tim Kementerian dan Vendor Alat Kesehatan di RSUD Trikora Salakan

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menghadiri kunjungan tim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama pihak vendor penyedia alat kesehatan dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana penempatan alat kesehatan, khususnya menjelang pendistribusian alat CT Scan dan Mammografi di RSUD Trikora Salakan, Kamis (26/2/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh aspek teknis dan nonteknis mulai dari kesiapan ruang, instalasi listrik, sistem pendukung, hingga standar keselamatan telah sesuai dengan ketentuan sebelum alat kesehatan berteknologi tinggi tersebut didistribusikan dan dioperasionalkan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Serfi Kambey menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan dan pihak vendor atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Banggai Kepulauan. Ia menegaskan bahwa kehadiran CT Scan dan Mammography merupakan langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan di daerah kepulauan.

“Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024, RSUD Trikora Salakan telah ditetapkan sebagai rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA) dengan strata madya. Penetapan ini adalah amanah besar yang harus dijawab dengan peningkatan kompetensi layanan, SDM, sarana prasarana, dan peralatan medis sesuai standar,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, implementasi Program SIHREN dalam jejaring layanan KJSU-KIA diharapkan mampu mendekatkan akses layanan kesehatan rujukan prioritas kepada masyarakat Banggai Kepulauan. Dengan hadirnya CT Scan dan Mammography, rumah sakit akan semakin mampu melakukan deteksi dini penyakit terutama kanker dan stroke secara lebih cepat dan akurat, tanpa harus selalu merujuk pasien ke luar daerah.

Kehadiran peralatan tersebut diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien, percepatan penanganan kasus prioritas, efisiensi pembiayaan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan rumah sakit daerah.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, lanjut Wakil Bupati, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung keberhasilan implementasi program ini melalui pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan, penyediaan dan penyesuaian sarana prasarana sesuai standar teknis, dukungan pembiayaan daerah secara bertahap dan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola manajemen rumah sakit.

Kegiatan kunjungan ditutup dengan peninjauan langsung lokasi penempatan alat kesehatan dan diskusi teknis antara tim Kementerian Kesehatan, vendor, serta manajemen RSUD Trikora Salakan guna memastikan seluruh persiapan berjalan optimal menjelang pendistribusian alat CT Scan dan Mammografi. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pemkab Bangkep Gelar Gerakan Pangan Murah Tekan Inflasi Daerah Jelang HBKN 2026

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah dalam rangka penanganan inflasi daerah sekaligus menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2026, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menjaga keterjangkauan harga pangan dan menekan laju inflasi, khususnya menjelang awal Ramadan dan IdulFitri.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor bersama Bank Indonesia, Bulog, TPID, serta Dinas Ketahanan Pangan.

“Gerakan Pangan Murah ini kami harapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta menjaga stabilitas harga di pasaran. Ini juga menjadi langkah antisipatif menghadapi lonjakan permintaan menjelang bulan puasa dan hari raya,” ujar Wakil Bupati.

Pada kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, telur, bawang, dan aneka bahan pangan lainnya dengan harga lebih rendah dari harga pasar.

Pemerintah daerah juga mengimbau para pelaku usaha dan pedagang untuk tidak memainkan harga, sehingga stabilitas pasokan dan harga dapat terjaga.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif memanfaatkan program ini sebagai bagian dari upaya bersama menekan inflasi daerah.

Dengan dibukanya Gerakan Pangan Murah pada 13 Februari 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap daya beli masyarakat tetap terjaga, distribusi pangan berjalan lancar, serta inflasi daerah dapat dikendalikan secara berkelanjutan. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Bupati Rusli Moidady Resmi Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Rusli Moidady secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan bertempat di auditorium Pubaba Bapeda dan Litbang dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, para camat, kepala desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menekankan musrenbang ini RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Forum ini menjadi wadah partisipatif untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan agar lebih transparan, aspiratif, dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut dipaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,03 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan sosial (Indeks Gini) berada pada angka 0,276, menunjukkan kesenjangan pendapatan yang relatif sempit. Sementara itu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan dari 12,90 persen (15.500 jiwa) pada tahun 2023 menjadi 12,32 persen (14.860 jiwa) pada tahun 2024.

Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada angka 67,43, yang masih memerlukan perhatian dan intervensi bersama, khususnya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 tercatat 1,55 persen, terendah di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah mencapai 8,7 tahun, dengan harapan lama sekolah 13,11 tahun. Sedangkan pada sektor kesehatan, usia harapan hidup meningkat menjadi 67,08 tahun, didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang tersebar merata di seluruh kecamatan.

Selanjutnya, untuk sektor infrastruktur, panjang ruas jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 1.002,45 km, dengan kondisi jalan mantap 334,59 km dan tidak mantap 667,86 km. Kondisi ini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah, bersama dengan penyediaan air bersih di sejumlah kecamatan.

Tema pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027 yang diusung adalah “Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata, Penguatan Ekonomi serta Tata Kelola Pemerintahan melalui Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif, dan Berkelanjutan Menuju Bangkep Berkah.”

Prioritas pembangunan kata Bupati, diarahkan pada penguatan daya saing ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transparansi pelayanan publik.

Melalui Musrenbang ini, seluruh usulan prioritas program dan kegiatan yang telah dibahas pada forum perangkat daerah akan dilakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi oleh Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2027.

“Usulan yang belum dapat dibiayai melalui APBD Kabupaten akan diupayakan melalui sumber pendanaan lain seperti APBN, APBD Provinsi, DAK, serta sumber pendanaan sah lainnya,” kata Rusli.

Musrenbang RKPD Tahun 2027 diharapkan menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2027.

“Untuk itu, Pemerintah daerah mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif demi terwujudnya pembangunan Banggai Kepulauan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” ujar Bupati. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Wakil Bupati Banggai Kepulauan Dorong Kepala OPD Buktikan Integritas

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menegaskan bahwa integritas tidak cukup hanya menjadi slogan. Menurut dia, integritas mesti dibuktikan melalui kerja yang konsisten, terutama oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal itu disampaikan Serfi saat membuka Workshop Penguatan Integritas dan Kepemimpinan Kepala OPD dalam Implementasi SPIP untuk Peningkatan Maturitas SPIP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, yang digelar bersama BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (12/2/2026).

“SPIP bukan sekadar dokumen, bukan pula pemenuhan indikator penilaian. SPIP adalah cerminan kualitas kepemimpinan,” kata Serfi.

Ia menyebut keberhasilan atau kegagalan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sangat ditentukan oleh komitmen dan keteladanan pimpinan OPD. Target peningkatan maturitas SPIP 2026, menurut dia, bukan agenda administratif, melainkan komitmen nyata membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Serfi meminta seluruh kepala OPD menjadi teladan integritas di unit kerja masing-masing, memastikan manajemen risiko dijalankan secara nyata, serta membangun budaya pengendalian intern agar setiap pegawai memahami tugas, risiko, dan tanggung jawabnya.

“Saya tidak menginginkan SPIP berjalan hanya ketika ada penilaian. SPIP harus hidup dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara serius dan tepat waktu. Menurut Serfi, tanpa komitmen pimpinan, sebaik apa pun regulasi tidak akan menghasilkan perubahan.

“Kalau komitmen kuat, sistem akan berjalan. Kalau lemah, semuanya hanya formalitas,” katanya.

Serfi berharap seluruh kepala OPD menunjukkan komitmen yang konkret dan terukur agar target peningkatan maturitas SPIP Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2026 dapat tercapai secara berkelanjutan.

“Mari jadikan integritas sebagai pondasi kepemimpinan, dan SPIP sebagai instrumen untuk memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar dia.

Workshop tersebut juga diisi pemaparan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, Ak., AAP., CHRPE., FRMP. Dalam paparannya, Agus menekankan pentingnya efektivitas belanja daerah dan keterkaitan program dengan indikator makro pembangunan, seperti rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup.

Menurut Agus, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ia menyoroti masih adanya potensi belanja tidak efektif serta perlunya penguatan perencanaan berbasis data agar program daerah benar-benar menjawab persoalan riil, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Tujuan akhir birokrasi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semua program harus bermuara ke sana,” kata Agus.

Kegiatan dihadiri Kepala OPD serta undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Sekda Banggai Kepulauan Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, yang berlangsung di Auditorium Bappeda dan Litbang Bangkep, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Moh. Aris Susanto, mewakili Bupati Banggai Kepulauan. Workshop dihadiri oleh Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas PMD Sulteng Ilham, SKM. M. Kes, DPD RI Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. Teddy Suhartadi Permadi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, Kepala Inspektorat Banggai Kepulauan, Dra. Jeane Rorimpandey, Kepala Bappeda Banggai Kepulauan, Dr. Ariono Orab, S. Pd. S. Sos, Kepala Perangkat Daerah, Camat Se- Kab. Banggai Kepulauan dan Kepala Desa Se- Kab. Banggai Kepulauan

Dalam sambutannya, Sekda Moh. Aris Susanto menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas dan berkelanjutan. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, menurutnya, harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Workshop ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Sekda.

Lebih lanjut, Sekda menekankan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian seluruh aparatur desa, antara lain penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui tertib administrasi dan pelaporan tepat waktu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi, serta penguatan pengawasan dan pengendalian internal oleh pemerintah desa, kecamatan, hingga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Menurutnya, seluruh pihak memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan setiap rupiah anggaran desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui workshop ini, Sekda berharap terbangun komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, sehingga pembangunan desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berjalan lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas dukungan dan pelaksanaan workshop ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan desa. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Sosialisasi Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, PGRI Kabupaten Banggai Kepulauan Kolaborasi Pemda, Kepolisian, dan Kejaksaan Lindungi Guru

Salakan, BanggaiKep.go.id — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman guru terhadap regulasi baru yang menjamin perlindungan hukum dan sosial dalam menjalankan tugas profesional di lingkungan pendidikan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan, Halimah Umar Hamid, S.Sos., yang mewakili Bupati Banggai Kepulauan.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, ditegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Menurutnya, Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 hadir sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dari berbagai risiko, seperti kekerasan, diskriminasi, intimidasi, hingga kriminalisasi dalam pelaksanaan tugas di satuan pendidikan.

“Pendidik dan tenaga kependidikan adalah garda terdepan dalam membangun generasi masa depan. Karena itu, perlindungan hukum dan sosial bagi mereka menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan pendidikan yang bermutu,” ujar Halimah.

Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkeadilan. “Kita ingin menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkeadilan, sehingga para pendidik dapat bekerja secara profesional dan bermartabat,” ungkap Halimah yang juga dikenal sebagai Bunda Guru Kabupaten Banggai Kepulauan, seraya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung implementasi regulasi tersebut.

Sosialisasi yang diinisiasi oleh PGRI Kabupaten Banggai Kepulauan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Dinas DP3AP2KB Ramlin M. Hamid, S.Pd.SD., M.AP., Kapolres Banggai Kepulauan, serta Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Google Meet.

Turut hadir Ketua Cabang PGRI se-Kabupaten Banggai Kepulauan, pembina dan pengurus PGRI, para pengawas sekolah, ketua komite jenjang TK, SD, SMP, MTs, SMA, dan SMK se-Kecamatan Tinangkung, para kepala sekolah, tokoh masyarakat, serta perwakilan guru se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam paparannya secara daring, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut menyoroti aspek hukum dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pentingnya langkah-langkah preventif dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan sekolah. Pendekatan mediasi dan koordinasi lintas lembaga dinilai krusial agar permasalahan tidak serta-merta berujung pada proses hukum.

Sementara itu, Kapolres Banggai Kepulauan yang diwakili Wakapolres Kompol Abidin bersama Kanit PPA Polres Banggai Kepulauan memaparkan mekanisme perlindungan hukum serta prosedur penanganan kasus yang melibatkan pendidik maupun peserta didik.

Penanganan dilakukan secara humanis dan profesional, dengan mengutamakan perlindungan anak tanpa mengabaikan hak dan perlindungan hukum bagi pendidik. Pendekatan utama yang dikedepankan meliputi pencegahan, mediasi atau diversi, serta penegakan hukum yang adil.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Pamong Kebudayaan turut menjelaskan peran pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan regulasi tersebut di tingkat satuan pendidikan.

Pemerintah daerah hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawas agar sekolah menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi pendidik maupun peserta didik.

Melalui sosialisasi ini, PGRI Kabupaten Banggai Kepulauan berharap para guru dapat memahami secara komprehensif hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan yang tersedia, sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional, aman, dan bermartabat. (IKP–KOMINFO BKP)

/0 Comments/by