Pj Bupati Bangkep Ihsan Basir Hadiri Rakor Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Implementasi Kebijakan KEMENPAN-RB

Makassar, BanggaiKep.go.id – Penjabat (Pj) Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ratnasari N. Turungku dan Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik Hamdani Mania ikut menghadiri Pelaksanaan Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan Menteri PAN RB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana bertempat di Four Points by Sheraton Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (26/8/2024).

Rakor ini di selenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan mengusung tema “Kelembagaan yang Agile Melalui Digitalisasi Pemerintahan”.

Kegiatan dibuka oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dengan turut dihadiri oleh Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, para Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Menpan-RB Nanik Murwati dalam laporannya menyampaikan ucapan terimakasih atas kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik.

Upaya yang dilakukan bersama ini diharapkan dapat meningkatkan sistem pemerintahan yang lebih lincah dan efektif melalui digitalisasi pemerintah, penyederhanaan birokrasi dan percepatan penguatan tata kelola di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.

Rakor ini merupakan bentuk komitmen untuk melakukan diseminasi kebijakan guna memastikan kebijakan dapat dipahami, memastikan kebijakan tidak hanya sendiri semata tetapi juga dapat diterima (delivered) dan berdampak dan memastikan dapat menjaring feedback dari stakeholder di daerah sebagai input penyempurnaan kebijakan ke depan.

Dalam sambutan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan arahan Presiden RI Jokowi tentang reformasi birokrasi ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan diantaranya Birokrasi yang berdampak, Reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas serta Birokrasi lincah dan cepat.

Menurut Azwar Anas 3 (tiga) hal diatas meliputi penyederhanaan struktur organisasi dan jabatan dengan melakukan pemangkasan reformasi birokrasi, sistem kerja harus di ubah agar lebih lincah dan efektif dan memperbaiki tata kelola.

Menteri PAN-RB juga memaparkan highlight capaian reformasi birokrasi Sakip, SPBE dan ZI se provinsi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Kabupaten Banggai Kepulauan mendapatkan nilai CC untuk Reformasi Birokrasi, CC untuk Sakip dan cukup untuk SPBE. Nilai ini diharapkan dapat di tingkatkan menjadi baik atau sangat baik. (IKP-KOMINFO)