Pos

Sulawesi Utara, BanggaiKep.go.id – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmikan pengoperasian 4990 signal Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI dan akses internet di Desa Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) serta pengoperasian satelit Republik Indonesia I (Satria I) di desa Bowombaru Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).

Pengoperasian 4990 BTS ini merupakan hadiah tahun baru untuk wilayah 3T di seluruh Indonesia dalam rangka percepatan transformasi digital dan pemerataan konektifitas di Desa Tertinggal, Terdepan dan Terluar menuju Indonesia emas 2045.

Kegiatan ini juga dilakukan melalui daring dengan peserta sebanyak 960 penerima manfaat perwakilan daerah dan masyarakat yang telah dibangun sinyal 4G dan akses internet di berbagai pelosok negeri di wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Boalemo, Buol, Donggala, Morowali Utara, Parigi Moutong, Sigi, Tojo Una-una dan Toli-toli.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan sangat berterimakasih kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo atas dilaksanakannya peresmian pengoperasian BTS 4G BAKTI dan akses internet di desa 3T ini.

Menurutnya, masyarakat yang ada di Kepulauan Talaud dan beberapa Kabupaten Terluar di Provinsi Sulawesi Utara sudah lama sangat mendambakan konektifitas internet.

“Hari ini kami sangat berterimakasih karena akan sangat berdampak sangat tinggi bagi anak-anak sekolah, puskesmas dan masyarakat yang bisa menyerap internet di Kabupaten Talaud,” ujar Gubernur.

Selain itu, Menteri Kominfo RI Budi Arie Setiadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa target keseluruhan pembangunan BTS 4G yakni 7200, dibangun Telkomsel sekitar 1800san. Namun masih ada sekitar 630 yang belum dituntaskan yang berada di daerah Papua. Ia berharap semoga 3 bulan ke depan sudah bisa dituntaskan yang di daerah Papua.

“Muda-mudahan peresmian ini juga menandakan babak baru bagi kita semua untuk terus meningkatkan akses masyarakat terhadap konektifitas karena ini merupakan hak rakyat,” katanya.

Dalam sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara besar memiliki 17.000 pulau dengan kondisi geografis yang beragam sehingga penyiapan infrastruktur baik itu infrastruktur jalan, pelabuhan, airport bandara, kesehatan, pendidikan sangat tidak mudah.

“Kita membutuhkan konektifitas untuk menjangkau, menghubungkan dari satu pulau ke pulau lain, provinsi ke provinsi lain, daerah ke daerah yang lain dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Presiden.

Untuk itu, internet ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan rakyat dengan internet kita bisa terhubung satu sama lain dan ini sangat membantu masyarakat.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Perdagangan, Panglima TNI, Pimpinan dan anggota DPR RI Komisi I, Bupati Kepulauan Talaud, Dirut Bakti, Satgas Pembangunan BTS Bakti Kemenkominfo. (IKP-KOMINFO)

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Kunjungan kerja Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) sekaligus melakukan audiensi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo RI terkait permasalahan pada aksesibilitas jaringan komunikasi seluler beberapa Base Transceiver Station (BTS) milik BAKTI di wilayah Bangkep dan sekaligus penambahan BTS dan bantuan akses internet untuk Bangkep tahun 2023 berlangsung di Centennial Tower, Jakarta Selatan, Rabu, (14/09/2022).

Rombongan Bupati di terima langsung oleh Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah Danny Januar Ismawan atau yang akrab di sapa Kang DJ dalam paparannya menyampaikan bahwa perlu adanya kesamaan persepsi antara BAKTI dan Pemerintah Daerah terkait fungsi BTS BAKTI sebagai BTS perintis untuk membuka isolir telekomunikasi dan informatika di wilayah yang secara hitung-hitungan bisnis tidak untuk operator telekomunikasi berbasis komersil.

“Sehingga aksesibilitas BTS yang dibangun oleh BAKTI terbatas secara kapasitas bandwidth dan penggunaan secara simultan (bersama-sama),” ucapnya.

“Untuk BTS dengan link VSAT kapasitas bandwidth hanya 2 sampai 4 Mbps, efektif hanya bisa digunakan oleh maksimal 25 pengguna secara bersamaan. BTS link microwave besaran bandwidth sebesar 20 Mbps yang bisa dipergunakan oleh maksimal 200 pengguna secara bersamaan,” jelas Kang DJ.

“Permasalahan keterbatasan bandwidth VSAT, diakhir tahun 2023, Kemenkominfo menunggu peluncuran Satelit untuk mengatasi keterbatasan bandwidth pada link VSAT yang saat ini menjadi issue nasional,” paparnya.

Dalam tahun 2021, Kabupaten Banggai Kepulauan menerima pembangunan BTS BAKTI sebanyak 57 site yang tersebar di seluruh wilayah Bangkep, 8 site diantaranya adalah site dengan link VSAT, dengan progress pekerjaan saat ini sudah rampung 80 persenan yang ditargetkan akan selesai akhir tahun 2022 ini.

Situasi di lapangan terkait eksisting BTS BAKTI justru menjadi polemik tersendiri di masyarakat yang mana beberapa daerah yang tadinya blank spot atau masih mendapat signal telekomunikasi satu atau dua bar saat ini memang sudah tidak blank spot lagi.

Namun secara kualitas komunikasi, justru keberadaan BTS BAKTI menyebabkan proses komunikasi tidak bisa dilakukan sama sekali. Inilah yang jadi polemik di masyarakat yang direspon oleh Dinas Kominfo untuk segera mencarikan solusi.

Menanggapi hal ini, pihak Fiber Home selaku kontraktor konsorsium pembangunan BTS wilayah Sulawesi yang di hadiri oleh Bapak Surya menyampaikan bahwa secara teknis persoalan keterbatasan bandwidth berada dalam domain BAKTI.

Adapun masalah pembangunan BTS yang saat ini molor di wilayah Bangkep khususnya akan segera di selesaikan.

“Persoalan teknis terkait catu daya di site SLT00118 (site Bakalan) yang mempengaruhi 17 site akan diselesaikan dalam waktu dekat ini,” sambungnya.

Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M turut juga menyampaikan harapan agar pihak BAKTI dapat melakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan setelah selesai project BTS tahun 2022 ini.

“Kami berharap pak direktur dapat mengunjungi daerah kami sambil menikmati ubi banggai yang endemik Bangkep” pungkasnya.

Kegiatan audiens ini juga didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Bangkep Ratnasari N. Turungku, SKM.,MPH beserta Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang IKP dan Aptika, Kabag Prokopim serta Bappeda. (IKP-KOMINFO)

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) H. Rais D. Adam Lakukan Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) USO BAKTI untuk tahun pembangunan 2021.

Bupati didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banggai Kepulauan Ratnasari N. Turungku, SKM.,MPH dalam penandatanganan perjanjian pinjam pakai lahan pembangunan BTS dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kemenkominfo) yang bertempat di Shangri-La Hotel Jakarta, Senin, (13/12/2021).

“Sesuai arahan Menteri Komunikasi dan Informatika RI bahwa pembangunan BTS ini, selain tentunya dilakukan secara akseleratif namun kita juga diharapkan dapat menjaga terkait dengan akuntabilitas,” ucap Danny Januar Ismawan selaku Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah dalam sambutannya.

Dasar pelaksanaan penandatanganan acara perjanjian pinjam pakai lahan ini, berdasarkan Kemendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah dengan pokok kerjasama Pemerintah Daerah menyediakan lahan dan juga menangguhkan PBB objek selama perjanjian, dari BAKTI Kemenkominfo menyediakan layanan telekomunikasi seluler.

“Hingga saat ini, total penyelesaian administrasi pinjam pakai lahan telah diselesaikan sebanyak 2816 site,” tutur Danny Januar.

Perlu diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tercatat Peringkat Pertama dalam menyelesaikan Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 57 Site/Desa Se-wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam kepengurusan IMB, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian Dokumen IMB tersebut adalah Dinas Kominfo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Peling serta Kepala dan masyarakat Desa. (ElsiKominfo)