Pos

Bupati Banggai Kepulauan Hadiri Sosialisasi dan Penandatanganan Kerja Sama Energi Terbarukan

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan PT Ace Energi Service yang dilaksanakan Selasa, (7/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang berlangsung pada pukul 14.00 WIB, bertempat di Redtop Hotel Convention Center, Jakarta.

Agenda ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui pengembangan energi baru terbarukan di wilayah Sulawesi Tengah.

Untuk itu, melalui kerja sama ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan sektor energi yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kehadiran Bupati Banggai Kepulauan dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis di bidang energi serta membuka peluang investasi yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya energi ramah lingkungan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang solid antara pemerintah dan mitra strategis dalam mewujudkan kemandirian energi di Sulawesi Tengah. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady Audiensi Bersama Menteri Pertanian RI Bahas Pengembangan Pertanian Terintegrasi

,

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menghadiri audiensi bersama sejumlah Bupati dari berbagai daerah di Indonesia dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, pada Kamis (12/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rusli Moidady menyampaikan secara langsung kondisi lapangan di Kabupaten Banggai Kepulauan, termasuk capaian yang telah diraih serta berbagai kebutuhan konkret dalam pengembangan sektor pertanian di daerah.

Ia menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mendorong pengembangan pertanian terintegrasi yang menggabungkan berbagai sektor, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan hingga agrowisata.

“Harapan kami tumbuh bersama untuk pertanian, wisata, dan hilirisasi sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Bupati Rusli Moidady dalam audiensi tersebut.

Selain itu, Bupati Rusli juga menyampaikan sejumlah usulan prioritas untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di Banggai Kepulauan. Beberapa di antaranya yakni pengembangan budidaya padi, pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pengembangan komoditas kelapa yang memiliki potensi besar di wilayah Banggai Kepulauan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa berbagai usulan dari daerah akan ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis bersama jajaran Kementerian Pertanian.

Ia juga mengimbau para kepala daerah untuk terus menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah pusat agar program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.

“Kami akan menindaklanjuti usulan daerah melalui koordinasi teknis. Pemerintah daerah juga diharapkan terus berkomunikasi aktif agar program yang dijalankan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani,” tegas Menteri Pertanian.

Audiensi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Bupati Rusli Moidady Resmi Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Rusli Moidady secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan bertempat di auditorium Pubaba Bapeda dan Litbang dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, para camat, kepala desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menekankan musrenbang ini RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Forum ini menjadi wadah partisipatif untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan agar lebih transparan, aspiratif, dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut dipaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,03 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan sosial (Indeks Gini) berada pada angka 0,276, menunjukkan kesenjangan pendapatan yang relatif sempit. Sementara itu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan dari 12,90 persen (15.500 jiwa) pada tahun 2023 menjadi 12,32 persen (14.860 jiwa) pada tahun 2024.

Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada angka 67,43, yang masih memerlukan perhatian dan intervensi bersama, khususnya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 tercatat 1,55 persen, terendah di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah mencapai 8,7 tahun, dengan harapan lama sekolah 13,11 tahun. Sedangkan pada sektor kesehatan, usia harapan hidup meningkat menjadi 67,08 tahun, didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang tersebar merata di seluruh kecamatan.

Selanjutnya, untuk sektor infrastruktur, panjang ruas jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 1.002,45 km, dengan kondisi jalan mantap 334,59 km dan tidak mantap 667,86 km. Kondisi ini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah, bersama dengan penyediaan air bersih di sejumlah kecamatan.

Tema pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2027 yang diusung adalah “Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata, Penguatan Ekonomi serta Tata Kelola Pemerintahan melalui Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif, dan Berkelanjutan Menuju Bangkep Berkah.”

Prioritas pembangunan kata Bupati, diarahkan pada penguatan daya saing ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transparansi pelayanan publik.

Melalui Musrenbang ini, seluruh usulan prioritas program dan kegiatan yang telah dibahas pada forum perangkat daerah akan dilakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi oleh Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2027.

“Usulan yang belum dapat dibiayai melalui APBD Kabupaten akan diupayakan melalui sumber pendanaan lain seperti APBN, APBD Provinsi, DAK, serta sumber pendanaan sah lainnya,” kata Rusli.

Musrenbang RKPD Tahun 2027 diharapkan menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2027.

“Untuk itu, Pemerintah daerah mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif demi terwujudnya pembangunan Banggai Kepulauan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” ujar Bupati. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Bupati Rusli Moidady Resmi Lantik dan Ambil Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemkab Banggai Kepulauan

Salakan,BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Selasa (20/01/2026).

Pelantikan tersebut dipimpin langsung Bupati Banggai Kepulauan dan di hadiri Wakil Bupati Banggai Kepulauan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten Setda, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta telah melalui tahapan uji kesesuaian (job fit) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat yang dipercaya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama adalah aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, kinerja, dan kapasitas kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ujar Bupati.

Lebih lanjut disampaikan, jabatan yang diemban merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Oleh karena itu, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme,” ungkap Rusli.

Nama-nama Pejabat yang dilantik:

2026 281 JPT Hasil Jobfit

Kepada para pejabat yang baru dilantik Bupati juga mengucapkan selamat dan sukses, serta berharap agar mereka dapat segera menyesuaikan diri di lingkungan kerja masing-masing, bekerja secara cepat, tepat, dan terukur, serta mampu menunjukkan kepemimpinan yang visioner, inovatif, dan kolaboratif.

“Bangun sinergi yang kuat di lingkungan kerja, tingkatkan kualitas pelayanan publik, dan pastikan setiap program serta kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan,” tegasnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini diharapkan dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan kinerja pemerintahan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik di Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Oleh karena itu, saya menekankan pentingnya peningkatan kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil, disiplin, akuntabel, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadikan integritas sebagai landasan utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab,” jelas Bupati.

Akhir kata, Bupati mengajak kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk terus memperkuat komitmen kebersamaan, loyalitas, dan semangat pengabdian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

DUKUNG RESPONS CEPAT DARURAT, PEMDA MELALUI DISKOMINFO BANGKEP ADAKAN BIMTEK DAN SOSIALISASI LAYANAN 112

,

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelayanan Panggilan Darurat 112, yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Selasa (28/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh Kadis Kominfo, Sekdis Kominfo, Narasumber Perwakilan PT. Jasnita Telekomindo Jakarta, Kepala OPD Lingkup Pemda atau yang mewakili, serta seluruh peserta Bimtek yang hadir.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO dan dalam sambutannya mengatakan layanan panggilan darurat 112 merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting dalam mewujudkan sistem tanggap darurat terpadu.

Layanan ini memungkinkan masyarakat mendapatkan pertolongan cepat pada saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, kecelakaan, bencana alam, gangguan keamanan, serta kondisi darurat lainnya. cukup dengan menghubungi satu nomor yaitu 112, tanpa biaya dan dapat di akses selama 24 jam.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen penuh untuk menghadirkan layanan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan warga, dan ke tanggapan pemerintah daerah terhadap situasi darurat.

“Melalui kegiatan bimtek ini, saya berharap seluruh peserta baik dari unsur Pemerintah Daerah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, maupun lembaga terkait lainnya dapat memahami secara menyeluruh mekanisme operasional layanan 112, alur koordinasi antar instansi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem tanggap darurat,” ujarnya.

Karena itu, kegiatan bimtek ini bukan hanya sekadar pelatihan teknis, tetapi juga momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan membangun budaya kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, menyerap setiap materi yang disampaikan narasumber, serta menerapkannya dengan baik di lapangan. semoga melalui kegiatan ini, Banggai Kepulauan dapat semakin siap dan tanggap menghadapi berbagai situasi darurat, serta memberikan rasa aman dan perlindungan yang maksimal bagi seluruh masyarakat,” ucap Bupati. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Sidang Paripurna DPRD Banggai Kepulauan Bahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 dan Sejumlah Rancangan Perda

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian keterangan Bupati atas Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa, (23/9/2025).

Sidang berlangsung di ruang sidang DPRD Banggai Kepulauan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Arkam Supu, S.Th.I., M.H didampingi unsur pimpinan dewan lainnya. Dari 25 anggota DPRD, tercatat 18 hadir, sementara 7 tidak hadir dengan rincian 3 orang berizin dan 4 tanpa keterangan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST., MT., AIFO, Ketua II DPRD Rusdin Sinaling, Pj. Sekda Suripto Nurdin, S.Sos, para asisten Setda, Plt. Sekwan, kepala OPD, kabag, serta perwakilan sekretariat dinas.

Rangkaian sidang dimulai pukul 11.15 WITA dengan dipimpin Ketua DPRD, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian penyampaian keterangan Bupati Banggai Kepulauan.

Dalam sambutannya, Bupati Rusli Moidady menyampaikan bahwa perubahan APBD Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memperbolehkan perubahan APBD jika terdapat kondisi di luar asumsi awal, keadaan darurat, pergeseran anggaran, penggunaan SILPA, maupun situasi luar biasa.

“APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang menjadi amanat rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan APBD ini telah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam paparannya, Bupati menjelaskan pokok-pokok perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, di antaranya:

Pendapatan Daerah semula ditargetkan Rp998,28 miliar, turun Rp133,54 miliar menjadi Rp864,74 miliar atau terkoreksi 13,38%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 6,82% menjadi Rp70,28 miliar.

Pendapatan Transfer turun 14,80% menjadi Rp794,45 miliar.

Belanja Daerah mengalami beberapa koreksi: Belanja Operasi turun 1,32% menjadi Rp644,55 miliar.

Belanja Modal turun signifikan 52,49% menjadi Rp102,45 miliar.

Belanja Tidak Terduga turun 82,59% menjadi Rp1,52 miliar.

Belanja Transfer tetap Rp163,19 miliar sesuai asumsi awal.

Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan pada penerimaan sebesar 9,92% menjadi Rp50,34 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap Rp3,36 miliar, dialokasikan untuk penyertaan modal kepada PT. Bank Sulteng sebesar Rp2,36 miliar dan PDAM Rp1 miliar.

Selain Nota Keuangan Perubahan APBD, sidang juga membahas empat Ranperda penting, yakni:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah.

3. Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng, PDAM Paisu Molino, dan Perseroda Trikora Salakan.

Sidang Paripurna ini menjadi momentum penting dalam menjaga sinergi eksekutif dan legislatif untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Perubahan APBD diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady Terima Kunjungan Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN Wilayah III

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, ST., MT., AIFO menerima kunjungan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah III, Kol. Arm. Rudi Setiawan, S.IP., M.Han, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Banggai Kepulauan, Sabtu (20/9/2025).

Kunjungan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, serta turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur terkait. Hadir pula Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Sulawesi Tengah Yudhi Riandy Pk Lamarauna, S.STP., M.AP., Kepala Regional Provinsi Sulawesi Tengah Andre Paschal Lapod, Wakil Regional Sulawesi Tengah Fitri Utami, Dandim 1308/LB Letkol Kav Azhar Hamid, Kapolres Banggai Kepulauan AKBP Ronaldus Karurukan, S.I.K., serta Direktur RSUD Trikora Salakan dr. Feldy  Deki, Sp.B. FinaCS

Dalam penyampaiannya, Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN Wilayah III Kol. Arm. Rudi Setiawan menjelaskan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian penting dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

“SPPG merupakan unit layanan yang menyediakan makanan bergizi bagi murid sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok rentan lainnya. Selain itu, SPPG juga berfungsi mengelola dapur umum yang memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan gizi,” jelas Rudi Setiawan.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa fungsi utama SPPG adalah memastikan mutu menu, kandungan gizi, penyimpanan, hingga distribusi makanan, sehingga benar-benar bermanfaat bagi penerima. BGN menargetkan pembangunan 30.000 unit SPPG di seluruh Indonesia, dan hingga saat ini ribuan unit telah beroperasi.

Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja, Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN Wilayah III bersama rombongan dijadwalkan melakukan peninjauan ke RSUD Trikora Salakan dan Dapur MBG Kabupaten Banggai Kepulauan pada Minggu (20/9/2025).

Kegiatan penerimaan tamu ini berjalan aman, lancar, serta mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat program pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO BANGKEP)

/0 Comments/by

Pemkab Banggai Kepulauan Gelar Bimtek SPBE untuk Percepat Transformasi Pemerintahan Digital

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi SPBE dalam Akselerasi Pemerintah Digital oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan dibuka secara resmi oleh Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO, Kamis (11/9/2025).

Dalam laporannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banggai Kepulauan Ratnasari N. Turungku, SKM.,MPH menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas aparatur daerah dalam mengimplementasikan SPBE sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

“Implementasi SPBE yang efektif tidak hanya membutuhkan regulasi dan infrastruktur, tetapi juga pemahaman kuat dari seluruh pemangku kepentingan di setiap unit kerja. Karena itu, bimtek ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan,” jelas Kadis Kominfo.

Lebih lanjut disampaikan, maksud dan tujuan bimtek ini antara lain memberikan pemahaman teknis kepada perangkat daerah terkait penerapan SPBE, sekaligus meningkatkan kemampuan aparatur dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini menghadirkan narasumber SPBE Bapak Prof. Tony D. Susanto, PHD dan diikuti oleh staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah atau perwakilannya, serta admin SPBE di lingkup OPD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menegaskan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan adalah sebuah keniscayaan. SPBE dipandang bukan hanya sekadar digitalisasi dokumen atau layanan, tetapi sebagai upaya menyeluruh untuk membangun pemerintahan yang responsif, transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kegiatan ini harus menjadi momentum bersama dalam memperkuat komitmen kita terhadap transformasi digital pemerintahan di Banggai Kepulauan. Mari kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkap Bupati.

Di akhir kegiatan, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya bimtek ini, dengan harapan hasil yang diperoleh dapat mendorong percepatan implementasi SPBE di setiap lini pemerintahan. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Bupati Bangkep Rusli Moidady Resmi Salurkan Bantuan Pangan Beras Wujud Komitmen Pemda Bantu Ekonomi Masyarakat

Salakan, Banggaikep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk alokasi bulan Juni dan Juli Tahun 2025 yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Rabu (24/07/2025).

Launching penyaluran bantuan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Banggai Kepulauan, H. Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Dinas, pejabat teknis terkait, perwakilan dari Perum BULOG, tokoh masyarakat, serta staf pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Rusli Moidady menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan beras ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak secara ekonomi.

“Bantuan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap penyaluran ini dapat membantu mengurangi beban ekonomi warga dan memperkuat ketahanan pangan di daerah,” ujar Bupati Rusli.

Sebagai tanda dimulainya penyaluran bantuan, Bupati secara simbolis menyerahkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram kepada perwakilan KPM dari Desa Baka, Kecamatan Tinangkung. Selanjutnya, didampingi Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah, Bupati juga secara simbolis melepas distribusi bantuan ke seluruh wilayah Banggai Kepulauan.

Adapun total bantuan yang akan disalurkan pada periode Juni dan Juli 2025 ini mencapai 207.990 kilogram (207,99 ton), yang diperuntukkan bagi 10.387 KPM di 141 desa yang tersebar di 12 kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan adanya penyaluran bantuan pangan ini, pemerintah daerah berharap seluruh KPM dapat terbantu secara langsung dan merasakan manfaat dari program ketahanan pangan nasional yang disinergikan dengan pemerintah daerah. (IKP-KOMINFO BANGKEP)

/0 Comments/by

Bupati Rusli Moidady Lakukan Pertemuan Bersama Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Dr. Sulistyo Bahas Digitalisasi Layanan Publik di Banggai Kepulauan

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Bupati Rusli Moidady melakukan pertemuan bersama Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BSSN Dr. Sulistyo, S.Si.,ST.,M.Si terkait pengembangan digitalisasi layanan publik yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, Jumat (18/7/2025).

Pertemuan berlangsung di Resto Cerita Rasa, Cilandak, Jakarta Selatan. Deputi didampingi Plh Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Firman Maulana, S.E dan Sandiman Ahli Madya Dwi Kardono, S.Sos., M.A.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan hal-hal terkait digitalisasi pada layanan publik, salah satu program prioritasnya adalah Program Digitalisasi Desa.

Bupati Rusli juga mengatakan Pemkab Banggai Kepulauan berharap bisa meningkatkan Indeks SPBE dan unsur nilai Arsitektur Keamanan SPBE bisa naik.

Selain itu, Rusli menambahkan bahwa Digitalisasi di Pemkab Banggai Kepulauan dengan program WiFi gratis di Pedesaan untuk meningkatkan informasi publik di wilayah Banggai Kepulauan dan saat ini akses internet menggunakan Starlink.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BSSN Dr. Sulistyo menyampaikan dukungannya terkait program digitalisasi pada layanan publik, khususnya Program Digitalisasi Desa di Banggai Kepulauan.

Terkait dengan hal tersebut, Deputi Sulistyo akan membantu membuatkan Konsep/Draft Roadmap/Peta Jalan Digitalisasi Layanan Publik yang di dalamnya terdapat program Digitalisasi Desa dan Bupati membuatkan Peraturan Daerah terkait Digitalisasi Layanan Publik agar dapat mengikat seluruh unsur dinas di Kab. Bangkep.

Untuk itu Deputi meminta disampaikan bahan-bahan penyusun antara lain, Visi – Misi Bupati untuk menuangkan konsep program, profil Kab Bangkep, informasi ketersediaan infrastruktur, dan lain-lain.

Selanjutnya Deputi juga akan membantu menghubungi Kemenkomdigi untuk dapat difasilitasi pembangunan jaringan internet di Kabupaten Banggai Kepulauan demi kelancaran layanan publik yang lebih baik.

Sementara itu, Deputi meminta agar dapat disegerakan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkungan kedinasan Kab. Bangkep dengan menghubungi BSrE BSSN untuk sosialisasi dan asistensi dilanjutkan dengan kerjasama pemanfaatan sertifikat elektronik untuk TTE.

Deputi menawarkan program peningkatan dan pengembangan kompetensi anggota Tim Tanggap Insiden Siber Banggai Kepulauan (TTIS BANGKEP) yang sudah terbentuk tahun 2024 dengan pelatihan yang bisa dilaksanakan dengan mengundang Instruktur BSSN, mengikuti pelatihan di Pusbang SDM BSSN atau pelatihan online.

Kemudian, terkait program kerja Dinas Kominfo Banggai Kepulauan, Deputi mengatakan Kepala Dinas Kominfo Kab. Bangkep dapat melakukan koordinasi ke Direktorat KSS Pemda melalui zoom meeting untuk pembahasan program kerja Diskominfo Kab. Bangkep yang akan diusulkan pada RPJMD 2025-2029.

“Kadis Kominfo juga dapat berkoordinasi terkait TTE dan TTIS untuk selanjutnya disepakati teknis pelaksanaan masing-masing kegiatannya, baik secara Online ataupun Onsite,” jelas Deputi. (IKP-KOMINFO BANGKEP)

/0 Comments/by