Pos

Salakan, BanggaiKep.go.id – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (26/3/2024).

“Inpres jalan daerah yang dikerjakan di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 15 ruas jalan sepanjang 146,72 kilometer dengan total anggaran Rp330,4 miliar, pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya resmikan inpres jalan daerah di Banggai Kepulauan,” kata Presiden dalam sambutannya.

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi yang didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Sulteng Ma’mun Amir, Pj Bupati Bangkep Ihsan Basir, Ketua DPRD Bangkep Rusdin Sinaling, Sekda Bangkep Rusli Moidady dan Unsur Fokopimda lainnya bertempat di jalan jalur dua Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung.

Pelaksanaan IJD Prov. Sulteng di Banggai Kepulauan menelan anggaran sebesar Rp22,6 miliar dengan panjang 13,02 kilometer.

Setelah persemian IJD dilakukan, Presiden Jokowi menyempatkan waktu untuk menyapa masyarakat sekaligus membagikan kaus dengan para pengunjung yang semangat menyambut kedatangan Presiden 2 periode tersebut.

Untuk kegiatan selanjutnya Presiden Jokowi bersama rombongan menuju ke pasar Tradisional Salakan. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kabar gembira untuk masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bakal kunjungi Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa, 26 Maret 2024 nanti.

Presiden RI bersama rombongan para Menteri, Kapolri, Gubernur Sulteng dan tokoh-tokoh lainnya dijadwalkan akan tiba di Pulau Peling menggunakan tiga helikopter.

Kunjungan ini merupakan momen yang penting bagi Kabupaten Banggai Kepulauan, pasalnya Presiden Jokowi akan turut serta dalam serangkaian kegiatan yang diharapkan akan membawa berkah bagi masyarakat setempat.

Berbagai persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkep dalam menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan yakni pembenahan dan pembersihan lingkungan pasar dan tempat-tempat yang menjadi lokasi kegiatan.

Dikabarkan Presiden Jokowi akan mengunjungi pasar tradisional Salakan yang bertempat di ibu kota Salakan, memberikan bantuan modal kerja, pemberian bantuan langsung tunai serta meninjau langsung pembangunan infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Pj. Bupati Bangkep Ihsan Basir menyampaikan kabar gembira ini saat melakukan pemeriksaan dan memastikan kesiapan lokasi Taman Kota Salakan sebagai tempat alternatif untuk acara penyerahan bantuan dari Presiden Jokowi.

Dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ini diharapkan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat mengatasi berbagai tantangan pembangunan serta membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga dapat membawa berkah dan membuka jalan bagi perbaikan yang lebih baik di masa depan. (IKP-KOMINFO)

Sulawesi Utara, BanggaiKep.go.id – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmikan pengoperasian 4990 signal Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI dan akses internet di Desa Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) serta pengoperasian satelit Republik Indonesia I (Satria I) di desa Bowombaru Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).

Pengoperasian 4990 BTS ini merupakan hadiah tahun baru untuk wilayah 3T di seluruh Indonesia dalam rangka percepatan transformasi digital dan pemerataan konektifitas di Desa Tertinggal, Terdepan dan Terluar menuju Indonesia emas 2045.

Kegiatan ini juga dilakukan melalui daring dengan peserta sebanyak 960 penerima manfaat perwakilan daerah dan masyarakat yang telah dibangun sinyal 4G dan akses internet di berbagai pelosok negeri di wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Boalemo, Buol, Donggala, Morowali Utara, Parigi Moutong, Sigi, Tojo Una-una dan Toli-toli.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan sangat berterimakasih kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo atas dilaksanakannya peresmian pengoperasian BTS 4G BAKTI dan akses internet di desa 3T ini.

Menurutnya, masyarakat yang ada di Kepulauan Talaud dan beberapa Kabupaten Terluar di Provinsi Sulawesi Utara sudah lama sangat mendambakan konektifitas internet.

“Hari ini kami sangat berterimakasih karena akan sangat berdampak sangat tinggi bagi anak-anak sekolah, puskesmas dan masyarakat yang bisa menyerap internet di Kabupaten Talaud,” ujar Gubernur.

Selain itu, Menteri Kominfo RI Budi Arie Setiadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa target keseluruhan pembangunan BTS 4G yakni 7200, dibangun Telkomsel sekitar 1800san. Namun masih ada sekitar 630 yang belum dituntaskan yang berada di daerah Papua. Ia berharap semoga 3 bulan ke depan sudah bisa dituntaskan yang di daerah Papua.

“Muda-mudahan peresmian ini juga menandakan babak baru bagi kita semua untuk terus meningkatkan akses masyarakat terhadap konektifitas karena ini merupakan hak rakyat,” katanya.

Dalam sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara besar memiliki 17.000 pulau dengan kondisi geografis yang beragam sehingga penyiapan infrastruktur baik itu infrastruktur jalan, pelabuhan, airport bandara, kesehatan, pendidikan sangat tidak mudah.

“Kita membutuhkan konektifitas untuk menjangkau, menghubungkan dari satu pulau ke pulau lain, provinsi ke provinsi lain, daerah ke daerah yang lain dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Presiden.

Untuk itu, internet ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan rakyat dengan internet kita bisa terhubung satu sama lain dan ini sangat membantu masyarakat.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Perdagangan, Panglima TNI, Pimpinan dan anggota DPR RI Komisi I, Bupati Kepulauan Talaud, Dirut Bakti, Satgas Pembangunan BTS Bakti Kemenkominfo. (IKP-KOMINFO)

Presiden juga meminta daerah tidak terlena dengan angka positif Covid-19 yang rendah dan tidak menganggap enteng pandemi ini.

Jakarta, Banggaikep.go.id – Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintah daerah agar tetap berhati-hati dalam mengendalikan sebaran pandemi Covid-19 di daerahnya karena akan berpengaruh terhadap sebaran di seluruh Tanah Air. Presiden juga meminta daerah tidak terlena dengan angka positif Covid-19 yang rendah dan tidak menganggap enteng pandemi ini, terutama setelah melihat laporan penambahan kasus positif hari ini yang mencapai 2.657 orang.

“Sebaran Covid di seluruh Tanah Air ini sangat tergantung sekali kepada bagaimana daerah mengendalikannya. Perlu saya ingatkan, ini saya kira juga lampu merah lagi, hari ini secara nasional kasus positif 2.657,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sejumlah arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Aula Jaya Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Kamis, 9 Juli 2020.

Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar tetap bisa mengendalikan Covid-19 dengan baik disertai manajemen krisis yang tegas. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, kasus positif Covid-19 di Kalimantan Tengah mencapai 1.093 orang, dalam perawatan sebanyak 393 orang, sembuh sebanyak 634 orang, dan meninggal 66 orang.

“Tetapi kalau angka yang masih kecil ini tidak dikendalikan dengan baik, manajemen krisis tidak dilakukan dengan tegas, rakyat tidak diajak semuanya untuk bekerja bersama menyelesaikan ini, hati-hati angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak. Ini jangan dianggap enteng. Bisa menyebar ke mana-mana,” tegas Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan perekonomian global dan nasional terganggu. Karena itu, mengendalikan kedua sisi baik kesehatan maupun ekonomi sangatlah penting. Presiden berpandangan bahwa kesehatan tetap harus menjadi prioritas, tetapi perekonomian juga harus tetap bisa berjalan.

“Gas dan remnya itu betul-betul dikendalikan. Jangan sampai yang digas hanya ekonominya saja tetapi nanti Covid-nya meningkat. Hati-hati dua-duanya harus dikendalikan dengan baik,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Presiden juga meminta para kepala daerah untuk membantu penyaluran bantuan sosial agar secepatnya bisa diterima oleh masyarakat, tanpa ada yang tercecer. Di samping itu, stimulus ekonomi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus segera diberikan kepada para pelaku usaha yang terdampak Covid-19.

“Cek betul, bantu mereka baik dengan APBD kota/kabupaten, APBD provinsi, dan kami di APBN juga akan membantu baik lewat sistem perbankan maupun lewat sistem di kementerian,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga meminta agar pemerintah daerah berhati-hati dalam membuat kebijakan penerapan adaptasi kebiasaan baru. Sejumlah tahapan harus dilewati, mulai dari prakondisi, menentukan waktunya, hingga menentukan sektor prioritas yang akan dibuka terlebih dahulu. Setiap kepala daerah juga perlu menerapkan data sains dan saran dari para pakar dan ilmuwan dalam merumuskan sebuah kebijakan.

“Jangan sampai memutuskan sesuatu tanpa tanya kanan kiri, tidak memakai data sains, ini berbahaya sekali. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, semuanya harus di-back up oleh data sains dan saran-saran masukan para scientist,” tegasnya.

Di penghujung arahannya, Presiden mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah melakukan tes masif. Namun hal tersebut belum cukup dan meminta daerah untuk bersinergi bersama unsur Pangdam dan Kapolda untuk melakukan pelacakan yang agresif dan senantiasa mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

“Saya kira tiga hal ini tugasnya pemerintah: tes masif, pelacakan agresif, isolasi yang ketat. Tugasnya masyarakat yang harus kita ingatkan terus: pakai masker ke manapun, jaga jarak di mana pun, menghindari kerumunan. Diingatkan terus ini, saya kira sosialisasinya harus terus menerus, enggak bisa berhenti. Hati-hati angka 1.093 kasus positif ini harus setop, jangan sampai ada tambahan lagi,” tandasnya.

Dalam acara tersebut Presiden turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

(BPMI Setpres). KondKominfo

Semarang, BanggaiKep.go.id – Ancaman pandemi virus korona atau Covid-19 di Indonesia masih belum berakhir, ditandai dengan kondisi yang masih berubah-ubah dan dinamis. Di sisi kesehatan, diperlukan upaya bersama untuk menjaga agar jangan sampai muncul gelombang kedua. Namun demikian, yang dihadapi sekarang ini bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan terkait penanganan Covid-19 di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada Selasa, 30 Juni 2020. Acara ini juga dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah melalui video konferensi.

“Saya titip yang kita hadapi ini adalah bukan hanya urusan krisis kesehatan, tapi juga masalah ekonomi, krisis ekonomi. Karena kalau kita lihat sekarang ini yang namanya demand terganggu, suplai terganggu, produksi terganggu. Pada kuartal yang pertama kita masih tumbuh, keadaan normal kita di atas 5 (persen), tapi kuartal pertama kita masih bisa tumbuh 2,97 (persen). Tetapi di kuartal kedua kita sangat khawatir bahwa kita sudah berada di posisi minus pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden mewanti-wanti jajaran pemerintahan di daerah supaya berhati-hati dalam mengelola pandemi sehingga urusan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Presiden meminta agar daerah tidak membuka ekonomi tanpa ada sebuah kendali yang baik di bidang kesehatannya.

“Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem sehingga mungkin ekonominya bagus, tapi Covid-nya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan. Covid-nya terkendali, tetapi ekonominya juga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Namun, Kepala Negara menyadari bahwa hal tersebut bukanlah perkara mudah dan dialami oleh semua negara di dunia. Menurut Presiden, dari data yang diterimanya, ekonomi global pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi dan tumbuh negatif.

“Oleh sebab itu, kalau kita bisa mengatur, mengelola gas dan rem antara Covid, antara kesehatan dan ekonomi, inilah yang kita harapkan. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya gubernur, bupati, dan wali kota, tetapi jajaran Forkompinda, TNI, Polri, seluruh gugus tugas agar betul-betul menjaga agar itu bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah antara lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

Semarang, 30 Juni 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. (KondKominfo)

Sambulangan, BanggaiKep.go.id -Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Indonesia benar-benar mempengaruhi seluruh lini kehidupan masyarakat dalam segala bidang, terutama bidang perekonomian sangatlah terasa tidak memandang orang yang berduit maupun rakyat kecil.

Guna mengatasi resensi ekonomi bagi rakyat kecil Presiden H. Ir. Joko Widodo menginstruksikan Kementerian terkait untuk meluncurkan berbagai bentuk bantuan sosial dalam meringankan beban rakyat dimasa pandemi covid-19.

Guna memastikan agar berbagai bentuk bantuan sosial bagi masyarakat dimasa pandemi Covid-19 tepat sasaran, Camat Bulagi Utara Edison Moligay, S.Sos.,MAP menghimbau bagi seluruh Pemerintah Desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk trasparansi dalam penyaluran bantuan sosial guna mencegah berbagai hal yang tidak dinginkan.

Edison Moligay saat di jumpai jurnalis DisKominfo Kab.Banggai Kepulauan Jumat, (15/5/2020) di Desa Koyobunga memaparkan bahwa “Saya selaku Camat Bulagi Utara mengharuskan semua Kades dan Lurah Sabang untuk trasparansi dalam penyaluran bantuan sosial dimasa penyebaran corona virus, dengan mengumumkan atau menyebarluaskan daftar penerima bantuan sosial kepada masyarakat apakah dengan menempalkan dikantor desa/kelurahan atau tempat umum atau ditempat-tempat dimana masyarakat mudah untuk melihatnya”.

Dengan mengkategorikan berbagai bentuk bantuan sosial agar masyarakat tahu bantuan apa yang mereka terima apakah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa serta bantuan beras, ini juga bertujuan agar tidak ada masyarakat yang dobel menerima bantuan sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah.

“Karena ketika daftar penerima diumumkan masyarakat tidak akan bertanya-tanya siapa yang menerima berapa jumlah bantuan diterima, bahkan menghilangkan rasa curiga dari masyarakat terhadap penyaluran bantuan”, kata Edison.

“Serta saya tegaskan disalurkan sesuai jumlahnya tidak ada alasan untuk dikurangi jumlah nilai bantuannya, kalau uang salurkan uang jangan ganti dengan sembako”, jelas Edison menambahkan. (AmosKominfo)