Pos

PALU, BanggaiKep.go.id — Sosialisasi Penilaian Mandiri dan Coaching bersama Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 resmi dibuka oleh Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST., MT., AIFO, bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (8/12/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Koordinator Pengawas P3A BPKP Sulteng, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Inspektur Pembantu Wilayah I, serta peserta dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banggai Kepulauan.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi merupakan komitmen bersama pemerintah daerah untuk mencapai target maturitas level 3 pada tahun 2026.

Ia menekankan bahwa Penilaian Mandiri Maturitas SPIP bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi mencerminkan kesiapan organisasi dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif serta pengelolaan risiko yang terstruktur.

“SPIP Terintegrasi harus menjadi budaya kerja, bukan hanya dokumen. Keterpaduan antara manajemen risiko, kinerja, budaya integritas, dan pengawasan intern adalah kunci untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi dan coaching ini bertujuan memastikan seluruh bukti dukung, data, dan implementasi SPIP pada unit kerja telah memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku. Kehadiran Tim Evaluasi diharapkan dapat memberikan pendampingan, arahan teknis, serta klarifikasi terhadap aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki oleh OPD.

Bupati juga mengimbau seluruh peserta untuk mengikuti proses evaluasi dengan sungguh-sungguh, terbuka, dan responsif terhadap masukan demi peningkatan kualitas tata kelola. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum pembelajaran dan penguatan kapasitas aparatur dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang semakin matang.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya untuk terus berbenah menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas, sejalan dengan target maturitas SPIP Tahun 2026. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan desa yang inklusif melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembentukan DRPPA yang digelar di Salakan, Selasa (2/12/2025).

Acara yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) itu dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan organisasi perempuan, tokoh agama dan masyarakat, kepala desa dan lurah, hingga Forum Anak tingkat kabupaten dan desa.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Halimah Hamid, S.Sos  menyebut DRPPA sebagai langkah strategis mewujudkan pembangunan desa yang aman, sehat, dan setara bagi perempuan dan anak. Program ini, kata dia, tidak boleh berhenti pada tataran administratif.

“Pemerintah daerah memiliki komitmen kuat membangun lingkungan yang melindungi dan memberdayakan perempuan serta memastikan anak-anak tumbuh aman, sehat, dan bahagia,” ujar Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan DRPPA menuntut kerja bersama seluruh elemen desa. Ada tiga prioritas yang disebut harus segera dikerjakan pemerintah desa yaitu Penyusunan rencana aksi sesuai kebutuhan dan karakteristik desa, Penguatan kapasitas kader dan lembaga desa dalam pencegahan kekerasan serta peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik dan Pembentukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media.

Pemerintah daerah akan mendukung implementasi DRPPA melalui kebijakan, pendampingan teknis, dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.

Halima juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor di tingkat desa dan kabupaten.
“Kita ingin memastikan bahwa mulai tahun 2025 dan seterusnya, setiap perempuan merasa aman dan dihargai, dan setiap anak memiliki masa depan cerah di desa tempat mereka dibesarkan,” ujarnya.

Ia optimistis Banggai Kepulauan mampu menjadi contoh kabupaten yang berhasil membangun desa inklusif melalui kerja bersama pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Marthina Juman, S.Ag dalam laporannya menyampaikan bahwa implementasi DRPPA erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia sejak dari desa.

Dengan jumlah penduduk mencapai 138 ribu jiwa, serta proporsi anak sebesar 29,13 persen (BPS 2024), Banggai Kepulauan dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk mendorong kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang lebih progresif.

Marthina menjelaskan bahwa DRPPA merupakan model desa yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pembangunan desa.

Program ini sekaligus menjawab lima arahan Presiden terkait pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan keluarga, pencegahan kekerasan dan perkawinan anak, serta penurunan pekerja anak.

“Sosialisasi ini diharapkan memberi pemahaman menyeluruh tentang indikator DRPPA, pembentukan tim pengelola, dan penyiapan SK kepala desa sebagai dasar pelaksanaan,” kata Marthina.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan daerah telah memberi ruang untuk memperkuat pelaksanaan DRPPA melalui sejumlah regulasi, seperti Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perbup Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Perbup Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga.

Kegiatan yang berlangsung di Posyandu Salakan itu diikuti 42 peserta dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan organisasi perempuan. (Roy-KOMDIGI)

Luwuk Selatan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya dalam mendukung integrasi data pertanahan melalui kehadiran Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, bersama Kepala Kantor Pertanahan Banggai Kepulauan, Dr. Dito Syaferli, S.H., M.Kn., pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Nasional yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Estrella Luwuk, Senin (17/11/2025).

Kegiatan tingkat provinsi ini menggabungkan evaluasi Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita Presiden, penyelarasan RPJMD Provinsi Sulteng 2025–2029, serta Program Unggulan Sembilan Berani. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU “Sulteng Satu Data Pertanahan” antara Pemprov Sulawesi Tengah dan Kanwil BPN Sulteng.

Dalam pemaparan pihak Kanwil BPN Sulteng, ditegaskan bahwa penerapan Kebijakan Satu Peta menjadi kunci sinkronisasi berbagai peta tematik, antara lain Peta Kawasan Hutan, Peta IUP Pertambangan dan Perkebunan, Peta RTRW, Peta Pajak Bumi dan Bangunan, hingga Peta Pendaftaran Tanah. Integrasi ini diharapkan menjadi landasan penguatan kebijakan pembangunan serta kepastian investasi di seluruh wilayah Sulteng.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong agar MoU tersebut segera ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama antara pemerintah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan masing-masing. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan konsolidasi data yang lebih akurat dan terpadu.

Kehadiran Bupati Rusli Moidady dan Kepala Kantor Pertanahan Banggai Kepulauan menjadi bukti kesiapan daerah dalam mendukung percepatan integrasi data pertanahan. Komitmen ini sekaligus memperkuat posisi Banggai Kepulauan dalam upaya mewujudkan tata kelola pertanahan yang sinkron, transparan, dan menunjang pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Dr. Sulistyo, S.Si., ST., MSi, memberikan arahan strategis dalam kegiatan asistensi dan bimbingan tim tanggap insiden siber Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah yang digelar di Auditorium Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis (06/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kabid Persandian Prov. Sulteng, Kadis Kominfo Bangkep, peserta dan para agen tim tanggap insiden siber dari seluruh Kabupaten/Kota Se-provinsi Sulteng, serta sejumlah undangan dari instansi pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam arahannya, Dr. Sulistyo menegaskan bahwa di era digital yang semakin maju, ancaman terhadap keamanan siber semakin berkembang dan kompleks.

Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk memiliki tim tanggap insiden siber yang terlatih dan siap menghadapi berbagai potensi ancaman yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.

“Keamanan siber adalah aspek yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Serangan siber dapat merusak infrastruktur kritis, merusak data pribadi, bahkan mengganggu sistem pelayanan publik. Maka dari itu, setiap tim tanggap insiden siber di daerah harus siap dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni,” ujar Dr. Sulistyo.

Lebih lanjut, Deputi Sulistyo menyampaikan bahwa keamanan siber harus menjadi prioritas utama, tidak hanya di level pusat, tetapi juga di daerah. Kegiatan ini, menurutnya, merupakan langkah penting untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menangani insiden siber. ”

Pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi ancaman dengan cepat, merespons dengan efektif, dan melakukan pemulihan sistem yang terdampak. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan tangguh,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar seluruh peserta, yang terdiri dari tim tanggap insiden siber di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, dapat mengambil manfaat maksimal dari pelatihan ini.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap tim-tim tanggap insiden siber di daerah dapat lebih siap dalam menghadapi ancaman yang ada. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menjaga keamanan sistem pemerintahan dan layanan publik yang semakin bergantung pada teknologi,” tegasnya.

Di akhir acara, Dr. Sulistyo menekankan pentingnya kerja sama yang erat antar instansi pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga keamanan siber. “Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Semua pihak harus terlibat dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, terutama di tingkat daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan asistensi dan bimbingan ini diharapkan dapat membekali para peserta dengan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman dunia maya. Dengan adanya tim tanggap insiden siber yang terlatih dan siap siaga, diharapkan pelayanan publik di Sulawesi Tengah tetap dapat berjalan dengan aman dan tanpa gangguan. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan daerah dalam menghadapi ancaman kejahatan siber, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Santik) Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Asistensi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team/CSIRT) bagi kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2025 bertempat di Auditorium Bappeda Banggai Kepulauan, Rabu (05/11/2025).

Kegiatan di hadiri Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Prov. Sulteng, Narasumber dan Instruktur Bimbingan Teknis, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Se-provinsi Sulteng, peserta dan para agen tim tanggap insiden siber dari seluruh Kabupaten/Kota Se-provinsi Sulteng.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang di wakili Sekretaris Daerah Moh. Aris Susanto sekaligus membuka secara resmi mengatakan di era digital saat ini, teknologi informasi telah menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Namun, di balik kemudahan dan kecepatan yang di tawarkan teknologi digital, terdapat pula ancaman dan risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait keamanan siber.

Ia menegaskan bahwa kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai insiden kebocoran data, peretasan sistem informasi, dan penyalahgunaan teknologi digital yang belakangan ini kian sering terjadi, baik ditingkat nasional maupun Daerah.

“Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan koordinasi tim tanggap insider siber menjadi langkah strategis yang harus dilakukan,” kata Sekda.

Sehingga Aris berharap para peserta dapat, Meningkatkan kemampuan teknis dalam mendeteksi, menganalisis, dan menanggulangi insiden siber di wilayah masing-masing, Memperkuat koordinasi antar instansi, baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi, serta dengan lembaga Nasional seperti BSSN (badan siber dan sandi Negara), dan Membangun budaya kesadaran keamanan informasi (cyber security awareness) di lingkungan pemerintahan dan masyarakat luas.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan data dan informasi publik. karena itu, keberadaan TTIS di setiap daerah menjadi bagian penting dari upaya kita bersama dalam mewujudkan ketahanan siber daerah yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

“Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, para narasumber, serta seluruh peserta yang berkomitmen mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan bimtek ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kemampuan kita menghadapi ancaman siber yang terus berkembang,” ungkapnya.

Selain itu, Kadis KominfoSantik Sulteng diwakili Sekretaris Dinas Drs. Aswin Saudo, M.Si dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada badan cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia, atas nama pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang sudah bersedia menjadi tuan rumah kegiatan bimbingan teknis ini.

“Sulawesi Tengah ini adalah provinsi yang ke-4 yang seluruh Indonesia yang sudah terbentuk, bimbingan teknis ini merupakan upaya dari badan cyber untuk terus mengawal dan tentunya kita sebagai pemerintah provinsi maupun kabupaten kota akan terus berupaya untuk mengawal kegiatan ini,” ujarnya.

Ia menegaskan Perlindungan data pribadi ini merupakan tanggung jawab kita karena undang-undang mengamanatkan itu kalau kita lihat yang tentunya keamanannya harus dijaga ini juga menjadi tanggung jawab kita ke depan sehingga Bagaimana menjaga keamanan data pribadi itu menjadi keharusan Bapak Ibu sekalian.

“Kami juga mengapresiasi dan penghargaan atas upaya yang sudah diberikan kepercayaan yang sudah diberikan untuk pelaksanaan bimbingan teknis ini karena kita ketahui bersama pada saat ini memang terjadi efisiensi secara Nasional bukan saja di pusat tapi di pemerintah provinsi dan Kabupaten Kota,” tutur Sekdis.
(Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan pelantikan pengurus 6 kecamatan yaitu Kec. Tinangkung, Totikum, Tinangkung Utara, Liang, Peling Tengah, dan Bulagi, Senin (4/11/2024).

Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan dihadiri oleh berbagai Ormas Lainnya bertempat di gedung graha pemuda KNPI Banggai Kepulauan.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang diwakili oleh Sekretaris Badan Kusmanto Malotes, SH.

Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan daerah dan mendorong pengurus baru untuk aktif berkontribusi dalam masyarakat.

Kegiatan pelantikan ini juga diiringi dengan rapat koordinasi dan seminar kepemudaan yang menghadirkan narasumber seorang aktivis perempuan dari Sulawesi Tengah Eva Bande.

Narasumber tersebut membahas tema “Kepemudaan Kreatif Mewujudkan ide-ide besar untuk perubahan” dan berbagi pengalaman serta inspirasi kepada peserta.

Diskusi yang interaktif ini berhasil menarik perhatian para peserta yang antusias untuk mengetahui lebih dalam tentang pentingnya peran pemuda dalam pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan .

Ketua DPD KNPI Kabupaten Banggai Kepulauan Bayu Akbar Sipatu dalam kesempatan tersebut menyampaikan, “Melalui kegiatan ini, kami berharap tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga menginspirasi pemuda untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat,” ucapnya.

Disamping itu, Bayu juga menyampaikan terimakasih kepada para donatur sehingga kegiatan ini bisa terlaksana, “Ya tahun ini KNPI Banggai Kepulauan belum kebagian anggaran, Insha Allah di tahun 2025 ini sudah ada anggaran untuk KNPI,” ujarnya.

Kegiatan ini mendapat respons positif dari para peserta. KNPI sebagai organisasi kepemudaan terus mengadakan program-program bermanfaat yang dapat memberdayakan pemuda.

Dengan suksesnya pelantikan dan seminar ini, DPD KNPI Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus meningkatkan partisipasi pemuda di setiap kecamatan, serta menjadikan organisasi ini sebagai wadah yang produktif bagi generasi muda untuk berkarya dan berinovasi demi kemajuan daerah. (Admin KNPI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Rahmad Labou menghadiri dan memberikan arahan pada kegiatan Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Daerah/Kecamatan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2024-2029, Senin (7/10/2024).

Kegiatan mengusung tema “Membentuk Sinergi dan Kolaborasi Antara BPD dan Pemerintah Desa Dalam Mengawal Pembangunan Desa Menuju Good Government Desa” bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Banggai Kepulauan dan di hadiri Ketua Umum PABPDSI Prov. Sulteng, Ketua DPRD Sementara, Kajari Banggai Laut, Kadis DPMD, Anggota BPD Se- Kabupaten Bangkep serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Ketua Umum PABPDSI Pusat H. Fery Radiansyah bersyukur karena semua BPD telah di akui oleh semua lembaga amanat UU setara dengan Kepala Desa, dan ia juga bersyukur karena anggota BPD telah di perpanjang.

Dirinya berpesan kepada semua anggota BPD harus mempunyai tugas yang jelas, PABPDSI ini juga sudah menjadi organisasi terbesar di Indonesia di bandingkan organisasi Desa lainnya.

“Saya juga berpesan agar Pengurus Daerah/Kecamatan yang telah di lantik dapat menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Rahmat Labou mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap panitia yang menjadi pelaksana kegiatan ini.

Kegiatan ini bukan hanya seremonial, ini adalah langkah awal yang sangat krusial dalam membangun sinergi antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat.

“Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tantangan yang dihadapi desa-desa kita saat ini semakin beragam, kami dari Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa,” katanya.

“Mari kita gunakan kesempatan ini untuk saling mendukung dan memperkuat peran masing-masing, semoga pelantikan ini membawa berkah dan semangat baru bagi kita semua,” harap Rahmat. (Decky-KOMINFO)

Palam, BanggaiKep.go.id – Sebanyak 50 orang peserta mengikuti kegiatan Latihan Gabungan (LATGAB) Lintas Sektor Palang Merah Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yang bertempat di Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara.

Kegiatan LATGAB tersebut merupakan rangkaian perayaan Hari Palang Merah Indonesia 17 September 2024 dan juga Program Kerja Pengurus PMI Kabupaten Banggai kepulauan.

LATGAB tersebut turut dihadir pengurus PMI Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Sekretaris PMI Provinsi Sulawesi Tengah Sukri, SKM yang sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Latihan Gabungan tersebut yang dilaksanakan selama dua hari mulai 28-29 September 2024.

“Kegiatan latihan Gabungan Lintas Sektor baru dua kali dilaksanakan di Sulawesi Tengah dan Banggai Kepulauan merupakan tempat ke dua yang melaksanakan kegiatan LATGAB ini, sehingganya kami dari Pengurus PMI Provinsi sangat mengapresiasi PMI Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah mengambil langkah untuk melaksanakan kegiatan ini,” terang Sekretaris PMI Provinsi Sulawesi Tengah dalam sambutannya.

Kegiatan Latihan Gabungan (LATGAB) Lintas Sektor Palang Merah Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 secara resmi dibuka oleh Bapak Ratno Salim, A.Md.Kep., SKM yang merupakan Wakil Ketua Bidang SDM, PB, Relawan dan PMR PMI Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Dibeberapa bulan yang lalu kami baru selesai melaksanakan Pendidikan Dasar KSR angkatan 3, hari ini dilanjutkan dengan Latihan Gabungan semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan pelajaran bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana,” terang Wakil Ketua Bidang SDM, PB, Relawan dan PMR PMI Kabupaten Banggai Kepulauan dalam sambutannya.

LATGAB diakhiri dengan simulasi Tanggap Darurat Bencana dengan skenario gempa bumi. Peserta dibagi dalam 5 layanan yakni Asesmen, Posko, Pertolongan Pertama, Pencarian dan Evakuasi, dan Dapur Umum.

Turut hadir Ketua PMI dr Abdi Gunawan, Wakil Ketua Bidang Organisasi Harly Masenge, Wakil Ketua Bidang Yankessos dan UTD Ratnasari N. Turungku, Bendahara PMI Kalsum Pulian, Pengurus PMI Risdawati dan Siti Fatmawati. (PMI-BANGKEP)

Palu, BanggaiKep.go.id – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Persandian menggelar Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) se- Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Best Western Coco Palu, Rabu (4/9/2024).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulteng yang diwakili Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng Sudaryano R. Lamangkona.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kadis Kominfosantik Sudaryano menyampaikan ucapan selamat datang kepada Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI Danang Jaya bersama rombongan di Negeri Seribu Megalit Provinsi Sulawesi Tengah.

Sudaryano juga mengatakan bahwa di era digital yang serba cepat dan dinamis, teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan interaksi sosial.

Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang tawarkan teknologi, ada ancaman serius yang dihadapi yaitu “Ancaman keamanan siber seperti ; malware, ransomware, phising dan peretasan data”, ungkap Kadis Kominfosantik.

Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber atau TTIS merupakan langkah strategis yang berperan penting dalam mendeteksi, merespons, dan memitigasi insiden keamanan siber secara cepat dan tepat.

Kadis Kominfosantik mengajak seluruh peserta asistensi untuk aktif berpartisipasi, berdiskusi, dan berbagi pengalaman selama asistensi ini. Pembentukan TTIS bukanlah tanggung jawab satu pihak saja melainkan tanggung jawab bersama.

“Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan kita dalam menghadapi tantangan keamanan siber,” harapnya.

Melalui kesempatan ini juga, disampaikan bahwa dua kabupaten yang siap mengikuti launching CSIRT pada bulan oktober 2024, yaitu Diskominfo Kabupaten Banggai Kepulauan dan Diskominfo Kabupaten Poso.

Adapun kesiapan Diskominfo Kabupaten Banggai Kepulauan mengikuti launching CSIRT tahun 2024 yaitu telah dilaporkan hasil asistensi dengan pihak BSSN mengenai update progres persiapan pembentukan CSIRT kepada Tim Review Bidang Persandian Dinas Kominfosantik Prov. Sulteng.

Diantaranya, dokumen Pendaftaran meliputi: SK Pembentukan Tim CSIRT, Formulir Registrasi [rev], Dokumen RFC 2350 [rev], Dokumen Sumber Daya penyelenggara CSIRT [rev] dan Surat Pernyataan Narahubung [rev].

Selain itu, persiapan Teknis diantaranya: Generate kunci PGP dan uji komunikasi, Instalasi Web-CSIRT, Instalasi SIEM (wazuh) [proses], dan Instalasi ticketing system (OS-Ticket) [proses].

Turut hadir, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI Danang Jaya selaku narasumber, Kepala Bidang Persandian Diskominfosantik Provinsi Sulteng Distyawati, Kadis Kominfo se-Sulawesi Tengah, PT. Berca Hardayaperkasa, pejabat dan staf Bidang Persandian Kominfosantik. (Sumber: Dinas Kominfosantik Sulteng, IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) gelar Launching Pelayanan Kartu Pencari Kerja di Kecamatan dan pada Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK wilayah tersebut dirangkaikan dengan Sosialisasi Bidang Ketenagakerjaan Program Penetapan Tenaga Kerja Disnakertrans Banggai Kepulauan, Kamis (29/8/2024).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Penjabat Bupati Ihsan Basir bertempat di auditorium Bappeda dan Litbang dan dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Perwakilan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, para Asisten Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan, para Staf Ahli Bupati, Ketua Forum BKK Provinsi Sulawesi Tengah, para Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Ihsan Basir mengatakan selaku pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, mengucapkan selamat datang kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah bersama rombongan pada acara launching pelayanan AK1 di Banggai Kepulauan.

“Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah melaksanakan kegiatan ini,” ucapnya.

Menurut Ihsan Basir, peluncuran kartu pencari kerja ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memfasilitasi para pencari kerja dalam informasi dan akses yang lebih baik terkait peluang pekerjaan yang tersedia.

Kartu pencari kerja dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran dan pengajuan pekerjaan, serta memberikan informasi yang akurat mengenai berbagai peluang karir yang ada.

Selain itu, Bupati juga memaparkan bahwa melalui bursa kerja khusus SMK yang diselenggarakan hari ini, bertujuan untuk menjembatani kebutuhan industri dengan keterampilan yang dimiliki para lulusan SMK.

“Saya mengajak kepada semua pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha maupun lembaga pendidikan untuk bekerjasama dan mendukung program ini. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi dan komitmen kita bersama dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan memenuhi kebutuhan pasar,” terangnya. (Roy-KOMINFO)