Salakan, BanggaiKep.go.id – Assalamualaikum dan selamat malam, Bapak/Ibu yang kami hormati.

Kembali kami laporkan situasi Covid-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan update, 7 Februari 2021 jam 12.00 wita, sbb :

1. Pada hari ini terlapor 1 orang dengan kriteria terkonfirmasi POSITIF covid-19 asal wilayah Kec. Buko berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan spesimen Covid-19 dengan menggunakan metode Test Cepat Molekuler (TCM) oleh Instalasi Laboratorium RSUD Luwuk tertanggal 5 Februari 2021.

2. Pada hari ini terlapor tidak ada tambahan orang dengan kriteria suspek dan probable Covid-19.

3. Pelaku perjalanan yang telah selesai Masa Pemantauan sebanyak 64.514 orang.

4. Mengamati dan menganalisa perkembangan situasi Covid-19 secara Nasional, Provinsi dan terkhusus daerah Kab. Banggai Kepulauan maka Pemerintah Daerah mengharapkan agar setiap masyarakat dapat menjalankan protokol kesehatan di setiap aktifitasnya sesuai dengan anjuran Pemerintah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dimana setiap orang wajib melaksanakan 4 M yakni Memakai masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan.

5. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kecamatan/Desa yang telah terbentuk agar dapat mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penanganan Covid-19 di masing-masing wilayah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten.

6. Perlu disadari bahwa dimana dan kapan saja resiko penularan bisa saja terjadi untuk itu kita semua perlu berhati-hati, jangan panik, patuhi anjuran pemerintah, semoga Tuhan senantiasa merahmati setiap upaya dan langkah kita untuk bisa keluar dari pandemi ini.amin🙏
“Bangkep Bersatu lawan covid-19” SATUKAN TEKAD MENUJU INDONESIA SEHAT💪

Juru Bicara Arabia Tamrin, SKM. (ElsiKominfo)

Luksagu, BanggaiKep.go.id – Proyek pembangunan Puskesmas rawat inap yang berlokasi di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara dengan nomor kontrak 900/677.3/Dinkes dengan waktu pelaksanaan 129 hari kalender, biaya Rp 6’907 000 000, Kontraktor pelaksana PT. Antar Nusa Karya Utama Mandiri kena sanksi pemberlakuan denda akibat keterlambatan pekerjaan dari jadwal yang telah disepakati bersama.

Pelaksana lapangan PT. Antar Nusa Karya Utama Mandiri, Sumitro Esa saat ditemui dilapangan pada Jumat, (5/2/2021) mengakui pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat inap saat ini Kontraktor pelaksana diberikan sanksi denda dikarenakan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja.

Sumitro menjelaskan, “Proyek ini awal pekerjaannya dimulai pada bulan September 2020 dan kontrak kerjanya yaitu 129 hari kalender, seharusnya pekerjaan ini sudah berakhir pada 31 Desember 2020 tetapi berbagai kendala yang dihadapi sehingga pekerjaan tidak sesuai jadwal yang telah disepakati bersama,” ungkapnya.

“Jadi saya ini sudah dikenakan sanksi denda,” tambahnya.

Ia mengaku pemberlakuan sanksi denda terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Saat disinggung mengenai pemberian kesempatan tambahan waktu kerja, Sumitro menjelaskan, “Kita mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang pekerjaan yang melewati tahun.”

“Kalau PMK nomor 243 itu menyebutkan ketambahan waktu yaitu 50 sampai dengan 90 hari, cuma kita sebagai pelaksana maunya harus cepat selesai karena kalau lambat dendanya besar,” ungkap Sumitro.

“Olehnya itu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan proyek ini secepat mungkin intinya bagaimana proyek ini supaya cepat selesai,” terang Sumitro.

Ditanya mengenai akibat keterlambatan Ia menjelaskan, “Ada beberapa hal yaitu yang pertama adalah medan (lokasi) pada saat pengerjaan pondasi kita agak kewalahan.”

“Terus yang kedua adalah jangka waktu pelaksanaan terlalu sempit sekiranya bangunan yang berlantai dua seperti ini minimal pengerjaannya harus enam bulan karena menunggu beton kering benar kurang lebih satu bulan,” tuturnya.

“Dan yang ketiga yaitu keterlambatan bahan-bahan yang dipesan dari Surabaya,” jelas Sumitro.

Pada saat pemberian denda realisasi fisik bangunan dinilai sudah mencapai angka 70 persen.

Akibat keterlambatan pekerjaan, Kontaktor PT. Antar Nusa Karya Utama Mandiri dalam perhari harus membayar denda senilai 1/1000 x nilai kontrak. (FeriKominfo)