Ponding-Ponding, BanggaiKep.go.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan bagi para pemangku kepentingan serta stakeholder di tingkat Kecamatan.

Forum musyawarah dimaksud untuk mendapat masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan yang berada di wilayah kecamatan masing-masing.

Untuk memantapkan Musrenbang tingkat kecamatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tinangkung Utara (Tinut) pada Selasa, 16 Maret 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Kepulauan memulai tahapan pra Musrenbang bertempat di gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Ponding-Ponding, Senin, (15/3/2021).

Sekdis Bappeda Hermanto M menyampaikan, pra Musrenbang dilaksanakan untuk mempermudah proses penginputan data sebelum di gelarnya Musrenbang.

Beliau berharap pra Musrenbang ini sudah ada rembuk dari masing-masing Desa terkait apa yang menjadi skala prioritas usulan.

“Apa yang diusulkan nanti harus benar-benar menjadi skala prioritas dan produktif”, ujar Hermanto.

Kegiatan Pra Musrenbang dibagi dalam 4 Kelompok diskusi yaitu, bidang Infrastruktur, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, dan bidang Stunting.

Saat di jumpai jurnalis Diskominfo, Hermanto M menjelaskan, “Pada tahun sebelumnya kegiatan seperti ini hanya di bagi 3 kelompok diskusi yaitu bidang Infrastruktur,sosial budaya,dan ekonomi tahun ini ada ketambahan 1 bidang yaitu bidang Stunting.”

“Banggai Kepulauan termasuk peringkat ke 2 dalam kasus Stunting sehingga untuk menjawab itu, Permerintah menambah 1 bidang diskusi untuk menjaring persoalan stunting dan penanganannya,” lanjut Hermanto.

Hadir dalam kegiatan, Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Camat Tinut, beberapa OPD Banggai Kepulauan, Unsur Muspika Kecamatan Tinut, para Kepala Desa se Kecamatan Tinut, dan tamu undangan lainnya. (FeriKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Assalamualaikum dan selamat siang, Bapak/Ibu yang kami hormati.

Kembali kami laporkan situasi Covid-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan update, 15 Maret 2021 jam 12.00 wita, sbb:

1. Pada hari ini terlapor tidak ada tambahan orang dengan kriteria terkonfirmasi positif, suspek dan probable Covid-19.

2. Kasus aktif yang saat ini dalam pemantauan terdistribusi di Kec. Tinangkung Selatan, Kec. Peling Tengah, Kec. Buko Selatan dan Kec. Bulagi Selatan.

3. Mengamati dan menganalisa perkembangan situasi Covid-19 secara Nasional, Provinsi dan terkhusus daerah Kab. Banggai Kepulauan maka Pemerintah Daerah mengharapkan agar setiap masyarakat dapat menjalankan protokol kesehatan di setiap aktifitasnya sesuai dengan anjuran Pemerintah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dimana setiap orang wajib melaksanakan 4 M yakni Memakai masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan.

4. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kecamatan/Desa yang telah terbentuk agar dapat mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penanganan Covid-19 di masing-masing wilayah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten.

5. Perlu disadari bahwa dimana dan kapan saja resiko penularan bisa saja terjadi untuk itu kita semua perlu berhati-hati, jangan panik, patuhi anjuran pemerintah, semoga Tuhan senantiasa merahmati setiap upaya dan langkah kita untuk bisa keluar dari pandemi ini.amin🙏
“Bangkep Bersatu lawan covid-19” SATUKAN TEKAD MENUJU INDONESIA SEHAT💪

Juru Bicara Arabia Tamrin, SKM. (ElsiKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Salim J. Tanasa membuka dengan resmi kegiatan Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertempat di Ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banggaikep.

Dihadiri oleh Asisten, Staf Ahli, Kepala BPKAD, Kepala Bank Sulteng Cabang Salakan dan undangan lainnya. Senin, (15/03/2021).

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang di bacakan oleh Wakil Bupati Salim J. Tanasa mengatakan bahwa, “Saya menyambut baik dan mengapresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ini, guna mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan yang lebih baik”.

“Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian semua pihak untuk menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintah yang bersih dan baik sehingga diperlukan komitmen dan aksi nyata melalui kerja keras maupun dukungan dari semua pihak.”

“Dengan penerapan transaksi non tunai diharapkan dapat bermanfaat untuk mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran Negara , menekan laju inflasi , mencegah transaksi illegal , dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.”

Sesuai amanat surat edaran menteri dalam negeri mulai 1 januari 2018, Pemerintah Daerah harus melaksanakan transaksi non tunai yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah.

“Olehnya, saya berharap kepada seluruh peserta Bimtek agar serius mengikuti kegiatan ini sehingga ilmu yang di berikan benar-banar di pahami kemudian di aplikasikan di OPD masing-masing” tutup wabup. (DeckyKominfo)