Pembinaan Guru Agama Islam dan Penguatan Moderasi Beragam Tahun 2023 Tkt. SD, SLTP dan SLTA Se Kab. Bangkep

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kegiatan Pembinaan Guru Agama Islam (PAI) dan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2023 Tingkat SD, SLTP dan SLTA Se-Kabupaten Banggai Kepulauan yang di selenggarakan oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) dengan Tema “Mewujudkan Guru Profesional, Moderat, dan Berkarakter Demi Pendidikan Bermutu di Banggai Kepulauan”, Selasa, (14/3/2023).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium kantor Bappeda dan Litbang dan turut dihadiri Asisten Umum Ekasilawati Sipatu, S.Pd.,M.Kes mewakili Bupati, Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bangkep Drs. Sardi Kanjai M.Pd, Kabid PAUD Dikbud Bangkep Hasbi S.Pd serta Guru-guru Agama Islam SD, SLTP dan SLTA Se- Kab. Bangkep.

Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bangkep Drs. Sardi Kanjai, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan apresiasi kepada asosiasi yang telah melaksanakan kegiatan ini.

“Ini merupakan kegiatan yang sangat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan konsep-konsep yang menjadi teladan. Seorang guru membiasakan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya pasti akan berhasil, tetapi kalau seorang guru agama hanya mengajar seperti biasa, ini perlu ada pembinaan yang sebaik-baiknya,” ucapnya.

“Saya berharap seorang guru agama bukan hanya pengajar tetapi sebagai pendidik anak Bangsa yang baik, terutama sholat, mengaji, guru agama harus dapat membimbing kepada anak-anak sekolah, saya akan survei kepada anak-anak SD kelas 3 yang belum bisa mengaji, ini merupakan tanggungjawab kepada guru untuk mengajarkan,” jelas Kepala Kemenag.

Mewakili Bupati Banggai Kepulauan, Asisten Umum Ekasilawati Sipatu, S.Pd.,M.Kes menyampaikan permohonan maafnya bahwa Bupati tidak sempat hadir bersama kita karena beliau ada tugas luar sehingga saya akan membacakan sambutan beliau.

“Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas upaya dan sinergitas panitia pelaksana sehingga kegiatan pembinaan pagi ini dapat terlaksana dengan baik dan Insya Allah dapat membawa kebermanfaatan,” ucap Ekasilawati dalam sambutan tertulis Bupati.

Ilmu dan Pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok sekaligus indeks dasar tingkat kesejateraan suatu masyarakat ilmu dan pendidikan yang akan mengantar anak-anak generasi penerus dalam mengisi kehidupan masa depan mereka. Oleh karena itu, mutu ilmu pendidikan termasuk dalamnya figur seorang guru perlu menjadi perhatian kita bersama.

Selain itu kegiatan pembinaan guru pendidikan agama Islam pada kesempatan ini memgundang para guru agama Islam dari tingkat dasar hingga sekolah menengah atas.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah kita rasakan bersama membawa dampak positif dan negatif dalam pemanfaatannya maka akan melahirkan prestasi, hal ini berlaku dalam dunia pendidikan Agama, Guru agama harus mempunyai kemampuan bukan hanya pengetahuan tentang agamanya tetapi juga harus mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang saat ini.

Selanjutnya selain hal tersebut, Guru pendidikan agama Islam juga harus memiliki Kopontensi Kepemimpinan, yaitu kemampuan sebagai pemimpin informal. Hal ini berkaitan dengan peran guru pendidikan agama Islam yang tidak hanya di kelas tetapi juga harus mampu memberikan pengaruh pada seluruh warga sekolah dalam pembangunan budaya agama di sekolah.

“Semoga upaya yang kita laksanakan saat ini tujuan membentuk profil anak, pola pikir intelektual dan emosional siswa yang harus di didik sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga lahir pola pikir yang tangguh dalam pendidikan dan kepedulian terhadap lingkungannya,” harapnya. (Sumber DUMP/IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pj. Bupati Bangkep Ihsan Basir Terima Penghargaan Universal Health Coverage

Jakarta Selatan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Indonesia, Selasa, (14/3/2023).

Penyelenggara kegiatan yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan serta turut dihadiri Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial, Kepala Bappenas RI, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, peserta sebanyak 22 orang dari Provinsi (Gubernur) dan Bupati/Walikota/Sekda berjumlah 334 orang.

Dalam laporan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc.,Ph.D,AAK menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN) oleh BPJS Kesehatan hampir memasuki usia 1 (satu) dekade.

“Kami bersyukur karena program JKN yang diamanatkan kepada BPJS Kesehatan menjadi salah satu program strategis yang mendukung Visi dan Misi Presiden tahun 2020-2024, yakni meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dalam hal ini perlindungan sosial di bidang kesehatan,” ucapnya.

Penyelenggaraan Program JKN juga mendukung target RPJMN tahun 2020-2024 yaitu target 98% penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan sosial atau Universal Health Coverage (UHC).

Menurutnya, tercapainya predikat UHC harus memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial pada saat mengakses layanan kesehatan.

“Ucapan terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada jajaran Pemerintah Daerah yang sampai dengan 1 Maret 2023, sebanyak 22 Provinsi dan 334 Kab/Kota di Indonesia telah melakukan berbagai upaya optimal sehingga lebih dari 95% penduduknya telah terjamin pembiayaan kesehatan melalui skema Program JKN,” terangnya.

Lanjutnya, “Kami berharap Pemerintah Daerah yang telah mencapai Predikat UHC dapat terus mempertahankan predikat UHC yang diraih, memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat, serta bersama-sama memastikan peningkatan mutu layanan di Fasilitas Kesehatan yang melayani peserta JKN sehingga perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk dapat terlaksana dengan baik.”

Selain itu, sambutan Kemenko PMK RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P menyampaikan UHC diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga Indonesia khususnya di bidang kesehatan dan seluruh penduduk Indonesia sesuai amanat RPJMN, ditargetkan harus terlindungi oleh jaminan kesehatan pada tahun 2024.

Menurutnya, Jaminan sosial kesehatan kedepannya tidak hanya fokus pada upaya rehabilitatif, tetapi juga mengupayakan upaya preventif.

“Program JKN telah menyelamatkan 7 juta masyarakat Indonesia pada tahun 2018, 8,1 juta pada 2019, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun ini. Bantuan JKN dalam upaya menghadapi stunting dalam 5 tahun terakhir, mencapai angka 3,6 triliun, dan akan dilakukan gerakan penyisiran diseluruh daerah di Indonesia, sebagai upaya memastikan perlindungan Kesehatan telah menyeluruh secara nasional tanpa terkecuali,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah mendukung penuh Program JKN yang juga merupakan Program Prioritas Negara.

“Pemerintah Daerah harus berperan lebih aktif untuk mendaftarkan masyarakat rentan, khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat miskin, Pemerintah daerah harus fokus meningkatkan pelayanan kesehatan terutama SDM, untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih efektif dan menyeluruh kepada masyarakat Indonesia,” terangnya.

Selain itu, menurutnya, BPJS diharapkan juga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan agar lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Indonesia dan diharapkan setiap lini masyarakat Indonesia merasakan manfaat jaminan kesehatan nasional yang merupakan hak yang dilindungi oleh UUD sebagai warna negara Indonesia. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by