Sekda Banggai Kepulauan Koordinasikan Pemetaan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah

Palu, BanggaiKep.go.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Muhamad Aris Susanto, SE., ME hadiri kegiatan koordinasi pelaksanaan pemetaan kelembagaan perangkat daerah yang berlangsung di Ruang Kepala Biro Organisasi, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan pemetaan kelembagaan perangkat daerah guna mewujudkan organisasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pertemuan dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Neng Elly, S.H., M.M., didampingi Kepala Bagian Kelembagaan, Irfan, S.H., M.Si. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Banggai Kepulauan Hermato Mar’un, S.P., M.P., serta Kasubag Kelembagaan Kabupaten/Kota Fenti Indahwaty, S.H.

Dalam koordinasi tersebut dibahas berbagai aspek terkait pemetaan kelembagaan perangkat daerah, mulai dari penyesuaian struktur organisasi, penguatan fungsi perangkat daerah, hingga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan kelembagaan yang adaptif, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penataan kelembagaan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Bupati Rusli Moidady Hadiri Temu Pendidik Nusantara XIII di Banggai Kepulauan

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kegiatan Temu Pendidik Nusantara (TPN) XIII tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sukses digelar bertempat di Aula SMK Negeri 1 Tinangkung. Kegiatan ini menjadi ajang kolaborasi dan berbagi praktik baik antar pendidik dari berbagai jenjang pendidikan, Sabtu (18/07/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan, perwakilan Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua IGI, Koordinator Pengawas, Ketua PGRI, Ketua AGPAII, Ketua MGMP Mata Pelajaran, para kepala sekolah, guru TK/SD/SMP/MTs/SMA/SMK se-Kabupaten Banggai Kepulauan, serta peserta Temu Pendidik Nusantara XIII lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, mitra, dan pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Pendidikan hari ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepedulian sosial, serta kemampuan berkolaborasi. Tema Cita-cita Kolektif: Kewargaan Desa Dunia mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu bagaimana kita membentuk generasi yang tetap berakar pada nilai-nilai lokal, namun mampu bersaing di tingkat global,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan bangsa, tempat lahirnya nilai gotong royong, toleransi, serta kearifan lokal yang harus terus dijaga dan dikembangkan melalui pendidikan.

“Peran pendidik sangat strategis. Guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga penggerak perubahan, pembimbing karakter, dan inspirator bagi lahirnya generasi yang cerdas, kreatif, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya,” tambahnya.

Melalui forum Temu Pendidik Nusantara XIII ini, Bupati berharap akan lahir berbagai inovasi, gagasan, dan praktik baik yang dapat diterapkan di satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

“Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta pemerataan akses pendidikan sebagai investasi terbaik bagi masa depan daerah,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum ini sebagai ruang kolaborasi dalam memperkuat jejaring antar pendidik.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah bersama dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi masa depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Temu Pendidik Nusantara XIII secara resmi saya nyatakan dibuka,” tutup Bupati.

Kegiatan Temu Pendidik Nusantara XIII diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta memperkuat peran guru sebagai agen perubahan di Kabupaten Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

DPRD Banggai Kepulauan Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Sidang Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) atas Hasil Pembahasan dan Penelitian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis (16/7/2026).

Sidang paripurna dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan perangkat daerah, serta unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, menyampaikan bahwa agenda sidang paripurna tersebut memiliki makna yang sangat penting dan strategis sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Bupati menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD, pemerintah daerah berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan yang terbuka serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Berbagai pendapat, masukan, saran, serta arahan dari Panitia Khusus maupun pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk penyempurnaan Ranperda sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan APBD pada masa yang akan datang,” ungkap Bupati.

Pada sidang tersebut, DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Panitia Khusus menyampaikan hasil pembahasan dan penelitian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah mendengarkan laporan Pansus dan pendapat akhir fraksi-fraksi, Ranperda tersebut secara resmi dinyatakan diterima dan disetujui untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah guna dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Bupati Rusli Moidady menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah selama proses pembahasan Ranperda. Menurutnya, persetujuan tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan cerminan kemitraan yang harmonis dalam menjalankan fungsi pemerintahan demi mewujudkan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan.

Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus, atas dedikasi dan kerja keras selama proses pembahasan Ranperda. Apresiasi juga diberikan kepada Tim Pengolah Data Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 beserta seluruh perangkat daerah yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan dan pembahasan dokumen pertanggungjawaban tersebut.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD untuk terus memperkuat komitmen, integritas, serta semangat pengabdian dalam menjalankan amanah rakyat demi kemajuan Kabupaten Banggai Kepulauan yang lebih maju, transparan, dan sejahtera. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Laporan Harian Harga Sembako di Pasar Salakan 10 Juli 2026

Laporan harian harga sembako di pasar Salakan pada 10 Juli 2026.

Selengkapnya dapat mengunduh link:

Laporan Harga Harian (undefined – 10_07_2026)

/0 Comments/by

Laporan Harian Harga Sembako di Pasar Salakan 9 Juli 2026

Laporan harian harga sembako di pasar Salakan pada 9 Juli 2026.

Selengkapnya dapat mengunduh link:

Laporan Harga Harian (undefined – 09_07_2026)

/0 Comments/by

Bupati Rusli Moidady Resmi Buka Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi SIPD BMD Banggai Kepulauan

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (SIPD BMD), yang dilaksanakan di Ruang Auditorium Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis (09/07/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur BUMD, BLUD dan BMD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah beserta jajaran, para kepala perangkat daerah, kepala puskesmas se-Kabupaten Banggai Kepulauan, pejabat penatausahaan dan pengurus barang perangkat daerah, serta para peserta lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Rusli Moidady menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Menurutnya, bimbingan teknis ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang semakin profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati menegaskan bahwa aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, akuntabel, dan terintegrasi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurutnya, penerapan aplikasi SIPD BMD diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga penghapusan aset secara tertib, efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

Pengelolaan aset yang berkualitas akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Bupati juga menekankan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis ini menjadi momentum penting dalam proses migrasi dan implementasi sistem baru SIPD BMD. Menurutnya, perubahan sistem membutuhkan pemahaman yang baik terhadap alur kerja dan logika aplikasi agar seluruh data aset daerah dapat tersinkronisasi secara optimal tanpa kendala.

“Hadirnya aplikasi SIPD BMD bukan sekadar pergantian aplikasi, tetapi merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan. Melalui sistem ini kita ingin mempercepat proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, inventarisasi hingga pelaporan aset agar seluruh data tersaji secara valid, sesuai regulasi terbaru, dan terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah pusat,” ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Bupati berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi dan memahami setiap materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga setelah pelatihan selesai seluruh perangkat daerah mampu mengimplementasikan aplikasi SIPD BMD secara optimal sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Di akhir sambutannya, Bupati mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SIPD BMD tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga ditentukan oleh komitmen, kedisiplinan, dan kerja sama seluruh aparatur dalam menyajikan data aset yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah berbasis digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Bappeda Banggai Kepulauan Perkuat Sinergi Lintas OPD Hadapi Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 2026

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mulai mematangkan persiapan menghadapi penilaian Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) Tahun 2026 melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, Dr. Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., MM, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari Bappeda dan Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, serta Tim BPOM Loka Luwuk.

Dalam sambutannya, Ariyono Orab menegaskan bahwa Program Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan upaya strategis untuk membangun sistem keamanan pangan yang terpadu melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan penilaian tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.

“Seluruh OPD harus memperkuat koordinasi dan memastikan setiap indikator penilaian dapat dipenuhi. Yang terpenting bukan hanya mengejar nilai, tetapi membangun sistem keamanan pangan yang berkelanjutan demi melindungi masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Tim BPOM Loka Luwuk memaparkan mekanisme penilaian KKPA Tahun 2026, mulai dari aspek penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga inovasi daerah. Penilaian dilakukan melalui verifikasi dokumen dengan rentang skor 0–100 yang terbagi dalam enam kategori, mulai dari level sangat rendah hingga unggul sebagai role model nasional. Program KKPA menjadi salah satu strategi nasional dalam memperkuat pengawasan keamanan pangan di daerah.

Berdasarkan paparan BPOM, capaian sementara Banggai Kepulauan pada penilaian 2026 mencapai 36,51, meningkat dibanding hasil verifikasi tahun 2025 yang berada pada angka 12,01. Meski menunjukkan perkembangan positif, nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas 60 poin yang menjadi indikator awal menuju kategori baik.

Dalam evaluasi sementara secara nasional per 6 Juli 2026, Kabupaten Banggai Kepulauan masih mencatat skor 28,92, sedangkan Kabupaten Banggai memperoleh skor 62,55. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar seluruh indikator yang belum terpenuhi dapat segera dilengkapi sebelum proses penilaian berakhir.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap seluruh OPD dapat mempercepat pemenuhan dokumen pendukung, memperkuat implementasi program keamanan pangan, serta meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor sehingga capaian daerah pada Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026 dapat meningkat secara signifikan. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Bupati Rusli Moidady Pimpin Apel Gabungan OPD, Tekankan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK dan Peningkatan Kinerja ASN

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady memimpin Apel Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin (6/7/2026).

Dalam arahannya, Bupati Rusli Moidady mengapresiasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir mengikuti apel dengan penuh semangat sebagai awal pelaksanaan tugas setelah libur akhir pekan.

Ia mengajak seluruh ASN untuk memulai pekan kerja dengan semangat baru, energi baru, serta komitmen yang lebih kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah hanya memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan, dan saat ini telah memasuki 30 hari pertama.

Bupati meminta seluruh perangkat daerah menyelesaikan seluruh temuan dan catatan pemeriksaan paling lambat tanggal 13 Juli 2026 agar sebelum batas akhir yang ditetapkan seluruh tindak lanjut telah selesai. Ia juga menegaskan bahwa proses tersebut nantinya akan mendapat pendampingan dari Kejaksaan sehingga setiap OPD diminta serius dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan kewajibannya.

“Kalau ada kendala segera disampaikan kepada Inspektorat, Sekretaris Daerah maupun kepada kami, sehingga semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada lagi hal-hal yang menjadi hambatan,” tegas Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya akurasi data yang dimiliki setiap OPD. Menurutnya, kualitas data daerah sangat berpengaruh terhadap perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya data jumlah penduduk yang bersumber dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.

Ia mengimbau seluruh ASN yang masih menggunakan KTP di luar Kabupaten Banggai Kepulauan agar segera melakukan perpindahan administrasi kependudukan ke Banggai Kepulauan. Langkah tersebut dinilai penting karena setiap data penduduk akan berpengaruh terhadap besaran alokasi anggaran yang diterima daerah.

Dalam arahannya, Bupati juga mengingatkan ASN agar memanfaatkan jam kerja secara maksimal untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh ASN menghindari penggunaan media sosial maupun permainan daring selama jam kerja yang dapat mengurangi produktivitas.

“ASN adalah pelayan masyarakat. Tunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan berikan solusi terhadap setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dibangun melalui pelayanan yang berkualitas,” ujarnya.

Bupati juga menginstruksikan agar setiap OPD melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan guna memantau perkembangan program, mengevaluasi capaian kegiatan, serta mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi.

Ia menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang saat ini berada pada kategori baik dan menempati peringkat ketiga di Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurutnya, prestasi tersebut harus terus ditingkatkan agar ke depan Banggai Kepulauan mampu menjadi daerah terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada bagian akhir arahannya, Bupati Rusli Moidady mengajak seluruh ASN mendukung Program ASN Peduli melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan seperti petani, nelayan, pekerja informal maupun warga kurang mampu yang berada di sekitar lingkungan masing-masing.

Program tersebut, menurut Bupati, merupakan bentuk kepedulian sosial ASN kepada masyarakat sekaligus memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Ia menegaskan bahwa program tersebut bersifat sukarela dan akan didukung melalui surat edaran pemerintah daerah. Melalui program ini diharapkan semakin banyak masyarakat Banggai Kepulauan yang memperoleh perlindungan sosial sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian antar sesama.

Mengakhiri arahannya, Bupati mengajak seluruh ASN untuk terus menjaga integritas, meningkatkan disiplin, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta bersama-sama membangun Kabupaten Banggai Kepulauan yang semakin maju, akuntabel, dan sejahtera melalui budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pemkab Banggai Kepulauan Teken Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aset Daerah

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada aset yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan pada pukul 09.30 WITA, Jumat (3/7/2026).

Penandatanganan ini mewakili komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengelolaan aset secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Bupati Banggai Kepulauan dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah, Muh. Aris Susanto, yang secara langsung memimpin jalannya kegiatan. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan beserta jajaran, serta staf terkait yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa aset daerah yang dibangun melalui anggaran pemerintah harus dikelola secara optimal sehingga mampu memberikan nilai tambah, baik dari sisi pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan daerah.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pelaksanaan kerja sama.

“Kerja sama ini bukan sekadar hubungan administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sehingga tujuan dari perjanjian kerja sama dapat tercapai secara maksimal.

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan dokumen kerja sama serta harapan agar sinergi yang terjalin dapat terus ditingkatkan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Penutupan Pelatihan Vokasi Nasional Tailor Made Training 2026 Resmi Ditutup

Saiyong, BanggaiKep.go.id – Program Pelatihan Vokasi Nasional Tailor Made Training (TMT) Tahun 2026 resmi ditutup dalam sebuah kegiatan yang berlangsung pada Jumat (03/07/2026) pukul 09.30 WITA hingga selesai, bertempat di LLK Mondopulian, Desa Saiyong.

Kegiatan penutupan tersebut dilaksanakan atas nama Bupati Banggai Kepulauan yang diwakili oleh Asisten III Sekretariat Daerah, Tommy Luasusun. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan, para instruktur dan narasumber, serta seluruh peserta pelatihan Tailor Made Training Tahun 2026.

Dalam sambutan tertulis Bupati Banggai Kepulauan yang dibacakan oleh Asisten III, disampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan pelatihan. Program Tailor Made Training dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta memiliki keterampilan yang relevan, kompetitif, dan siap memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri,” ujar Tommy Luasusun saat membacakan sambutan.

Pelatihan ini mencakup berbagai kejuruan, antara lain Junior Make Up Artist, pengolahan roti dan kue, serta penjahitan pakaian dengan mesin. Ketiga bidang tersebut dinilai memiliki peluang besar dalam mendukung perkembangan industri kreatif serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap produk dan jasa berkualitas.

Selain itu, para peserta juga diingatkan bahwa keberhasilan menyelesaikan pelatihan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan untuk terus mengembangkan kemampuan, meningkatkan kualitas diri, serta membangun kemandirian ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan dan pemberdayaan, guna menciptakan tenaga kerja yang produktif, profesional, dan berdaya saing.

Mengakhiri kegiatan, secara resmi Program Pelatihan Tailor Made Training Tahun 2026 dinyatakan ditutup, dengan harapan ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat memberikan manfaat nyata bagi masa depan peserta serta berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by