Wakil Bupati Bangkep Serfi Kambey Buka Giat Pendampingan Hukum, Pelaksanaan Kegiatan BPBD dan APBDesa Tahun 2025

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Serfi Kambey buka secara resmi Kegiatan Pendampingan Hukum, serta pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, Rabu (18/6/2025).

Dalam sambutannya Serfi Kambey mengatakan “Saya menyambut baik kegiatan ini, karena selain memberikan pemahaman yang utuh kepada jajaran Pemerintah desa dan perangkat daerah, khususnya BPBD, tentang aspek-aspek hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan juga dapat menjadi forum diskusi yang membangun untuk menyamakan persepsi dan menghindari kesalahan administratif maupun hukum di masa mendatang,” ucapnya.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD desa Tahun Anggaran 2025, Wabup menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan di desa.

“Saya ingin menekankan pentingnya akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keterbukaan informasi. APBD Desa harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa dan diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan serta penguatan ketahanan desa dalam menghadapi tantangan, termasuk potensi bencana alam,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi kerja keras BPBD dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di daerah Banggai Kepulauan. “Saya juga berharap agar setiap kegiatan BPBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, tepat sasaran serta berlandasan pada ketentuan hukum yang berlaku,” terangnya.

“Saya berharap terjadinya peningkatan pemahaman hukum bagi seluruh pemangku kepentingan terwujudnya sinergi antara pemerintah daerah, desa dan aparat penegak hukum tercapainya pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien dan bebas dari potensi penyimpangan,” tutupnya.

Kegiatan bertempat di ruang rapat kantor bupati dihadir oleh Kadis PMD, Kalak BPBD, Para Camat se-kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan, Para Narasumber dan Pendamping Hukum dari instansi terkait, serta undangan lainnya. (Roy-KOMDIGI)