Archive for category: BERITA

Palu. Banggaikep.go.id — Upaya modernisasi sistem pemidanaan di Sulawesi Tengah memasuki babak baru, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kejaksaan Tinggi Sulteng dan jajaran kejaksaan negeri kabupaten/kota menandatangani naskah kerja sama pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai tindak pidana pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penandatanganan berlangsung di Ruang Polibu, Lantai III Kantor Gubernur Sulteng. Pada Rabu (10/12/2025),

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Nuzul Rahmat, Direktur B Jampidum Kejagung Zullikar Tanjung, serta perwakilan Jamkrindo Kanwil III, Bambang Suryo Atmojo. Dari daerah, sejumlah kepala daerah turut hadir, termasuk Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady.

Poto Prokpim: Usai Penandatanganan penandatanganan kerja sama penerapan pidana kerja sosial sebagai implementasi awal KUHP baru ketentuan pidana pokok berupa Pidana Kerja Sosial

Penandatanganan MoU tersebut disebut sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan infrastruktur hukum jelang penerapan penuh KUHP yang berlaku  pada 2 Januari 2026. Salah satu perubahan penting dalam regulasi tersebut adalah masuknya pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Ayat (1).

Kepala Kejati Sulteng Nuzul Rahmat R menilai penyelarasan kebijakan antara kejaksaan dan pemerintah daerah sangat krusial. Menurutnya, pidana kerja sosial tidak hanya menjadi alternatif hukuman, tetapi juga paradigma baru dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pidana kerja sosial bertujuan mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, menghadirkan keadilan yang lebih proporsional, serta mendorong perbaikan perilaku pelaku melalui kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” terangnya.

Ia menambahkan, keberhasilan implementasi skema ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah, mulai dari penyediaan lokasi pelaksanaan, mekanisme pengawasan, hingga koordinasi antara aparat penegak hukum dan perangkat daerah.

Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menyebut pidana kerja sosial sebagai pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan edukatif, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Pidana kerja sosial memberi kesempatan bagi pelaku untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat. Untuk mewujudkannya, kita membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan memperkuat perangkat daerah, memastikan kesiapan administrasi, serta memfasilitasi komunikasi lintas pemerintah daerah.” ucap gubernur .

Poto Prokopim: Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menandatangani MoU dengan Kejaksaan Negeri Banggai Laut sebagai dasar pelaksanaan pidana kerja sosial di Banggai Kepulauan

Dari momentum agenda tersebut, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady langsung melakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Adnan Hamzah, SH., MH.  Menjadi dasar pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana di wilayah Banggai Kepulauan. Rusli menilai kebijakan ini membawa pendekatan baru dalam pembinaan pelaku tindak pidana, sekaligus memperkuat kerja sama antarlembaga dalam penegakan hukum yang lebih efektif.

Dengan MoU ini, Banggai Kepulauan menjadi salah satu daerah di Sulteng yang bersiap lebih awal menghadapi penerapan KUHP baru, khususnya terkait penyediaan lokasi kerja sosial, pola pengawasan, dan koordinasi teknis dengan kejaksaan serta OPD terkait. (Kominfo-Prokopim BKP)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Evaluasi Aksi Konvergensi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Tahun 2025 . Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati dan dihadiri jajaran lintas sektor yang selama ini terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting, Rabu (10/12/2025).

Wakil Bupati Serfi Kambey membuka kegiatan sekaligus menyampaikan arah kebijakan terbaru pemerintah daerah. Hadir pula Eriayati Mandi, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Siti Fatmawati, Ekasilawati Sipatu, para kepala puskesmas se-kabupaten, perwakilan Kementerian Agama melalui Zainudin Adam, serta para camat atau utusannya.

Dalam sambutannya, Serfi Kambey menggarisbawahi bahwa stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia di Banggai Kepulauan.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat menargetkan penurunan angka stunting nasional hingga 14 persen. “Daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memberi kontribusi nyata terhadap target itu,” ujarnya.

Serfi menekankan bahwa angka stunting tidak boleh dipahami sebagai statistik semata. “Di balik setiap angka, ada seorang anak dengan harapan dan hak untuk tumbuh optimal. Karena itu, pelaporan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci agar intervensi tepat sasaran,” katanya.

Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa bertumpu pada sektor kesehatan semata. Ia menyebut seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa, ASN, kader, organisasi masyarakat, hingga pelaku usaha memiliki peran yang saling terhubung.

“Semakin solid koordinasi kita, semakin cepat kita menurunkan angka stunting di daerah ini,” ujarnya.

Ia meminta kegiatan evaluasi tidak berhenti sebagai forum seremonial. Menurutnya, evaluasi harus melahirkan tiga hasil utama:

1. Terbangunnya komitmen dan sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan.

2. Ketersediaan pelaporan yang valid, tepat waktu, dan terintegrasi.

3. Tersusunnya rekomendasi tindak lanjut untuk mempercepat pencapaian target penurunan stunting di Banggai Kepulauan.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teknis dari masing-masing OPD, puskesmas, dan kecamatan terkait progres pelaksanaan aksi konvergensi sepanjang tahun 2025. (Roy-KOMDIGI)

Patukuki, BanggaiKep.go.id — SMP Negeri 1 Peling Tengah kembali menggelar Gelar Karya Siswa 4, sebuah ajang tahunan yang telah menjadi program unggulan sekolah sejak pertama kali digelar pada tahun 2022. Kegiatan ini menampilkan berbagai kreativitas dan inovasi siswa, mulai dari bidang seni, budaya, teknologi, hingga sains, Selasa (9/12/2025).

Gelar Karya 4 tidak hanya menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga mendorong siswa menampilkan talenta terbaik mereka. Beragam penampilan dan karya ditampilkan, seperti pembacaan puisi, khutbah, kultum, pameran teknologi tepat guna, TIK, tata boga, sains, serta pameran hasil karya program kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Kepala SMPN 1 Peling Tengah, Muh. Haeril Lumuan, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara guru dan orang tua dalam mengawal tumbuh kembang anak. “Kerja sama yang kuat antara sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan agar anak-anak kita mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks,” ujarnya.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan, Drs. Djamaluddin Ahmad, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Gelar Karya seperti ini memberi ruang luas bagi siswa untuk tampil sesuai bakat dan minatnya. Kami sangat mendukung agar program ini terus berlanjut dan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain,” ungkapnya.

Acara turut dihadiri oleh Danramil Kecamatan Liang/Peling Tengah, Koordinator Wilayah Pendidikan, Sekretaris IGI Banggai Kepulauan, serta para kepala sekolah TK/SD/SMP/SMA se Kecamatan Peling, Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa patukuki, tokoh masyarakat, dan orangtua siswa.

Suasana kegiatan semakin meriah dengan berbagai penampilan, di antaranya tarian Malanot Tumbe, ceramah, serta pembacaan puisi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di penghujung acara, tamu undangan melakukan kunjungan ke stand pameran karya siswa, termasuk berbagai menu tradisional yang disajikan oleh setiap kelas.

Gelar Karya 4 SMPN 1 Peling Tengah berlangsung meriah dan penuh suka cita, sekaligus menjadi bukti keberhasilan sekolah dalam menumbuhkan kreativitas dan karakter siswa melalui pendidikan yang berorientasi pada pengembangan bakat dan minat. (Decky-KOMDIGI)

Palu, banggaikep.go.id — Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady Hadiri Undangan Rapat Pembentukan Forum DPRD Penghasil Nikel, kegiatan turut dihadiri Wakil Menteri ESDM RI, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Bupati/Walikota Se-Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Se Sulawesi Tengah para pakar, dan akademisi. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 08/12/2025.

Sejumlah fokus penguatan yang disepakati antara lain:

1. Konsolidasi sikap DPRD provinsi penghasil nikel,
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah PAD dari sektor pertambangan dan hilirisasi.
3. Perjuangan skema Dana Bagi Hasil pertambangan yang lebih proporsional.
4. serta Pengawalan kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan tambang.

Forum ini menandai konsolidasi baru antar wilayah penghasil nikel dan diproyeksikan menjadi motor pengawalan hilirisasi nikel agar memberi nilai tambah maksimal bagi Daerah. Kegiatan yang menghimpun unsur legislative, eksekutif  dari berbagai Daerah penghasil nikel di Indonesia, yang tergabung dalam forum ini, yakni provinsi  Sulawesi Tengah,  Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya.  untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sumber daya tambang.

Poto Prokpim: H.M Arus Abdul Karim. Ketua DPRD Provinsi  Sulteng

Ketua DPRD Provinsi  Sulteng, H.M Arus Abdul Karim, mengtakan, forum ini dibentuk atas semangat kebersamaan untuk memperjuangkan isu-isu strategis terkait kepentingan masyarakat di daerah penghasil nikel. Telah menjadi motor penggerak utama hilirisasi industri nikel. Kita bangga menjadi bagian integral dari rantai pasok energi masa depan,” kata Arus.

Sebagai inisiator, ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, menekankan forum ini menjadi  wadah untuk menyatukan visi dan misi terkait Dana Bagi Hasil yang lebih bermartabat dan berkeadilan. mendorong produk-prouk hukum  Daerah yang mampu meminimalisir dampak lingkungan industri ekstraktif serta melindungi hak-hak masyarakat adat di kawasan pertambangan.  Arus juga turut menyoroti ketimpangan yang masih dirasakan daerah, seperti beban sosial, tekanan terhadap infrastruktur, hingga risiko kerusakan lingkungan, yang belum sebanding dengan manfaat yang diterima Daerah.

Poto Prokopim : Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO. Bupati Banggai Kepulauan

Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, menyambut baik pembentukan Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel sebagai langkah kolaboratif antar daerah dalam mendukung pengelolaan industri nikel Nasional.

Bupati Rusli menyampaikan bahwa posisi strategis Banggai Kepulauan dalam rantai industri nikel. Banggai Kepulauan kerap terkena imbas aktivitas distribusi dan mobilisasi nikel lintas-perairan. Rusli menilai daerah seperti Banggai Kepulauan membutuhkan perhatian lebih dalam perumusan kebijakan nasional maupun provinsi, terutama terkait dampak perairan, pengawasan jalur transportasi mineral, hingga perlindungan ekosistem laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. ungkapnya

Ia juga menekankan pentingnya penataan ulang skema DBH dan CSR lintas-wilayah, agar manfaat ekonomi tambang dapat dirasakan lebih merata. Selain itu, ia mendorong agar pengembangan industri nikel membuka peluang kemitraan bagi UMKM lokal dan penyerapan tenaga kerja daerah, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Pembentukan Forum DPRD Penghasil Nikel ini diharapkan menjadi wadah bersama dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah, terutama pada masa transisi hilirisasi industri nikel. Melalui forum ini, daerah-daerah penghasil maupun terdampak diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. (KOMINFO-PROKOPIM- BKP)