Liang, BanggaiKep.go.id – Pemerintahan Daerah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaunching Program Berkah Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Kamis (24/07/2025).

Peluncuran program berkah bertempat di Pasar Desa Liang, Kecamatan Liang dan di hadiri Wakil Bupati (secara virtual), Pj. Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Ketua TP-PKK, Kepala BPJS Cabang Luwuk, KEMENAG, Wakapolres, Pj. Pabung, Kapolsek dan Danramil Kec. Liang, Perwakilan DPRD, Camat Liang, Kepala Desa Liang, Kepala OPD yang sempat hadir, masyarakat Desa Liang dan Desa Kombutokan Kec. Totikum, Desa Sumondung Kec. Bulagi, Desa Buko Dusun Alani Kec. Buko Selatan (via zoom).

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady mengatakan program Berkah merupakan komitmen Bupati bersama Wakil Bupati Banggai Kepulauan, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan terlindungi, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan pengabdi rumah ibadah yang selama ini belum tersentuh secara optimal oleh sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Melalui kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan BPJS Ketenagakerjaan, hari ini kita luncurkan program Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang Menyasar,” ujar Rusli.

Ia juga memaparkan Marbot dan costor adalah pengurus dan pengelola rumah ibadah yang telah mengabdikan diri demi ketentraman dan kebersihan tempat ibadah umat,
petani dan nelayan yang merupakan tulang punggung ekonomi desa dan penjaga ketahanan pangan serta sumber daya kelautan, yang kerap menghadapi risiko kerja tinggi.

“Melalui program ini, mereka akan mendapat manfaat perlindungan jaminan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan jaminan Kematian (JKM),” ungkapnya.

Rusli juga menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar program, ini adalah bentuk nyata kehadiran Negara di tengah masyarakat, dan wujud komitmen Pemerintah Daerah untuk memastikan tidak ada masyarakat Banggai Kepulauan yang tertinggal dalam perlindungan sosial.

Dengan adanya kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan ini, bila terjadi musibah saat bekerja, maka akan ada perlindungan finansial yang membantu meringankan beban keluarga bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun seperti kematian, ahli waris akan memperoleh santunan.

“Program ini akan dimulai dari Kecamatan Liang, dan selanjutnya akan kami perluas ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan,” pungkas Bupati.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh Camat dan Kepala Desa agar mendukung penuh pendataan dan fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini,” tambahnya.

Bupati Rusli juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Luwuk yang telah menjalin kerja sama strategis ini, serta kepada OPD terkait yang mendukung proses ini, khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Mari kita kawal bersama program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena kita percaya, ketika para pengabdi rumah ibadah dan petani nelayan kita terlindungi, maka pondasi sosial dan ekonomi daerah ini akan semakin kokoh,” ucap Bupati.

Selanjutnya, Kepala BPJS Cabang Luwuk Asrul Arif dalam sambutannya mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan Lembaga Pemerintah yang kemudian hadir dan dibentuk melalui undang-undang 40 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional, jadi memang diatur bagaimana kemudian di negara kita ada sistem jaminan sosial diatur dalam undang-undang 41 kemudian ada undang-undang 24 juga diatur untuk lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakannya.

“Jadi ada dua lembaga yang ditunjuk ada BPJS Kesehatan ada juga BPJS Ketenagakerjaan, kami BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan saat ini minimal program jaminan sosial 5 program yang saat ini kami jalankan yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja,” tuturnya.

“Dan yang paling dasar ada dua program yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dua program inilah yang kemudian di kerjasamakan dengan program unggulan dari Bapak Bupati, seperti yang pertama jaminan kecelakaan kerja, ini memberikan manfaat santunan biaya pengobatan dan perawatan sampai dengan sembuh,” tambah Asrul.

Ia menjelaskan bahwa ketika terjadi resiko kecelakaan saat bekerja mulai dari kita keluar rumah menuju ke tempat kerja selama di tempat kerja kemudian kembali lagi ke rumah ketika terjadi resiko kecelakaan biaya pengobatan perawatan itu ditanggung sampai dengan sembuh, dan Alhamdulillah Pak Bupati sudah mengikutkan program itu untuk masyarakat Banggai Kepulauan.

Selain biaya pengobatan perawatan itu juga ada biaya santunan namanya tidak mampu bekerja Bapak Ibu, kalau misalnya dirawat di rumah sakit selama 3 bulan, biasanya para pekerja ini tidak menerima gaji, gaji yang tidak didapatkan dari aktivitas pekerjaannya akibat kecelakaan itu kami bayarkan.

“Nah itu memastikan bahwa keluarga di rumah bisa melanjutkan kehidupannya selama dia dirawat di rumah sakit minimal 1 juta perbulan Pak kami serahkan, jadi contoh misalnya nelayan yang nanti akan kita cover melalui program pergi melaut kemudian terjadi resiko kecelakaan dirawat 3 bulan artinya 3 bulan tidak melaut dan tidak ada penghasilan, penghasilannya itu kami gantikan satu juta setiap bulan untuk memastikan bahwa keluarganya masih tetap bisa ada pemasukan dan ada makan,” jelasnya.

Lanjutnya, Kemudian ada juga biaya untuk transportasi jadi kami juga menanggung transportasi darat laut dan udara pak jadi ketika terjadi resiko kecelakaan dirawat di rumah sakit bangkep ternyata tidak bisa ditangani harus dia rujuk ke Makassar itu biaya transportasinya kita tanggung mulai dari barat laut sampai dengan udara.

Kemudian ada santunan cacat jadi kalau resiko kecelakaan mengakibatkan cacat itu juga kita berikan santunan cacatnya jadi Bapak Ibu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala kalau terjadi resiko cacat itu ada hitung-hitungannya jadi ada manfaat uang tunai yang akan diberikan, kemudian namanya beasiswa kalau kecelakaan itu mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia itu kita berikan beasiswa untuk dua orang anak sampai dengan perguruan tinggi, totalnya 174 juta sampai dengan perguruan tinggi, nah itu manfaat pertama Bapak Ibu untuk kecelakaan kerja.

Jadi kecelakaan kerja ini memang luas kemudian ada manfaat jaminan kematian jaminan kematian ini apapun penyebab meninggalnya itu kita bayarkan santunannya 42 juta, jadi apapun penyebabnya jaminan kematian ini juga dapat beasiswa tapi kalau kepesertaannya sudah 3 tahun.

“Salah satunya di Indonesia yang memasukkan program ini sebagai program unggulan adalah Banggai Kepulauan, selain dua program tadi Pak kami juga punya tiga program lainnya tetapi ini biasanya digunakan untuk para pekerja-pekerja yang formal, seperti yang di kantor seperti jaminan hari tua, jaminan hari tua ini berupa tabungan yang mereka bisa ambil Nanti pada saat berhenti bekerja kemudian ada jaminan Pensiun jadi pekerja-pekerja swasta yang ditabung yang di bank itu juga terima jaminan pensiun setiap bulan kalau mereka pensiun mereka dapat dari kami,” papar Asrul.

Program jaminan kehilangan pekerjaan saat ini traffic nya sangat tinggi karena banyak sekali PHK di mana-mana, jaminan kehilangan pekerjaan ini kami memberikan uang tunai selama 6 bulan 70% dari gaji, jadi ketika mereka di PHK kami berikan 70% dari gajinya untuk melanjutkan kehidupannya, sambil mencari pekerjaan baru.

“Kami melaporkan sepanjang tahun 2024 kami sudah membayarkan kurang lebih 630 juta santunan meninggal dunia yang ada di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan itu ada kurang lebih 15 orang masing-masing 42 juta itu terdiri dari teman-teman honorer dan juga ada sebagian dari aparatur desa,” katanya. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady mengikuti Zoom Meeting bersama Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto dalam rangka peluncuran tema dan logo Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025 berlangsung di Ruangan Bupati Banggai Kepulauan, Rabu (23/7/2025).

Acara dimulai pukul 16:45 WITA dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden RI menyampaikan sambutan dengan menekankan pentingnya tema HUT RI tahun ini, yaitu “Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”.

Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang perjuangan para pendiri bangsa sekaligus menegaskan bahwa tema ini menggambarkan arah perjuangan bangsa dalam menjaga persatuan dan kedaulatan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia.

Desain logo yang diluncurkan pun menggambarkan simbol persatuan bangsa yang saling terhubung tanpa putus sebagai cerminan tekad membangun Indonesia yang maju.

Dalam acara tersebut hadir bersama Bupati Rusli, Kepala Kesbangpol Muchsin HS. Yasano, Wakapolres Kompol Abidin, Letda Kav. Rahmad R. Luande mewakili Pabung 1308 LB, serta Sekretaris Dinas Kominfo Kornelis Bisala. Acara berlangsung dengan aman dan lancar serta berakhir pada pukul 17:35 WITA.

Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan HUT RI Ke-80 dengan semangat nyata melalui kegiatan positif seperti gotong royong, pentas seni, dan kegiatan sosial sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. (IKP-KOMINFO)

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Ratnasari N. Turungku, SKM.,MPH didamping Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik Hamdani Mania, S.Kom menghadiri kegiatan pengukuhan bersama Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Organisasi dan Sektoral Tahun 2025 bertempat di Auditorium Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati, Kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Selasa (22/7/2025).

Pengukuhan ini menjadi bagian dari langkah strategis BSSN dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap berbagai insiden siber, khususnya di instansi pemerintahan dan sektor-sektor strategis. Sebanyak 43 tim dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah turut dikukuhkan dan akan bertugas sebagai garda terdepan dalam mendeteksi, merespons, serta memulihkan sistem dari gangguan siber.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Dr. Sulistyo, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran TTIS dalam memperkuat ekosistem keamanan siber Nasional.

“Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab BSSN semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama, lintas sektor dan lintas daerah. Dengan terbentuknya TTIS, kita ingin membangun kesadaran dan kesiapsiagaan yang merata hingga ke level daerah dan organisasi, agar setiap insiden siber bisa ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ungkap Sulistyo.

Ia menambahkan, TTIS harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga kedaulatan data, keberlangsungan pelayanan publik yang aman, serta perlindungan terhadap infrastruktur informasi vital bangsa.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kab. Bangkep Ratnasari N. Turungku menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan komitmen dalam memperkuat ketahanan siber Nasional dan infrastruktur keamanan siber di daerah.

Sehingga dengan kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara BSSN dan pemerintah daerah dapat memperkuat ketahanan siber nasional dan melahirkan ekosistem keamanan siber nasional yang kokoh, tangguh, dan berkelanjutan. (IKP-KOMINFO BANGKEP)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Suripto Nurdin buka secara resmi rapat evaluasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan triwulan II tahun 2025, Selasa (22/7/2025).

Dalam sambutannya Sekda menyampaikan pertemuan ini bertujuan untuk dapat melakukan efisiensi anggaran yang sudah di tuangkan pada instruksi presiden nomor 1 tahun 2025.

Adapun gambaran struktur APBD tahun anggaran 2025 yang terdiri dari pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp 789.253.377.944,-, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 65.796.872.656, sehingga total target pendapatan daerah sebesar Rp. 855.050.250.600, sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp. 42.434.686.347,35,- adapun total belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp. 897.484.876.947,35,- yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp. 638.612.971,25,-, belanja modal sebesar Rp. 94.627.968.907,00,-, belanja tak terduga sebesar Rp. 1.046.529.409,10,- dan belanja transfer sebesar Rp. 163.197.449.040,00,-.

Pj. Sekda juga memaparkan bahwa adapun realisasi sampai dengan 30 juni 2025 berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berakhir sampai dengan 30 juni 2025 sebesar Rp. 327.520.354.557,- (36,49%) dari target Rp. 520.041.202.959,- dan terdeviasi sebesar Rp. 192.520.848.402,- (-21,45%).

Adapun tingkat deviasi realisasi penyerapan anggaran pada perangkat daerah ada 35 OPD kategori buruk, 11 OPD kategori cukup, 4 OPD kategori baik dan OPD kategori sangat baik. berdasarkan hasil evaluasi ini diharapkan kepada OPD yang masih ada pada kategori buruk dan cukup untuk dapat segera melakukan serapan anggaran sesuai target kegiatan yang sudah di programkan dan perlu segera di ambil langkah-langkah untuk rasionalisasi/efisiensi terhadap anggaran yang tidak dapat lagi di laksanakan. hal ini menjadi ketegasan buat perangkat daerah untuk dapat melakukannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selanjutnya pada pertemuan saat ini berdasarkan hasil evaluasi opd pada penyerapan anggaran triwulan II dan memasuki triwulan III agar dapat segera di realisasikan berdasarkan target anggaran yang sudah di buat dan di rencanakan oleh perangkat daerah,” ujarnya.

Tutut hadir Asisten II Setda Banggai Kepulauan Edison Moligay, S.Sos.,M.A.P., Kabag Pembangunan, Kepala OPD Se- Kab. Banggai Kepulauan dan Kasubag Program, Camat Se- Kab. Banggai Kepulauan. (Roy-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Rusli ST.,MT., AIFO secara resmi menyerahkan sebanyak 35 gerai ke pelaku UMKM di Taman Kota Salakan dengan kerja sama Bank Sulteng cabang Salakan dan Bank BPR cabang Salakan, Senin (21/7/2025).

Dalam sambutannya Rusli Moidady menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi kepada Bank Sulteng dan Bank BPR cabang Salakan, yang telah menunjukkan keberpihakannya kepada para pengusaha kuliner untuk mendapatkan fasilitas gerai.

35 unit gerai tersebut berasal dari Bank Sulteng 20 unit dan 15 unit dari Bank BPR lokadana.

“Saya harapkan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya agar bisa bermanfaat bisa berguna bagi bapak dan ibu sekalian,” tegas Bupati.

Rusli juga mengatakan agar gerai yang sudah diberikan dapat dirawat dengan baik. “Pesan saya agar gerai ini dipelihara dengan baik dijaga dengan baik, karena yang sudah mendapatkan gerai kemungkinan tidak akan mendapatkan berikutnya dan tidak boleh dipindahtangankan apalagi dijual belikan, kalau kedapatan nanti akan ada sanksi,” jelas Bupati.

Selanjutnya, Kepala Dinas Koperindagkop Dra. Jeane Rorimpandey, M.Si dalam sambutannya mengatakan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan dari Bank Sulteng dan Bank BPR. “Kami berharap supaya kita tetap menjaga apapun itu yang diberikan kepada kita dan juga terutama kebersihan lingkungan di taman kota karena ini merupakan pusat untuk tempat permainan, tempat kegiatan ataupun penjualan sehingga tempat ini diharapkan harus selalu bersih dan rapi indah dipandang mata,” ujarnya.

Turut hadir Kepala BPR cabang Salakan Muhammad Riski, Kepala Bank Sulteng cabang Salakan Hasanudin, Unsur Forkopimda serta undangan lainnya. (Roy-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady di dampingi Pj. Sekda Suripto Nurdin, Wakil Ketua II DPRD Suhardin Sabalino, Wakapolres Bangkep Kompol Abidin, Danramil Tinangkung diwakili oleh Serma Ahmad Djamila, OPD terkait, Kades dan Pengurus KOPDES Merah Putih di wilayah Kec. Tinangkung hadiri Kegiatan Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, Senin (21/07/2025).

Kegiatan peluncuran tersebut dilaksanakan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Sambutan Presiden RI Prabowo Subianto meyakini dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa membuat harga obat-obatan bisa murah. Prabowo mengatakan akan melakukan pengecekan pada akhir tahun nanti.

“Saya yakin akhir tahun ini kita akan nanti meninjau, mengecek secara fisik 80 ribu gudang. 80.000 lebih cold store, kita akan lihat obat-obat murah ada, terjangkau oleh rakyat kita yang paling bawah,” ujarnya.

Prabowo mengatakan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia ini akan memperpendek rantai distribusi. Di mana aliran bahan-bahan penting bisa tersalurkan ke masyarakat.

“Saudara-saudara, 80 ribu koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi, bahan-bahan yang penting bagi rakyat. Obat-obat yang penting bagi rakyat, rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah,” ungkap Prabowo.

“Mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau,” sambungnya.

Prabowo mengatakan, kehadiran koperasi ini harus bisa membantu para petani hingga nelayan desa. Menurutnya, setiap desa nanti akan punya gudangnya sendiri.

“Kita nanti tiap desa akan punya gudang. Jadi, hasil kalau belum mampu dijual simpan. Di gudang ada tidak pendingin. Jadi kalau mangga-mangga itu bisa dijaga dulu. Bisa bikin es di tiap desa. Yang desa nelayan akan punya pendingin yang lebih besar untuk bikin es dan untuk menjaga ikan,” bebernya.

“Kemudian tiap sebelahnya gudang akan ada gerai sembako, ada gerai simpan pinjam, ada apotek tiap desa,” pungkasnya.

Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian dan pemerintah daerah, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Kehutanan, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, serta Pemerintah Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia.

Serta kolaborasi bersama di antaranya: PT Pupuk Indonesia (Persero), ⁠PT Pertamina (Persero), Mandiri, Bank BRI, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, Bulog, PLN, Biofarma, Kimia Farma, PTPN III Holding, Agranis, Dekopin, dan Bank Jateng. (Decky-KOMINFO)

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Bupati Rusli Moidady melakukan pertemuan bersama Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BSSN Dr. Sulistyo, S.Si.,ST.,M.Si terkait pengembangan digitalisasi layanan publik yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, Jumat (18/7/2025).

Pertemuan berlangsung di Resto Cerita Rasa, Cilandak, Jakarta Selatan. Deputi didampingi Plh Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Firman Maulana, S.E dan Sandiman Ahli Madya Dwi Kardono, S.Sos., M.A.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan hal-hal terkait digitalisasi pada layanan publik, salah satu program prioritasnya adalah Program Digitalisasi Desa.

Bupati Rusli juga mengatakan Pemkab Banggai Kepulauan berharap bisa meningkatkan Indeks SPBE dan unsur nilai Arsitektur Keamanan SPBE bisa naik.

Selain itu, Rusli menambahkan bahwa Digitalisasi di Pemkab Banggai Kepulauan dengan program WiFi gratis di Pedesaan untuk meningkatkan informasi publik di wilayah Banggai Kepulauan dan saat ini akses internet menggunakan Starlink.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BSSN Dr. Sulistyo menyampaikan dukungannya terkait program digitalisasi pada layanan publik, khususnya Program Digitalisasi Desa di Banggai Kepulauan.

Terkait dengan hal tersebut, Deputi Sulistyo akan membantu membuatkan Konsep/Draft Roadmap/Peta Jalan Digitalisasi Layanan Publik yang di dalamnya terdapat program Digitalisasi Desa dan Bupati membuatkan Peraturan Daerah terkait Digitalisasi Layanan Publik agar dapat mengikat seluruh unsur dinas di Kab. Bangkep.

Untuk itu Deputi meminta disampaikan bahan-bahan penyusun antara lain, Visi – Misi Bupati untuk menuangkan konsep program, profil Kab Bangkep, informasi ketersediaan infrastruktur, dan lain-lain.

Selanjutnya Deputi juga akan membantu menghubungi Kemenkomdigi untuk dapat difasilitasi pembangunan jaringan internet di Kabupaten Banggai Kepulauan demi kelancaran layanan publik yang lebih baik.

Sementara itu, Deputi meminta agar dapat disegerakan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkungan kedinasan Kab. Bangkep dengan menghubungi BSrE BSSN untuk sosialisasi dan asistensi dilanjutkan dengan kerjasama pemanfaatan sertifikat elektronik untuk TTE.

Deputi menawarkan program peningkatan dan pengembangan kompetensi anggota Tim Tanggap Insiden Siber Banggai Kepulauan (TTIS BANGKEP) yang sudah terbentuk tahun 2024 dengan pelatihan yang bisa dilaksanakan dengan mengundang Instruktur BSSN, mengikuti pelatihan di Pusbang SDM BSSN atau pelatihan online.

Kemudian, terkait program kerja Dinas Kominfo Banggai Kepulauan, Deputi mengatakan Kepala Dinas Kominfo Kab. Bangkep dapat melakukan koordinasi ke Direktorat KSS Pemda melalui zoom meeting untuk pembahasan program kerja Diskominfo Kab. Bangkep yang akan diusulkan pada RPJMD 2025-2029.

“Kadis Kominfo juga dapat berkoordinasi terkait TTE dan TTIS untuk selanjutnya disepakati teknis pelaksanaan masing-masing kegiatannya, baik secara Online ataupun Onsite,” jelas Deputi. (IKP-KOMINFO BANGKEP)

Jakarta, Banggaikep.go.id — Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, ST., MT., AIFO, bersama rombongan Pemerintah Daerah dan Anggota Komisi III DPRD Banggai Kepulauan, melakukan audiensi strategis di kantor PPN – BAPPENAS RI, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Pertemuan, Bupati Banggai Kepulauan yang  didampingi oleh sejumlah pejabat penting daerah, antara lain Kepala Bappeda Dr. Aryono Orab, S.Pd., S.Sos., M.Si, Kadis Perikanan, Kadis Kesehatan, Kadis PMD M. Aris Susanto, SE., ME, Kadis Perumahan, Kadis Pertanian, Kadis Perindagkop Dra. Jeane Rorimpandey, serta Plt. Sekdis Perhubungan Sasbudi Nurdin. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Pembangunan Kawasan Indonesia Timur, Ika Retno Wulandary, ST., M.Sc.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rusli Moidady memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dinilai sejalan dengan arah kebijakan strategis pembangunan nasional, antara lain Penguatan layanan dasar kesehatan, pendidikan, air bersih, Peningkatan dan pembangunan infrastruktur dasar, Pemberdayaan sektor perikanan dan pertanian, Penguatan konektivitas dan transportasi antarwilayah, Dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Direktur Pembangunan Kawasan Indonesia Timur menyambut positif paparan program yang disampaikan. Ia menilai bahwa program-program tersebut telah disusun secara terencana, terkoordinasi, dan selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam kerangka RPJMN 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 12 Tahun 2025, Lampiran IV.

Lebih lanjut, Ika Retno menegaskan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan, masuk dalam indikasi lokasi prioritas pembangunan nasional. Hal ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, asalkan program yang diusulkan berbasis data, kebutuhan riil masyarakat, serta memperhatikan pengelolaan sumber daya lokal secara produktif dan berkelanjutan.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal yang lebih kuat dalam membangun kesamaan misi antara pemerintah pusat dan daerah, agar program pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

 

Salakan Banggaikep.go,id — Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey, menghadiri rapat virtual nasional dalam rangka pemantapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, 18 Juli 2025.

Agenda Sosialiasi Pemantapan Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan secara virtual Zoom Meeting, dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Suripto Nurdin, S.Sos., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ikhsan Nursin, S.Pd., MM, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan, serta staf Dinkes Banggai Kepulauan.

Dengan pembahasan Agenda utama sosialisasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Buruk (SPPG) sebagai bagian dari strategi nasional percepatan implementasi Program MBG. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., serta dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Sesmenko Ayodhya G. L. Kalake dan Wamensesneg Juri Abdrianto. Selain itu, rapat juga diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan Program MBG. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah diharapkan menyediakan lahan guna pembangunan satuan pelayanan gizi (SPPG) sebagai bentuk dukungan konkret.

“Program-program Kepala Badan Gizi Nasional harus dipercepat pelaksanaannya. MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi masyarakat, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perputaran sektor usaha seperti pertanian, peternakan, dan industri makanan,” ujar Tito.

Program MBG dinilai strategis dalam mengatasi persoalan gizi buruk di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah tertinggal, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Rapat virtual ini ditutup dengan pembahasan agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Klaten, Jawa Tengah, yang akan dilaksanakan pada 22 Juni 2025, dan rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Rakornas tersebut akan fokus membahas tindak lanjut Program MBG dan penguatan Koperasi Merah Putih sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tak hanya itu, peserta rapat juga diarahkan untuk mulai melakukan persiapan pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 pada 17 Agustus 2025. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di setiap kabupaten/kota diminta siap mempublikasikan segala bentuk kesiapan daerah, termasuk tema nasional yang akan segera ditentukan oleh pemerintah pusat.

Dengan partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kegiatan ini, diharapkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis dapat segera diwujudkan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. (IKP-KOMINFO)

 

Bogor, Banggaikep.go.id – Dalam upaya memperkuat pembangunan sektor pertanian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan resmi menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua pihak yang berlangsung di Kampus IPB Bogor, Kamis (17/07/2025).

Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO hadir langsung dalam acara penandatanganan tersebut. Ia didampingi oleh sejumlah pejabat dari lingkup pemerintah daerah, termasuk Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala Bappeda dan Litbang, serta Kepala Dinas Pertanian.

Rombongan Pemkab diterima langsung oleh Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria, bersama jajaran pimpinan universitas, antara lain Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global Kerjasama dan Alumni Prof. Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Prof. Dr. Sofyan Syaf, S.Pt.,M.Si, Direktur Kerjasama, Komunikasi dan Pemasaran Dr. Alfian Helmi, M.Sc, Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB Prof. Dr. Jaenal Effendi, MA, Ketua Tim Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Dr. Ir. Ibnul Qayim, Asisten Direktur Bidang Kerjasama Noening Koesoemowardhani S.Pt.,M.Si, dan Sekretaris Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB Dr. Ranti Wiliarsi, M.Si.

 

Rektor IPB menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Banggai Kepulauan dalam menjalin kemitraan strategis ini. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan daerah berbasis pengetahuan dan inovasi.

“Kolaborasi ini menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan riset kampus dengan kebutuhan daerah, terutama dalam bidang pertanian dan pembangunan wilayah,” ujar Prof. Arif.

Nota Kesepahaman ini mencakup berbagai aspek strategis, seperti pengembangan sistem pertanian terpadu, pelatihan dan pendampingan petani, serta riset kolaboratif dalam pembangunan wilayah pesisir. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui program beasiswa dan pelatihan teknis juga menjadi bagian dari kerja sama.

Bupati Rusli Moidady menyampaikan harapannya agar kerja sama ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi dapat segera diimplementasikan dalam program-program nyata di lapangan. “Kami ingin membangun Banggai Kepulauan berbasis potensi lokal yang kami miliki, dan IPB adalah mitra yang tepat untuk mewujudkan visi tersebut,” ungkapnya.

Melalui kemitraan ini, diharapkan terjadi akselerasi pembangunan di Banggai Kepulauan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan pangan daerah. (KOMINFO-BANGKEP)