Pos

Pemkab Bangkep Tingkatkan Kompetensi Guru Lewat Kolaborasi Dengan Zenius

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Zenius platform pendidikan berbasis teknologi yang berbasis di Jakarta resmi mengumumkan kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Kerja sama ini melibatkan berbagai kegiatan strategis, termasuk pemetaan progres kompetensi guru dan siswa SD-SMP di bidang literasi numerasi, peningkatan kompetensi guru dan siswa, serta percepatan implementasi kurikulum merdeka belajar.

Dalam rangka mempersiapkan guru dan siswa bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan menghadapi Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi (ANBK) tahun 2024, Zenius akan melaksanakan kegiatan pemetaan kompetensi guru dan siswa SD dan SMP.

Selain itu, program peningkatan kompetensi guru dan siswa di bidang literasi numerasi akan menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai standar yang diukur melalui Rapor Pendidikan.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Zenius dilakukan pada tanggal 21 November 2023 oleh Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M dan AVP Government Relations Zenius, Mohamad Nurreza Rachman, S.E. dan disaksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangkep Ikhsan Nursin, S.Pd.,M.M bertempat di Penginapan Bharata Salakan.

Sinergi ini tidak hanya menjadi tonggak bersejarah untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga untuk menyambut Hari Guru Nasional 2023 yang diperingati setiap 25 November.

Pj. Bupati Banggai Kepulauan mengatakan, “Kerja sama ini merupakan langkah signifikan dalam menjawab tantangan pendidikan di daerah kami. Dengan dukungan Zenius, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari sisi guru maupun siswa, guna mencapai hasil ANBK yang lebih baik dan mendukung implementasi kurikulum merdeka belajar.”

Sementara itu, Mohamad Nurreza Rachman, S.E., Direktur Kebijakan Publik dan Pemerintahan Zenius menambahkan, “Sebagai bagian dari perayaan Hari Guru Nasional, kami dengan antusias menghadirkan solusi pendidikan holistik untuk mendukung visi Kabupaten Banggai Kepulauan. Peningkatan kompetensi guru dan siswa bukan hanya misi kami, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam dunia pendidikan.”

Kegiatan yang akan melibatkan 70 guru SD dan 30 guru SMP di Kabupaten Banggai Kepulauan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 November 2023.

Lewat kegiatan tersebut, diharapkan perwakilan Guru terpilih yang hadir dapat memiliki pemahaman dan referensi bahan belajar terkait literasi numerasi yang diterapkan kepada siswa-siswi di sekolah masing-masing. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

KM. Bugis Menjadi Kapal Pesiar Wisatawan di Bangkep

Lumbi-lumbia, BanggaiKep.go.id – Kapal KM. Bugis berkerja sama dengan Yayasan Blue Alliance Indonesia menjadi kapal pesiar perdana yang membawa wisatawan luar negeri asal Prancis berlabuh di Desa Lumbi-lumbia Kecamatan Buko Selatan, Selasa, (7/11/2023).

Seperti diketahui, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) mulai menggeliat dan sedang berbenah diri untuk menjadi tujuan destinasi wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Suryani Mile selaku Direktur Blue Alliance Indonesia mengatakan kunjungan kapal pesiar ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan potensi wisata dan budaya yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Dan nantinya kami akan mendatangkan kapal pesiar yang lainya untuk berkunjung dan bereksplorasi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan,” katanya.

Suryani berharap untuk memberikan atraksi kepada wisatawan terutama dengan potensi objek alam yang ada baik itu objek wisata Alam laut maupun darat diperlukan dukungan semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan pihak lain dalam menjaga dan melestarikan sumber daya Alam baik laut maupun darat.

 

Suryani Mile yang telah melanglang buana dalam dunia kepariwisataan dan sebagai aktifis Lingkungan berharap untuk menjadikan Perairan dan wilayah Banggai Kepulauan sebagai Destinasi yang dilirik oleh Wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Dan pada saat bersamaan akan bekerjasama dengan Pemerintah baik Lokal maupun Pusat dan Provinsi dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan program Lingkungan secara bertahap. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

KPU Bangkep Lakukan Monitoring dan Penguatan Kelembagaan Badan Adhoc di Kec. Tinangkung Utara

Tinangkung Utara, BanggaiKep.go.id – Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Supriatmo Lumuan bersama Komisioner KPU Divisi Sistem Perencanaan dan Data Jamaludin Pobalos, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Fatharany Berkah Abdul Barry dan Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Louis Steven melakukan Supervisi/Monitoring dalam Penguatan Kelembagaan serta Silaturahmi bersama Badan Adhoc PPK, Sekretariat PPK dan PPS di wilayah Kecamatan Tinangkung Utara, Sabtu (18/11/2023).

Ketua KPU Banggai Kepulauan dalam monitoring tersebut memberikan Penguatan kepada Badan Adhoc di Kecamatan Tinangkung Utara mengenai voting day agar berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat voting day atau pungut hitung pada saat Pemilihan Umum 14 Februari 2024 nanti.

Selain itu, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai Kepulauan juga dalam pertemuan membahas Penguatan Partisipasi Pemilih dan mensosialisasikan Pendidikan Pemilih terhadap masyarakat.

 

Kemudian, selaku Komisioner KPU Divisi Sistem Perencanaan dan Data memberikan Penguatan Kelembagaan terhadap Badan Adhoc di wilayah Kecamatan Tinangkung Utara tentang DPT, DPK dan data-data Pemilih yang masuk maupun yang keluar di wilayah Kecamatan Tinangkung Utara, agar selalu diteliti dan ditindaklanjut demi mensukseskan Pemilihan Umum 14 Februari 2024 nanti.

Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara dalam arahannya memberikan penguatan kelembagaan tentang Rekrutmen KPPS harus disosialisasikan serta memberikan pemahaman-pemahaman pada masyarakat oleh PPS tentang tata kerja KPPS itu sendiri.

Kegiatan Supervisi/Monitoring dan Penguatan Kelembagaan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Badan Adhoc dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memberikan pemahaman pada Badan Adhoc terkait Monitoring dan Penguatan Kelembagaan tersebut. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Dinas Kominfo Sulteng Gelar Sosialisasi Layanan Informasi Publik pada Masyarakat Banggai Kepulauan

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) gelar sosialisasi Layanan Informasi Publik pada masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Kamis (16/11/2023).

Wakili Bupati, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bangkep Ratnasari N. Turungku buka secara resmi kegiatan tersebut.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Kadis Kominfo Bangkep menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta menyambut baik atas dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini dan berharap semoga dapat meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan publik.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah menyiapkan layanan informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

“Kita dapat mendapatkan informasi dengan mudah dan resmi, kita dapat memberikan masukan dan komentar pada layanan publik yang kita terima dan kerahasiaannya terjaga, jika hal yang bersifat rahasia,” kata Ratnasari.

Informasi tersebut bisa didapatkan saat berada dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan handphone, seperti website resmi Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan lain-lain.

“Saya berharap kita semua dapat mengingatkan diri dan keluarga, saat mengakses informasi melalui telepon, website, e-mail dan media sosial seperti facebook, instagram, YouTube dan lain-lain,”ujar Kadis Kominfo.

Selanjutnya, Chwarismy Shindy selaku Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfosantik Sulteng dalam materinya menyampaikan terkait penyalahgunaan media sosial yang banyak terjadi diantaranya kegiatan meng-upload video yang tidak senonoh, mem-bully atau mengintimidasi orang, ingin eksis tetapi merusak alam, pencemaran nama baik, mengumpat dengan kata-kata yang kasar dan berjudi.

“Agar cerdas bermedia sosial, kita harus mengetahui 3T, yang pertama Tahu, Tanggap dan Tangguh. Kita lebih mengetahui lebih lanjut tentang media sosial, memahami langkah-langkah bermedia sosial, bagaimana kita mengakses media sosial dan cara mengelola informasi di media sosial,” ucap Chwarismy Shindy.

Selain itu, Kabid IKP juga mengingatkan bagaimana peran kita dalam transformasi digital, pahami berita hoax, bagaimana menyebarkan konten edukasi kepada masyarakat, bagaimana kita dapat bekerja sama dengan pihak yang berwenang.

“Bagaimana kita dalam menggunakan media sosial, bijak memikirkan sebelum kita membagikan sesuatu, menjaga privasi atau pengaturan keamanan kita dengan baik, hormati orang lain yang ada di media sosial,” harapnya.

Peserta sosialisasi terdiri dari Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat umum Desa Baka, Bongganan, Tompudau, Kelurahan Salakan, Desa Saiyong, Kautu dan Ambelang Kecamatan Tinangkung Kab. Bangkep. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

BPKP Perwakilan Sulteng Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kab. Bangkep

Salakan, BanggaiKep.go.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Rabu (15/11/2023).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Rusli Moidady, ST,.MT bertempat gedung Graha KNPI Kabupaten Banggai Kepulauan dan di hadiri Tim BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, Para Narasumber, Kepala OPD Lingkup Pemda Bangkep, Kepala Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan dan peserta workshop.

Kegiatan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat Pemerintah Daerah maupun desa terkait pengelolaan keuangan desa, mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel serta mendorong transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat.

Melalui workshop ini, diharapkan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, memiliki kecakapan, integritas, kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat dan taat kepada peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya.

“Saya berharap agar seluruh peserta workshop dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga setiap materi yang disampaikan oleh para narasumber dapat di pahami, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di masing-masing desa dapat berjalan dengan baik,” kata Sekda.

Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas di diselenggarakannya kegiatan ini, semoga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini dapat terwujud demi pembangunan desa yang lebih baik. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Audit Kasus Stunting Bentuk Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Bangkep

Salakan, Banggaikep.go.id – Kegiatan Audit Kasus Stunting (AKS) melalui Diskusi Panel Manajamen Kasus Stunting merupakan salah satu strategi dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mewakili Bupati, Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Iswan Saleh membuka secara resmi kegiatan tersebut bertempat di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tinangkung, Rabu (15/11/2023).

“Strategi percepatan penurun stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting dengan strategi intervensi spesifik penyebab secara langsung, yakni intervensi yang berhubungan peningkatan gizi dan kesehatan,” kata Iswan dalam sambutan tertulis Bupati.

Audit kasus stunting merupakan upaya identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya, khususnya sebagai penapisan kasus-kasus yang sulit, termasuk mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit beresiko stunting, yaitu calon pengantin (catin) ibu hamil, ibu menyusui/nifas dan baduta/balita.

Karena masalah stunting dan anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyusunan sehingga dapat memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan sesuai dengan tujuan pedoman dan target waktu yang telah di tentukan.

“Saya berharap agar seluruh komponen yang tergabung dalam struktur tim audit kasus stunting yang sudah dibentuk dapat memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing serta dapat bersinergi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing,” ujar Asisten I.

Iswan Saleh juga berharap pertemuan ini semakin meningkatkan pemahaman tentang alur dan mekanisme pelaksanaan audit kasus stunting, sehingga dapat memperoleh gambaran tentang sasaran audit yang telah di laksanakan serta dapat menyusun rekomendasi intervensi spesifik dan sensitive terhadap masing-masing sasaran audit yang telah di laksanakan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Turut dihadiri Kepala Dinas DP3AP2KB, Tim Pakar dan peserta diskusi. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Peran Kader PKK Agen Perubahan Atasi Masalah Stunting di Bangkep

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dalam membuka kegiatan Pelatihan Fasilitator Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Pj. Bupati Ihsan Basir menyampaikan bahwa Kader PKK sebagai agen perubahan dalam mengatasi masalah stunting khususnya di wilayah tersebut, Selasa (14/11/2023).

“Kegiatan pelatihan para kader PKK Desa, guna nantinya akan menjadi kader Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di masing-masing desa lokus stunting,” kata Bupati dalam sambutannya.

Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para fasilitator kader PKK Desa dalam melaksanakan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting demi terwujudnya keluarga berkualitas yang bebas stunting di daerah.

Diketahui persolan stunting telah menjadi agenda pembangunan Nasional, sehingga Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus melakukan berbagai program dan kegiatan intervensi penurunan stunting mulai dari tingkat Kecamatan hingga ke desa/kelurahan bersama-sama dengan seluruh stakeholder untuk mencari solusi yang terbaik, karena target Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 harus sama dengan target Nasional penurunan stunting yaitu 14 persen.

“Terlebih stunting merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan anak-anak, dan memerlukan tindakan komprehensif dari berbagai pihak,” ucap Bupati.

Peran PKK sangat krusial dalam upaya penanggulangan stunting, sehingga melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Bupati berharap dapat memberikan solusi konkret dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Percepatan penurunan stunting tentunya memerlukan komitmen yang kuat dan kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting.

Dalam melakukan hal tersebut di butuhkan  pendampingan keluarga di tingkat desa/kelurahan di mana kegiatan pendampingan terhadap keluarga tersebut dilakukan oleh para  kader PKK.

Ihsan Basir juga mengingatkan peningkatan kualitas dan perbaikan layanan dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting harus lebih efisien dan lebih banyak yang terintegrasi sampai ketingkat layanan paling dasar serta perlunya mengidentifikasi hal-hal yang mejadi kendala atau yang belum berjalan secara optimal untuk dibuatkan upaya strategis bersama agar target di tahun 2024 dapat tercapai.

“Mari kita berkoordinasi manjadi satu tim, karena pemerintahan ini bisa sukses apabila kita semua bersatu menggerakkan seluruh tenaga dan pikiran untuk mewujudkan apa yang menjadi impian Pemerintah Daerah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banggai  Kepulauan yang sama-sama kita cintai,” tutur Bupati.

Kegiatan bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan, turut dihadir Unsur Forkopimda Banggai Kepulauan, Perwakilan TP PKK Kab. Bangkep, Staf  Ahli  dan  Asisten, Ketua Dharma Wanita Persatuan Bangkep, Kepala OPD, Para Kapolsek, para Narasumber serta para Fasilitator Kader PKK  Desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Kerjasama Pemkab Bangkep dan BPKP Perwakilan Sulteng Dalam Bimtek Siskeudes

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kerja sama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2024 yang dilaksanakan di Gedung KNPI Selasa, (14/11/2023).

Kegiatan ini sebagai upaya peningkatan pemahaman Kaur Keuangan Desa sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bimtek Sistem Keuangan Desa ini diinisiasi oleh Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan peserta kaur keuangan terdiri atas 75 Desa dari 141 Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir menyampaikan bahwa Siskeudes akan dapat mendongkrak nilai MCP Kabupaten Banggai Kepulauan dan sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan proses digitalisasi ke arah paper less (mengurangi penggunaan kertas).

Kegiatan diawali dengan pretest sebagai tolak ukur pemahaman awal perangkat desa. Dilanjutkan dengan paparan Narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Rifki Akhmad Fauzie mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana telah terdapat dalam aplikasi Siskeudes. Selanjutnya, pengenalan menu aplikasi mulai dari menu parameter, data entry, dan laporan.

Aplikasi Siskeudes yang diterapkan di Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini adalah versi 2.05 rilis dan seluruh desa telah online sehingga data terkait dengan keuangan desa dapat langsung dicetak secara real time.

Ini merupakan salah satu upaya dalam rangka percepatan pelaporan konsolidasi keuangan desa baik di tingkat Kabupaten maupun pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Daerah (Siskeudes) Tahun 2024 ditutup dengan simulasi dan pengenalan menu dan aplikasi Siskeudes Tahun 2024. (Dwi Arianti – Inspektorat)

/0 Comments/by

Integrasi dari Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Jadi Kunci Keberhasilan Dalam Penyusunan RPJPD Kab. Bangkep 2025-2045

Salakan, BanggaiKep.go.id – Ketua Tim Ahli penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Tahun 2025-2045 Dr. Suparman, SE.,M.Si mengungkapkan bahwa penyusunan dokumen RPJPD harus terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian.

Hal itu disampaikan Suparman dalam Kick off dan Konsultasi Publik penyusunan dokumen RPJPD Kab. Bangkep Tahun 2025-2045 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kab. Bangkep di Ruang Rapat Kantor Bupati, Senin, (13/11/2023).

Dalam pertemuan yang di pimpin langsung oleh Kepala Bappeda dan Litbang sebagai moderator, Dr. Ariyono Orab, S.Pd.,S.Sos.,MM tersebut membahas tentang beberapa persoalan penting terkait penyusunan dokumen RPJPD Kab. PT Bangkep diantaranya visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan dengan sasaran peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pariwisata, Perikanan dan Perkebunan/Pertanian.

Pada kesempatan ini, Suparman juga menekankan tentang pentingnya how to buy how to do (bagaimana cara memperoleh/mendapatkan dan bagaimana cara melakukannya) agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini yang menjadi tugas penting dalam penyusunan dokumen RPJPD Kab Bangkep.

Sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kab. Bangkep Rusli Moidady, ST.,MT menyampaikan bahwa dibutuhkan komitmen dan konsistensi, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik agar bisa terarah dan memperbaiki data agar sasaran RPJPD bisa tercapai. Hal ini tentunya membutuhkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Kegiatan turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Bangkep, Perwira Penghubung 1308/ Luwuk Banggai, Wakapolres Bangkep, Asisten II Setda Kab. Bangkep, Kepala Pertanahan, BPJS, Kepala Bidang BNN, KPU, BAWASLU, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kab. Bangkep dan Camat se Kab. Bangkep.

Hadir juga tokoh-tokoh masyarakat antara lain H. Sudirman Salotan, SE, H. Djufri A.T. Unus, S.Pd, SH.,M.AP dan LSM serta rekan-rekan media. (Haera Nggolon – Bappeda dan Litbang)

/0 Comments/by

Sekda Buka Kegiatan Penyusunan RPJPD Kab. Banggai Kepulauan Periode 2025-2045

Salakan, BanggaiKep.go.id – Sekretaris Daerah Rusli Moidady, ST,.MT buka secara resmi Kegiatan Kick Off dan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2025-2045 di ruang rapat kantor Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), Senin (13/11/2023).

Dalam sambutan tertulis Bupati yang disampaikan Sekda mengatakan “Selaku pimpinan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan pribadi, saya mengucapkan selamat datang dan menyambut baik kehadiran tim ahli/ narasumber yang akan membantu memberi panduan kepada pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJPD) periode Tahun 2025–2045.”

Rusli Moidady juga menyampaikan apresiasi kepada Perangkat Daerah pelaksana, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah melaksanakan pertemuan kick off  penyusunan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kegiatan kick off penyusunan RPJPD di maksudkan untuk menyamakan pemahaman terkait proses, tahapan, serta konsep arah pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025-2045, sehingga dapat senantiasa selaras dengan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.

Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah keterlibatan dan kontribusi masyarakat melalui utusan/keterwakilan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam memanfaatkan momentum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan berkontribusi memberikan ide dan pertimbangan terkait cita-cita pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk 20 tahun ke depan secara efisien dan konstruktif.

Dan hal yang tak kalah penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah memperhatikan dan mengangkat potensi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terutama sektor unggulan yaitu pada sektor perikanan, pariwisata, dan sektor pertanian dengan tidak mengabaikan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini sangat urgen dan strategis, mengingat tahun 2024 akan di laksanakan pemilukada serentak.

“Harapan dan pesan saya, agar sedapat mungkin substansi rancangan awal yang akan kita susun dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat termasuk para stakeholder, utamanya kepada para bakal calon kepala daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga sekiranya periode pertama RPJPD 2025-2045 yakni RPJMD 2025-2030 menjadi sejalan dan sesuai dengan data dan harapan real di lapangan,” kata Sekda.

Turut hadir, Staf Ahli dan Asisten, Unsur Forkopimda, Anggota DPRD, Wakapolres Bangkep, Pabung 1308/LB, Kepala OPD, Tim Ahli/ Narasumber, Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan serta undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by