Pos

Pemkab Banggai Kepulauan Raih Penghargaan UHC Awards 2024

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2024, penghargaan bergengsi ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin bertempat di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis, (8/8/2024).

Penghargaan UHC Awards 2024 diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Rusli Moidady yang hadir mewakili Pj Bupati Bangkep Ihsan Basir.

Sebanyak 493 Kepala Daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil meraih predikat UHC Awards 2024.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN.

Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan,
kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” terang Ma’ruf Amin.

Wakil Presiden RI juga menegaskan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan, tanpa terkendala biaya dan lokasi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN.

“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.

Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.

“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%,” terang Ghufron.

Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik, “Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya,” ujar Ghufron.

Menurutnya, mengelola jaminan kesehatan bagi ratusan juta jiwa penduduk Indonesia bukanlah tugas yang mudah, mengingat ekosistem JKN yang kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. Dengan Program JKN, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin baik.

“Maka dari itu saya mengajak seluruh kepala daerah untuk mendaftarkan seluruh warganya sebagai peserta JKN bagi yang belum memperoleh predikat UHC. Bagi yang telah meraih predikat UHC, diharapkan untuk
mempertahankan dan memastikan bahwa seluruh penduduk telah didaftarkan sebagai peserta JKN,” tutup Ghufron. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pj. Bupati Bangkep Ihsan Basir Terima Penghargaan Universal Health Coverage

Jakarta Selatan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Indonesia, Selasa, (14/3/2023).

Penyelenggara kegiatan yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan serta turut dihadiri Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial, Kepala Bappenas RI, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, peserta sebanyak 22 orang dari Provinsi (Gubernur) dan Bupati/Walikota/Sekda berjumlah 334 orang.

Dalam laporan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc.,Ph.D,AAK menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN) oleh BPJS Kesehatan hampir memasuki usia 1 (satu) dekade.

“Kami bersyukur karena program JKN yang diamanatkan kepada BPJS Kesehatan menjadi salah satu program strategis yang mendukung Visi dan Misi Presiden tahun 2020-2024, yakni meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dalam hal ini perlindungan sosial di bidang kesehatan,” ucapnya.

Penyelenggaraan Program JKN juga mendukung target RPJMN tahun 2020-2024 yaitu target 98% penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan sosial atau Universal Health Coverage (UHC).

Menurutnya, tercapainya predikat UHC harus memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial pada saat mengakses layanan kesehatan.

“Ucapan terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada jajaran Pemerintah Daerah yang sampai dengan 1 Maret 2023, sebanyak 22 Provinsi dan 334 Kab/Kota di Indonesia telah melakukan berbagai upaya optimal sehingga lebih dari 95% penduduknya telah terjamin pembiayaan kesehatan melalui skema Program JKN,” terangnya.

Lanjutnya, “Kami berharap Pemerintah Daerah yang telah mencapai Predikat UHC dapat terus mempertahankan predikat UHC yang diraih, memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat, serta bersama-sama memastikan peningkatan mutu layanan di Fasilitas Kesehatan yang melayani peserta JKN sehingga perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk dapat terlaksana dengan baik.”

Selain itu, sambutan Kemenko PMK RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P menyampaikan UHC diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga Indonesia khususnya di bidang kesehatan dan seluruh penduduk Indonesia sesuai amanat RPJMN, ditargetkan harus terlindungi oleh jaminan kesehatan pada tahun 2024.

Menurutnya, Jaminan sosial kesehatan kedepannya tidak hanya fokus pada upaya rehabilitatif, tetapi juga mengupayakan upaya preventif.

“Program JKN telah menyelamatkan 7 juta masyarakat Indonesia pada tahun 2018, 8,1 juta pada 2019, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun ini. Bantuan JKN dalam upaya menghadapi stunting dalam 5 tahun terakhir, mencapai angka 3,6 triliun, dan akan dilakukan gerakan penyisiran diseluruh daerah di Indonesia, sebagai upaya memastikan perlindungan Kesehatan telah menyeluruh secara nasional tanpa terkecuali,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah mendukung penuh Program JKN yang juga merupakan Program Prioritas Negara.

“Pemerintah Daerah harus berperan lebih aktif untuk mendaftarkan masyarakat rentan, khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat miskin, Pemerintah daerah harus fokus meningkatkan pelayanan kesehatan terutama SDM, untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih efektif dan menyeluruh kepada masyarakat Indonesia,” terangnya.

Selain itu, menurutnya, BPJS diharapkan juga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan agar lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Indonesia dan diharapkan setiap lini masyarakat Indonesia merasakan manfaat jaminan kesehatan nasional yang merupakan hak yang dilindungi oleh UUD sebagai warna negara Indonesia. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by