Salakan, BanggaiKep.go.id – Satuan Tugas (Satgas) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Prokes) Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep) gelar operasi yustisi penindakan hukum prokes sesuai Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kegiatan dilaksanakan di jalan perempatan lampu merah dan pertigaan All Swalayan Kota Salakan Kab. BanggaiKep, Senin, (9/11/2020).

Terdapat pelanggar di lokasi perempatan lampu merah, untuk laki-laki berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang, sedangkan untuk perempuan berjumlah 8 (delapan) orang.

Sementara itu, di lokasi depan All Swalayan, untuk laki-laki berjumlah 26 (dua puluh enam) orang dan perempuan 4 (empat) orang.

Sehingga total jumlah pelanggar 66 (enam puluh enam) orang dan sanksi yang diberikan berupa teguran secara lisan/tulisan, dapat disimpulkan bahwa pelanggar penegakan hukum protokol kesehatan mengalami peningkatan, masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker saat berada di luar rumah.

Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan oleh Satgas yang terdiri dari unsur TNI, POLRI, Satuan Pol-PP, Dinkes, BPBD, Dishub dan Bagian Hukum Setda.

Selama dua bulan Satgas melakukan penindakan Hukum Protokol Kesehatan dan masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dan mengabaikan perbup.

Sekdis Sat Pol-PP Elisabeth Langitan, SH saat diwawancarai mengatakan bahwa, “Kita sekarang makin pertegas penerapan protokol kesehatan karena situasi saat ini yang terpapar cukup banyak yang memperhatinkan kita.”

“Sebagai gugus tugas Covid-19 Kabupaten, diberi tanggung jawab yang maksimal khususnya di dalam penindakan memberikan sanksi sosial seperti menyapu, untuk anak-anak hafal Pancasila, push up, serta menyanyi, kedepan akan diberikan sanksi administrasi,” ucap Sekdis menambahkan. (RoyKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Assalamualaikum dan selamat sore, Bapak/Ibu yang kami hormati.

Kembali kami laporkan situasi Covid-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan update, 10 November 2020 jam 12.00 wita, sbb :

1. Pada hari ini tidak ada tambahan orang dengan kriteria terkonfirmasi positif, suspek dan probable yang dilaporkan.

2. Pelaku perjalanan yang telah selesai Masa Pemantauan sebanyak 41.884 orang.

3. Mengamati dan menganalisa perkembangan situasi Covid-19 secara Nasional, Provinsi dan terkhusus daerah Kab. Banggai Kepulauan maka Pemerintah Daerah mengharapkan agar setiap masyarakat dapat menjalankan protokol kesehatan di setiap aktifitasnya sesuai dengan anjuran Pemerintah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dimana setiap orang wajib melaksanakan 4 M yakni Memakai masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan.

4. Perlu disadari bahwa dimana dan kapan saja resiko penularan bisa saja terjadi untuk itu kita semua perlu berhati-hati, jangan panik, patuhi anjuran Pemerintah, semoga Tuhan senantiasa merahmati setiap upaya dan langkah kita untuk bisa keluar dari pandemi ini.amin🙏
“Bangkep Bersatu lawan covid-19”

Juru Bicara Arabia Tamrin, SKM. (ElsiKominfo)

Tataba, BanggaiKep.go.id – Tindakan pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terus dilaksanakan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Covid-19 Kecamatan Buko baik Satgas Scene di Pelabuhan maupun Satgas Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Prokes) sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep).

Satgas Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Kec. Buko menggelar Operasi Yustisi di ruas jalan Trans Peling di Desa Malanggong Kecamatan Buko Kab. BanggaiKep, Selasa, (10/11/2020).

Koordinator Satgas Penegakan Hukum Prokes Laskar Tolobi, S.Sos menjelaskan operasi yustisi ini merupakan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Satgas Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan pada umumnya dan terlebih khusus di Kecamatan Buko.

Operasi Yustisi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan melibatkan anggota Satgas Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang terdiri dari lintas sektor yakni Kantor Camat Buko, Anggota Polsek Buko, Anggota Koramil 1308-13 Buko, Anggota Pol-PP serta dari unsur Tenaga Kesehatan Puskesmas Tataba. (AmosKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (BanggaiKep) Rusli Moidady, ST.,MT membuka secara resmi kegiatan Penyerahan Dokumen Administrasi Kependudukan (KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) sekaligus menyerahkan secara langsung Dokumen Administrasi Kependudukan tersebut kepada para Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin, (09/11/2020).

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati BanggaiKep dan dihadiri Plt. Kepala Dinas Discapil Harli A. Masenge, S.Pd.,M.SI, Ketua KPU Tamin S.pd., M.SI, Ketua Bawaslu Muslim Abd. Muin B, S.Kom., M.M serta para Camat se-Kabupaten BanggaiKep.

Dalam sambutan Bupati BanggaiKep yang dibacakan oleh Sekda Rusli Moidady mengatakan bahwa, “Selaku Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sudah melakukan terobosan baru dengan melakukan pelayanan keliling di 12 kecamatan se-kabupaten Banggai Kepulauan.”

Menurut Sekda, Kegiatan yang dilaksanakan saat ini tentunya sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri RI nomor 470/2807/Sc perihal percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan.

“Saya menghimbau kepada para camat agar terus mengkoordinir seluruh masyarakatnya yang ada di wilayah masing-masing agar bisa memiliki kartu identitas diri seperti kartu KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran,” ucap Sekda.

“Saya juga menitip pesan bahwa dokumen yang telah diberikan di harapkan dapat di jaga dan disimpan dengan baik,” harap Sekda.

Selanjutnya Rusli juga memaparkan, “Dalam pengurusan KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran jika terdapat pungutan biaya administrasi kependudukan para camat selaku kepala wilayah di kecamatan agar dapat melaporkan kepada kepala Dinas atau kepada saya agar segera di tindak lanjuti,” tegas Sekda. (DeckyKominfo)