Archive for category: BERITA

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Rusli Moidady hadiri Rapat Paripurna dengan Agenda Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Penyampaian Keterangan Bupati Atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025, Rabu (08/07/2025).

Kegiatan bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan di Hadiri Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pj. Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD Lingkup Pemda serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan mengatakan Sidang Paripurna pada hari Ini memiliki makna penting dan sangat strategis bagi kesinambungan Pembangunan Daerah Banggai Kepulauan yang kita cintai. Sesuai dengan amanat konstitusi, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, mengisyaratkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD disertai dengan dokumen pendukungnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama merupakan wujud dari pengelolaan keuangan, yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat Banggai Kepulauan.

Berbagai pendapat, masukan dan arahan dari ketua dan anggota pansus terhadap materi rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 pada saat pembahasan dan penelitian ditingkat pansus maupun pandangan fraksi-fraksi dewan akan menjadi perhatian dalam penyempurnaan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan didalam evaluasi pelaksanaan APBD di masa yang akan datang.

“Syukur alhamdulillah pada hari ini, setelah mendengarkan laporan pansus atas hasil pembahasan dan penelitian serta penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPBD terhadap rancangan perda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, telah dinyatakan di terima dan di setujui untuk segera di sampaikan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk di evaluasi sebelum di tetapkan menjadi peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan,” ucap Bupati.

Lanjutnya, “Bagi kami hal tersebut di atas merupakan sebuah manifestasi dari rasa tanggung jawab kita kepada masyarakat kabupaten banggai kepulauan dalam hal transparansi pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, serta merupakan cerminan pelaksanaan fungsi kesetaraan dan kemitraan antara dprd dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan demi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Banggai Kepulauan.”

Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya pada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat yang telah sepenuh hati bekerja dalam pembahasan dan penelitian rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim pengolah data pertanggung jawaban apbd 2024 dan kepala dinas / badan / satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang secara aktif mengikuti pembahasan dan penelitian rancangan perda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2024,” ujar Rusli.

Pada kesempatan ini, Bupati juga menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 kabupaten banggai kepulauan. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa, perubahan kebijakan umum apbd dan perubahan PPAS dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan perubahan penggunaan pembiayaan Daerah.

Perubahan kebijakan umum APBD disusun berdasarkan perubahan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Banggai Kepulauan nomor 18 tahun 2025 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten banggai kepulauan tahun 2025. dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD, yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan perubahan kebijakan umum APBD dilakukan dengan memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke-dalam rancangan perubahan kua disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi yang ditetapkan sebelumnya. rancangan perubahan kua tersebut disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk dibahas dan di sepakati bersama, serta dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA. Perubahan kebijakan umum APBD merupakan dasar penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten banggai kepulauan adalah sebagai berikut :
1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
proyeksi perubahan pendapatan daerah kabupaten banggai kepulauan pada tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Tersebut Di Pengaruhi Oleh :

Penyesuaian terhadap asumsi pendapatan daerah sebagaimana telah di tampung dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2024 tentang APBD tahun anggaran 2025 dan peraturan Bupati Banggai Kepulauan nomor 46 tahun 2024 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 serta peraturan bupati banggai kepulauan nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati nomor 46 tahun 2024 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 :

♦ Pendapatan transfer pemerintah pusat berdasarkan :

Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
Kmk nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi / kabupaten / kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ; dan Pmk nomor 102 tahun 2024 tentang perubahan atas pmk nomor 110 tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang di tentukan pengunaannya.

2. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah
Perubahan Belanja Daerah Adalah Sebagai Berikut Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.

Kebijakan perubahan belanja daerah tersebut dipengaruhi oleh:
Menampung kembali kebijakan belanja yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2024 tentang apbd tahun anggaran 2025 dan peraturan bupati banggai kepulauan nomor 46 tahun 2024 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 ; dan
menampung kembali kebijakan belanja yang telah ditetapkan dalam perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD, sebagai berikut :

♦ Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Apbd Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
♦ Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
♦ Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Apbd Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 ; Dan
♦ Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

3. Perubahan Pembiayaan Daerah:
Penerimaan pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami perubahan pada rancangan perubahan kebijakan umum APBD Sebesar Rp. 45.794.686.347,35 (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Koma Tiga Lima.) dan tidak mengalami perubahan dari target pada APBD Induk.

Rencana pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun 2025 yang dialokasikan Sebesar Rp. 3.360.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) masih sama dengan target awal pada apbd induk tahun anggaran 2025 yang direncanakan penggunaannya pada penyertaan modal (Investasi) Daerah Kepada Pt. Bank Sulawesi Tengah Sebesar Rp. 2.360.000.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) Dan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakili Bupati Banggai Kepulauan, Pj Sekretaris Daerah Suripto Nurdin hadiri acara malam ramah tamah bersama komandan angkatan laut Palu di Banggai Kepulauan, Jumat (4/7/2025).

Sambutan Bupati yang di bacakan oleh Pj Sekda mengatakan “Saya atas nama pribadi, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat banggai kepulauan mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja yang telah dilakukan di wilayah kami. Kunjungan ini tentu menjadi kehormatan bagi kami sekaligus menambah semangat dan motivasi untuk terus membangun daerah ini khususnya dalam aspek pertahanan, kemaritiman, dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” ucapnya.

Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai wilayah kepulauan dengan potensi laut yang sangat besar, tentu tidak lepas dari tantangan pengawasan dan keamanan laut. Oleh karena itu Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut sangat diharapkan dalam menjaga kedaulatan maritim dan mendukung program pembangunan berbasis Kelautan.

“Kami juga menyampaikan apresiasi atas peran aktif seluruh jajaran TNI Angkatan Laut Palu, khususnya dalam mendukung kegiatan sosial, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Sekda.

Selanjut, Komandan Lanal Palu Kolonel Laut (P) Martinus, Sir dalam sambutannya mengatakan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Bapak Bupati Banggai Kepulauan beserta jajaran, kepada segenap stakeholder serta masyarakat banggai kepulauan atas sambutan yang sangat hangat dan penuh kekeluargaan ini.

“Kami sampaikan bahwa, TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia, memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia, yang juga tertuang dalam Asta Cita Presiden RI Nomor 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, serta tugas pokok TNI Angkatan Laut, yang salah satunya pemberdayaan wilayah pertahanan matra laut,” jelasnya.

“Kami juga percaya bahwa tugas kami tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan keamanan saja, tetapi juga bersinergi dengan pemerintah daerah serta ikut andil berkarya dalam aspek kemanusiaan dan berbagai aspek lainnya yang tidak dapat dilepaskan dari bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.

“Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sedang dalamnya kepada Bapak Bupati Banggai Kepulauan beserta seluruh jajaran, kepada semua stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat, toko adat serta seluruh masyarakat bangkai kepulauan atas dukungan dan komitmennya sehingga rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sesuai rencana dalam suasana yang begitu akrab dan penuh kekeluargaan,” tutupnya.

Turut hadir Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan Arkam Supu, S. Th. I, Asisten II Setda Banggai Kepulauan Edison Moligai, S. Sos. M. A. P, Personil Pangkalan TNI AL Palu, Dan Pos TNI AL Luwuk, Dan Pos TNI AL Donggala, Kapolres Bangkep di wakili oleh Kabag Ops Polres Bangkep Kompol Maikun, SH. MH, Danramil Tinangkung, Pelda Rahmat, RL,Kanan Keuangan Stevan Moidady, SE. ME, Ketua MUI Kab. Banggai Kepulauan Suardi Esa, SE, Kadis Keperindagkop Dra. Jeane Rorimpandey, Ustadz Anwar Lamiju, Tokoh masyarakat Asmadi Bidal. (Roy-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Mewakili Bupati Banggai Kepulauan Staf ahli kemasyarakatan dan sumber daya manusia Rahmat Labou, S.STP membuka secara resmi Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Tahun 2025 bertempat di cafe Teman Kopi Salakan, Jumat (03/07/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan dan di hadiri perwakilan Kepala Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah selaku narasumber, Sekertaris DPRD , Kadis P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan, Para Kepala Perangkat Daerah Terkait, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Camat Tinangkung Dan Kepala Desa Serta Lurah Kecamatan Tinangkung, Para Ketua–Ketua Lembaga Perwakilan Perempuan Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Knpi Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan, Para Praktisi Hukum Dan Lsm Merah Putih Serta Rekan-Rekan Media Massa.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Rahmat Labour mengatakan pengintegrasian isu Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak Dalam Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Sangat penting untuk dilakukan secara bersama-sama, antar organisasi perangkat Daerah dan lembaga masyarakat.

Tantangan kesetaraan gender dan perlindungan anak masih menjadi isu yang kompleks diberbagai Daerah. “Perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mendorong perubahan kebijakan yang memastikan kesamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial,” ucapnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang responsif gender, serta sistem perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak, sebagai generasi penerus Bangsa.

“Kita memahami bahwa perempuan dan anak masih sering menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidak adilan,” ujar Rahmat.

Oleh karena itu, kegiatan advokasi seperti ini menjadi penting dalam membangun pemahaman bersama, menyamakan persepsi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada mereka.

“Saya berharap melalui kegiatan ini, kita dapat meningkatkan kapasitas dan komitmen para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang adil gender dan ramah anak, menguatkan sistem pendampingan bagi korban kekerasan, mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan, serta mewujudkan lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. “Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap ikhtiar kita dalam membangun daerah yang adil, sejahtera, dan berada,” tutupnya. (Decky-KOMDIGI).

Salakan, BanggaiKep.go.id – Konferensi Kabupaten (KONKAB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banggai Kepulauan Masa Bakti VI Periode 2025-2030 secara resmi dibuka hari ini di Aula Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan. Acara ini mengusung tema “Penguatan Nilai-Nilai Keorganisasian, Memupuk Solidaritas dan Soliditas PGRI dalam Mengawal Mutu Pendidikan Menuju Indonesia Emas”, Rabu (2/7/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Banggai Kepulauan, Suripto Nurdin, S. Sos, yang mewakili Bupati Banggai Kepulauan, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah Syamzaini, S. Pd. M. Si, Asisten I Setda Banggai Kepulauan Iswan Saleh, S. Sos, Dosen Universitas Tadulako Dr. Idrus Arore, S. Pd. M. Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Ikhsan Nursin, S. Pd, Ketua PGRI Kabupaten Banggai Kepulauan Irwan R. Bidul, S. Pd, Kepala Bagian Rencana dan Operasi Polres Banggai Kepulauan AKP Jolly R. Lengkong, serta anggota PGRI se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

Rangkaian acara dimulai pukul 09.20 WITA dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PGRI, dan Himne Guru.

Ketua PGRI Kabupaten, Irwan R. Bidul, menyampaikan laporan dan beberapa hal penting, termasuk permohonan percepatan realisasi gaji guru yang tertunda dan pelantikan pejabat pengawas serta kepala sekolah yang masih kosong.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H. Ikhsan Nursin, memberikan sambutan yang mengapresiasi kerja sama dengan PGRI dan mengajak seluruh pihak untuk terus membangun pendidikan di daerah dengan semangat kebersamaan.

Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah, Syamzaini, menegaskan bahwa seluruh guru dan tenaga kependidikan di wilayah Banggai Kepulauan adalah anggota PGRI tanpa memandang status kepegawaian, serta menekankan pentingnya konsolidasi organisasi dan sinergi dengan pemerintah.

Penjabat Sekda Banggai Kepulauan, Suripto Nurdin, mewakili Bupati menyampaikan apresiasi kepada PGRI sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa. Ia menegaskan konferensi ini menjadi momentum penting untuk evaluasi dan penyusunan strategi menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks.

Acara berlangsung lancar dan aman hingga pukul 11.10 WITA. Konferensi ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas guru dan meningkatkan mutu pendidikan di Banggai Kepulauan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Roy-KOMDIGI)