Muskerkab PMI 2025: Bupati Bangkep Minta Layanan Kemanusiaan Lebih Efektif dan Menjangkau Pelosok

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menegaskan komitmennya memperkuat layanan kemanusiaan di daerah Kepulauan, saat Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO, membuka secara resmi Musyawarah Kerja Kabupaten (Muskerkab) PMI Banggai Kepulauan Tahun 2025, Selasa (2/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus PMI, kepala perangkat daerah, organisasi profesi, serta relawan dari seluruh kecamatan.

Dalam sambutannya, Rusli menilai peran PMI kian strategis dalam menghadapi tantangan kemanusiaan yang kompleks, terutama di wilayah kepulauan yang terpencar dan memiliki tingkat kerentanan tinggi. Ia menekankan pentingnya penguatan sistem kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas relawan, dan konsolidasi lintas lembaga.

“PMI telah menunjukkan kiprah nyata, terutama dalam respons cepat bencana, pelayanan darah, dan pembinaan relawan. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi seluruh pengurus dan relawan,” ujar Rusli.

Muskerkab 2025 disebut sebagai momentum untuk mengevaluasi program, memperkuat tata kelola, serta menyusun langkah kerja yang lebih terukur. Bupati mendorong agar PMI memperluas jejaring dengan sekolah, organisasi pemuda, lembaga profesi, hingga dunia usaha demi meningkatkan jangkauan layanan kemanusiaan.

“Kami berharap Muskerkab ini menghasilkan langkah konkret memperkuat layanan PMI hingga ke desa-desa. Profesionalisme dan efektivitas menjadi keharusan dalam mandat kemanusiaan,” tegasnya.

Rusli juga memastikan pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi melalui regulasi, fasilitasi, serta integrasi program lintas sektor. Menurutnya, kerja kemanusiaan adalah kolaborasi panjang yang tidak bisa berdiri pada satu lembaga saja.

Ketua PMI Banggai Kepulauan, dr. Abdi Gunawan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kekompakan relawan dan unsur pemerintah yang selama ini terlibat dalam berbagai penanganan kedaruratan di daerah.

“Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat, orang-orang yang selalu siap membantu,” katanya.

Abdi menyoroti budaya koordinasi cepat lintas lembaga TNI, Polri, BPBD, Damkar, Satpol PP, hingga tenaga kesehatan yang telah mengakar sejak masa pandemi Covid-19. Setiap ada kejadian darurat, seluruh unsur langsung bergerak tanpa menunggu instruksi formal.

Kondisi serupa terlihat saat penanganan krisis air bersih dan kebakaran. Mobil tangki PMI, bantuan dari PMI Provinsi, bahkan menjadi salah satu armada pendukung utama Damkar dalam sejumlah kejadian.

Di bidang pelayanan darah, Abdi menyebut PMI Banggai Kepulauan menunjukkan perkembangan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Masyarakat kini tidak lagi harus menyeberang ke Luwuk untuk memperoleh darah, sehingga banyak kasus kedaruratan dapat ditangani lebih cepat.

Beberapa pejabat daerah disebut menjadi pelopor donor darah rutin, termasuk Kepala Bappeda, pejabat keuangan daerah, hingga Ibu Bupati. “Mereka menunjukkan bahwa donor darah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga menyehatkan diri sendiri,” ujarnya.

Abdi berharap budaya donor darah dapat tumbuh kuat seperti di Solo dan Yogyakarta, di mana masyarakat menjadikannya kebiasaan bulanan.

Ketua PMI juga menyoroti pentingnya memperkuat Palang Merah Remaja (PMR) di tingkat SD, SMP, dan SMA. Selama ini PMR menjadi motor penggalangan donasi ketika terjadi bencana di luar daerah.

“Anak-anak kita berdiri di jalan, berpanas-panas, bergerak otomatis saat ada musibah. Ini melatih jiwa kemanusiaan sejak dini,” kata Abdi.

Ia menyebut PMR sebagai ruang pembelajaran organisasi yang kelak dapat melahirkan pemimpin daerah yang memiliki kepekaan kemanusiaan.

Menutup sambutannya, Abdi menegaskan bahwa PMI tidak hanya bergantung pada semangat kerelawanan, tetapi juga membutuhkan kemampuan teknis. Tahun 2025, PMI Banggai Kepulauan akan memprioritaskan peningkatan kapasitas relawan, pemantapan organisasi, dan perbaikan sistem dokumentasi respons kebencanaan.

“Relawan bukan sekadar orang yang hadir saat dipanggil. Mereka harus terlatih, terkoordinasi, dan memahami standar kepalangmerahan,” tegasnya.

Muskerkab PMI 2025 diharapkan menjadi tonggak penyusunan agenda kemanusiaan yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat kepulauan dari penanggulangan bencana, pelayanan darah, hingga pembinaan relawan muda. (Roy-KOMDIGI)