Pos

Salakan BanggaiKep.go.id – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menggelar sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tahun 2024 untuk perangkat daerah yang dilaksanakan selama lima hari bertempat di ruang rapat Bidang IKP kantor Diskominfo, Selasa (8/10/2024).

Sosialisasi ini ditujukan untuk admin perangkat daerah, pranata humas dan operator agar mereka dapat memberikan layanan informasi kepada masyarakat, baik itu bersifat permintaan informasi, pengaduan dan aspirasi maupun menyampaikan informasi yang telah tersedia setiap saat, berkala atau yang bersifat serta merta. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi melalui layanan yang telah disiapkan oleh pemerintah dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan/tanpa biaya dan cara sederhana.

Disisi lain publik dapat menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak terbelit karena dilayani lewat layanan yang telah disiapkan tersebut yakni melalui website PPID Banggai Kepulauan pada link  http://ppid.banggaikep.go.id dan website lapor.go.id maupun aplikasi lapor.go.id yang tersedia di playstore.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pengelola SP4N di perangkat daerah bertugas menyiapkan informasi yang dipublikasikan, baik informasi yang tersedia setiap saat, berkala, serta merta, informasi yang dikecualikan dan memberikan informasi atas pengaduan yang disampaikan, memberikan wadah atas aspirasi  yang diterima.

Adapun manfaat pelaksanaan kegiatan sosialisasi SP4N-Lapor yaitu Meningkatkan kepercayaan, Peningkatan kualitas pelayanan, Transfaransi dan akuntabilitas, Identifikasi kebutuhan masyarakat dan Meningkatkan efesiensi. Sedangkan PPID manfaatnya ialah Menjamin ketersediaan informasi pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Pemohon informasi dapat mendapatkan informasi dengan cepat.

Melalui kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan pengetahuan sumber daya manusia khususnya dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan informasi publik demi terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Permasalah listrik menjadi hal yang paling riskan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang hingga saat ini belum menghasilkan solusi konkret dalam penanganannya.

Keluhan terhadap seringnya pemadaman listrik terus disuarakan oleh masyarakat Banggai Kepulauan dari berbagai wilayah di daerah tersebut.

Sehingganya, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan meminta penjelasan dari PLN Unit Salakan mengenai sering terjadi pemadaman PLN di wilayah Banggai Kepulauan melalui pertemuan bersama di ruang rapat wakil Bupati, Jumat (18/10/2024)

Dalam hal itu Kepala PLN Unit Salakan Melki mengatakan “Kebutuhan daya untuk PLN 5.600, daya penuh 5.300 ke pada posisi normal, sedangkan kebutuhan daya sekarang 4.900 devisit 400/kWh,  kami juga ada pengerukan untuk tempat dua unit mesin yang akan datang dan membantu di wilayah Salakan,” ucap Melki.

Melki menambahkan target penyelesaian terkait pemadaman listrik oleh PLN akan kembali normal di akhir bulan Oktober tahun 2024.

“Target kami di bulan ini bulan Oktober di tanggal 29 saat di lapangan tidak ada kendala akan kembali normal,” pungkasnya.

Pihakn PLN Unit Salakan akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat Banggai Kepulauan, progres perbaikan terus dilakukan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Pj. Sekda, Asisten Setda, Anggota PLN Unit Salakan, serta undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Ihsan Basir hadiri Rapat Paripurna DPRD, dengan agenda Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Yaitu “Mengoptimalkan Pelayanan Publik, Pengembangan SDM dan Infrastruktur yang Mendukung Daya Saing Daerah”, Jumat (18/10/2024).

Kegiatan bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Bangkep dan di hadiri Ketua DPRD Sementara, Wakil Ketua DPRD Sementara, Kepala OPD Lingkup Pemda serta undangan lainnya.

Dalam sambutanya Bupati mengatakan pada Rancangan APBD tahun anggaran 2025 prioritas pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan di tujukan untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional serta sejalan dengan tema dan agenda prioritas pembangunan sulawesi tengah tahun 2025.

Pada rancangan APBD tahun anggaran 2025 konsistensi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu di jaga agar tetap berjalan sesuai peruntukannya yang tentunya harus di selaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi.

Bupati menjelaskan rancangan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan masih mengacu pada rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pembangunan Daerah (RKPD).

“Saya menyampaikan secara garis besar ringkasan APBD tahun anggaran 2025 yang sudah merujuk pada sistematika dan struktur yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah,” terangnya. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Ihsan Basir buka secara resmi kegiatan makan sayur dan buah yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (17/10/2024).

Dalam sambutannya Ihsan Basir mengatakan Kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi sayur dan buah dalam pola hidup yang sehat di tengah gaya hidup modern yang cenderung mengedepankan makanan cepat saji, kita perlu mengingatkan kembali betapa pentingnya nutrisi yang seimbang bagi kesehatan kita.

“Salah satu yang menarik menurut saya adalah menggunakan makanan pokok ubi banggai untuk jadi biskuit bahkan saya lagi berpikir soal bagaimana kita punya ubi banggai atau yang lain bisa kita kerja sama dengan beberapa perusahaan untuk melakukan temuan-temuan yang membuat kesehatan kita, dan kita harus bangga dengan makanan pokok kita sendiri,” ucap Bupati.

Seperti diketahui, sayur dan buah kaya akan vitamin, mineral dan serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dengan mengkonsumsi sayur dan buah secara rutin kita dapat mencegah berbagai macam penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Saya juga mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Mari kita jadikan momentum ini untuk berkomitmen dalam menerapkan pola makan sehat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat sekitar,” jelas Ihsan.

Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jibran Malotes mengatakan, pemerintah sangat mendukung gerakan makan sayur dan buah ini melalui berbagai program dan kebijakan gerakan pangan pemanfaatan lahan dengan memanfaatkan fungsi pekarangan selalu tersedia bila dibutuhkan.

Selain itu tersedianya sayuran dan buah-buahan di pekarangan dapat membiasakan masyarakat mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman bertanam sayur di pekarangan bukan hanya sebatas gaya hidup sehat namun dapat mendukung ketahanan pangan keluarga.

“Kami mengajak kita sekalian untuk menjadikan konsumsi buah dan sayur sebagai bagian dari gaya hidup sehat makan sayur dan buah wajib dalam satu hari namun untuk porsinya menyesuaikan dengan kondisi masing-masing,” terangnya.

Kegiatan bertempat di Taman Kota Salakan dihadiri Perwakilan Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan, Para Kepala Sekolah di wilayah kerja Kecamatan Tinangkung, serta undangan lainnya. ( Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Ihsan Basir secara resmi membuka kegiatan pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka pencegahan perkawinan anak, Rabu (16/10/2024).

Dalam sambutannya Bupati mengatakan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memastikan bahwa setiap anak tanpa terkecuali mendapat kesempatan untuk berkembang dengan baik.

“Kita memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan dukung mereka untuk mengejar pendidikan dan mencapai potensi penuh mereka,” ucapnya.

“Saya mengajak stakeholder untuk berkolaborasi dalam upaya ini, Mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan anak dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak kampanye kampanye pendidikan, penyuluhan dan penguatan kapasitas bagi orang tua dan tokoh masyarakat harus menjadi bagian integral dari strategi kita,” terang Ihsan.

Bupati juga menekankan pentingnya data dan penelitian untuk memahami faktor pemicu perkawinan anak di Banggai Kepulauan.

“Saya juga ingin menekankan pentingnya data dan penelitian dalam merumuskan kebijakan yang tepat kita perlu memahami lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memicu perkawinan anak di daerah kita, agar program yang kita jalankan dapat tepat sasaran dan efektif,” tambahnya.

Bupati juga berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk berbagi informasi dan praktik baik dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

“Saya percaya bahwa pertemuan ini akan menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang konkret. Mari kita semua berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut agar dapat mencapai hasil yang nyata dan berkelanjutan dengan dukungan dan kerjasama kita semua kita bisa mengurangi angka perkawinan anak dan menciptakan masa depan yang lebih baik lagi bagi anak-anak kita,” ungkapnya.

Kegiatan bertempat di cafe teman kopi dihadiri oleh Ketua TP PKK Banggai Kepulauan, Kadis DP3AP2KB, Perwira Penghubung 1308/LB, Sekretaris Dinas Kesehatan, Pj. Kepala Desa Baka, Pj Kepala Desa Bongganan serta undangan lainnya. (IKP-KOMINFO)

Depok, BanggaiKep.go.id – Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir hadiri Launching Tim Tanggap Insiden Siber TTIS/CSIRT secara bersama sektor pemerintahan dan pembangunan manusia tahap 4 Tahun 2024 bertempat di Aula BSSN Bojongsari Depok, Kamis (10/10/2024).

Dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang turut hadir dalam kegiatan launching tersebut yakni Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Poso yang dihadiri Inspektur Inspektorat Sukimin, SH.,M.Si.

Dalam sambutan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Dr. Sulistio mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan buah dari kerja keras Tim Tanggap Insiden Siber yang akan terbentuk dari daerah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah diikuti.

Tujuannya yaitu peningkatan kesadaran keamanan informasi dalam penanggulangan insiden bagi setiap sektor, memperluas wawasan menghadapi insiden.

Bentuk kegiatan launching TTIS ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendeklarasikan Tim Tanggap Insiden Siber serta mensosialisasikan tugas dan kewenangan dalam rangka menjaga ruang siber di sektor pemerintahan dan pembangunan manusia.

Sulistio juga menyampaikan hingga saat ini TTIS yang telah terintegrasi sebanyak 320 tim yang terdiri dari 98 tim tanggap insiden pemerintah pusat, 34 tim tanggap insiden pemerintah provinsi , 157 tim tanggap insiden pemerintah kabupaten/kota dan 31 tim tanggap insiden di sektor pembangunan manusia.

Selanjutnya, sambutan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian memaparkan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) yang bertujuan mewujudkan keamanan siber, melindungi ekosistem perekonomian digital nasional, meningkatkan kekuatan dan kapabilitas keamanan siber yang handal dan berdaya tangkal serta mengutamakan kepentingan nasional dan mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka, aman, stabil dan bertanggung jawab.

Dilaksanakan secara semesta dengan melibatkan para pemangku kepentingan yakni, penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi dan komunitas.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan bangsa dan negara khususnya di keamanan ruang Siber Nasional. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Rahmad Labou menghadiri dan memberikan arahan pada kegiatan Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Daerah/Kecamatan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2024-2029, Senin (7/10/2024).

Kegiatan mengusung tema “Membentuk Sinergi dan Kolaborasi Antara BPD dan Pemerintah Desa Dalam Mengawal Pembangunan Desa Menuju Good Government Desa” bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Banggai Kepulauan dan di hadiri Ketua Umum PABPDSI Prov. Sulteng, Ketua DPRD Sementara, Kajari Banggai Laut, Kadis DPMD, Anggota BPD Se- Kabupaten Bangkep serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Ketua Umum PABPDSI Pusat H. Fery Radiansyah bersyukur karena semua BPD telah di akui oleh semua lembaga amanat UU setara dengan Kepala Desa, dan ia juga bersyukur karena anggota BPD telah di perpanjang.

Dirinya berpesan kepada semua anggota BPD harus mempunyai tugas yang jelas, PABPDSI ini juga sudah menjadi organisasi terbesar di Indonesia di bandingkan organisasi Desa lainnya.

“Saya juga berpesan agar Pengurus Daerah/Kecamatan yang telah di lantik dapat menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Rahmat Labou mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap panitia yang menjadi pelaksana kegiatan ini.

Kegiatan ini bukan hanya seremonial, ini adalah langkah awal yang sangat krusial dalam membangun sinergi antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat.

“Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tantangan yang dihadapi desa-desa kita saat ini semakin beragam, kami dari Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa,” katanya.

“Mari kita gunakan kesempatan ini untuk saling mendukung dan memperkuat peran masing-masing, semoga pelantikan ini membawa berkah dan semangat baru bagi kita semua,” harap Rahmat. (Decky-KOMINFO)

Malang, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,L.LM menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya Malang, Jumat (4/10/2024).

FGD yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya Guest House Malang bertujuan memperkuat kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi khususnya Universitas Brawijaya dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan di Banggai Kepulauan.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Diskusi yang membahas rencana-rencana strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Laboratorium Governance Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Prof. Mujibar Rahman Khairul Muluk, S.Sos.,M.Si beserta para tenaga ahli Universitas Brawijaya.

Diskusi ini dinilai sangat penting karena menghadirkan kontribusi nyata dalam bentuk sharing pengetahuan dan keahlian untuk pengembangan daerah Banggai Kepulauan.

Dengan adanya FGD ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah Daerah dan akademisi dapat terus berlanjut, memberikan solusi inovatif, dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah yang lebih baik. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kunjungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk Hasfar M, SE.,MM ke lokasi pembangunan pelabuhan laut di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan, Jumat (4/10/2024).

Dalam wawancara bersama Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan Joko Prihantoro, S.STP.,M.Si mengatakan “Kunjungan Kepala UPP Luwuk dalam rangka untuk pembangunan pelabuhan salakan, dimana pelabuhan salakan ini sudah lama direncanakan, kami dari Dinas Perhubungan sudah menyelesaikan segala macam bentuk dokumen yang dibutuhkan,” ucapnya.

Menurutnya, hari ini adalah bukti bahwa sanya pelabuhan salakan ini siap untuk dibangun. Ini menjadi awal dari meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kepala Kantor UPP Kelas II Luwuk menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Salakan Kab. Banggai Kepulauan yaitu untuk berkunjung ke lokasi rencana pembangunan pelabuhan laut salakan dan memastikan bahwa lokasi tersebut layak dan aman untuk dilanjutkan pembangunan sesuai

“Hari ini kami telah berkunjung ke lokasi rencana pembangunan pelabuhan laut salakan, alhamdulilah kami memastikan langsung bahwa lokasi yang saat ini sudah aman untuk dilanjutkan pembangunan, karena dari segi administrasi alhamdulilah sekarang sudah 90% dan anggaran pun sudah hampir ditetapkan karena sudah mulai beberapa tahap tinggal mengetuk palu,” kata Hasfar.

Ia juga memaparkan tahap pengerjaan pelabuhan diperkirakan akan memakan waktu selama satu tahun setengah dimulai pada bulan februari 2025 dan rampung pada bulan mei 2026.

“Insyaallah paling lambat kita akan mulai dari bulan dari februari 2025 tahap pertama dan tahap kedua 2026 selesai. Manfaatnya sebagai pelabuhan singgah kapal pelni, tilong kabila dan tol laut di november 2026 itu rencana, dan itu sesuai dengan perencanaan studi yang kita lakukan,” ungkapnya.

“Untuk kerampungan pembangunan diperlukan waktu satu tahun setengah, insyaallah rampung di mei 2026, kita bisa manfaatkan di november 2026 dengan masa pemeliharaan kurang lebih lima bulan,” tambah Hasfar.

Kepala UPP Luwuk juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan yang sudah berupaya menyiapkan lahan hibah untuk pembangunan pelabuhan laut ini.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan berharap dengan adanya pelabuhan salakan ini, ke depan akan memberikan nilai positif terutama dalam peningkatan pelayanan operasional pada Pelabuhan Salakan menjadi urat nadi atau ujung tombak perekonomian daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah melalui pelayanan transportasi laut yang aman, lancar, dan terjangkau oleh masyarakat luas. (IKP-KOMINFO)

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah menerima penghargaan dengan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (Baik) berdasarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024 di daerah tersebut.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas kepada Penjabat (Pj) Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

“Hari ini sebenarnya bagian dari cara agar Pemda mendorong kinerjanya lebih berdampak. Sehingga seluruh perencanaan anggarannya bukan ukurannya seberapa banyak anggaran yang mereka miliki, tapi seberapa besar dampak dari setiap penganggaran yang dibuat,” kata Anas usai acara.

Anas mengatakan kini ia tengah mendorong agar kinerja pemerintah pusat bisa sejalan dengan pemerintah daerah. Dia mengungkapkan saat ini KemenPAN-RB sedang menyelesaikan Perpres terkait dengan SAKP yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Menurutnya, hal itu dilakukan supaya indikator target pembangunan nasional dan presiden bisa tercapai.

“Karena perencanaan yang ada di pusat kadang tidak in line dengan di daerah. Karena pemerintahnya tadi, pilkadanya berbeda-beda. Sehingga tidak serentak, sehingga visi-misi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kadang tidak in line karena perbedaan waktu dan lain sebagainya,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa terdapat 7 kategori pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggarannya. Kategori tersebut adalah AA, A, BB, B, CC, C, dan D.

Pada tahun ini, ada 36 provinsi dan 506 kabupaten/kota yang dievaluasi oleh KemPAN-RB dari data tersebut, terdapat 34 provinsi atau 89,5 persen dan 433 kabupaten/kota atau 85,5 persen yang telah mengimplementasikan SAKIP dengan predikat minimal baik.

“Capaian tersebut melampaui capaian tahun sebelumnya, yakni hanya 385 kabupaten/kota atau 75,78 persen yang memiliki predikat SAKIP minimal baik,” jelas Erwan.

Erwan mengatakan terdapat kenaikan predikat pada sejumlah instansi pemerintah. Rinciannya yaitu terdapat 48 pemerintah daerah naik ke predikat B, 16 pemerintah daerah naik ke predikat BB, 2 pemerintah daerah naik ke predikat A, serta 2 pemerintah daerah naik ke predikat AA.

Selain itu, rata-rata nilai SAKIP pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 yaitu sebesar 64,23. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin dari tahun 2023. Sementara, rata-rata nilai SAKIP pemerintah provinsi pada tahun-tahun ini sebesar 70,75, yaitu mengalami sedikit penurunan 1,42 poin dari tahun 2023.

“Penurunan tersebut disebabkan karena adanya tambahan dua provinsi baru untuk dievaluasi SAKIP-nya dan secara kualitas kedua pemerintah tersebut masih jauh dari kriteria baik. Alhasil, nilai kedua pemerintah tersebut yang kemudian mempengaruhi rata-rata nilai sakip provinsi secara nasional,” jelas Erwin. (IKP-KOMINFO)