Pos

Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey Kunjungi Command Center Kabupaten Banggai

Luwuk, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banggai Kepulauan Ratnasari N. Turungku melakukan kunjungan kerja ke Banggai Command Center yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai, Rabu (17/9/2025).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala DKISP Banggai Lesmana Kulab, S.Kom dengan tujuan untuk melihat secara langsung pemanfaatan teknologi digital terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banggai.

Saat ini, Command Center telah dilengkapi dengan 320 kamera CCTV di 98 titik strategis serta terintegrasi dengan 35 perangkat daerah, guna memperkuat pelayanan publik berbasis digital.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Banggai Kepulauan mengapresiasi berbagai fitur unggulan yang dihadirkan oleh Banggai Command Center, di antaranya: Pemantauan real time melalui jaringan CCTV di titik strategis wilayah Kabupaten Banggai, Dashboard layanan publik yang mencakup pengelolaan pengaduan masyarakat, pemantauan program pembangunan, hingga isu sosial seperti penanganan stunting, Call Center 112 sebagai layanan darurat yang siap siaga 24 jam, Analisis media sosial untuk memantau opini publik dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan Integrasi data antar perangkat daerah guna mempercepat layanan serta meningkatkan efektivitas kebijakan.

Wakil Bupati menyampaikan bahwa inovasi digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai ini patut menjadi contoh dalam penguatan transformasi digital di Banggai Kepulauan.

Ia berharap, ke depan kerja sama dan pertukaran pengetahuan antar daerah dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan berbasis teknologi.

“Command Center ini membuktikan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan terintegrasi. Tentu ini menjadi inspirasi bagi kami di Banggai Kepulauan untuk terus berbenah,” ungkap Wakil Bupati.

Sebagai informasi, Banggai Command Center mulai beroperasi sejak peringatan HUT ke-64 Kabupaten Banggai pada tahun 2024 dengan dukungan anggaran pembangunan dan pengadaan infrastruktur sebesar Rp10,9 miliar. Kehadiran pusat kendali digital ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah. (IKP-KOMINFO BANGKEP)

/0 Comments/by

7 Poin Penting Dalam Rakorda Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Se-Sulawesi Tengah

Luwuk, BanggaiKep.go.id – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sinergitas dan Kolaborasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Se- Sulawesi Tengah Tahun 2024 menghasilkan 7 rekomendasi poin penting dalam rapat tersebut.

Hal itu disampaikan pada acara penutupan rakorda dan disetujui oleh peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kominfo, Bappeda/Bapelitbangda, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah bertempat di Ballroom Maleo Conference Hotel Estrella Luwuk, Rabu (29/5/2024).

Rekomendasi tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, Berikut poin-poin rekomendasi :
1. Melakukan Nota peningkatan kesepahaman terkait peningkatan kapasitas SDM dengan BPS/Pembina yang diinisiasi oleh wali data kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
2. ⁠Pemerintah Provinsi akan memfasilitasi pelaksanaan Bimtek Geoportal, yang dilaksanakan di Kota Palu dan direncanakan Bulan Juli 2024. Kabupaten/kota wajib mengirim petugas/staf untuk mengikuti kegiatan dimaksud.
3. ⁠Wajib menyelenggarakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) setiap tahun tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Wali Data kabupaten/kota wajib menyelenggarakan EPSS internal mandiri setiap tahun.
4. ⁠Segera menyusun rencana aksi Satu Data Indonesia (SDI) yang dikoordinir oleh Bappeda/Bapelitbangda kabupaten/kota se Sulawesi Tengah.
5. ⁠Perlu Surat Edaran Bupati/Walikota ke Perangkat Daerah Produsen sebagai Data untuk mengalokasikan pembiayaan pengelolaan data statistik dan BIG di setiap kabupaten/kota.
6. ⁠Meningkatkan komunikasi, koordinasi anggaran melalui penegasan dari sekretaris kabupaten/kota.
7. ⁠Diperlukan penguatan dan pendampingan diskominfosantik provinsi ke kabupaten/kota terkait pembuatan portal satu data daerah yang terintegrasi.

Kadis Kominfo Santik Prov. Sulteng Sudaryano Lamangkona dalam sambutannya menegaskan bahwa rekomendasi ini merupakan rencana tindak lanjut yang harus segera diimplementasikan oleh Pemprov maupun kabupaten/kota yang menjadi leading sector.

“Rekomendasi ini tentunya menjadi sebuah rencana tindak lanjut bagi Pemprov maupun kabupaten/kota, khususnya para OPD yang menjadi leading sector, mulai dari dinas Kominfo sebagai wali data, Bappeda sebagai pembina bersama BPS kemudian seluruh perangkat daerah yg ditugaskan sebagai produsen data,” jelas Sudaryano Lamangkona.

Selain itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Dr. Ucup Hidayat, S.Si., MM juga menyampaikan pentingnya tata kelola data sektoral yang baik untuk mendukung percepatan ekonomi dan dokumen perencanaan pembangunan yang valid.

“Tata kelola data sektoral ini benar-benar bisa mendukung bukan hanya dari percepatan ekonomi kita, tapi bagaimana dokumen perencanaan pembangunan itu menggunakan data yang baik yang benar,” ungkap Dr. Ucup Hidayat.

Pada momen akhir, juga diusulkan tuan rumah penyelenggaraan Rakorda berikutnya pada tahun 2025, para peserta mempertimbangkan Kota Palu atau lokasi di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program 2023 dan Rencana Program 2024 Se Sulawesi Tengah

Banggai, BanggaiKep.go.id – Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program 2023 dan Rencana Program  2024 Se Sulawesi Tengah dilaksanaakan di Hotel Santika Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Senin, (6/3/2023).

Kegiatan tersebut di gelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Provinsi Sulawesi Tengah  dan yang menjadi tuan rumah yaitu Kabupaten Banggai.

Rapat koordinasi dan sinkronisasi program 2023 dan rencana program 2024 Se Prov. Sulteng yang menjadi Narasumber Bupati Banggai Laut, di tahun 2022 Banggai laut turun 6%, langkah dilakukan pertama komitmen bersama DPRD terkait anggaran penurunan angka stunting dan kerjasama dengan OPD terkait.

Bupati Banggai Ir. H. Amiruddin Tamoreka, MM diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Ir. Abdullah Ali dalam menghadiri kegiatan tersebut, serta turut dihadiri unsur Forkompinda, para Kepala OPD dan peserta kegiatan.

Dalam sambutannya, Sekda Kab. Banggai memberikan ucapan terima kasih kepada DP2KBP3A Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mempercayakan Kabupaten Banggai untuk dapat menyelenggarakan kegiatan ini.

“Tentunya besar harapan kami dari kegiatan ini dapat melahirkan ide ataupun gagasan dalam rangka percepatan program bangga kencana dan penurunan stunting, untuk itu demi mencapai hasil yang optimal tentu membutuhkan dukungan dan bantuan dari seluruh pihak,” ucapnya.

Lanjutnya, dalam peraturan Presiden tentang percepatan penurunan stunting mengamanatkan bahwa agar sirklus penurunan stunting berjalan sesuai dengan target.

“Olehnya itu butuh suatu formulasi dan strategi yang tepat, capaian target penurunan stunting merupakan salah satu investasi sumber daya Indonesia,” ujarnya.

Disamping itu, Drs. Ir. Faisal Mang dalam sambutannya mengajak semua pihak berkolaborasi dan konvergensi dalam pengembangan sistem, riset dan inovasi secara bersama-sama dari masing-masing pemerintah daerah.

“Sehingga dapat memberikan dampak yang cepat terhadap penurunan stunting, dikarenakan stunting memiliki dampak pada roda ekonomi bangsa,” katanya.

Faisal Mang juga menjelaskan bahwa kerangka Intervensi percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan baik di bidang kesehatan maupun diluar bidang kesehatan dan meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaporan stunting baik di Provinsi maupun di Kabupaten.

“Rapat ini kita menyamakan langkah kerja kita dan tentunya perlu dibicarakan meski di beberapa daerah mempunyai perbedaan permasalahan yang dihadapi pada tiap wilayah,” jelasnya. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by